Perempuan dan Pemerkosaan : Diskursus Antara Tubuh dan Tabu Dalam Perundangan

Siapa bilang hukum itu netral dan tidak memihak? Kesamaan di muka hukum (equality before the law) sebagaimana tercantum dalam konstitusi pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tidaklah lebih dari sekedar mitos. Dalam kenyataanya, hukum tidak dapat dilepaskan dari suatu diskursus relasi kuasa dan wacana. Sebagai buktinya, hukum agaknya selalu luput ketika mengatur perihal tubuh perempuan, dapat kita lihat sempitnya hukum dalam konteks budaya patriarki memberikan perlindungan pada perempuan atas tubuhnya, hukum bias gender, hukum memiliki jenis kelamin : laki-laki. Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi misalnya, meski menuliskan “setiap orang..” dalam perumusanya, melupakan bahwa dibanding laki-laki, perempuan-lah yang lebih sering menjadi obyek dari pornografi. Demikian pula ketika kita membaca KUHP, perlindungan yang diberikan pada perempuan hanya sebatas perempuan sebagai milik laki-laki saja. Perempuan dan tubuhnya kemudian memiliki relasi dengan tabu seksualitas, yang justru merugikan perempuan, saya akan membicarakan dalam konteks yang memilukan : pemerkosaan.

Dalam diskursus tabu dan seksualitas, Carol Smart mengatakan bahwa seksualitas semata dideterminasi berdasarkan atas Phallus[2], dimana laki-laki-lah yang memberikan definisi atas seksualitas maupun tabu-tabu yang melingkupinya. Hal ini sebelumnya pernah disinggung oleh Simmone de Buvoir mengenai mitos-mitos maskulin hingga Luce Irrigaray ketika membicarakan tentang sistem bahasa yang dikonstruksi secara patriarkis. Seksualitas yang bercorak patriarkis tersebut juga masuk dalam diskursus hukum. Hukum mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat tempat dia hidup. Hukum yang dikonstruksi oleh laki-laki memisahkan perempuan atas seksualitasnya yang tidak memberikan perempuan menyuarakan pengalamanya sendiri.

Pemerkosaan dalam KUHP tercantum dalam Buku II tentang Kejahatan pasal 285 dan pasal 286. Kedua pasal tersebut tercantum dalam Bagian kejahatan atas kesusilaan. Baik pasal 285 dan 286 selain dalam rumusanya hanya dapat terpenuhi apabila terjadi hubungan kontak fisik antara penis dan vagina. keduanya juga hanya memberikan ruang lingkup semata pada kekerasan fisik saja padahal dapat kita lihat bahwa seseorang yang mengalami pemerkosaan tentu juga mengalami trauma psikis, terlebih dalam tabu masyarakat yang begitu mengagungkan virginitas bagi perempuan, sehingga perempuan yang tidak perawan dianggap tidak lagi suci.

Pasal pemerkosaan yang terdapat dalam KUHP juga tidak mencantumkan kejahatan pemerkosaan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Layaknya seksualitas ala Aristotelian, ketika perempuan telah terikat dalam perkawinan, konstruksi patriarki beranggapan bahwa perempuan berada dalam tanggung jawab suami, suaranya diwakili oleh sang suami, demikian rumusan pasal-pasal perlindungan terhadap perempuan dalam KUHP lebih ditujukan pada laki-laki sang “pemilik” perempuan[3]. Dalam wacana rancangan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (yang kemudian diundangkan UU nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT), perdebatan yang paling sengit adalah perihal marital rape. Sebelum akhirnya disetujui sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual dalam kekerasan dalam rumah tangga, pihak yang menolak perihal marital rape sebagai kualifikasi delik beranggapan bahwa perempuan tidaklah boleh berkata tidak dalam memenuhi kebutuhan seksual suami.

Dalam konsep RUU KUHP, delik pemerkosaan mengalami perluasan tidak semata memasukkan penis dalam vagina, melainkan juga memasukkan penis pada mulut maupun anus serta menggunakan benda pada vagina atau anus perempuan. Namun keduanya masih berada dalam “kejahatan atas kesusilaan”[4] yang berarti merupakan kejahatan atas nilai-nilai maupun sopan santun yang ada dalam masyarakat. Masuknya delik pemerkosaan dalam KUHP maupun Konsep RUU KUHP secara simbolik masih mengisyaratkann bahwa tubuh perempuan adalah milik masyarakat (patriarki).

Lebih lanjut Carol Smart juga mengatakan wanita yang mengalami pemerkosaan yang melaporkan pengalamanya akan mengalami “pemerkosaan untuk kedua kali”, tubuh perempuan yang dipenuhi oleh seksualitas[5] menghadirkan permasalahan karena pengadilan akan melihat apakah perempuan tersebut turut serta, turut menikmati perkosaan yang dialaminya. Smart juga berpendapat bahwa laporan pengadilan daripada mengakomodir keadilan justru lebih mirip dengan adegan pornografi secara halus[6]. Alih-alih melindungi, pengadilan justru cenderung menyalahkan perempuan atas perkosaan yang menimpa dirinya, hal ini persis ketika seorang gubernur justru menyalahkan perihal rok mini di angkutan umum atas peristiwa pemerkosaan yang terjadi didaerah dia berwenang.

Tiada wacana kuasa tanpa resistensi, dengan demikian hukum yang bercorak patriarki tersebut harus terus ditantang, perempuan sebagai the others yang luput dalam diskursus haruslah dihadirkan, terutama perihal yang berkaitan dengan tubuhnya, seksualitasnya memyuarakan pengalamanya sebagai perempuan. Barangkali bentuk resistensi yang paling sederhana adalah dengan berhenti mengeluarkan ejekan yang tidak berarti, sebagaimana lelucon rok mini maupun yang dikeluarkan oleh seorang Darim Sanusi, seorang calon hakim agung yang mengatakan bahwa perempuan juga menikmati pemerkosaan disertai gelak tawa anggota DPR, baik Darim Sanusi maupun anggota DPR yang tertawa pasti belum pernah membayangkan posisi sebagai perempuan yang mengalami perkosaan. Melihat “sakit” nya polah mereka, mungkin kita tidak perlu banyak menaruh harapan pada DPR, Eksekutif maupun Lembaga Yudikatif, sekali lagi gerakan turun kejalan dan jejaring diskusi barangkali lebih memberikan angin segar sebagai resistensi wacana.


 

[2]Sexuality is comprehend as the pleasures of the phallus, andby extension the pleasures of peetration and itercourse-for men” dalam Carol Smart.Feminism and the Power of Law. Routledge. New York & London. 1989. Hlm 28

[3] Niken Savitri. HAM & Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP. Rafika Aditama. Bandung 2008. Hlm 111

[4] Lihat Barda Nawawi Arif. Bunga rampai Hukum Pidana Penyusunan Perkembangan Konsep KUHP Baru.Kencana. Jakarta. 2008 hlm 265 disini pemerkosaan tercantum dalam pasal 489 konsep 2004-2008 dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 12 tahun  masih dimasukkan dalam kejahatan atas kesusilaan. Lebih lanjut Barda mencontohkan ada beberapa negara –terutama anglo saxon- yang memasukkan pemerkosaan dalam “kejahatan atas badan” bersama dengan delik penganiayaan.

[5]Bits of female anatomy are heavily encoded with sexual messafes..” Op Cit Carol Smart hlm 38

[6] Ibid  Carol Smart hlm 40

0 Responses to “Perempuan dan Pemerkosaan : Diskursus Antara Tubuh dan Tabu Dalam Perundangan”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Gravatar

blog sederhana dari pemikiran saya yang juga ndak kalah sederhananya, silahkan dinikmati

ayo-ayo buat yang ga sempet buka blog ini bisa baca via email, gampang kok tinggal klik disini

Bergabunglah dengan 22 pengikut lainnya

Januari 2013
S S R K J S M
« Des   Apr »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

my tweets @rianadhivira

wordpress visitors

%d blogger menyukai ini: