Urgensi Garis Pangkal Kepulauan

NB. sekali-kali ngepost tugas di blog ah, sekalian ngebantuin Undip di webometris.

“Negara Republik Indonesia ini bukan milik sesuatu golongan, bukan milik sesuatu agama, bukan milik sesuatu suku, bukan milik sesuatu golongan adat-istiadat, tetapi milik kita semua dari Sabang sampaiMerauke!
Sumber: Soekarno, “Pidato di Surabaya, 24 September 1955”

  1. A.    Pendahuluan

Makalah ini akan membahas mengenai pentingnya penarikan garis pangkal lurus kepulauan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia sebenarnya telah mengusahakan penarikan garis pangkal lurus dengan dikeluarkanya Deklarasi Djuanda. Penarikan garis pangkal lurus kepulauan menjadi penting mengingat keberadaan Indonesia yang berupa Negara Kepulauan yang terdiri dari 17.508 pulau dengan panjang garis pantai 81.290 km, ditambah Luas wilayah laut Indonesia sekitar 5.176.800 km2 membuat keberadaan garis pangkal lurus kepulauan vital perananya untuk menutup wilayah kedaulatan laut menjadi sama dengan kedaulatan di wilayah daratnya sekaligus untuk menyatukan wilayah nisantara.

Akhirnya melalui United Nations Convention for the Law of the Sea 1982 tertuang juga ketentuan mengenai ditariknya garis pangkal lurus kepulauan pada pasal 47 UNCLOS 82. Kemudian diundangkan di Indonesia dengan pasal 5 ayat (1) dan (3) UU Nomor 6 1996 dan dikeluarkanya PP 38 tahun 2002 yang menetapkan koordinat garis pangkal kepulauan yang tercantum pada pasal 3.

Pasal 5 ayat (1) dan (3) UU nomor 6 tahun 1996

  • (1) Garis pangkal kepulauan Indonesia ditarik dengan menggunakan garis pangkal lurus kepulauan.
  • (3) Garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah garis -garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah pulau-pulau dan karang- karang kering terluar dari kepulauan Indonesia.

 

Pasal 3 PP 38 Tahun 2002

  • (1) Di  antara pulau-pulau terluar, dan karang kering terluar kepulauan Indonesia, garispangkal untuk mengukur lebar laut teritorial adalah Garis Pangkal Lurus Kepulauan.
  • (2) Garis Pangkal Lurus Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada Garis  Air Rendah pada titik terluar pulau terluar, dan karang kering terluar yang satu dengan titik terluar pada Garis Air Rendah pada titik terluar pulau terluar, karang kering terluar yang lainnya yangberdampingan.
  • (3) Panjang Garis Pangkal Lurus Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak boleh melebihi 100  (seratus) mil laut, kecuali bahwa 3% (tiga per seratus) dari jumlah keseluruhan Garis Pangkal Lurus Kepulauan dapat melebihi kepanjangan tersebut, hingga maksimum 125 (seratus dua puluh lima) mil laut.
  • (4) Penarikan Garis Pangkal Lurus Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan tidak terlalu jauh menyimpang dari konfigurasi umum kepulauan.
  • (5) penarikan Garis Pangkal Lurus Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan dengan memanfaatkan titik-titik  terluar pada  Garis  Air Rendah pada setiap elevasi surut yang di atasnya terdapat suar atau instalasi serupa yang secara permanen berada di atas permukaan air atau elevasi surut yang sebagian atau seluruhnya terletak pada suatu jarak yang tidak melebihi lebar laut teritorial dari Garis Air Rendah pulau terdekat.
  • (6) Perairan yang terletak pada sisi dalam Garis Pangkal Lurus Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat  (1)  adalah Perairan Kepulauan dan perairan yang terletak pada sisi luar Garis Pangkal Lurus Kepulauan tersebut adalah Laut Teritorial”

 

 

  1. B.     Pembahasan :

 

Beberapa jenis wilayah perairan .Sebelum beranjak lebih jauh mengenai garis pangkal lurus kepulauan, mari kita lihat sekilas mengenai beberapa wilayah perairan yang berlaku secara internasional berdasarkan UNCLOS 1982 berikut ini :

  1. Perairan Pedalaman :

Adalah perairan yang terletak pada sisi darat dari garis pangkal yang dipakai untuk menetapkan laut territorial suatu Negara. Perairan pedalaman ini diperoleh dari menarik garis penutup pada mulut sungai, teluk, dan pelabuhan yang berada pada perairan kepulauanya. Pada perairan pedalaman, kedaulatan Negara berlaku mutlak baik di laut mapun udara tanpa adanya pengecualian dari ketentuan Hukum Internasional seprti Hak Lintas Damai, dan lainya.

  1. Laut territorial :

Laut yang memiliki kedaulatan sebagaimana diwilayah darat dan ditarik 12 mill dari garis pangkal. Pada laut territorial ini Negara berhak mempertahankan kedaulatan udara dan lautnya namun demikian ada pengecualian melalui hak lintas damai (Innocent passage) bagi kapal-kapal asing.

 

  1. 3.      Zona tambahan (Contigeus Zone)  :  

24 Mill dari garis pangkal, pada zona tambahan ini Negara hanya memiliki hak berdaulat pada permukaan laut dan terbatas pada pelanggaran-pelanggaran tertentu seperti bea cukai, saniter, dan imigrasi. Pada wilayah ini Negara tidak memiliki kedaulatan pada wilayah udaranya sehingga pesawat terbang asing berhak melintas diatasnya.

  1. ZEE (Zona Ekonomi Eklusif) :

wilayah laut 200 mill dari garis pamgkal, pada wilayah ini Negara memiliki kedaulatan pada kolong air berupa pemanfaatan SDA hayati yang terdapat pada kolong air tersebut. Dengan demikian, permukaan laut dan wilayah udaranya adalah merupakan wilayah laut bebas sehingga kapal maupun pesawat terbang asing berhak melintas diatasnya.

  1. Laut Bebas :

Adalah area diluar ZEE yang telah ditetapkan sebagai Common heritage of all mankind sehingga tidak dapat dilakukan klaim dari Negara manapun untuk menguasai, namun berhak untuk memanfaatkan. Jadi baik ruang udara maupun wilayah laut dari laut bebas ini bebas bagi seluruh kapal dan pesawat terbang untuk melintasinya.

Dari ilustrasi sekilas diatas, kita sekiranya dapat membayangkan dan memahami pentingnya keberadaan garis pangkal lurus kepulauan bagi Indonesia karena bentuk Negara kita yang secara geografis terpisah-pisah oleh lautan dan terdiri lebih dari 17.000 pulau di penjuru nusantara. Berikut adalah ilustrasi untuk lebih mempermudah memahami mengenai jenis-jenis wilayah perairan yang saya jelaskan diatas.

 Negara Kepulauan.

Penetapan Indonesia sebagai Negara kepulauan akan membawa dampak pada hak untuk melakukan penarikan garis pangkal lurus kepulauan, sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982 pada Bab IV Pasal 46 yang berbunyi sebagai berikut:

  1. a.      archipelagic State” means a State constituted wholly by one or more archipelagos and may include other islands;
  2. b.      archipelago” means a group of islands, including parts of islands, interconnecting waters and other natural features which are so closely interrelated that such islands, waters and other natural features form an intrinsic geographical, economic and political entity, or which historically have been regarded as such.

Melalui ketentuan diatas, Wilayah Indonesia yang terpisah oleh perairan dan terdiri dari beribu-ribu pulau dapat dipersatukan dengan menarik garis pembatas diantara kepulauanya. Namun harus dicermati juga bahwa berbeda dengan perairan pedalaman, wilayah perairan pada Negara kepulauan dibatasi dengan kewajiban untuk member hak lintas damai dan hak lintas alur kepulauan.

Penentuan kedaulatan Negara kepulauan berdasarkan pasal 1 UNCLOS 82 menetapkan bahwa kedaulatan suatu Negara kepulauan meliputi juga perairan yang ditutup oleh atau terletak dalam dari garis pangkal lurus kepulauan, yang disebut sebagai perairan kepulauan ( Pengantar hokum Internasional- Mochtar & Etty hal.179) . Dengan diundangkanya UNCLOS 1982 ini kedalam UU nomor 17 tahun 1985 dan mengimplementasikanya dalam UU nomor 6 tahun 1996 adalah sebuah kelanjutan keberhasilan dari cita-cita penyatuan nusantara dengan menutup laut sebagai wilayah kedaulatan melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 yang sebelumnya tidak diterima oleh masyarakat internasional.

 Sedangkan Hak Negara kepulauan untuk menarik garis pangkal lurus kepulauan tercantum pada pasal 47 UNCLOS 82 sebagai berikut :

1)      An archipelagic State may draw straight archipelagic baselines joining the outermost points of the outermost islands and drying reefs of the archipelago provided that within such baselines are included the main islands and an area in which the ratio of the area of the water to the area of the land, including atolls, is between 1 to 1 and 9 to 1.

2)      The length of such baselines shall not exceed 100 nautical miles, except that up to 3 per cent of the total number of baselines enclosing any archipelago may exceed that length, up to a maximum length of 125 nautical miles.

3)      The system of such baselines shall not be applied by an archipelagic State in such a manner as to cut off from the high seas or the exclusive economic zone the territorial sea of another State.

4)      If a part of the archipelagic waters of an archipelagic State lies between two parts of an immediately adjacent neighboring State, existing rights and all other legitimate interests 18 which the latter State has traditionally exercised in such waters and all rights stipulated by agreement between those States shall continue and be respected.

5)      The baselines drawn in accordance with this article shall be shown on charts of a scale or scales adequate for ascertaining their position. Alternatively, lists of geographical coordinates of points, specifying the geodetic datum, may be substituted.

6)      The archipelagic State shall give due publicity to such charts or lists of geographical coordinates and shall deposit a copy of each such chart or list with the Secretary- General of the United Nations.

Pasal 47 UNCLOS 82 diatas berarti pada suatu Negara kepulauan memiliki hak dan kewajiban antara lain :

  1.  Negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan bergabung dengan titik-titik terluar dari pulau terluar dan pengeringan terumbu kepulauan yang diberikan bahwa dalam garis pangkal demikian termasuk pulau-pulau utama dan suatu daerah di mana rasio wilayah perairan dan daratan, termasuk atol, adalah antara 1 banding 1 dan 9 banding 1.
  2.  Bahwa panjang garis pangkal tersebut tidak boleh melebihi 100 mil laut, kecuali bahwa hingga 3 persen dari jumlah garis pangkal kepulauan melampirkan apapun dapat melebihi panjang itu, sampai panjang maksimum 125 mil laut.
  3. garis pangkal Negara kepulauan tidak berlaku bila sedemikuan rupa bila memotong dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif laut teritorial Negara lain.
  4. Jika suatu bagian dari perairan kepulauan suatu Negara kepulauan terletak di antara dua bagian dari Negara tetangga yang berbatasan langsung, hak yang ada dan semua kepentingan sah lainnya 18 Negara terakhir yang secara tradisional dilakukan di perairan tersebut dan semua hak yang ditetapkan oleh perjanjian antara Negara-negara   harus terus dan harus dihormati.
  5.  Garis pangkal yang ditarik sesuai dengan pasal 47 harus dicantumkan pada peta dengan skala atau skala yang memadai untuk memastikan posisi mereka. Atau, daftar koordinat geografis titik, menentukan datum geodetik, dapat diganti.
  6. 6.      disebutkan bahwa Negara kepulauan harus mengumumkan peta atau daftar koordinat geografis dan harusmenyerahkan satu copy setiap peta atau daftar pada PBB.

UNCLOS pasal 47 ini kemudian diundangkan pada pasal 3 PP 38 tahun 2002 sebagaimana yang saya cantumkan dihalaman depan makalah ini.

  1. C.    Kesimpulan :

Sebagai Negara maritime kepulauan terbesar didunia, keberadaan garis pangkal lurus kepulauan Indonesia sangatlah vital keberadaaanya. Mengingat masalah yang terkait dengan perbatasan adalah permasalahan yang sensitive. Pada kasus Sipadan Ligitan misalnya, perdebatan antara pihak Indonesia selaku archipelago state dan Malaysia selaku Coastal State di International Court Justice yang dimenangkan oleh pihak Malaysia harus membuat pihak kita sadar mengenai urgensitas studi wilayah perairan dan pesisir terutama penarikan garis lurus pangkal kepulauan selaku kita sebagai Negara kepulauan.

 Daftar Pustaka  :

  •  Kusumaatmadja, Mochtar & Etty R. Agoes.  Pengantar Hukum Internasional. Pt Alumni . 2003 . Bandung
  • United Nation Convention for the Law of the Sea 1982
  • UU nomor 6 tahun 1996
  • PP nomor 38 tahun 2002

 Referensi :

1 Response to “Urgensi Garis Pangkal Kepulauan”


  1. 1 -pooh :p- April 17, 2011 pukul 2:41 pm

    tengkyu wok.. tp pny km kok bgus to, aku berasa cetek! asem hahahaha
    #cubit


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Gravatar

blog sederhana dari pemikiran saya yang juga ndak kalah sederhananya, silahkan dinikmati

ayo-ayo buat yang ga sempet buka blog ini bisa baca via email, gampang kok tinggal klik disini

Bergabunglah dengan 22 pengikut lainnya

April 2011
S S R K J S M
« Mar   Mei »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

my tweets @rianadhivira

wordpress visitors

%d blogger menyukai ini: