Dekonstruksi Hukum : Keadilan Sebagai Yang-tak-Mungkin

Oleh : Rian Adhivira[1]

“Deconstruction is justice….Justice is a madness” – Jacques Derrida

Dari hukum alam (natural law) yang berjaya di abad pertengahan hingga hukum positif yang bergema semenjak Revolusi  Perancis 1819, jargon keadilan terus digemakan, melalui pembentukan maupun penegakan hukum. Hukum alam yang menyandarkan diri pada kebenaran ilahiah, maupun para penganut legal-positivism yang berpegangan pada dogma tertulis, keadilan dibaca dengan cara yang beragam, cara yang khas, yang unik dan klaimnya atas orisinalitas[2].

Namun dalam belantara harapan yang –barangkali- berlebihan, yang muluk-muluk, tersebut, kita tidak boleh lupa akan ekses, bahwa keadilan, hukum, kekerasan mungkin lebih memiliki hubungan dekat, lebih dari yang kita kira. Les Misserables dari Victor Hugo yang berlatar belakang Pasca Revolusi Perancis dimana supremasi hukum ditegakkan dalam asas legalitas maupun Si Lugu (L’Ingenu) karya Voltaire misalnya, menceritakan tentang orang Huron Kanada yang kemudian menemukan cintanya di Perancis dengan masyarakat Kristen Konservatif, di tengah keputusasaanya akan perbedaan kultur dan ribetnya prosesi dan peraturan atas usaha dalam mengejar cinta-nya dia berkata :

kalau begitu anda sekalian ini orang-orang yang tidak jujur, sehingga memerlukan demikian banyak peraturan untuk mencegah kejahatan

Barangkali tidak perlu, dan terkesan berlebihan menunjuk sebuah karya sastra untuk memperlihatkan drama kekerasan lain yang ada dalam hukum atas nama keadilan, karena sambil menutup mata, kita dapat mengarahkan jari kita pada korban kekerasan atas nama hukum dan keadilan : perempuan, yang akan kita bicarakan nanti dalam konteks hukum di Indonesia.

Jacques Derrida, lebih jauh lagi, akan membawa kita keluar dari harapan yang muluk-muluk tersebut. Melalui teks-teks dari Pascal, Montaigne, dan Benjamin, Derrida mengatakan bahwa keadilan adalah sebuah kegilaan, sebuah aporia, dimana metafisika kehadiran selalu diusahakan untuk dilekatkan padanya. Keadilan adalah sebuah usaha yang sia-sia, baik dalam hukum, maupun melampaui hukum, singkatnya keadilan sebagai yang-tak-mungkin (Justice is the condition of the impossible). Bagaimana keadilan menjadi mungkin? mari kita mulai dekonstruksi derrida atas Keadilan. Teks ini terbagi menjadi dua bagian : yang pertama berjudul “Of the right to Justice/From Law to Justice” yang memaparkan serentetan aporia dan paradoks yang terdapat dalam keadilan. Teks kedua berjudul “First Name of Benjamin (Prenom de Benjamin)” disini Derrida menyajikan model dekonstruksinya atas teks Zur Kritik der Gewalt dari Benjamin. Kedua teks tersebut akan saya coba uraikan dalam tiga bagian. Bagian pertama dan membahas dua teks Dekonstruksi Derrida dalam Force of Law, the Mystical Foundation of the Authority, sementara dibagian ketiga, saya mencoba memberanikan diri untuk melakukan dekonstruksi atas hukum dan perempuan di Indonesia.

Keadilan : Paradoks dan Aporia di-dalamnya

Pertanyaan yang dapat diajukan pertamakali dalam membaca teks Derrida ini adalah ; bagaimana kita dapat membedakan antara penegakan hukum yang adil maupun yang tidak adil? Bagaimana kita melihat otoritas dari kekuasaan yang menopang berdirinya hukum, dengan kekerasan yang menyertainya? Melalui pertanyaan tersebut, harus dicatat bahwa keadaan tidak dapat diobjektifkan maupun dikatakan, tanpa mengkhianati keadilan itu sendiri.[3]

Dengan merujuk pada Pascal, Derrida mengatakan keadilan, penegakan hukum (law enforcement) tidak bisa dilepaskan dari kekuataan paksaan, keadilaan yang tidak memiliki daya paksa adalah sebuah keadilan yang mandul (law without force is powerless), dan keadilan yang mandul bukanlah sebuah keadilan. Baik hukum maupun paksaan adalah sebuah kesatuan, hukum tanpa paksaan adalah hukum yang powerless, namun disisi lain, paksaan tanpa hukum adalah sebuah sebuah kekerasan yang tidak berdasar. Singkatnya, sebuah keadilan memerlukan “sesuatu” dibelakangnya, dan sesuatu itu adalah konsekuensi berupa penegakan hukum itu (law enforcement).

Force without justice is tyrannical. Justice without force is gainsaid, because there are always offenders; force without justice is condemned. It is necessart then to combine justice and force; and for this end make what is just strong, or what is strong just”[4]

Derrida, dalam Pascal dan Montaigne, melihat ada suatu hal yang mistis disini, mistis disini bukan dalam artian metafisika yang transendental semacam hantu, santet, dsb, melainkan suatu hal yang menghancurkan dirinya sendiri, melalui selubung misteri pembentukanya, dimana hukum dalam legitimasinya terletak pada kekuatan baik dari para legislator, kedaulatan negara, dan adat, dimana ketiganya berdiri intrepretasi atas hukum dan keadilan itu sendiri yang disebutnya sebagai Mystical Foundation of the Authority : orang menaati hukum bukan karena dia adalah sesuatu yang adil, melainkan karena dia semata-mata adalah hukum, karena kekuatan dari “otoritas”, harus dicatat bahwa kata “gewalt” dalam bahasa Jerman, memiliki dua arti sekaligus baik kekerasan maupun otoritas (akan dibahas nanti dalam pandangan Walter Benjamin melalui karyanya Zur Kritik der Gewalt). Pandangan Pascal dan Montaigne ini berarti memisahkan antara “hukum” dan “keadilan” sebagai dua hal yang terpisah, yang meski terpisah, keduanya tidak dapat dilepaskan satu sama lain. Hal ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari kritik Pascal atas hukum alam yang mulai babak belur di era Renesaince, namun menurut Derrida, struktur mistis ini tidak boleh dilepaskan ketika melakukan suatu dekonstruksi atas hukum[5]. Sikap mistis atas suatu otoritas yang ada, baik legislatif, adat, maupun kedaulatan merupakan suatu bentuk kekerasan yang dilupakan, yang bungkam, dimana hukum berdiri diatasnya, adalah sebuah kekerasan tanpa dasar, baik legal maupun illegal, kenapa? Karena dalam berdirinya suatu otoritas, kekerasan adalah suatu konsekuensi yang pasti terjadi. Melalui uraian tersebut, dapat dikatakan Pascal disini meletakkan force sebagai predikat dari justice. Jadi, meski hukum dan keadilan adalah dua hal yang berbeda ; -hukum tidak dapat dikatakan sebagai keadilan- keduanya tidak dapat pula dipisahkan.

Hubungan antara otoritas dan berdirinya hukum membuat posisi pijakan hukum tidak kokoh dengan sendirinya, dalam momen kekosongan atas dasar ini, goyahnya pondasi, Derrida mengatakan bahwa dengan demikian hukum menjadi mungkin untuk didekonstruksi, bahkan Derrida mengatakan bahwa keadilan adalah dekonstruksi itu sendiri :

it is this deconstructible structure of law or, if you prefer, of justice as law, that also ensures the possibility of deconstruction. Justice in itself, if such a thing exist, outside or beyond law..Deconstruction is justice. It perhaps because law…is constructible, in a sense that goes beyond the opposition between convention and nature, it is perhaps insofar as it goes beyond this opposition that is constructible, and so deconstructible and, better yet that it makes deconstruction possible, or at least the exercise of a adeconstruction that, fundamentally, always proceeds to questions of law and to the subject of law”[6]

Sebelum beranjak lebih jauh, mari kita urai dulu dua hal yang harus diperhatikan ; pertama keadilan adalah sebuah hal yang tak dapat kita rasakan sebagai pengalaman kedua meski demikian, tidak ada keadilan tanpa pengalaman seberapapun mustahilnya, keinginan, hasrat, akan keadilan adalah sebuah pengalaman yang tidak mungkin, sebuah aporia. Maka ketika seseorang menginginkan keadilan, ketika seseorang mengatakan yang ini adil sementara yang lain tidak, tidak lain adalah sebuah momen tentang yang tidak mungkin. Dalam momen aporia tersebut, makna keadilan akan selalu tertunda dalam dekonstruksi, dalam momen yang disebut Derrida sebagai Differance. Hubungan antara hukum dan keadilan dapat dikatakan sebagai berikut : Klaim-klaim hukum yang hendak menjamah keadilan untuk memperoleh legitimasi, dan dilain pihak keadilan yang menubuh dalam hukum agar memperoleh kekuatanya, disini Derrida mengutarakan beberapa aporia akan kemungkinan keadilan.

Aporia pertama disebut Derida sebagai Epoche of the Rule. Aporia pertama ini, Derrida mengatakan, untuk menjadi adil, tidak bisa berpegang pada peraturan yang telah tersedia, untuk menemukan momen keadilan, seseorang harus mempertimbangkan re-intrepretasi, nilai, dan lain sebagainya[7], dalam momen pangambilan keputusan tersebut, hakim misalnya harus memecahkan momen penundaan terus menerus akan keadilan dan hukum. Dalam memecahkan momen penundaan yang terus menerus tersebut, maka seorang hakim harus memutuskan perkaranya dengan keputusan yang “berbeda”, yang “segar” dan unik di setiap kasus.[8] Disinilah momen aporia terjadi, Derrida mengatakan bahwa keadilan harus melalui momen yang tidak terpisahkan dalam penundaan, namun ketika seseorang memutuskan rantai penundaan tersebut maka itu adalah momen keadilan yang mengalami kalkulasi (calculated justice).

Aporia Kedua The haunting of the undecidable. Momen pengambilan keputusan dan keadilan tidak tercermin dalam sebuah keputusan yang final, misalnya putusan pengadilan yang kongkret, namun momen keadilan harus melewati momen yang tidak dapat dilewati, yang-tak-terputuskan : yaitu the undecidabilty, momen yang tidak dapat diputuskan. Putusan pengadilan yang melewati momen yang tak terputuskan tersebut mungkin memang memiliki sifat yang legal, namun hal yang melewati tersebut berarti telah merubah keadilan menjadi keadilan yang telah dihitung-hitung, (calculable justice). Momen undecidable ini selalu menghantui setiap keputusan yang menanti untuk diputuskan[9] yang sebenarnya untuk mencapai keadilan, tidak ada satupun putusan yang dapat melalui momen yang tak terputuskan karena begitu dia diputuskan, disitu sudah bukan keadilan lagi, melainkan calculable justice. Keadilan adalah sebuah kegilaan, yang tak terbatas, yang selalu akan datang,  dengan tetap merujuk pada Pascal, Derrida mengatakan bahwa keadilan tidak dapat ditimbang dengan berbagai aspek, ekonomi, aturan tertulis, akal sehat, maupun lain sebagainya.[10] Dengan jatuh pada hitung-hitungan, maka keadilan bukan lagi sebuah keadilan.

Aporia ketiga : The Urgency that obstructs the Horizon of Knowledge. Keadilan adalah momen ketergesaan, yang bagaimanapun mustahilnya, keadilan dibutuhkan seketika saai itu juga. Bahkan ditengah ketergesaan tersebut, seseorang memiliki waktu, dan segenap pengetahuan yang dibutuhkan untuk menimbang-nimbang, keadilan tetaplah merupakan momen yang dibutuhkan dengan segera. Derrida mengatakan “a just decision is always required immadiately, right away, as quickly as possible”[11], namun sebagaimana telah kita ulik pada aporia sebelumnya diatas, maka ini adalah sebuah paradoks disatu sisi keadilan akan mengalami proses penundaan, namun disisi lain keadilan adalah suatu hal yang diperlukan pada saat itu juga, pada saat seseorang menyebutkan namanya dalam setiap pengharapan akan sang “ratu adil” yang terdapat dalam agama-agama, padahal keadilan adalah selalu sesuatu-yang-akan-datang (Avenir, Justice remains” to come”) sehingga momen keadilan yang diharapkan hadir oleh para metafisikawan abad pencerahan yang mengedepankan momen kehadiran harus kecewa karena keadilan adalah sesuatu yang tidak pernah hadir pada dirinya. Calculable – incalculabe Justice sendiri juga memuat paradoks lain, karena incalculable sendiri menuntut adanya calculation. Saya kutipkan disini :

An absolute assurance against this risk can only saturate or suture the opening of the call to justice, a call that is always wounded, But incalculabe justice commands calculation”[12]

“Not only must one calculate, negotiate the relation between the calculable and the incalculable, and negotiate without a rule that would not have to be reinvented there where we are “thrown” then where we found ourselves; but one must do so and take it as far as possible, beyond the place we find ourselves and beyond the already identifiable zones of morality, politics, or law, beyond the distinction between national and international, public and private, and so on” [13]

Rentetan Aporia dan Paradoks diatas, yang menunjukkan hubungan antara keadilan, hukum, dan kekerasan. Peraturan dan keadilan, hantu akan momen yang tak terputuskan, serta keadilan yang menuntut kesegaraan seketika, dalam teks pertama ini Derrida mengatakan bahwa Keadilan sebagai yang-tak-mungkin. Disini Derrida kemudian melanjutkan dengan pembacaan mendalam atas teks dari Walter Benjamin yang berjudul Zur Kritik der Gewalt (dalam bahasa Inggris: Critique of Violence).

Kritik Kekerasan dalam Horizon Walter Benjamin

Zur Kritik der Gewalt lahir dalam latar belakang Borjuasi Liberal masyarakat Eropa yang tengah berkembang pada kala itu, teks tersebut juga lahir tatkala perdebatan antara hukuman mati menyeruak dalam diskursus hukum. Dalam teks ini, menurut Derrida, Benjamin mengadakan sebuah upaya untuk terus mengatakan bahwa keadilan tidaklah terdapat dalam hukum maupun putusanya. Hal ini didasari oleh dua jenis kekerasan yang selalu berkaitan satu sama lain : Founding Violence dan Pereserve Violence[14]. Kemudian Benjamin membedakan antara Founding Violence yang disebut Derrida sebagai “mythic” dan destruksi yang menghapus keberadaan hukum yang disebut “divine”, yang ketiga perbedaan antara keadilan sebagai prinsip untuk menuju tujuan yang dikehendaki, serta kekuasaan sebagai prinsip mistis untuk hukum mendasarkan dirinya.

Kata kritik dalam Zur Kritik der Gewalt layaknya tradisi Kantian, tidak hanya semata merupakan bentuk penilaian atau evaluasi negatif, melainkan juga “hak untuk menghakimi”, untuk menilai, yang kemudian diarahkan pada otoritas maupun klaim atas otoritas itu sendiri, yang berarti merupakan kritik terhadap sarana dan tujuan[15] Baik yang terdapat dalam hukum alam maupun hukum positif, mari kita lihat kesamaan keduanya di mata Benjamin.

Pada hukum alam, keadilan diarahkan pada finalitas akhir, dimana penghakiman yang maha adil akan menghampiri tiap manusia. Berikut Derrida mengatakan :

for defenders of natural law, recourse to violence poses no problem, since natural ends are just. Recourse to violence is as justified as normal as man’s “right” to move his body to reach a given goal”[16]

Para penganut hukum alam beranggapan bahwa kekerasan merupakan sarana untuk mencapai tujuan, lain dari hal tersebut, para penganut hukum positif beranggapan bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan melalui prosedur (means/cara) melalui justifikasi dari otoritas. Meski berbeda, namun keduanya berada dalam satu lingkaran preposisi dogmatis yang sama dimana kekerasan menjadi sebuah “justifikasi” akan keadilan yang berarti secara singkat dapat dikatakan bahwa kekerasan diizinkan sejauh dia berada dalam koridor hukum yang “diakui”. Disini, Walter Benjamin[17] mengatakan yang dilarang dari kekerasan yang dilakukan oleh individu (main hakim sendiri) bukanlah dikarenakan melanggar sistem hukum, namun dipandang sebagai ancaman atas monopoli kekerasan yang hanya boleh dimiliki oleh hukum dimana sebenarnya bukan digunakan untuk keadilan melainkan demi hukum itu sendiri. Seperti halnya Pascal diatas, Benjamin juga berpendapat hukum dan keadilan adalah dua hal yang berbeda karena hukum semata digunakan untuk melanggengkan dirinya sendiri.

Benjamin kemudian mengatakan untuk melakukan resistensi atas Dominasi pada monopoli kekerasan yang dimiliki oleh hukum tersebut sebuah pihak dapat melakukan perlawanan dengan batasan tertentu (right to strike) untuk menggeser monopoli kekerasan dari negara, Benjamin berpendapat bahwa dalam melakukan right to strike tersebut juga tidak bisa dilepaskan dari bentuk kekerasan lain dimana kekerasan melawan kekerasan lain. Dengan alasan tersebut, maka negara sebagai sebuah otoritas kemudian melarang adanya kekerasan yang dilakukan oleh individu tersebut menjadi sesuau yang illegal: Violence as the exercise of law and law as the exercise of violence[18]. Sebagai suatu yang illegal karena negara sendiri lahir dari sebuah aksi revolusioner sehingga dirinya mencegah kekerasan lain yang mengancam eksistensinya sebagai sebuah pondasi yang “mistis”. Kekerasan melawan kekerasan membuat kekerasan tidak berada diluar hukum, namun persis tumbuh dan ada dalam hukum itu sendiri. Momen kekerasan dalam revolusi itulah yang kemudian membuat pondasi yang tadinya kokoh menjadi goyah; termasuk hukum yang mendasarkan dirinya pada kedaulatan negara, disinilah founding violence yang kemudian dalam upaya mempertahankan kekuasaan tersebut disebut sebagai preserve violence.

Kita dapat melihat posisi Benjamin ketika dia mengkritik demokrasi, yang menurutnya merupakan sebuah degenerasi, menurutnya melalui demokrasi liberal parlementer, orang-orang kemudian melupakan founding violence yang menjadi pijakan sebuah berdirinya kedaulatan.

Perempuan, yang-dibungkam dalam hukum di Indonesia

Sekarang saatnya saya memberanikan diri untuk mendekonstruksi perempuan dan hukum di Indonesia. Disini saya hendak mengutarakan bahwa keadilan, perempuan, dan hukum adalah hal yang tidak terpisah dari kekerasan, persis seperti yang Derrida katakan dalam diskusi diatas. Saya hendak memulai dengan asas kesamaan dimuka hukum (equality before the law) dan bagaimana perempuan, menjadi obyek kuasa atas Founding Violence maupun Preserve Violence. Namun sebelumnya, saya hendak terlebih dahulu mengatakan bahwa dalam kata negara-pun, selalu terdapat atribut seks yang ditubuhkan padanya.

Negara adalah tempat sentralisasi sosiopolitik secara teritorial dimana didalamnya terdapat institusi yang tidak seimbang secara gender dalam aksesnya terhadap kesejahteraan, kekuasaan, dan nilai prestis sosial.[19]Hubungan antara negara dan gender tidak bisa diteoritisasi berdasarkan kacamata publik melainkan juga privat. Karena melalui produk hukum yang dikeluarkan. Negara mengatur seksualitas, angka kelahiran, bentuk kelahiran, dan sebagainya[20]. Pengaturan tersebut juga bertujuan untuk menjaga integrasi stratifikasi sosial. Terdapat simbolisasi seksual pada negara. Selaku tempat bereproduksi, negara kerapkali disimbolisasikan sebagai perempuan disisi lain namun para pembentuknya kerapkali disimbolkan secara maskulin contohnya istilah  founding fathers. [21]

Laki-laki sebagai pembela negara memiliki akses dalam ranah militer. Sementara laki-laki identik dengan perang, perempuan identik dengan simbol kedamaian. Kebijakan serupa dapat ditemui pula di ranah pasar tenaga kerja. Banyak negara membatasi akses perempuan pada lapangan kerja[22]. Terdapat kontradiksi dimana perempuan disatusisi merupakan simbol dari negara sementara disisi lain mereka berada dalam posisi yang termarjinalkan secara politikl maupun kurangnya hak kependudukan.

Dalam masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemuda (laki-laki) dan pemudi (perempuan) bersatu dalam sebuah kongres yang kemudian melahirkan sumpah pemuda di tahun 1928. Dalam tiga paragraf sumpah pemuda yang heroik tersebut diawali dengan kata-kata “Kami putra-putri Indonesia bersumpah..” jadi dapat dikatakan bahwa baik perempuan maupun laki-laki bersama turut memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Jauh sebelum itu, bangsa Indonesia sendiri telah melahirkan sosok-sosok pejuang perempuan yang memimpin pergerakan disejumlah daerah, taruhlah nama Cut Nyak Dien, Cut Meutia, maupun Christina Martha Tiahahu.

Dalam konstitusi, Indonesia selaku negara hukum mengakui kesamaan dimuka hukum (equality before the law) yang tercantum dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang saya kutipkan disini :

Segala warga negara bersamaan kedudukanya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Disisi lain, dalam Undang-Undang, kerapkali menggunakan kata yang “netral” seks maupun gender, akan saya ambilkan dari UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang menggunakan kalimat “Barangsiapa..”yang tidak merujuk baik laki-laki maupun perempuan. Begitupula dalam konvensi-konvensi internasional, meski secara diam-diam menyembunyikan sifatnya yang patriarkis, misalnya dalam article 2 UDHR 1948 yang menggunakan kata ganti He/His alih-alih menggunakan kata ganti yang lebih netral. Dari titik ini, mari kita berangkat dalam upaya -katakanlah- Dekonstruksi ini dalam menemukan paradoksnya, bahwa perempuan dalam sejarah Indonesia juga “terpinggirkan” atas upaya sejarah yang membungkam pergerakan kritis perempuan, terutama selama era Orde Baru dan menggantikanya dengan struktur negara yang patriarki, dan maskulin dibawah kekuasaan Soeharto. Disini saya hendak mengatakan Founding Violence dalam salah satu sejarah Indonesia.

Indonesia mengalami trauma sejarah dalam rentang waktu sejarah. Pada Pemilu maret 2009 beredar isu bahwa salah satu kader PKB, Nursyahbani Katjasungkana berkaitan dengan PKI. Dalam sejarahnya, PKB merupakan pecahan dari NU yang memiliki kedekatan dengan PKI maupun salah satu organisasi massa-nya[23]. Ketika reformasi mengambil alih posisi Soeharto, pada 1999 Salah satu mantan Ketua Nasional Gerwani ; Ibu Sulami berbicara perihal kebohongan yang dilakukan oleh rezim Orba untuk membersihkan PKI, pidato dari Ibu Sulami tersebuk kemudian disambut dengan protes dari Aisyah yang melakukan aksi walk out.

Gerwani, sebagai salah satu turunan dari PKI, dituduh ikut terlibat dalam pembunuhan 5 jenderal di tahun 1965, dimana anggota Gerwani hadir saat para jenderal dibunuh dan disiksa. Trauma tersebut agaknya masih membekas, bahkan ketika Abdulrahman Wahid mencoba untuk menghapus larangan hak pilih untuk mantan anggota PKI mendapat banyak tentangan, terutama dari pihak FPI, serta menyulut gelombang demonstrasi di beberapa tempat.[24] Trauma sejarah 65/66 membuat gerakan-gerakan yang non-mainstream terlihat seperti gerakan yang terlarang, seperti gerakan perempuan, sehingga diperlukan keberanian yang luar biasa besar untuk berkumpul dan mendirikan organisasi perempuan seperti Kalyanamitra di tahun 1984 maupun APIK di tahun 1990an.

Issue keterlibatan Gerwani kemudian dijadikan alat propaganda politik bagi Soeharto untuk melengserkan Presiden Soekarno dan melakukan pembantaian massal atas pihak-pihak yang dianggap berbau komunis, keterlibatan gerwani kemudian menjadikan gerakan perempuan menerima label atas trauma sejarah gejolak polkitik Indonesia. Terlebih baik anggota kader gerwani maupun anggota non-gerwani yang merupakan penjaga Cakrabirawa merupakan para orang yang loyal terhadap Presiden Soekarno[25].

Di sisi lain, pengakuan kesaksian dari Gerwani yang ada di lokasi Lubang Buaya mengatakan sebaliknya bahwa para Gerwani sendiri tidak terlibat atas peristiwa penyulikan, penyiksaan, maupun pembunuhan terhadap para Jenderal. Para perempuan yang berada di Lubang Buaya kemudian keluar-masuk penjara beberapa kali. Dari kesaksian korban yang mengalami penangkapan, perempuan yang ditangkap dipaksa untuk telanjang dan menari dihadapan para penyiksa sembari di-foto.[26] Foto telanjang tersebut kemudian justru dijadikan alat bukti posisi Gerwani sebagai “pelayan seksual” dan atas propaganda itu, muncul-lah gelombang demonstrasi menuntut pembubaran Gerwani.

Weiringa mengatakan bahwa fitnah yang dituduhkan atas Gerwani tidak bisa dilepaskan dari ketakutan atas posisi perempuan di ruang publik. Di era Soekarno, Posisi politik perempuan mendapatkan apresiasi, Gerwani, yang tergolong “kiri” turut serta dalam pemberdayaan masyarakat perempuan tani serta menentang paham gender tradisional mengenai sumur, dapur & kasur. Ketakutan tersebut bebarengan momentumnya dengan posisi Soekarno dan PKI yang memiliki banyak pendukung, Soeharto yang melihat fenomena ini kemudian memutuskan untuk membersihkan PKI untuk sekaligus menggulingkan Soekarno, ditambah dengan ketakutan publik atas gerakan perempuan, Gerwani menjadi salah satu sasaran dengan memfitnah Gerwani sebagai “Pelacur Komunis”.[27] Pemberontakan Gerwani atas struktur patriarkis dianggap sama menakutkanya dengan pemberontakan revolusi ala komunis. Bubarnya Gerwani mengembalikan posisi maskulin dalam masyarakat orde baru Soeharto menjadi sepenuhnya patriarkis.[28]

            Jatuhnya Soeharto melalui reformasi 1998 tidak menghilangkan label yang terlanjur melekat pada Gerwani. Tidak adanya penegakan hukum yang tegas terhadap para Jenderal yang terlibat dalam pelanggaran HAM, Weiringa mengatakan bahwa 1998 tidak ubahnya seperti restorasi dari kekuatan para penguasa terdahulu. Era pasca-reformasi tetap menjadikan tubuh perempuan sebagai obyek, yang puncaknya ada pada permohonan judicial review atas Undang-Undang APP di tahun 2008.

Perempuan dalam sejarah Indonesia juga “terpinggirkan” atas upaya sejarah yang membungkam pergerakan kritis perempuan, terutama selama era Orde Baru dan menggantikanya dengan struktur negara yang patriarki, dan maskulin dibawah kekuasaan Soeharto. Soeharto kemudian menempatkan kembali peran Perempuan dalam patriarki yang terdapat dalam PKK dan Dharma Wanita. Kedua organisasi diharapkan dapat menerapkan Kebijakan Panca Dharma Wanita. Lima Tugas utama Perempuan :

  1. Isteri pemdamping suami
  2. Ibu Pendidik anak
  3. Pengurus rumah tangga
  4. Pekerja sosial dan Penambah pendapatan keluarga
  5. Warga negara

 Kebijakan ini dipertegas dalam GBHN Orde Baru yang menyatakan bahwa :

“Peran perempuan dalam pembangunan harus selaras dengan tugasnya sebagai seorang istri dan ibu.”

            Melalui traumatisasi yang manage dengan baik oleh Orba, membungkam gerakan kritis perempuan dan kemudian menggantikanya dengan struktur negara yang patriarkis dengan mengklaim dirinya sebagai “Bapak negara”. Melalui jaring kekuasaanya, Orba kemudian mengokohkan peran perempuan melalui PKK yang lebih “tenang” dibandingkan dengan gerakan kritis perempuan semacam Gerwani. Munculnya LBH APIK dan Kalinyamatra di akhir tahun 1980an membutuhkan keberanian yang luar biasa besar. Disisi lain, tanpa adanya gerakan perempuan yang kritis, posisi perempuan dalam hukum mendapatkan tanda tanya besar, apakah hak-hak maupun perlindungan hukum perempuan dapat dipenuhi karena upaya kritis perempuan tersebut dibungkam. Lasi dan Srintil barangkali adalah beberapa contoh yang layak diperhitungkan.

            Semenjak reformasi 1998, kemudian muncul gerakan-gerakan perempuan, juga peristiwa mei 1998 yang kemudian mendesak untuk dibentuknya Komnas Perempuan. Sejumlah peraturan juga bermunculan, UU Traficking, UU PKDRT, serta RUU KG. Namun apakah serentetan upaya tersebut lantas dapat dikatakan bahwa keadilan perempuan telah terpenuhi? Reformasi yang berdiri pada orba masih menyisakan trauma sekaligus stigma ala orba, Founding Violence yang menjadi pijakan tersebut masih membekas dalam sirkulasi wacana patriarkis, ditambah dengan masih kuatnya fundamen tafsir agama atas peran dan kodrat perempuan. Hal tersebut diperparah dengan adanya penderitaan perempuan dalam proses berhukum, misalnya dalam kasus-kasus KDRT yang mana meski terdapat perundangan yang mengaturnya secara khusus, preserve violence berupa penegakan hukum sering ditemui pada perempuan sebagai korban relasi yang timpang. Negara bagaimanapun juga, menjadikan keadilan sebagai sebuah aporia ; disatu sisi keadilan ditawarkan namun disisi lain, penegakan dari keadilan tersebut justru lebih sering mencederai rasa keadilan itu sendiri, termasuk ketika negara diam dalam peristiwa kerusuhan mei 1998 dimana banyak etnis china diperkosa. Ketidakhadiran negara pada hak-hak perempuan tidak sejalan dengan keadilan yang ditawarkan dalam konstitusi.

Sesudah Dekonstruksi?

Apalagi yang bisa didapat dari Dekonstruksi? Dekonstruksi menawarkan sebuah pandangan akan penyingkiran pusat kebenaran, decentring of the subject dengan mengangkat “kebenaran-kebenaran” yang berada di pinggir narasir. Derrida, bersamaan dengan Foucault dengan genealogy historis-nya para postmodernis dihadapkan pada tuduhan sebagai penyebar pesimis dan nihilis. Pesimis karena postmodernis dengan segala upaya kritisnya kemudian mengembalikan pada status quo, misalnya melalui jargon “toleransi” akan pluralitas dimana ada satu saling menghargai terhadap ciri masing-masing yang unik dan partikular dan beragam, yang berarti dapat juga dimengerti sebagai upaya untuk “menjaga jarak” antara kekuasaan dominan dan para kebenaran-kebenaran yang terletak dipinggiran narasi tersebut. Apa yang terjadi kemudian adalah toleransi melahirkan pembiaran atas dominasi kekuasaan.

Zizek misalnya, seorang postmarxist dan psikoanalis menganggap bahwa hanya dengan melalui subjek yang radikal-lah suatu perubahan untuk melawan suatu bentuk dominasi dapat dilakukan. Zizek merekonstruksi subjek yang sebelumnya di hapus dan tenggelam dalam lautan wacana, lautan discourse dari para postmodernis.

“until that time postmodern was known as skeptical, nihilistic, and relativistic…in other word, Zizek brought back the spirit of optimism, certainty, and believe in change”[29]

Saya tidak bermaksud mengupas lebih jauh mengenai perdebatan antara posmodern yang disini diwakili oleh Derrida dan posmarxist, dengan mengambil Zizek sebagai wakilnya. Setidaknya keduanya mengatakan bahwa hukum merupakan sebuah bentuk kekerasan[30] hanya saja keduanya menawarkan jalan yang berbeda dalam menjelaskan solusinya. Force of Law Derrida menawarkan pandangan dekonstruksionis dengan mengatakan bahwa setiap upaya penegakan keadilan tidak bisa dilepaskan dari momen terjadinya kekerasan. Dari sisi yang lain, para neo-marxist dari sekolah frankurt yang diwakili oleh Jurgen Habermas lebih menawarkan pandangan yang optimistis, keadilan menurut habermas, dapat diwujudkan melalui diskursus antar subyek, jadi keadilan disini dihasilkan melalui perbincangan yang kemudian melahirkan konsensus yang disepakati secara intersubyektif.[31]

Setidaknya ada tiga hal yang dapat dipertimbangkan disini : pertama dekonstruksi Derrida, yang berarti pembongkaran sebuah teks tanpa henti, strategi mempermainkan teks sehingga merusak dikotomi oposisi biner yang ada. Kedua rekonstruksi subyek, maka keadilan dapat ditegakkan melalui peran seorang subyek yang radikal, yang mampu melahirkan perubahan yang lebih baik. Ketiga keadilan yang dibentuk melalui diskursus yang intersubyektif. Tentu setiap upaya rekonstruksi maupun diskursus intersubyektif dalam pandangan dekonstruksi tidak lain daripada upaya untuk lepas dari suatu kekuasaan menuju kekuasaan lain, yang berarti bentuk lain pula dari kekerasan. Yang hendak saya katakan adalah, melalui alternatif tersebut,  maka dimana kemudian dekonstruksi kita letakkan, pada pagi hari atau justru senjakalanya? Pada keadilan misalnya, apakah keadilan sebagai yang-tak-mungkin lantas kemudian menyurutkan kita untuk mengusahakanya? Apapun itu, yamg jelas kita dapat memulai melakukan serangan pada kemapanan positivisme dari sini, sekarang.


[1] Mahasiswa paling imut di jurusan Humas FH UNDIP, belakangan jadi tukang terror pamflet, judul, tulisan, dan lain sebagainya di Komunitas Payung & Diskursus, mahasiswa yang dihantui ancaman drop out karena tenggang waktu batas studi di Fak. Psi Unika Soegijapranata.

[2] Dalam ceramah Haryatmoko di Salihara, beliau mengatakan agar kebenaran diterima, maka dia harus membuktikan diri sebagai yang orisinal, yang membedakan dirinya dari pengetahuan sebelumnya.

[3] ..that one cannot speak directly about justice, thematize, or objectivize justice, say “this is just” and even less “I am just”, without immadiately betraying justice, if not law” Jacques Derrida. Force of Law, The Mystical Foundation of the Authority dalam Jacques Derrida. Act of Religion. Routledge. New York & London. P.237

[4] Ibid p 239

[5]This Pascalian pensee concerns perhaps a more intrinsic structure. A critique of juridcal ideology should never neglect this structure” p, 241

[6] Ibid p.243

[7]“ To be just, the decision of a judge for example, must not only follow a rule of law or general law but must also assume it, approve it, confirm its value by a reinstituting act of intrepretation, as if , at limit the law did not exist previously- as the judge himself invented it in each case” ibid p 251

[8]Each decision is different and requires an absolutely unique intrepretations” Loc cit.

[9]the undecidable remains caught, lodged, as a ghost at least but an essential ghost in every decision, in every event of decision” ibid p253

[10] Ibid p.254

[11] Ibid p. 255

[12] Ibid p. 257

[13]Loc cit

[14] Ibid p.260

[15] Ibid p. 265

[16] Loc Cit

[17] Barangkali perlu dicatat pula disini meski Walter Benjamin merupakan bagian dari Madzhab Frankurt, namun secara ideologis dia lebih dekat dengan Marxist Orthodox Rusia Lenin, hal ini tampak pada perdebatan serunya dengan Adorno dan kawan-kawan lainya yang menolak Marxisme Lenin. Benjamin masih mempercayai akan adanya peluang maupun harapan untuk melakukan revolusi Marx. Perihal right to strike ini dapat dilihat pada pemogokan buruh yang dicontokan oleh Benjamin dalam ibid hlm 267-268.

[18] Loc cit

[19] A.M. Alonso. Nation-States, nationalism, and Gender. International Encyclopedia of the Social &Behavioral Sciences. 2001.  Hlm 1376

[20] Ibid 1377

[21] Ibid 1378

[22] Ibid 1039

[23] Saskia Eleonora Weiringa. Sexual Slander and tge 1965/66 Mass Killings in Indonesia : Political and Methodological Considerations. Journal of Contamporary Asia. Routledge, New York & London . 2011. Hlm 545

[24] Ibid hlm 546

[25] Ibid hlm 551

[26] Ibid 552

[27]This disorder struck chords with the people’s fear of the uncontrolled sexual powers of women” ibid hlm 554

[28] “General Soeharto has intervened and turned those defiant, seductive, dangerous and castrating women into the very symbol of obedience and motherhood” ibid hlm 556

[29] Awalludin Marwan. A Radical Subject of Zizekian Study, Racist Fantasy Termination! Protection Chinese Minorities in the Era of Gus Dur, Indonesia. Lambert Academic Publishing. 2012.  p 11

[30] “Law is violence. Law as a political system has always clashed with the “systematic violence” that keeps running even in times of economic stability” dalam loc cit.

[31] Lihat lebih jauh dalam Rian Adhivira. Menggugat Finalitas Hukum dalam Ruang Publik Politis Jurgen Habermas. Dalam Rian Adhivira (ed). Sore yang Tak Kunjung Usai. Payung & Diskursus. 2013. Hlm 73

1 Response to “Dekonstruksi Hukum : Keadilan Sebagai Yang-tak-Mungkin”



Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Gravatar

blog sederhana dari pemikiran saya yang juga ndak kalah sederhananya, silahkan dinikmati

ayo-ayo buat yang ga sempet buka blog ini bisa baca via email, gampang kok tinggal klik disini

Bergabunglah dengan 22 pengikut lainnya

April 2013
S S R K J S M
« Jan   Jul »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

my tweets @rianadhivira

wordpress visitors

%d blogger menyukai ini: