Perempuan, Kuasa, dan Tubuh


Oleh Rian Adhivira Prabowo[1]

Pendahuluan

Menurut mitologi yunani, perempuan (woman) pertama adalah Pandora yang diciptakan Zeus untuk menghukum manusia (man) dengan menggunakan bujuk rayunya ke suaminya, Prometheus untuk membuka kotak hadiah dari Zeus melalui Hermes yang diam-diam mengisi kutukan-kutukan penderitaan (disease, cathastrope, illness) bagi manusia. Kisah tak jauh berbeda juga terdapat dari Siti Hawa, yang membujuk adam untuk memakan buah apel yang membuat mereka harus turun ke bumi dan menjalani segala penderitaan manusiawi, menanggalkan kehidupan surga yang serba praktis.

Para pemikir yunani kuno macam Plato misalnya, memiliki pandangan bahwa perempuan dapat berpartisipasi dalam system pemerintahan aristokrasi yang menurutnya ideal, namun demikian Plato sendiri mengatakan bahwa warga yang mati dalam kondisi tidak baik akan dikutuk menjadi perempuan, Aristoteles murid Plato  justru berpendapat bahwa Perempuan memang adalah warga kelas dua yang tidak memiliki hak demokrasi di Negara kota (polis). Revolusi 14 Juli 1789 Perancis yang berprinsip pada kesetaraan, persaudaraan, dan kebersamaan juga tidak berlaku bagi perempuan karena tidak memberikan hak politis bagi perempuan.

Perempuan ditengah modernitas juga dinilai masih menemui ketimpangan. Meski kini perempuan telah dapat bekerja dan memasuki sektor publik, namun dalam prakteknya perempuan masih kerap dipandang sebagai seks kelas dua dibawah laki-laki. Bekerjanya perempuan di sektor publik disatu sisi memang merupakan kabar yang baik namun disisi lain masuknya perempuan dalam sektor publik ditengah pergeseran perspektif gender juga menyebabkan beban ganda[2].

Menurut Foucault, pemikir post-strukturalis Perancis, dalam modernitas melalui kekuasan bio-medisin tubuh perempuan diamati sedemikian rupa dengan ketat karena tubuh yang dalam modernitas adalah sarana produksi[3], maka tubuh –terutama tubuh perempuan- menempati posisi utama dalam wacana modernitas. Lebih lanjut Foucault menyebutnya sebagai fetisisme tubuh[4] karena penetrasi regulasi wacana yang berpusat pada tubuh[5]. Akibatnya, perempuan menjadi polisi bagi tubuhnya, tubuh diawasi sedemikian rupa untuk memenuhi standar kriteria wacana yang beredar di masyarakat, hal ini disebut sebagai panoptisisme[6].

Perempuan dan Beberapa Instrumen Hukum

Hingga hari ini fenomena kekerasan –dalam artian luas- kepada perempuan mirip dengan fenomena gunung es yang hanya tampak sedikit dipermukaan. Misalnya berdasarkan data Legal Source Center- Keadilan Jender dan HAM (LRJ-KJHAM) Semarang periode tahun november 2009 – oktober 2010 kekerasan terhadap baik pada sektor publik[7]. Minimnya jumlah pelaporan kekerasan terhadap perempuan dari data tersebut tentu tidaklah dapat merepresentasikan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi secara riil di masyarakat –barangkali karena halangan struktur kebudayaan yang masih bias gender- terlebih dari data yang ada, ada indikator yang menyebutkan minimnya penyelesaian melalui persidangan, misalnya pada kasus perkosaan, hanya 23 dari 202 kasus yang selesai di persidangan[8].

Mistifikasi perempuan sebagai manusia kelas dua telah melembaga dan berlangsung secara historis, untuk melawanya berarti juga harus berhadapan dengan struktur-struktur dalam masyarakat. Wacana resistensi terhadap paham patriarki terus muncul, terutama semenjak abad ke 19 hingga Declaration on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979 yang merupakan kepanjangan tangan dari Universal Declaration of Human Right 1948[9] dan implementasi dari Covenant Civil and Political Rights 1966 yang diratifikasi dalam Undang Undang nomor 12 Tahun 2005 tentang Jaminan Hak-Hak Sipil dan Politik terutama sebagaimana tercantum dalam pasal 3. Sebelumnya Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita dalam instrumen Undang-Undang nomor 68 Tahun 1958.

Indonesia sendiri membuat terobosan dengan mengundangkan UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terutama sebagaimana termaktub dalam bagian menimbang huruf c “bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;” yang menurut penulis merupakan pemberian batas yang baru mengenai masuknya negara ke dalam permasalahan privat.

Aspirasi politik perempuan tertuang Pada Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 8 ayat (1) huruf d, pasal 15 huruf d,  pasal 53, pasal 55 ayat (2), pasal 57 ayat (1) (2) (3), pasal 58 ayat (2), pasal 61 ayat (6), dan pasal 66 ayat (2). Melalui instrumen tersebut diharapkan dapat mewadahi aspirasi politik perempuan, sehingga dapat mengeluarkan kebijakan yang lebih sensitive-gender. Namun titik lemah dari UU tersebut adalah lemahnya sanksi yang diberikan, yaitu diumumkanya presentase keterwakilan perempuan parpol yang berkaitan dalam media massa cetak maupun elektronik nasional, hal ini tampak dalam presentase perempuan di DPR untuk periode 2009-2014 yang hanya mencapai 17,6%[10].

Jadi Indonesia memiliki instrumen hukum dalam kekerasan terhadap wanita selain menggunakan KUHP biasa. Instrumen-instrumen tersebut, disamping menjalankan fungsinya sebagai social control tentu dharapkan juga berperan sebagai alat konstruksi sosial (law as social engineering) —sebagaimana dapat kita lihat pada UU nomor 10 tahun 2008 Pemilihan Umum yang berusaha memasukkan perempuan dalam kegiatan politis yang diharapkan dapat berbuah pada hasil legislasi yang lebih sensitif-genderb–, dalam konteks ini berarti pembentukan konstruksi pemahaman gender yang lebih baik bagi masyarakat. Namun hukum sebagaimana tertulis dalam teks saja tentu tidak akan pernah cukup, karena pranata hukum tertulis itu sendiri berakar dari masyarakat beserta kebudayaan, sedangkan perjuangan gender seringkali justru berhadapan dengan kebudayaan itu sendiri.

Perempuan dan Konsumerisme

Namun agaknya hukum sebagaimana yang diharapkan (das sollen) tersebut berbenturan dengan dominasi patriarki. Dominasi tersebut akan sulit ditembus, terlebih apabila dominasi tersebut seolah-olah dilegitimasikan dalam bentuk reperesentasi perempuan dalam televisi yang teramat deterministik. Perempuan dalam televisi digambarkan secara ideal dalam bentuk barbie. Kebebasan perempuan  untuk masuk ke sektor publik tentu tidak dapat dilepaskan pula dari kriteria deterministik mengenai konsep perempuan ideal dalam budaya barbie, produk-produk kecantikan, dan kecenderungan anorexia dan bullimia.

Foucault dalam The Archeology of Knowledge : “Wacana tidaklah dengan berwibawa membentangkan manifestasi dari sebuah subjek yang berpikir, mengetahui, berbicara, tapi, sebalikya sebuah totalitas dimana penyebaran subyek dan diskontinuitasnyadengan sendirinya sendiri mungkin dideterminasi”[11] . Kekuasaan itu menyebar, dan menciptakan cara berbicara, berpikir, serta menentukan tubuh yang boleh dan yang tidak boleh, dari paparan dari pandangan Foucault adalah bagaimana suatu pengetahuan dan kekuasaan menentukan tubuh dan cara berpikir terhadap dan oleh perempuan, bagaiamana dan strategi canggih apa yang kemudian diaffirmasi baik secara sadar maupun tidak oleh dan terhadap perempuan, terutama tubuhnya.

Apabila kita kritisi lebih jauh, maka arti kekerasan terhadap perempuan yang dihadapi secara riil tentu lebih luas dari yang kita kira sebelumnya. Kekerasan tersebut terjadi tidak hanya secara fisik, namun juga melalui cara-cara yang tidak disadari, termasuk melalui pembentukan konstruksi pemikiran baik dari kebudayaan maupun televisi. Menurut Dorothy Jayffnab dan McCall opresi perempuan terjadi karena dua hal,: opresi terhadap perempuan merupakan fakta historis yang saling berhubungan, suatu peristiwa dalam waktu yang berulangkali dipertanyakan dan diputarbalikkan….kedua, perempuan telah menginternalisasi cara pandang asing bahwa laki-laki adalah esensial dan perempuan adalah tidak esensial[12].

Perempuan sebagai liyan dalam tatapan kebudayaan konsumerisme berhadapan dengan godaan untuk menerima begitu saja konsepsi mengenai “perempuan ideal”. Dalam wacana biomedisin Foucault berarti perempuan yang “sehat” dan “tidak sehat”, “yang diinginkan” dan yang “tidak diinginkan” . Konstruksi perempuan ideal sebagai sebuah teks atau wacana tentu dapat dipertanyakan dan di-dekonstruksi-kan melalui cara baca baru yang lebih adil, salah satu caranya adalah dengan diberdayakanya studi gender.

Kesimpulan dan Saran

Mengacu kembali pada Foucault, pengetahuan lebih merupakan produk positif kekuasaan, kekuasaan menyebar, dan lebih jauh lagi kekuasaan menciptakan realitas. Apabila wacana dominasi patriarki merupakan hasil dari kekuasaan dominan, maka cara membendungnya adalah dengan memunculkan wacana tandingan karena tidak ada wacana sedominan apapun yang bebas leluasa tanpa oposisi. Maka Studi Gender disini mendapatkan perananya.

Tanpa adanya pemahaman gender yang memadai, kita akan terus menjumpai fenomena gunung es dalam permasalahan kekerasan terhadap perempuan sehingga instrumen-instrumen hukum menjadi tidaklah efektif karena perempuan yang menginternalisasi nilai-nilai dominasi laki-laki akan menemui banyak hambatan (baik psikologis maupun sosial) untuk melaporkan kasusnya, selama perempuan belum benar-benar memiliki tubuhnya. Melalui studi gender pula dapat mempertanyakan wacana seputar pengetahuan dan hukum[13] dari hasil kekuasaan.

Disisi lain, Simmone de Buvoir mengatakan bahwa bahkan fakta (deterministik biologis) tidak dapat membuktikan dengan cara apapun mitos sosial bahwa kapasitas perempuan untuk menjadi Diri, secara inrinsik memang lebih rendah daripada laki-laki…bagaimana kita menilai fakta ini bergantung pada kita sebagai makhluk sosial. Tubuh itu saja tidak cukup mendefinisi perempuan…biologi tidak cukup untuk menjawab pertanyaan yang menghadang kita mengapa perempuan adalah Liyan[14].

Membicarakan perempuan tentu mengacu pada berbagai aspek kehidupan secara luas baik hukum maupun kebudayaan diamana keduanya memiliki realitas wacana kekuasaan dan pengetahuan tersendiri.. Kekuasaan sering diartikan sebagai semacam wewenang untuk melakukan represi, opresi, subordinasi, dan lain sebagainya dalam artian yang negatif, sementara menurut Foucault kekuasaan tidak hanya bersikap negatif, tapi juga positif dan produktif[15].  Bersikap positif dan produktif karena kekuasaan merangsang tumbuhnya wacana, pengetahuan secara terus menerus. Maka Keberadaan instrumen hukum memang penting namun diskusi dan demonstrasi –seperti penolakan terhadap kontes kecantikan yang pernah terjadi di Inggris dan Amerika– dalam perananya memperluas jejaring kuasa wacana dalam mengkonstruksi pemikiran mungkin justru jauh lebih efektif.


[1] Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, mengambil penjurusan Hukum dan Masyarakat.

[2] Beban ganda : perempuan yang berkecimpung di sektor publik (kerja) juga bertanggung jawab juga atas sektor privat (keluarga, mendidik anak), menandakan pergeseran sosial yang terjadi karena belum siapnya suami untuk lebih sensitif gender. Penjelasan lebih lanjut lihat penjabaran feminisme liberal dari Rosemarie Putnam Tong. Feminist thought Pengangtar Paling komprehensif kepada  Arus Utama Pemikiran Feminis.

[3] Pip Jones. Pengantar Teori-teori Sosial Dari Fungsionalisme hingga Post-modernisme. YOI. Jakarta. 2009. Hlm 180

[4] Fetisisme tubuh, pemberhalaan tubuh, tubuh sebagai hal yang dipuja-puja. Dapat kita temui mengenai kriteria kecantikan secara umum seperti besarnya payudara, pantat, berat badan, dll yang dipengaruhi oleh budaya pop serta konsumerisme yang terus-menerus dicangkok-kan dalam budaya.

[5] Perlu dicermati pula bahwa bio-medisin juga berperan dalam pemberian stigma atas hysterria, penyakit mental yang diidentikkan pada perempuan abad 19. Kata hysterria sendiri diambil dari kata utterus yang berarti rahim.

[6] Konsep penjara yang diambil Foucault perihal pengawasan terhadap diri sendiri “…konsep arsitektural yang dikemukakan Jeremy Bentham menjelang akhir abad ke-18. Di sel-sel yang berbentuk melingkar, semua tahanan akan merasa diawasi  dari menara jaga sentral dengan demikian secara bertahap akan mulai mengawasi perilaku mereka sendiri”. Lihat lebih jauh pada Madan Sarup. Panduan Pengantar untuk Memahami Postrukturalisme & Postmodernisme. JalaSutera. Yogyakarta .2008. Hlm 102-105.

[7] Data Monitoring Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Jawa Tengah periode 2009-2010 LRC-KJHAM Semarang.

[8] Ibid hlm 10.

[9] Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dig­nity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed. Preamble UDHR 1948

[11] Foucault, The Archeology of Knowledge dikutip dari Ann Brooks dalam  Posfeminisme & Cultural Studies Sebuah Pengantar Paling Komprehensif. JalaSutera. Jogjakarta & Bandung. 2011 , hlm 77.

[12] Rosemarie Putnam Tong. Feminist Thought Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis. JalaSutera. Yogyakarta.2010.hlm 262

[13] Contohnya teori Cemburu Penis (penis envy) dari Psikoanalisa Sigmund Freud yang banyak dinilai deterministik. Contoh lainya; kritisi Undang-Undang Anti Pornografi  dan fungsinya terhadap perlindungan perempuan. Lihat Donny Danardono dalam Sosiologi Hukum dalam Perubahan. YOI. Jakarta. 2009. Dengan judul Post-Pornografi: Paradoks Hukum dalam Mengatur Grafik Seks, hlm 120-138

[14]Ibid. Hlm 264.

[15] Tersirat dalam La Volonte de Savoir, Histoire de la Sexualite (ingin tahu sejarah seksualitas)  dimana represi atas pembicaraan seks justru melipatgandakan dirinya sendiri “…wacana tentang seks. Sejak tiga abad yang lalu sampai sekarang, cenderung semakin banyak jumlahnya daripada semakin langka; dan walaupun wacana itu mengandung berbagai tabu maupun larangan, secara lebih mendasar telah membuat segala penyimpangan seksual jadi kokoh dan melembaga”  Mchel Foucault. La Volonte de Savoir, Histoire de la Sexualite (ingin tahu sejarah seksualitas). YOI. Jakarta. 2009. Hlm 75.

2 Responses to “Perempuan, Kuasa, dan Tubuh”


  1. 1 latree April 18, 2012 pukul 8:25 am

    beban ganda ini sering bikin frustrasi… boleh bekerja, tapi urusan rumah dan anak masih ‘harus’ jadi tanggung jawab perempuan. senang kalau ada laki-laki yang mau mengerti, dan menganggap semua adalah tanggung jawab bersama, termasuk sampai ke hal nyapu dan nyebokin anak…

  2. 2 Donny Danardono Mei 5, 2012 pukul 5:28 pm

    Seingat saya, Foucault tidak mengkhususkan analisanya tentang tubuh pada tubuh perempuan. Tapi pada tubuh apapun. Dan bagi Foucault kuasa tubuh itu tak hanya menindas, tapi juga membebaskan (termasuk yang pada perempuan). Selamat terus menulis Rian


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Gravatar

blog sederhana dari pemikiran saya yang juga ndak kalah sederhananya, silahkan dinikmati

ayo-ayo buat yang ga sempet buka blog ini bisa baca via email, gampang kok tinggal klik disini

Bergabunglah dengan 22 pengikut lainnya

April 2012
S S R K J S M
« Mar   Mei »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

my tweets @rianadhivira

wordpress visitors

%d blogger menyukai ini: