Perempuan & Politik Membuka dan Menerangkan Jalan Representasi Politik Perempuan

Perempuan & Politik

Membuka dan Menerangkan Jalan Representasi Politik Perempuan[1]

Perempuan dan Hak Politik

Hukum itu berjenis kelamin laki-laki. Pendapat tersebut tidaklah salah mengingat lembaga legislatif sebagai lembaga yang berwenang untuk menghasilkan peraturan didominasi oleh laki-laki.  Apabila kita menelisik lebih kedalam, dominasi laki-laki tidak hanya terletak pada lembaga legislatif saja, melainkan juga pada kepolisian sebagai lembaga yang paling depan berhadapan dengan peristiwa hukum, kejaksaan, maupun kehakiman. Namun demikian, makalah ini akan lebih mengedepankan pada yang pertama disebut diatas, yaitu partisipasi perempuan pada bidang politik.

Untuk dapat masuk menjadi lembaga perumus perundangan, yaitu lembaga legislatif sebelumnya maka individu yang bersangkutan harus terlebih dahulu memasuki dunia politik. Minimnya partisipasi perempuan untuk memasuki dunia politik inilah yang agaknya membuat kursi lembaga legislatif minim merasakan hangatnya tubuh perempuan. Padahal minimnya jumlah perempuan tersebut akan turut mempengaruhi corak peraturan perundangan yang dihasilkan oleh lembaga legislatif. Mudah untuk membayangkan, bagaimana lembaga legislatif yang didominasi oleh laki-laki dapat melahirkan peraturan yang sensitif gender, kita bisa melihat kritik yang dihasilkan setelah diundangkanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT  maupun polemik saat penyusunan Undang-undang anti pornografi, yang hendak saya tekankan disini adalah; bahwa perempuanlah yang sanggup merepresentasi kepentingan mereka sendiri karena bagaimanapun juga laki-laki tidaklah bisa memiliki pengalaman dan pengetahuan sebagai perempuan untuk merepresentasi perempuan, pengalaman mengenai haid dan hamil misalnya yang merupakan pengalaman khas dari tubuh perempuan. Berikut adalah representasi perempuan dalam lembaga legislatif .:

[2]

Dari tabel tersebut hanya 10 negara yang representasi perempuan dalam lembaga legislatifnya mencapai 30 %.  Perwakilan perempuan paling tinggi diperoleh oleh negara-negara dikawasan Skandinavia Swedia dengan representasi mencapai 42.7%.kemudian disusul oleh Denmark, Finlandia, Norwegia dan Belanda menjadi satu-satunya negara diluar kawasan Skandinavia yang berada di posisi lima besar. Indonesia sendiri berada di posisi ke 83 dengan perwakilan perempuan sebesar 8%[3]

Hak politik bagi perempuan dibandingkan dengan laki-laki masih terbilang baru. Dalam negara kota (polis) Yunani kuno, dimana telah diterapkan prinsip demokrasi, perempuan  tidaklah mempunyai hak untuk mengutarakan hak politiknya. Demikian  pula pada Revolusi Perancis lewat penyerbuan penjara Bastille dan pemenggalan Lois XVI dan Marie Antoinette yang kemudian  menggemakan semangat kebebasan, persamaan dan persaudaraan (liberte, egalite & fraternite)  tidaklah  mengakomodir hak-hak politik perempuan.

Kemudian muncul desakan dari feminis gelombang pertama yang dimotori oleh para feminis liberal di Amerika yang tergabung dalam  National American Woman  Suffrage memfokuskan diri pada hak  pilih bagi perempuan melalui amandemen ke 19 Amerika Serikat. Sebelumnya, gerakan perempuan yang tergabung  pula dengan gerakan anti perbudakan pada Konvensi Anti Perbudakan London tahun 1840 gerakan perempuan ternyata tidaklah mendapat apresiasi, baru pada 1848 di Saneca Falls New York berhasil diselenggarakan konvensi hak-hak perempuan yang menghasilkan Declaration of Sentiments berisi dua belas resolusi yang menekankan pada hak-hak perempuan untuk mengutarakan pendapatnya dimuka umum[4]. Selanjutnya di tahun 1960, presiden JFK  mendirikan commision on the status of women . Pada tahun 1964 ketika kongres meloloskan civil rights act untuk mencegah diskriminasi jenis kelamin, ras, warna kulit, agama, atau asal negara, -yang dikenal sebagai amandemen seks- namun amandemen seks tersebut tidak diloloskan oleh pengadilan sehingga Betty Friedan dalam National Organitation of Woman NOW dimana anggotanya terdiri dari feminis radikal dam kultural terus berupaya mendesak agar amandemen  tersebut diloloskan oleh pengadilan dalam tuntutanya[5].

Dalam  kancah  Internasional, 13 tahun semenjak dikeluarkanya Universal Declaration  of  Human Right 1948, antara tahun 1965-1966 komisi perempuan  PBB  membentuk suatu  rancangan deklarasi yang kemudian disetujui menjadi deklarasi anti diskriminasi terhadap perempuan  pada tahun 1967 dalam  resolusi 2263 (XXII) dan disetujui oleh  majelis umum  PBB pada tahun 1979 dan  dinyatakan  berlaku  setelah  diratifikasi oleh 20 negara ditahun 1981. Sebagaimana termaktub dalam  article 1 CEDAW :

For the purposes of the present Convention, the term “discrimination against women” shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and  fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field

Melalui diratifikasinya CEDAW, maka negara harus mengupayakan penghapusan diskriminasi terhadap hak-hak perempuan diantaranya hak politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, status kependudukan, dan  lain sebagainya. Namun  sebagaimana tampak dalam tabel diatas, pasca diratifikasinya CEDAW –termasuk Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984- ternyata partisipasi politik perempuan  masih jauh api dari panggang

Kuota Politik untuk Perempuan

                Sebagaimana telah disinggung diatas, representasi perempuan  sangatlah  penting untuk menghasilkan suatu  peraturan  maupun untuk menghadapi isu-isu politik untuk lebih sensitif gender. Permasalahan yang dihadapi sebagaimana tertera dalam  tabel diatas mengenai minimnya partisipasi perempuan di ranah politik. Terdapat tiga jenis kebijakan negara untuk memberikan  perlakuan  khusus perihal hak politik perempuan. Tiga model tersebut antara lain Reserved Seats, Party Quotas dan Legislative Quotas[6].

            Reserved Seats berarti menyediakan kuota khusus untuk perempuan dalam lembaga legislatif dalam jumlah tertentu yang dikehendaki (30% dari jumlah  keseluruhan). Party Quota  maka partai secara sukarela memiliki proporsi kandidat perempuan dalam jumlah tertentu . Legislative Quota maka melalui regulasi peraturan partai diharuskan mengajukan kandidat perempan dalam porsi tertentu. Dari ketiga model tersebut, Indonesia ditilik dari Undang-Undang  Nomor 10 tahun  2008 tentang  Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pasal 8, pasal 53, pasal 55 dan pasal 57 bahwa untuk dapat mengikuti Pemilu partai politik harus menyertakan 30% keterwakilan perempuan termasuk pulabakal calon harus menyertakan keterwakilan perempuan  maka Indonesia menggunakan model Legislative Quota.

            Namun meski ada peraturan undang-undang yang mengatur perihal representasi perempuan di partai politik, dalam  kenyataanya perwakilan perempuan masih berada dibawah angka 30%.  Keterwakilan perempuan di DPR hanya 17,6%, dan di DPRD Provinsi rata-rata 16% hanya DPRD Provinsi Maluku yang mencapai 31% sedangkan sisanya berada dibawah 30% posisi kedua Jawa Barat, (25%) disusul DKI Jakarta(24,47%)  dan Sulawesi Utara (22,22%). Bahkan terdapat 7 DPRD Provinsi yang keterwakilan perempuanya berada dibawah 10% . Posisi paling rendah ditempati oleh DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (5,56%)  Aceh (5,8%) dan Maluku Utara (6,67%) .

            Berdasarkan pada presentase tersebut, kita dapat mengatakan bahwa perwakilan perempuan masih berada dibawah angka yang dikehndaki yaitu 30%.  Minimnya presentase keterwakilan perempuan disebabkan minimnya sanksi yang tegas oleh undang-undang. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang  Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pasal 61 ayat (6) dan pasal 66 ayat (2) yaitu hanya berupa pengumuman presentase keterwakilan perempuan dalam partai politik di media massa. Pencantuman presentase tersebut tentu bukanlah merupakan sebuah sanksi karena apabila undang-undang tersebut hendak digunakan sebagai alat rekayasa sosial (social engineering) dimana dalam konteks ini tujuanya adalah demi tercapainya keterwakilan perempuan yang proporsionalseharusnya bagi partai yang tidak memenuhi kuota 30% tdikenai sanksi idak diperbolehkan mengikuti pemilihan umum. Pengumuman presentase keterwakilan perempuan di media massa tentu tidak memberikan dampak yang berarti apabila yang hendak dicapai memang hukum sebagai alat rekayasa sosial mengingat masyarakat sendiri didominasi oleh patriarki.

Solusi : Aktor dan  Ruang Kerja

            Untuk menjawab permasalahan minimnya representasi perempuan , saya mengajukan dua hal : pertama gerakan perempuan melalui para aktor sosial dan  yang kedua melalui masuknya perempuan dalam  ruang kerja.

            Menurut Krook, terdapat tiga aktor yang berperan untuk partisipasi perempuan dalam memenuhi kuota politik, mereka adalah civil society actors, state actors dan international and transnational actors[7]. Civil society actors adalah mereka yang melakukan gerakan secara mengakar yang biasanya dilakukan oleh Non Governmental Organization. State actors adalah para elit politik yang memiliki pengaruh politik. Yang terakhir mencakup organisasi maupun NGO  internasional maupun transnasional yang didalamnya melipiti pula gerakan perempuan.

            Keberadaan para aktor sosial tersebut memiliki peranan yang penting dalam mewujudkan representasi perempuan yang proporsional. Dari ketiga aktor tersebut saya menaruh harapan terutama pada civil society actors karena selain tumbuh “dari dalam” komunitas masyarakat alih-alih “dari depan” mereka juga memiliki sifat gerakan yang mengakar. State actor di satu sisi memiliki keuntungan berupa kekuatan pengaruh politik dari jabatan yang didudukinya namun pada sisi lain tidak menutup kemungkinan adanya kooptasi kekuasaan dibaliknya hal yang sama berlaku pula pada international and transnational actors. Namun yang baik adalah apabila ketiga aktor tersebut  dapat bekerja secara beriringan untuk mencapai tujuan tercapainya kuota. Melalui para aktor tersebut diharapkan dapat melakukan “perbaikan” baik berupa tekanan untuk melakukan perubahan regulasi maupun untuk menggerakkan dan memberdayakan perempuan dalam berbagai sektor yang nantinya akan turut mempengaruhi pula posisi perempuan dalam politik.

            Solusi kedua adalah secara tidak langsung, yaitu memperbanyak akses perempuan untuk masuk kedunia kerja. Dalam hal ini saya sepakat dengan Stockemer dan Byrne yang mengatakan bahwa masuknya perempuan dalam dunia kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterwakilan perempuan secara politik[8]. Melalui kekuatan ekonomi dan ranah kerja profesinal dapat merubah status sosial perempuan dan merubah pula posisi politik mereka. Terlebih, masuknya perempuan dalam ranah kerja turut meningkatkan pula minat politik sehingga meningkatkan pula kepekaan mereka terhadap diskriminasi politik yang ada. Alasan kedua semakin banyaknya perempuan yang berada dalam ranah kerja meningkatkan pula jumlah stok perempuan yang memiliki kualifikasi untuk memasuki dunia politik.[9] Terakhir, perempuan yang bekerja dan memiliki penghasilan sendiri memiliki pengaruh yang lebih besar pada lingkup sosial budaya yang membuka kemungkinan pula untuk memiliki pengaruh politik.

Kesimpulan

            Jumlah penduduk perempuan yang melebihi jumlah penduduk laki-laki berbanding terbalik dengan jumlah dalam bidang politik. Untuk melahirkan peraturan yang lebih ramah bagi perempuan, maka perempuan perlu tampil di ranah politik untuk merepresentasikan dirinya. Untuk membuka jalan tersebut dapat menggunakan setidaknya dua cara : yaitu melalui peraturan ataupun regulasi khusus untuk merangsang partisipasi politik perempuan dan cara kedua melalui aktor-aktor sosial gerakan perempuan dan dibukanya ruang kerja untuk perempuan. Karena bagaimanapun juga hanya perempuanlah yang dapat berbicara tentang tubuh dan jiwanya sehingga jalan untuknya tidak hanya perlu dibuka, tapi juga diterangkan, tentu terutama oleh suara perempuan sendiri.


[1] Oleh Rian Adhivira keluarga Komunitas Diskusi Payung dan Mahasiswa Jurusan Hukum & Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Ditulis dalam rangka memperinati hari ibu tanggal 22 Desember 2012.

[2] Riant Nugroho. Gender dan Strategi Pengarusutamaanya di Indonesia. Pustaka Pelajar. Jogjakarta.  2008. Hlm xii – xvii

[3] Pada  masa pemerintahan SBY,  11%  pada putaran pertama dan pada putaran kedua menjadi 17,8 %

[4] Patut dicatat bahwa resolusi mengenai hak pilih dari Susan B. Anthony tidak disetujui oleh peserta konvensi karena khawatir resolusi tersebut akan menjadikan hasil konvensi terlalu ekstrim sehingga menolak keseluruhan resolusi., gerakan tersebut juga belum merepresentasikan perempuan kulit hitam. Dapat dilihat di Rosemarie Putnam Tong. Feminist Thought, Pengantar Paling Komprehensif Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis. JalaSutra. Jogjakarta. 2010. Hlm  31

[5] Ibid hlm 37

[6] Mona Lena Krook. Candidate Gender Quotas: A Framework for Analysis. European Journal of Political Research. 2007. Hlm  367

[7] Ibid hlm 375

[8] “..there is a solid positive relationship between increases in professionally active woman and the number of female parliamentarians” Daniel Stockemer & Maeve Byrne. Women’s Representation around the World: The Importance of Women’s Participation in the Workforce. Oxford University Press, 2011 hlm 815

[9]elected politicalofficials are most frequently from professional occupations such as journalists, lawyers and educators. Until women are pervasive in these fields the prospect of them being elected to office is low” Ibid hlm 805

0 Responses to “Perempuan & Politik Membuka dan Menerangkan Jalan Representasi Politik Perempuan”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Gravatar

blog sederhana dari pemikiran saya yang juga ndak kalah sederhananya, silahkan dinikmati

ayo-ayo buat yang ga sempet buka blog ini bisa baca via email, gampang kok tinggal klik disini

Bergabunglah dengan 22 pengikut lainnya

Desember 2012
S S R K J S M
« Nov   Jan »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

my tweets @rianadhivira

wordpress visitors

%d blogger menyukai ini: