Euthanasia : Dilema Antara Moral, Hak Hidup, dan Hukum

Hidup adalah suatu hal yang berharga dan dilindungi, dalam hukum, hal tersebut tampak pada adanya perlindungan atas hak hidup dan hukuman bagi yang melanggarnya. Article 3 Universal Declaration of Human Right 1948 mencantumkan bahwa “everyone has the right to life, liberty, and security of person”. Begitupula dalam pasal 28 huruf A Undang-Undang Dasar 1945 dimana hak untuk hidup dijamin oleh hukum[2].Kematian disisi lain sebagai hal yang niscaya juga tidak luput menjadi pembicaraan yang menarik. Plato misalnya, dalam filsafat dualisme-nya mengatakan bahwa tubuh dalam dunia materi selalu merindu untuk kembali ke dunia idea yang ada setelah yang ragawi berakhir. Dalam kajian lain, Psikoanalisa Freud mengatakan bahwa disamping adanya hasrat hidup yang disebut sebagai eros, manusia juga dibayangi oleh hasrat akan kematian, thanatos yang keduanya berjalan secara berdampingan. Martin Heidegger, seorang filsuf jerman mengatakan, dalam keterlemparanya dalam dunia, manusia –yang disebut sebagai dasein- selalu mengarah pada kematian, sebuah finalitas, namun yang penting bagi Heidegger adalah bagaimana kematian tersebut dimaknai oleh seseorang dalam kaitanya dengan ketersingkapan dirinya dengan sang ada.

 Diatas adalah beberapa pandangan singkat mengenai kehidupan dan kematian. Dalam tulisan ini, kedua hal tersebut akan dibicarakan dalam konteks euthanasia, dan bagaimana dalam hal tersebut perspektif hukum dan moral hal tersebut berbicara. Euthanasia yang akan dibicarakan disini akan bersinggungan dengan hak hidup tersebut, termasuk juga dengan moral dan hukum.

 Disini Euthanasia tampil sebagai sebuah kasus yang menarik sekaligus dilematis. Disatu sisi Euthanasia dipandang sebagai suatu jalan keluar, namun disisi lain Euthanasia dipandang sebagai pencabutan atas hak hidup seseorang. Masyarakat dunia terbelah menjadi dua pendapat, dimana pembicaraan mengenai euthanasia kemudian berkembang menjadi bagaimana seseorang menentukan hidup dan matinya sehingga pembicaraan mengenai hal ini tidak bisa tidak bersinggungan dengan nilai dan moral, yang berkaitan dengan lebenswelth (dunia kehidupan)dari tiap-tiap orang.

Posisi Dilematis Dokter & Moralitas Kematian Euthanasia

Sebelum beranjak lebih jauh, maka perlu kiranya dirumuskan terlebih dahulu apakah Euthanasia itu. Euthanasia secara etimologi diambil dari kata baik dan mati dimana dalam prakteknya, euthanasia dimengerti sebagai sebuah praktek menghilangkan nyawa pasien agar dengan tujuan menghilangkan penderitaanya. Dilema yang muncul kemudian adalah dua pandangan mengenai euthanasia yaitu: pertama euthanasia bukanlah suatu pembunuhan, dan kedua euthanasia merupakan pembunuhan[3].

Perlunya payung hukum yang jelas dalam Euthanasia dikarenakan posisi yang dilematis, terutama bagi dokter yang hendak melakukan euthanasia pada pasienya. Sebagaimana tercantum pada pasal 344 KUHP, seseorang yang mencabut nyawa orang lain atas permintaan orang tersebut dapat dijerat pidana penjara maksimal dua belas tahun[4]. Meski secara hukum positif Euthanasia tidak diperbolehkan di Indonesia, namun secara empiris hal tersebut sulit dibuktikan, hal ini dikarenakan tidak hanya ada satu jenis saja euthanasia. Menurut Bambang Poernomo, terdapat setidaknya empat jenis euthanasia : Pertama Euthanasia pasif yaitu dengan menolak memberikan/mengambil tindakan pertolongan biasa, atau menghentikan pertolongan biasa yang sedang berlangsung. Kedua Euthanasia aktif, mengambil tindakan secara aktif, baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan kematian. Ketiga Euthanasia sukarela, mempercepat kematian atas persetujuan atau permintaan pasien. Euthanasia tidak sukarela, mempercepat kematian tanpa permintaan atau persetujuan pasien, sering disebut juga sebagai mercy killing. Keempat Euthanasia non volountary, mempercepat kematian sesuai dengan keinginan pasien yang disampaikan oleh atau melalui pihak ketiga, atau atas keputusan pemerintah[5].

Di Italia, hubungan antara pasien dan dokter diatur secara keperdataan. Berdasarkan keperdataan, maka euthanasia sukarela pasif  merupakan hubungan kontrak sehingga hak pasien untuk mengakhiri hidupnya diakomodir. Negara lain yang memperbolehkan Euthanasia adalah Belanda, dimana euthanasia pasif diperbolehkan setelah sebelumnya ada terobosan yang dilakukan oleh hakim dalam penemuan hukum (rechtvinding) sehingga kemudian terdapat undang-undang yang mengatur secara khusus euthanasia. Contoh lain adalah Amerika Serikat, yang memperbolehkan euthanasia dengan syarat adanya pertimbangan ahli terlebih dahulu[6]. Meski memperbolehkan euthanasia, namun negara-negara yang disebut diatas tidak memperbolehkan euthanasia aktif.

Indonesia sendiri belum terdapat payung hukum yang mengatur secara khusus perihal euthanasia. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan kode etik kedokteran tidak mengatur perihal euthanasia. Sebagaimana sedikit diulas diatas, kajian normatif euthanasia akan kembali seputar sejauh mana keterlibatan dokter dalam rumusan tindak pidana terutama pasal 344 KUHP. Bahkan apabila dokter melakukan Euthanasia tanpa berhati-hati, maka dapat dihubungkan pula secara tidak langsung dengan pasal 338, 340, 345 maupun 359 KUHP dan melanggar pasal pasal 7 huruf a, c, dan d Kode etik kedokteran. Ketika muncul permohonan Euthanasia di Indonesia pada tahun 2004 lalu, ditolak oleh pengadilan karena alasan melakukan euthanasia yang dilatar belakangi oleh motif sosial ekonomi. Menurut Herkutanto, sebagaimana disitir oleh hukumonline, mengatakan bahwa euthanasia hanya bisa dilakukan secara limitatif dan hanya semata-mata dikarenakan alasan medis[7].

Ketidaksetujuan masyarakat Indonesia terhadap praktek Euthanasia sebenarnya tidak hanya memperoleh pendasaran dari alasan yuridis normatif semata. Dalam moralitas Islam, Euthanasia aktif diharamkan dengan dilandaskan pada qur’an berikut ini “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (untuk membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.” (QS Al-An’aam : 151), “Dan tidak layak bagi seorang mu`min membunuh seorang mu`min (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja)…” (QS An-Nisaa`: 92) “Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS An-Nisaa`: 29). Berdasarkan ayat-ayat tersebut tindakan seseorang mengakhiri nyawa orang lain secara aktif tidaklah dapat dibenarkan atau haram. Sejalan dengan pandangan agama Islam, Moralitas kristiani juga menolak pemberlakuan euthanasia aktif. Dalam moralitas Kristiani, manusia tidaklah memiliki hak untuk mengakhiri nyawa orang lain, termasuk dirinya sendiri (bisa dilihat dalam larangan gereja akan perbuatan bunuh diri), alasan pembenar bahwa euthanasia adalah demi tujuan mengakhiri penderitaan sehingga merupakan perbuatan yang manusiawi juga merupakan hal yang tidak dapat diterima sebagaimana dicontohkan oleh Yesus yang berjalan dari taman Getsemani hingga Golgota sembari memikul salib. Penderitaan, dalam moralitas kristen tidaklah semata-mata merupakan hal yang buruk dan dihindari sebagaimana kaum utilitarian, dalam moralitas Kristen, Penderitaan dapat menimbulkan sesuatu yang baik, suatu pengharapan, Rasul Paulus katakan, “Kita tahu bahwa kesengsaraan kita menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan” (Roma 5:3-4). Begitupula dengan alasan ekonomi, melalui kata-kata Yesus “Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya?” (Markus 8:36 bnd Matius 6:26). Disini maka terlihat bahwa Euthanasia aktif tidak mendapat tempat dalam moralitas Islam maupun Kristiani.

Kesimpulan

Maka dapat disimpulkan sementara disini, bahwa Euthanasia di Indonesia merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan secara Undang-Undang, kecuali atas kondisi tertentu yang memaksa (overmacht) dan spesifik dari kasus perkasus. Menengok kembali pada pengajuan Euthanasia di Indonesia pada tahun 2004 lalu, dimana pengadilan menolak mengabulkan  Euthanasia aktif karena melihat adanya unsur ekonomis dan bukan alasan semata-mata medis, seharusnya pengadilan turut melihat pula kegagalan negara dalam memenuhi amanah Pasal 28 huruf h ayat (1)[8] dan Pasal 34 ayat  (2)  dan (3)[9] Undang-Undang Dasar 1945. Munculnya permohonan euthanasia tersebut harus dilihat sebagai bentuk kritik atas kegagalan Negara dalam menjalankan kewajiban Undang-Undang Dasar.

Meskipun saya tidak dapat memberikan kesimpulan yang bersifat final, ijinkanlah saya untuk mengutarakan pendapat: bahwa ada satu hal yang tidak boleh hilang dalam keputusan euthanasia yaitu hak diskursus dari pasien yang bersangkutan. Tentu saya tidak bermaksud mengajukan proposisi tersebut pada kondisi tertentu semisal pasien sudah dalam keadaan yang tidak berdaya sama sekali, namun ketika pasien setidaknya masih dapat mengungkapkan penderitaanya. Saya berpendapat bahwa satu-satunya kekerasan yang mungkin terjadi adalah pengambilan keputusan tanpa memperhatikan dan melibatkan pihak yang paling berkepentingan, yaitu pasien itu sendiri. Meminjam bahasa Heidegger yang telah sedikit disinggung diatas, ketika seseorang sudah menemukan otensitas (eigentlickheit) akan makna hubungan dirinya dengan dunia, terhadap Ada-nya melalui pencandraan kehidupan keseharianya secara mendalam, maka pembicaraan euthanasia (aktif maupun pasif) akan kembali terbuka, dan kehadiran hukum maupun moralitas akan ditunda, karena simulakra “keadilan” maupun “kebenaran” yang hendak ditandainya juga mengalami penundaan, menunggu untuk ditemukan.


[1] Mahasiswa paling menggemaskan di jurusan Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum UNDIP

[2]Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Pasal 28 huruf A Undang-Undang Dasar 1945

[3] Bambang Poernomo. Hukum Kesehatan. Yogyakarta 1996. Hlm 128

[4]Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun” Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

[5] Op cit. Bambang Poernomo. Hlm 129

[6] Op Cit. Bambang Poernomo. Hlm 131

[8] “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatanPasal 28 h ayat (1) UUD 1945

[9](2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak” 

3 Responses to “Euthanasia : Dilema Antara Moral, Hak Hidup, dan Hukum”


  1. 1 antoniawulandari Februari 26, 2013 pukul 8:37 pm

    kok belum begitu komplit y datanya masih ada yang kurang >di sini sy mencari data tentang moral kehidupan

  2. 3 Mr. X Desember 25, 2014 pukul 11:30 pm

    saya sudah tak sanggup lagi menahan penderitaan dari penyakit saya. saya ingin bunuh diri namun takut utk melakukannya. saya bukan takut karena dosa karena saya tak lagi percaya pada agama melainkan takut akan rasa sakitnya dan kasihan jika keluarga saya melihat kondisi kematian saya yg mengenaskan.

    yg ingin saya tanyakan, bagaimana cara mengajukan hak euthanasia utk mengakhiri hidup saya?


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Gravatar

blog sederhana dari pemikiran saya yang juga ndak kalah sederhananya, silahkan dinikmati

ayo-ayo buat yang ga sempet buka blog ini bisa baca via email, gampang kok tinggal klik disini

Bergabunglah dengan 22 pengikut lainnya

November 2012
S S R K J S M
« Sep   Des »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

my tweets @rianadhivira

wordpress visitors

%d blogger menyukai ini: