Merenungkan Horizon Batas dari per-Maaf-an

Jacques Derrida tentang “permaafan

Oleh : Rian Adhivira Prabowo[1]

“Forgiveness forgive only the unforgivable” – Jacques Derrida

Kata “maaf” barangkali sudah sering kita dengar, sedari kecil kita diajarkan untuk mengucapkan “maaf” ketika melakukan suatu kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, kata maaf seolah memiliki kemampuan yang ampuh untuk “memperbaiki sesuatu”. Terlebih di Indonesia, kata maaf bahkan memiliki justifikasi moral yang ampuh, manusia Indonsia secara istimewa memberikan waktu khusus selama satu hari sebagai sebuah ruang untuk mengucapkan maaf-nya sembari bersalaman dengan tentangga dan sanak yang bertaruh nyawa untuk pulang kampung, mencicip opor, dan para oportunis sambil berharap bila beruntung mendapat amplop. Dengan segala hingar bingarnya, tradisi bermaafan tersebut memang membuat kita mudah terlena, mudah terbawa dalam gemebyar persta dan hiruk pikuknya disinilah tugas komunitas diskusi; untuk melakukan refleksi padanya.

 Namun apakah “maaf” itu sebenarnya? Saya percaya ada banyak tafsir yang saling bersaing satu sama lain, namun ijinkan saya untuk mengangkat satu tema khusus yang saya kira menarik untuk didiskusikan; “forgiveness” dari Jacques Derrida. Untuk mewadahi kata “forgiveness” secara lebih luas kata tersebut akan saya terjemahkan dalam Bahasa Indonesia “permaafan”. Ketika seseorang mengatakan “aku maafkan kamu” apakah permaafan sudah dengan sendirinya terwadahi melalui kata-kata tersebut? Teks Derrida ini memberikan jawaban menarik yang –menurut saya tentu saja- justru pada akhirnya menunjuk pada sebuah harapan tentang kemungkinan dari permaafan tersebut.

Jacques Derrida adalah Filsuf Perancis yang terkenal dengan Dekonstruksi, yaitu sebuah upaya untuk “membongkar” apa yang sebenarnya kita anggap sudah benar dari sononya. Dekonstruksi Derrida menantang penggunaan jargon Kebenaran dan karena upaya untuk mengangkat narasi yang terletak dipinggiran tersebut, Derrida bersama Foucault, Baudrillard dikenal sebagai golongan postmodernis[2]. Teks Derrida tentang permaafan ini merupakan bagian kedua dari bukunya yang berjudul “On Cosmopolitanism and Forgiveness” babak pertama buku tersebut menceritakan tentang dilema pengungsi dan peran negara dalam menghadapi dilema masuknya pengungsi[3], wajah ganda hipokrisi “keramahan” [Hospitality] tentang refugees control policy dan dilema “wilayah negara” masih relevan mengingat dunia adalah tempat hidup bersama manusia, cosmopolitan yang membuat city of refugees menjadi mungkin. Logika berpikir tersebut dapat ditemukan dalam bagian kedua yang membahas khusus Permaafan. Disini Derrida mempertanyakan mengenai status Ontologis dari sebuah permaafan dengan satu pertanyaan utama; “Apakah permaafan itu mungkin?” Derrida membentangkan permaafan dalam dua kutub yang saling berhadapan (bukan dalam artian oposisi biner ala filsafat pencerahan) untuk menyingkap perihal apakah permaafan itu.

Yang-tak-Mungkin ? Memaafkan yang tak temaafkan

 Derrida mengawalinya dengan mengajukan sebuah pertanyaan : Sampai dimanakah batas dari kata maaf? Bagaimana kita dapat mengukurnya?  Maaf selalu ditemukan dalam bingkai-bingkai tertentu, entah ia dilekatkan pada rezim yuridis seperti acap kita temukan pada istilah grasi, amnesti, dan lain sebagainya maupun dalam ritus tradisi keagamaan. Apapun bentuknya, bingkai-bingkai permaafan tersebut selalu merupakan teater dari permaafan itu sendiri. Bingkai tersebut membungkus permaafan pada  kondisi politis tertentu dalam beragam tingkatan dari lingkup nasional (grasi, amnesti) hingga internasional (pernyataan maaf pasca perang dunia II), ia melulu dan selalu tak bisa dilepaskan darinya, dengan kata lain pernyataan tentang permaafan adalah persoalan politik.[4] Dua hal yang harus dicatat; pertama pada sisinya yang imanen permaafan adalah persoalan relasi-relasi kekuasaan entah pada ranah nasional maupun internasional, kedua disisi yang lain permaafan yang transenden masuk dalam wilayah yang religius, ia menemukan bentuk dan kebenaranya pada suatu dogma agama pada ritus-ritus tertentu pula. Padahal permaafan pada arti yang sama sekali lain bukanlah persoalan yang demikian normatif, permaafan adalah suatu hal yang luar biasa, ia menembus batas penandaan manapun ia bagaimanapun tak dapat diraba, tidak oleh suatu upaya psikologi, ritual agama maupun upaya reservasi ingatan. Segala pengukuran atas permaafan tidak dapat dilakukan upaya-upaya tersebut semata hanya mampu meraba permaafan yang tak lagi murni.

I shall risk this proposition: each time forgiveness is at the service of a finality, be it noble and spiritual, each time that it aims to re-establish a normality (social, national, political, psychological) by a work of mourning, by some therapy or ecology of memory, the the ‘forgiveness’ is not pure – nor its concept. Forgiveness is not, it shoud be, normal, normative, normalising. It Should remain exceptional and extraordinary, in the face of the impossible: as if it interrupted the ordinary course of historical temporality”[5]

Derrida kemudian menunjukkan paradoks dari permaafan tersebut dan mengajukan pertanyaan tajam padanya, apalah arti dari permaafan bila ia hanya memaafkan yang dapat dimaafkan [forgive the forgivable], bila ia hanya mampu memaafkan yang dapat dimaafkan, maka ide tentang permaafan hilang dengan sendirinya. Permaafan hanya memaafkan yang tak termaafkan [forgive the unforgiveable] jalan buntu –aporia- dari permaafan yang hanya memaafkan yang tak termaafkan ini maka permaafan adalah yang-tak-mungkin [the impossible] karena permaafan hanya mungkin dilakukan pada yang tak termaafkan [dengan kata lain it can only possible in doing the impossible]. Pada titik ini Derrida membedakan dirinya dari Jankelevitch maupun Hegel yang masih membuat “pengecualian” terhadap permaafan. Jankelevitch mengecualikan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai yang tak termaafkan, sementara Hegel mengecualikan roh yang memungkinkan terjadinya permaafan.[6] Permaafan Derrida bahkan menolak logika ”balas dendam” sebagaimana terdapat dalam hukum pidana (dimana seseorang dihukum atas perbuatanya untuk memenuhi keadilan korban, bahwa pelaku kejahatan dihukum untuk dapat “dimaafkan” sebelum kembali ke masyarakat dan lain sebagainya).

Baik Hegel maupun Jankelevitch hanya memandang permaafan pada satu sisi, yaitu sisinya yang kondisional, seseorang dapat dimaafkan bila bayar ganti rugi, seseorang dimaafkan ketika ia memintanya, seseorang dimaafkan apabila ia telah dipenjara sekian tahun, seseorang dapat dimaafkan ketika ia tidak melanggar standar kejahatan tertentu, contoh-contoh tersebut adalah permaafan yang kondisional [conditional forgiveness]. Pada conditional forgiveness, permaafan haruslah memiliki makna, ia memiliki tujuan yang hendak dicapainya entah rekonsiliasi, pengampunan, pengorbanan, atau apapun dua hal selalu melekat padanya ; apakah ia memaafkan sesuatu [does one forgive something] dan apakah ia memaafkan seseorang [does one forgive someone][7]. Batasan akan yang-tak-termaafkan tersebutlah yang justru disebut Derrida sebagai permaafan yang tak berada dalam kondisi tertentu [unconditional forgiveness], lalu apakah seseorang dapat memaafkan yang tak termaafkan ? bisakah seseorang yang keluarganya diculik tanpa pengadilan selama bertahun-tahun oleh suatu rezim memaafkan tanpa tedeng aling-aling ? permaafan jenis ini [unconditional forgiveness] adalah sebuah kegilaan yang tak mungkin!

“..forgiveness is mad, and that it must remain a madness of the impossible, this is certainly not to exclude or disqualify it. It is even, perhaps, the only thing that arrives, that surprises, like a revolution, the ordinary course of history, politics and law.”[8]

Sebagai sesuatu yang gila, yang mengejutkan, yang berada diluar batas perbendaharaan penanda kita, ia tak dapat dikalkulasi, ia tak dapat diperhitungkan persis karena dalam perhitungan tersebut terdapat hitung-hitungan strategi politis yang membuat upaya permaafan menjadi terkondisikan entah dalam bentuk negosiasi, mediasi, arbitrasi, rekonsiliasi entah apapun namanya. Pemberian grasi maupun amnesti oleh negara pada narapidana juga adalah permaafan yang berada dalam kondisi tertentu[9] putusan pengadilan atau kekuasaan apapun tidak dapat berbicara tentang permaafan.

Baik permaafan yang tak terkondisi [unconditional forgiveness] maupun yang terkondisi [conditional forgiveness] adalah dua hal yang berbeda sama sekali yang mana perbedaant tersebut tak dapat direduksi satu sama lain. Permaafan yang tak terkondisi tidak mengenal, tak dapat diketahui dimana, pada kondisi apa, siapa yang dimaafkan, dan apa tujuan dari permaafan tersebut, [unconditional forgiveness] berada diluar itu semua. Maka ia tak pernah menemukan bentuk finalnya, segala bentuk finalitas dari permaafan adalah semata strategi politis. Jurang antar keduanya (conditional-unconditional forgiveness) selamanya akan terus menganga, permaafan yang tak berada dalam kondisi apapun akan selalu lolos dari bahasa, persis karena ia adalah­ kegilaan yang-tak-mungkin [the impossible] ia tak dapat digoda, dirayu bahkan oleh kedaulatan negara sekalipun.

Jangan Menyerah Pada Yang-tak-Mungkin ! Merindu Logika Gus Dur

Permaafan yang murni, tulus, tanpa perhitungan dan bingkai apapun adalah tak mungkin, pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah kita menyerah dalam ketidakmungkinan tersebut? Memang benar bahwa ada jurang tanpa dasar yang menganga begitu besar dan dalam antara unconditional forgiveness dan conditional forgiveness namun justru dalam jurang tersebutlah terpercik secercah harapan, meski selalu luput, ia harus terus menerus diusahakan untuk selalu dilampaui. Saya tak melihat upaya pelampauan tersebut, bahkan dalam kondisinya yang paling minimal pada sosok SBY-Megawati, keduanya seolah saling tak melihat dan tak terlihat, bahkan ketidakbisaan mereka untuk saling memaafkan turut berada dalam hitungan politik tertentu yang tampak dalam seremonial maupun acara lain [saya sebut mereka sebagai conditional unwillingness to forgive] dimana tidak terdapat syarat paling minimal untuk memaafkan.

Usaha untuk melampaui jurang conditional dan unconditional forgiveness melalui permintaan maaf yang tak terduga dilakukan oleh seorang Abdurrahman Wahid[10]. Setelah upayanya untuk menghapus TAP MPRS No.XXV/MPRS/1966 mengenai pembubaran partai komunis gagal, sebagai seorang anggota dari Nahdlatul Ulama yang saat itu juga menjabat sebagai presiden, Gus Dur – begitu ia disapa –  pada 14 Maret 200 dalam acara Secangkir Kopi meminta maaf pada korban atas keterlibatan Nahdlatul Utama dan Bansor dalam “pembersihan akar” PKI pasca tragedi 30 September 65 selain itu ia juga mengajak warga Indonesia yang berada dalam pengasingan politik di luar negeri untuk kembali ke Ibu Pertiwi.[11] Menurutnya larangan TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 tersebut sudah tak lagi sesuai dengan perkembangan zaman.[12] Permintaan maaf tersebut mengejutkan, Gus Dur seolah mengajak untuk mengingat dan memohon maaf alih-alih melupakan. Kita paham bahwa G 30 S (PKI?) adalah tabu lama yang telah dipendam yang menandai jatuhnya Orde Lama ke tangan besi Orde Baru Soeharto, yang terus melakukan propaganda, traumatisasi palsu bahaya laten komunisme sementara di tanganya ratusan ribu darah pembantaian atas “pembersihan” PKI hilang begitu saja tanpa tanggung jawab kepada entah erapa banyak ibu menjadi janda, berapa bapak menjadi duda, berapa banyak anak menjadi yatim piatu, berapa orang tak dapat bekerja pada posisi tertentu karena saudaranya dianggap ‘terlibat’. Gus Dur melihat jauh melampaui gelora reformasi dengan mitos “kebebasan”,[13] namun disisi lain masih bermuka dua pada diskursus seputar Komunisme, PKI dan tragedi 30 September masih dianggap tabu dan harus disembunyikan rapat-rapat. Pada suatu kesempatan seorang Gus Dur bersama Frans Magnis Suseno bahkan menjadi pembicara dalam pluncuran buku Das Kapital Karl Marx terjemahan Bahasa Indonesia di tahun 2005 silam.

Dalam perspektif Derrida maaf Gus Dur bagaimanapun adalah maaf yang berbingkai [conditional forgiveness], namun bedanya permintaan maaf  Gus Dur membuka suatu ruang yang tadinya bungkam-atau lebih tepatnya dibungkam-, ia telah berusaha melampaui yang-tak-terkatakan dan memberi harapan akan munculnya emansipasi. Upaya tersebut setidaknya jauh melampaui kualitas dari kemampuan metafor SBY seperti “saya dizhalimi”, “kantung mata presiden” maupun logika berpikir Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan membuka kembali sejarah 1965 akan memojokkan Umat Islam. Conditional forgiveness dan upaya rekonsiliasinya meski bukan unconditional, Gus Dur –menurut saya- menemukan suatu hal yang telah hilang dan lama terkubur dalam percaturan politik Indonesia : akal sehat. Maka kegagalan Gus Dur untuk mencapai yang-tak-terkondisikan [the unconditional forgiveness] adalah sebuah kegagalan untuk dirayakan dengan senyuman.

Epilog

will that be done one day? It is not around the corner as is said. But since the hypothesis of this unpresentable task announces itself, be it as a dream for thought, this madness is perhaps not so mad…”[14]

Pernyataan permaafan yang tulus dan tak terkondisikan adalah mustahil, tidak hanya karena ia adalah sebuah kegilaan namun juga karena permaafan tersebut adalah yang-tak-mungkin [the impossible]. Permaafan yang tak terkondisikan akan selalu berada pada yang tak tertandai dimana seluruh perbedaharaan kata-kata dan penanda manusia selalu luput darinya, ia melampaui segala bingkai pengukuran atas nama rigorisitas ilmu pengetahuan maupun moralitas agama, ia tak dapat diraba oleh rasa ingin tahu, maupun rasa berdosa iman keagamaan, ia selalu ­yang-akan-datang [always to come; a venir], karena selalu ada jurang dalam yang tak terjembatani untuk menuju ke-sana.

Paradoks muncul ketika generasi yang sepakat dengan Gus Dur baru memiliki hak pilih pasca ia telah terlanjur wafat. Kini ia telah menjadi mitos baru, ia menjadi simbol politik dengan menyingkirkan substansi logika berpikir emansipatifnya. Gus Dur dengan gigih dan –saya kira- heroik telah melakukan upaya palampauan pada yang-tak-mungkin dengan berusaha meraih penandaan pada yang-tak-mungkin tersebut, yang justru karena kegilaan dan ketidamungkinanya harus terus diupayakan untuk dilampaui. Maka menjadi jelas bahwa permaafan tidak hanya sekedar politik oportunis opor ayam, ia juga adalah persoalan kebenaran.

*foto diambil dari http://myartikel.files.wordpress.com/2009/12/gusdur.jpg


[1] Mahasiswa Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, pegiat Komunitas Diskusi Payung. Akan dipresentasikan dalam acara halal-bi halal sekaligus pertemuan pertama putaran ketiga Komunitas Payung bersama paper dari Rasyid Ridha dengan judul Maaf dalam Perspektif Agama  Islam.

[2] Saya tidak menggunakan kata postmodernisme karena kata –isme lebih merujuk pada “paham” atau “ideologi” sementara diskursus postmodern yang menolak adanya Kebenaran Tunggal justru bersifat kritis terhadap jargon-jargon tersebut dan menaruh curiga padanya karena narasi besar ideologi selalu menyingkirkan yang-lain yang justru dikritik oleh postmodernis.

[3][3] Teks Derrida tentang Cosmopolitanism ini senafas dengan Teks Bourdieu lihat Pierre Bourdieu. The Status of Foreigners: a Shibboleth dalam Pierre Bourdieu. Act of Resistence, Against the New Myths of Our Time. Polity Press. New York.1998. hlm 15-20. Keduanya mengambil tema yang sama dengan latar belakang masuknya gelombang Pengungsi menuju Perancis pada  awal milenium, kala itu percaturan calon presiden turut mengancam keutuhan Tim Nasional Perancis yang akan berlaga di Piala Dunia 2002 karena Timnas Perancis didominasi justru oleh para pengungsi Derrida mengatakan bahwa sepanjang periode tersebut merupakan “dark year to assylum seeker in France” lihat Jacques Derrida. On Cosmopolitanism and Forgiveness. Routledge. New York & London. 2002. Hlm 8 diterjemahkan dalam Bahasa Inggris Oleh Michael Hughes.

[4] the language of forgiveness, at the service of determined finalities, was anything but pure and disinterested. As always in the field of Politics. Kuasa apapun tak dapat mengambil alih permaafan, hukum dan pengadilan semata adalah upaya permaafan dari atas kebawah (top-down) kedaulatan negara, Derrida mengatakan bahwa selain tak berada dalam suatu kondisi, ia juga tanpa daya (conditional but without sovereignity). Lihat dalam ibid hlm 31

[5] Ibid hlm 32

[6] Ibid hlm 34

[7] Ibid hlm 38

[8] Ibid hlm 39

[9]the representative of state can judge, but forgiveness has precisely nothing to do with judgement. Or even with the public or political sphere” dalam ibid hlm 43.

[10] lihat Marry S. Zurbucgen. History, Memory , and the ‘1965 Incident’ In Indonesia.  University California Press 2002 hlm 572 pada beberapa media, ditemukan pula pernyataan yang bertentangan yang menyatakan “Gus Dur tak pernah minta maaf” pada kesempatan lain Bedjo Untung menyatakan bahwa pernyataan Wakil Ketua Umum PBNU As’ad Said yang mengatakan tak perlu minta maaf justru mengkhianati semangat Gusdur.lihat http://www.itoday.co.id/politik/nuntut-pki-minta-maaf-wakil-ketu-pbnu-khianati-gus-dur.html  diakses tanggal 12 Agustus 2013

[11] Lihat Liputan Khusus Tempo edisi 1-7 Oktober 2012. Pengakuan Algojo 1965. Pembersihan tersebut dilegitimasi  dari fatwa haram komunisme dan fatwa halal darah bagi penganut komunis, bahkan terdapat pula satu barisan khusus yang disebut “gagak hitam” ikut langsung dalam operasi pembersihan tersebut.

[12] Dengan cepat pernyataan tersebut menuai gelombang protes dan demonstrasi dan dengan mudahnya jargon “bahaya laten komunisme” kembali berkumandang. Lihat Op cit Marry Zurbugen dalam Loc CIt  Pada akhirnya MPR secara bulat menolak untuk menghapus TAP MPRS/No. XXV/ MPRS/1966. Sentimen tersebut juga dapat dilihat pada Parta “kiri” Partai Rakyat Demokrat (PRD) yang juga dihantui oleh stigmatisasi komunisme.

[13] Baik tragedi 65 maupun mitos reformasi 1998 keduanya menyembunyikan ekses kekuasaan yang terutama diderita oleh masyarakat tiong-hoa. Atas stigmatisasi komunis ditahun 1965 dan peristiwa kelabu Mei 1998. Lihat lebih jauh dalam Awaludin Marwan.A Radical Subject of Zizekian Study; Racist Fantasy Termination! Protection Chinese Ethnic Minorities in he Era of Gus Dur, Indonesia. Lambert Academy Publishing. 2012.

[14] Op Cit Jacques Derrida hlm 60

1 Response to “Merenungkan Horizon Batas dari per-Maaf-an”


  1. 1 Insurance mediation April 27, 2014 pukul 11:11 am

    Hello there I am so grateful I found your site, I really found you by mistake, while I was browsing on Askjeeve for something else, Anyhow
    I am here now and would just like to say many thanks for a remarkable post and a
    all round entertaining blog (I also love the theme/design),
    I don’t have time to browse it all at the moment but I have bookmarked it and also
    added your RSS feeds, so when I have time I will be back to
    read much more, Please do keep up the great b.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Gravatar

blog sederhana dari pemikiran saya yang juga ndak kalah sederhananya, silahkan dinikmati

ayo-ayo buat yang ga sempet buka blog ini bisa baca via email, gampang kok tinggal klik disini

Bergabunglah dengan 22 pengikut lainnya

Agustus 2013
S S R K J S M
« Jul   Sep »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

my tweets @rianadhivira

wordpress visitors

%d blogger menyukai ini: