Dari Satjipto Rahardjo sampai Derrida

“…Tanpa perubahan cara bernegara hukum seperti itu, hukum hanya akan menjadi permainan kepentingan dan gagal membawa bangsa ini kepada kesejahteraan, keadilan, kebahagiaan, dan kemuliaan.” -Satjipto Rahardjo

Alm. Satjipto Rahardjo, dalam bukunya “Membedah Hukum Progresif” mengajak kita untuk menengok kembali dan menyadarkan bahwa undang-undang dan peraturan tertulis lainya bukanlah satu-satunya alat problem solving yang bisa kita gunakan.

Beliau menolak hukum positif yang hanya berlandaskan pada hukum tertulis karena hal tersebut pada suatu kekuasaan tertentu dinilainya akan membawa pada penyalahgunaan kekuasaan (power abuse), dan mendorong untuk menemukan “hukum baru” karena hukum bukanlah prodak “jadi” melainkan suatu proses yang mengikuti masyarakat yang diaturnya sehingga harus dicari serta digali terus. Beliau lebih menekankan pentingnya Human Capital yang berhati nurani dalam sistem hukum sehingga hukum bukan cuma corong perundangan.

Dalam buku tersebut, Prof Tjip memberi contoh yang menarik mengenai “kerinduan” untuk kembali pada nilai lokal (hal 13). Adanya hukum positif adalah suatu kebutuhan di era sekarang, tapi meski demikian hal itu tidak bisa membuat kita membuang nilai kearifan lokal budaya kita.

update : lihat juga tulisan Joni Emirzon di halaman 204 Membedah Hukum Progresif yang bersangkutan dengan Etika-moralitas hukum.

everything is text, there is nothing beyond text” – Jacques Derrida

Sekarang, ayo kita sedikit tengok ke Derrida. Derrida adalah seorang filsuf perancis yang terkenal dengan konsepnya mengenai “Dekonstruksi” dan “Differance”. Pemikiran Derrida banyak dijadikan acuan dalam menjawab tantangan modernisme.

Yang saya angkat disini adalah ketidakpuasan Derrida terhadap modernisme yang dianggapnya keliru dalam menafsirkan suatu pemikiran dengan berusaha memberi “makna/definisi” pasti pada suatu wacana. Dia berpendapat bahwa suatu makna tidaklah bisa bersifat tertutup melainkan selalu terbuka, karena makna bahasa yang tertutup pada suatu kuasa cenderung digunakan untuk menarasikan kelanggengan suatu kekuasaan. Differance dan Dekonstruksi adalah bentuk dari bantahan Derrida tersebut.

Differance berbeda dengan Difference yang dalam Bahasa Inggris hanya berarti “perbedaan”. Differance Derrida mengandung 2 hal; yaitu penundaan pada suatu makna dan mengakui perbedaan pandangan.

Sedangkan Dekonstruksi berarti membongkar  dari wacana yang di-Differance kan agar memungkinkan untuk ditemukanya makna baru, yang intinya adalah “menolak semua konsep yang menafikan dan menenggelamkan keunikan masing-masing individu” (Audifax, Psyche 2008). Demikian Dekonstruksi ini bukanlah Destruksi yang cuma memecah belah, tapi dia bersifat affirmatif dan dilakukan [meski bukan metode] demi membuka institusi pada kemajuan baru.

Sintesis ; Teks yang selalu terbuka

“Pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum dan bernegara hukum” – Satjipto Rahardjo

Setelah melihat secara garis besar, meski masing-masing bergerak bidang yang berbeda kita bisa mendapati sintesis dan interdependensi dari keduanya. Teori Derrida menurut saya memberi sentuhan dasar bagi Hukum Progresif Satjipto Rahardjo. Keduanya menolak Positivistime dan kekakuan kita terhadap pemaknaan yang menutup kemungkinan pada “yang lain” yang me-lena-kan kita pada tujuan semula.

Differance dan Dekonstruksi Derrida  [entah secara sengaja atau tidak] di-affirmasi oleh Satjipto Rahardjo yang menolak pembacaan UU secara tekstual, logis-dogmatis semata, keduanya juga sepakat kalau dalam dekonstruksi [yang kaitanya pada hukum tertulis] harus dibersihkan dari kekuasaan dan kepentingan, untuk dikembalikan pada tujuan dasar (restropektif) yaitu untuk kemajuan itu sendiri.

Melalui pemakaian logika yang disertai nurani juga keterbukaan, akan membawa kita pada dimensi pemaknaan yang baru, bersih,  kaya dan lebih segar. Melampaui teks, melampaui positifistik. setuju nggak?

update bacaan yang berkaitan juga; Kevin O Doneill – Postmodernisme, Zainal Abidin – Filsafat Manusia, Audifax – Psyche,  St. Sunardi – Nietzsche .

nb.tulisan ini terbuka untuk di differance dan didekonstruksi.. silahkan kritiknya

7 Responses to “Dari Satjipto Rahardjo sampai Derrida”


  1. 1 Dariuslaturette Desember 1, 2010 pukul 11:40 am

    Iya memang benar Hukum Positif itu terkadang mengalami kebuntuan,
    Hukum Progresif sendiri terkadang menorobos Undang Undang , untuk menjamin Keadilan , berarti disini Hukum Progresid bekerja bak Pil Penawar atau Obat terakhir untuk menyelesaikan suatu masalah, ketika Hukum Positif itu tidak mampu lagi untuk menyelesaikan suatu masalah. Akan tetapi muncul pertanyaan di beberapa kalangan, Apakah Hukum Progresif itu dapat di Positifkan, mengingat, mengaoa kira mengacu pada Hukum Positif, karena adanya kepastian Hukum sedangkan untuk Progresif sendiri bagaimana ? tolong di jawab saudara rian Adhivira Prabowo..Mas Bowok

  2. 2 Dariuslaturette Desember 1, 2010 pukul 11:42 am

    jadi Yang jadi pertanyaan apakah Hukum Progresif itu dapat di positifkan untuk menjamin kepastian hukum layaknya Hukum Positif?

  3. 3 suryasajalah Desember 1, 2010 pukul 5:01 pm

    sedikit terperangah ternyata “bowok” (yes, with ‘”‘, because i really know who he is ;p) punya pikiran yang cukup “sehat” (once again, for the same reason ;p)

    good job, dude!

    *sebenernya masih mikir mau komen apa :D:D

  4. 4 rianadhivira Desember 1, 2010 pukul 8:59 pm

    @darius : yus, kamu masih mengkotak-kotakkan hukum. inget dong, tujuan utama dari hukum adalah menciptakan kebahagiaan, hukum sarana untuk memperoleh kebahagiaan, bukan sebaliknya,

    nah, apa hukum progressif bisa di positifkan menurut saya pertanyaan itu bukanlah pertanyaan yang esensial. Yang ditekankan Prof Tjip bukan soal peraturan tertulisnya, melainkan HC atau human capitalnya. Putusan hakim yang seperti suara tuhan dipengadilan, maka dari itu, hakimnya lah yang harus jeli dan berhati nurani.

    Dosen PIH dan sosiologi, Bu Diah juga bilang kan, untuk mencapai hukum progressif yang bagus harus dimulai dari SDM yang mumpuni, dan itu butuh waktu, dedikasi, dan mental.

    Hukum progressif adalah hukum yang post-perundagan, melampaui perundangan.

    @suryasajalah : thanks, ini siapo?

  5. 5 rianadhivira Desember 1, 2010 pukul 11:33 pm

    sebenernya intinya adalah : Hukum positif itu perlu, tapi itu bukan satusatunya.

    apa hukum progresif bisa dijadikan hukum positif? bisa, melalui putusan hakim (baca : hakim yang bernurani) tapi secara transenden, bukan kontekstual.

  6. 6 difana Desember 16, 2010 pukul 11:31 am

    derida…jadi inget jaman kuliah…hehehe..

    btw..setuju kalo hukum di indo ada perubahan…😀
    *seruan orang awam


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Gravatar

blog sederhana dari pemikiran saya yang juga ndak kalah sederhananya, silahkan dinikmati

ayo-ayo buat yang ga sempet buka blog ini bisa baca via email, gampang kok tinggal klik disini

Bergabunglah dengan 22 pengikut lainnya

November 2010
S S R K J S M
« Okt   Des »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

my tweets @rianadhivira

wordpress visitors

%d blogger menyukai ini: