Arsip untuk Januari, 2012

Anggaran Renovasi DPR dan Ruang Publik Habermas

Belakangan ini, kita dihebohkan oleh berita-berita seputar biaya renovasi dan berbagai fasilitas lain untuk DPR. Berdasarkan Viva news[1], anggaran tersebut antara lain adalah untuk perawatan gedung,  perawatan rumah dinas, renovasi ruang rapat badan anggaran, pembuatan kalender, sampai biaya perawatan rusa di gedung DPR.

Opini-opini publik pun bermunculan, banyak yang mengatakan kalau biaya yang diajukan diluar akal sehat, suatu pemborosan, kala kondisi selang sengkarut negara yang masih babak belur diterpa berbagai kasus korupsi, penegakan keadilan yang dinilai timpang, berbagai konflik antar golongan, dan lain sebagainya yang terus muncul seperti penyakit endemik.

Ditengah cibiran, kritikan pedas, dan cemooh dari berbagai kalangan, jawaban dari para anggota dewan sendiri justru jauh dari memuaskan. Pertanda tidak sehat apakah ini? Menurut Jurgen Habermas, pertanda tersebut setidaknya dapat dianalisa sebagai sebuah keadaan dimana adanya jarak antara tindakan komunikatif (Communicative Act) dengan otoritas para pengambil keputusan, dengan kata lain, tidak diserapnya aspirasi.

Sebenarnya, apa yang bisa dilakukan oleh warganegara untuk menyampaikan sikap politisnya pada sela waktu antara pemilihan umum? Menurut Habermas jawabanya adalah pada suatu ruang diskursus dimana warganegara dapat menyatakan opini, kepentingan, dan kebutuhan mereka secara diskursif[2] yang disebut Ruang Publik (Public Sphere). Sejauh suatu wacana masih relevan pada kondisi masyarakat untuk diajukan maka, tidak ada batasan pembicaraan dalam Ruang Publik, karena dia ada dalam tiap bentuk pertemuan antar warganegara untuk membicarakan sesuatu yang pada dasarnya berasal dari Lebenswelth (dunia-kehidupan) karena menurut Habermas, Ruang Publik yang berakar dari dunia solidaritas sehari-hari adalah Ruang Publik yang tidak dikooptasi kekuasaan[3] sehingga disinilah dia menaruh harapanya dalam bentuk diskursus didalamnya.

Ruang Publik yang sehat akan mendorong sebuah Demokrasi yang deliberatif, yaitu suatu demokrasi yang senantiasa menimbang-nimbang, dimana negara bukanlah kerangka pasif untuk seluruh masyarakat dan juga bukan sebuah pusat yang merangkum segalanya, melainkan sebuah instrumen sosial sensitif untuk kehidupan bersama secara politis dan suatu tempat untuk memprogram kebutuhan-kebutuhan perubahan.[4]

Masyarakat Indonesia pasca reformasi 1998 memiliki kembali apa yang hilang pada orde sebelumnya, kesempatan untuk membuka kembali ruang publik yang dikendalikan oleh rezim pada zaman sebelumnya, demokrasi dibangunkan dari tidur panjangnya dan tiba-tiba bergema dimana-mana. Dari topik  yang telah kita bahas diatas, maka kiranya terdapat keganjilan yang menimbulkan pertanyaan : apakah benar keran-keran ruang publik yang konon telah dibuka semenjak reformasi 1998 turut membuka juga telinga dari para pemegang otoritas ?

Saya kira jawaban dari pertanyaan tersebut baru dapat terjawab bergantung dari seberapa memuaskanya DPR memberikan penjelasanya mengenai biaya-biaya yang oleh masyarakat dinilai berlebihan, juga pada tindak lanjut berbagai permasalahan lainya. Dari situ kita dapat menilai, seberapa tajamkah ruang publik kita berfungsi atau malah impoten dan demokrasi dikuasai oleh oligarki?

Mungkin sekarang kita bisa tersenyum kecil, melihat inilah polah perilaku anggota dewan dari hasil lawatan studi banding etika ke Yunani beberapa waktu lalu. ah dasar DPR! :))


[2] F. Budi Hardiman, dkk. Empat Essai Etika Politik.  www.srimulyani.net bekerja sama dengan Komunitas Salihara. Jakarta.  2011. Hlm 17

[3] Ibid hlm 22

[4] F. Budi Hardiman. Demokrasi Deliberatif:  Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik  dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas. Kanisius. Yogyakarta. 2009. Hlm 172

Mengintip Kejujuran bersama Eksistensialisme Sartre

Tema mengenai kejujuran selalu menarik untuk dibahas, sempat terusik di benak saya “kenapa manusia memerlukan kejujuran?” ajakan kejujuran sering kita temui dalam ajaran agama-agama, nilai-nilai budaya, dan lain sebagainya. Immanuel Kant dalam imperatif kategoris-nya misalnya, bahwa manusia haruslah jujur dalam kondisi dan situasi apapun, atau Jurgen Habermas dalam Etika Diskursus-nya dimana suatu pernyataan dalam diskursus yang fair haruslah mengandung unsur “ketepatan”, “kejujuran” dan “kebenaran” sekaligus[1]. Namun –menurut saya- tema kejujuran menarik untuk dibicarakan dalam kacamata Eksistensialisme, dalam tulisan ini Eksistensialisme Sartre.

Jean-Paul Sartre bisa dibilang adalah salah satu tokoh eksistensialisme yang paling termahsyur. “Manusia Bebas” Sartre berpijak pada eksistensialisme atheisnya, yang mana dalam kondisi apapun, entah oleh suatu hukum maupun norma tertentu, manusia tetaplah bebas dalam menentukan pilihan hidupnya, membentuk dirinya secara terus menerus. Karena itulah Sartre menolak keberadaan Tuhan yang karena totalitasnya tentu manusia bukanlah makhluk yang bebas, dengan adanya Tuhan manusia sama derajatnya dengan batu dan rumput. Bukanya Tuhan ada maka manusia bebas, tapi justru karena manusia bebas, maka Tuhan tidak mungkin ada[2].

Cara manusia untuk meng-Ada dijelaskan oleh Sartre Dalam Letre de Lneant. Sartre memisahkan dua Ada yang berbeda; yaitu ertre en soi dan ertre pour soi.  Ada secara en soi berarti Ada secara padat, penuh, sama seperti benda-benda, sementara pada pour soi, Ada memiliki kesadaran, dan Ada jenis ini-lah yang melekat pada manusia, dan dengan kesadaran tersebut, manusia sebagai subyek memiliki kemampuan untuk menidak pada Ada.

Manusia, dengan kesadaranya memiliki kemampuan untuk selalu bertindak menghindari maupun melampaui ke-Ada-an disekelilingnya, transenden. Dari titik itulah kemudian Sartre mengatakan kalau “neraka adalah orang-orang lain[3]” karena dengan kehadiran orang lain yang meng-obyek-kan kita, melalui tatapan matanya (le regard) membekukan transendensi kita, meng-ensoi-kan, membuat kita seolah menjadi makhluk yang imanen, menangkap dan menjatuhkanya dalam kategori-kategori dalam pandanganya, mencuri semesta dunia kita.

Pandangan tersebut sekilas tentu menunjukkan kalau pemikiran Sartre memiliki implikasi yang buruk pada kehadiran orang lain, liyan, namun justru dengan adanya orang lain itulah kita dapat menyadari kesadaran tersebut. Sebelum adanya orang lain, kesadaran bersifat langsung pada obyek (pra-reflektif), namun setelah adanya orang lain, kesadaran kemudian menyadari dirinya sendiri (reflektif).

Kemudian, bagaimana manusia seharusnya bertindak? Manusia bagi sartre adalah makhluk yang eksistensinya mendahului esensi karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang memiliki kemampuan untuk menanyakan keberadaanya, disini kita dapat memahami pemikiran Sartre yang menolak keberadaan Tuhan karena baginya bahwa manusia itu bebas, “jadi tidak ada kodrat manusia karena tidak ada Allah yang bisa mengkonsepsikanya. Manusia sekedar ada saja. Bukannya ia merupakan apa yang dia pikirkan sendiri, tetapi ia adalah apa yang dikehendakinya, dan bagaimana ia menghendaki dirisendiri sesudah loncatan itu kedalam eksistensi, Manusia bukan lain hanyalah apa yang diciptakanya sendiri”[4]. Manusia yang dihampiri oleh lautan pilihan dan kebebasan itu tentu tak lantas membuatnya menjadi seenaknya sendiri, karena dalam setiap pilihan, langkah yang kita pilih disana, dipundak kita, sudah terkandung juga pilihan semua orang. Maka selain bertanggung jawab atas eksistensinya pada dirinya sendiri, dia juga bertanggung jawab pula pada semua orang “…saya bukan hanya mengambil sebuah posisi bagi diri saya sendiri. Saya merelakan diri atas nama semua, maka, sebagai akibatnya, langkah saya mengikat seluruh umat manusia”[5].

Eksisensialisme Sartre mengajak kita untuk keluar dari persembunyian dengan kedok nilai, norma, atau aturan apapun dengan mengingatkan untuk jujur atas setiap pilihan kita, karena kitalah yang menciptakan nilai-nilai tersebut dalam mengambil setiap langkah dalam kebebasan kita (contoh: pelukislah yang menciptakan nilai seni, bukan sebaliknya). Maka salah atau benar-nya -dalam artian tertentu- suatu tindakan tidaklah dapat dinilai, yang dapat dinilai adalah kejujuranya, yaitu sikap legowo untuk mengakui bahwa pilihan tersebut adalah atas dasar kebebasanya, hal ini bukan berarti tidak jujur tidak diperbolehkan, tapi bersikap tidak jujur berarti adalah suatu kepalsuan karena menyembunyikan, mengingkari, sifat kebebasanya.

Zaman selalu berubah, terutama pada era globalisasi sekarang ini, dimana situasi terus berubah dengan cepat, nilai-nilai yang menjadi sedemikian majemuk dan rancu, Sartre mengingatkan bahwa kita sendirilah yang menciptakan nilai-nilai tersebut melalui langkah yang kita ambil, seruan tersebut mungkin merupakan ajakan untuk tidak takut dalam menentang arus dan menjadi “berbeda”, “unik” sekaligus mengakui perbedaan dan keunikan orang lain dengan sikap Jujur dan Bertanggung jawab, sebuah keberanian untuk mengatakan “Ya! Ini jalanku” barangkali sebuah sikap yang sulit dan mahal ditengah kegilaan untuk mengharamkan ini-itu dan gemerlap bujuk rayu barang-barang untuk dibeli.


[1] F. Budi Hardiman. Demokrasi Deliberatif: menimbang negara hukum dan ruang publik dalam teori diskursus Jurgen Habermas. Kanisius. 2009. Jogjakarta. Hlm 37

[2] A. Setyo Wibowo & Majalah Driyakarya Filsafat Eksistensialisme Jean-Paul Sartre. Kanisius. 2011. Jogjakarta. Hlm 129

[3] Ibid hlm 74

[4] Sartre dalam “L’Eksistentialisme est un Humanisme” dikutip dari Franz Magnis Suseno, Etika Abad Keduapuluh : 12 teks kunci. Kanisius. 2009. Jogjakarta. Hlm 73.

[5] Ibid hlm 75.


Gravatar

blog sederhana dari pemikiran saya yang juga ndak kalah sederhananya, silahkan dinikmati

ayo-ayo buat yang ga sempet buka blog ini bisa baca via email, gampang kok tinggal klik disini

Bergabunglah dengan 22 pengikut lainnya

Januari 2012
S S R K J S M
« Des   Feb »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

my tweets @rianadhivira

wordpress visitors