Hukum yang Menyapa Masyarakat

Yang-Tercecer, Yang-Tak-Mungkin, Tentang Keadilan dan Sistem Sosial Hukum

Oleh : Syukron Salam, SH, SHI, MH* & Rian Adhivira**[1]

ABSTRAK

Hukum dalam pengertiannya yang sederhana sebagai teks peraturan perundang-undangan sering disalah pahami oleh beberapa pemikir telah meninggalkan dinamika perkembangan masyarakat, teks-teks hukum dianggap bebas dari emosi, tanpa perasaan dan datar seperti rumusan matematika. Penglihatan teks-teks hukum seperti ini justru yang menyebabkan hukum hanya sekedar teks peraturan perundang-undangan, tanpa melihat bagaiman teks itu dibuat dan nilai-nilai apa yang sengaja ingin ditampilkan dan kandungan keadilan apa yang melekat didalamnya, teks hukum memang terkesan tak berperasaan dan seperti rumus-rumus matematika yang mengandaikan begitu saja kaidah-kaidahnya sendiri tanpa melihat perkembangan untuk apa atau dalam peristiwa/kondisi apa  (kalau dianggap sebagai rumusan matematis, dalam pengamatan apa) munculnya teks hukum tersebut.

Pertama-tama yang harus dibedakan dalam memaknai hukum sebagai teks peraturan perundang-undangan adalah kedudukan seseorang dalam melihat teks hukum tersebut, posisi atau kedudukan seseorang sangat menentukan pemaknaan terhadap teks hukum tersebut, dari sudut pandanga seorang legal profesional, hukum sepertinya terisolir dari dunia intelektualnya (Roger Cotterel, 1982), ia dipandang sebagai dunia esoterik. Ditangan para legal profesional hukum tersebut hukum tidak dapat menyapa masyarakat, hukum menjadi dunia otonom yang tidak dapat dipahami oleh masyarakat yang secara sederhana berpikir bahwa hukum harus memberikan perasaan nyaman dan membahagiakan bagi masyarakat.

Tak dapat dipungkiri bahwa hukum merupakan dunia otonom yang beroperasi secara tertutup, namun hukum memiliki kesadaran diri untuk menyapa lingkungannya yaitu masyarakat, oleh karena itu, paper work ini mencoba untuk mengkaji apa yang menyebabkan hukum terpisah dari atau terisolir dari masyarakat dan bagaimana hukum dapat menyapa masyarakat dengan mengakomodir kebutuhan atau bagaimana hukum memiliki kepedulian terhadap masyarakat.

Dengan menggunakan kosenp Niklas Luhmann tentang hukum yang bekerja secara tertutup. Masyarakat modern memperlihatkan bentuk kompleksitas yang tidak dapat dilepaskan dari saling pengaruh-mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu hukum harus mampu untuk memilah-milah pengaruh-pengaruh yang masuk dalam hukum untuk menghadirkan wajah hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan kepedulian terhadap masyarakat.

Pendahuluan

Satjipto Rahardjo menjelang akhir karirnya sempat berujar “mengajar ketertiban menemukan ketaktertiban”, pernyataan tersebut sangatlah menarik, Niklas Luhmann ketika ia membaca pernyataan tersebut barangkali akan mengatakan bahwa pada kondisi demikianlah batasan-batasan hukum akan goyah, dan kanal Autopeuotik bekerja. Hubungan antara hukum dan keadilan kini sedang berada dalam tantangan yang demikian hebatnya, atas nama keadilan, hukum mendasarkan justifikasinya dalam berbagai bentuk, ia dirasakan “berjarak” dari realitas sosial tempat ia hidup. Persoalan keadilan kemudian menjadi penting untuk diposisikan, berada dimana ia sebenarnya pada hukum? Apakah dengan sendirinya ia telah melekat pada seperangkat peraturan selaku produk hukum dengan sendirinya ketika ia lahir? Apakah ia telah merangkum aturan seperti norma, moral, etika dan berbagai wacana lainya atas nama keadilan yang berusaha ditandainya?

Hukum sebagai salah satu sistem sosial memiliki kesombonganya sendiri, ia berkerja dalam logika berpikirnya sendiri, dengan istilah-istilah maupun jargon-jargon keilmuan hukum yang terdengar “asing” bagi mereka yang tak memahaminya. Rasa keter-asing-an tersebut justru menimbulkan suatu ironi; pada satu sisi hukum adalah suatu upaya untuk membentuk masyarakat yang tertib demi kemaslahatan orang banyak, namun pada sisi lain jargon-jargon asing pada hukum dan cara bekerjanya justru membuat ia terpisah, hukum terasing dan mengasingkan diri dari masyarakat yang diaturnya, meski demikian ia sekaligus tak melulu tertutup, karena pada hakikatnya hukum hanya dapat menjadi hukum melalui sebuah proses tertentu yaitu melalui bagaimana ia mengakomodir nilai-nilai yang kemudian dilegitimasi dan menjadikan dirinya memiliki daya paksa sehingga ia dapat disebut sebagai hukum.

Sifat terbuka sekaligus tertutup dari hukum inilah yang akan diangkat dalam paper ini, yang akan menjabarkan bagaimana sifat dualitas tertutup sekaligus terbuka tersebut dalam kerangka berpikir Niklas Luhmann sekaligus bagaimana proyek emansipasi dari Niklas Luhmann dalam kaitanya hukum sebagai sebuah sub-sitem dari sistem sosial.[2]Hukum sebagai sistem sosial merupakan reduksi dari kompleksitas dan ketakberaturan dari lingkungan tempat ia bernaung, agar dapat membedakan dirinya dan mempertahankan keberlangsungan hidupnya, hukum menciptakan logika berpikirnya yang khas, namun meski demikian ia tak pernah cukup diri, hukum sebagai sistem sosial mengambil juga dari sistem lain yang justru karena sifat kemandirian tersebutlah ia dapat berkomunikasi dengan lingkungan.[3] Mengikuti alur berpikir Luhmann, maka dapat dikatakan pula bahwa tulisan inipun merupakan reduksi, sehingga dengan keterbatasanya juga gagal dalam menangkan keseluruhan teori sistem Luhmann.

Teori Sistem Niklas Luhmann

Niklas Luhmann yang lahir di Luneburg pada tahun 1927 adalah seorang profesor ilmu sosial Jerman yang terkemuka sekaligus murid dari seorang sosiolog tersohor dengan teori fungsi sistem sosial yaitu Talcot Parson. Dengan mengadopsi teori fisika dan biologi, Luhmann berpendapat bahwa masyarakat layaknya sistem sel dapat mereproduksi dirinya sendiri dan kemudian termahsyur dengan kata Autopeuosis yang secara etimologis terdiri dari kata Auto diri dan Peuosis yang berarti penciptaan, tidak hanya pada level sistem, melainkan juga manusia itu sendiri terdiri dari beragam Autopeuosis. Gagasan Luhmann tersebut sekaligus merupakan kritik atas teori struktural-fungsional Talcot Parson yang sering dikritik karena tidak mampu menjawab dinamika perubahan sosial dan membenarkan status quo[4]

Luhmann memulainya dengan mengajukan sebuah pertanyaan, bagaimana hukum dapat dipandang sebagai sebuah sistem teori. Hukum memiliki perbedaaan dari bidang keilmuan yang biasa disebut sebagai sains, apabila sains memisahkan antara fakta dan konsep berpikir, maka hukum memisahkan antara fakta dan norma, hal inilah yang membuat ilmu hukum akan selalu merujuk kembali pada istilah-istilah hukum itu sendiri. Apa yang kita sebut sebagai Teori Hukum adalah sebuah upaya hukum untuk mendeskripsikan dirinya sendiri. Untuk dapat menjelaskan bagaimana bisa hukum memproduksi pengetahuan untuk dirinya sendiri Luhmann tidak hendak mengokohkan upaya semacam sosiologi hukum –untuk menemukan sisi empiris dari hukum- melainkan untuk melihat bagaimana hukum sebagai sebuah objek dan reproduksi yang terjadi terus menerus. Secara tidak langsung dan dalam cara pandang yang berbeda, Yvez Dezalay & Bryan B. Garth telah mengatakan hal serupa ketika mereke berbicara tentang distribusi ‘pengetahuan hukum’[5], misalnya darimana pengetahuan tersebut diperoleh dan penggunaanya, namun berbeda dari Yvez & Garth yang melihatnya secara empiris, Luhmann menukik lebih dalam dengan menanyakan bagaimana hukum sebagai sebuah sistem sosial itu. Meski demikian, harus terlebih dahulu dicatat bahwa bagi Luhmann, suatu sistem sosial hanya dapat mereduksi kompleksitas masyarakat, demikian pula pada hukum sebagai sistem sosial, sebagai salah satu dari sistem sosial yang lain hukum juga selalu gagal dalam merangkum realitas sosial yang demikian luas dan rumit. Upaya-upaya untuk menyatukan hukum sebagai satu bidang ilmu yang utuh sebagaimana diupayakan oleh hukum alam, positivisme hukum maupun sosiologi hukum melalui reproduksi ulang dirinya yang justru basis-nya diambil dari pemisahan yang bukan hukum dan karena ketidakmungkinan hukum untuk melakukan simplifikasi pada betapa majemuknya realitas sosial. Kesulitan untuk menjelaskan dualisme antara hukum sebagai sistem tertutup maupun terbuka menurut Luhmann dapat dijelaskan melalui Autopeiosis sebagai teori sistem. Hukum sebagai sebuah sistem yang mandiri dan merujuk pada dirinya juga tak dapat dipandang secara naif bahwa hukum tak akan terpengaruh pada hal-hal diluar dirinya seperti bencana alam dan lain sebagainya layaknya slogan tegakkan hukum walau langit runtuh, namun tidak semu hal yang diluar hukum dapat masuk menjadi hukum, dan pada titik itulah kita semua dapat bertanya, bagaimana ilmu hukum menyeleksi apa yang dianggap sebagai hukum dan apa yang bukan, melalui seleksi apa dan melalui kemewaktuan apa hal tersebut dapat dilakukan? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut harus dicatat terlebih dahulu bahwa bagi Luhmann, suatu sistem tak bisa menjadi sebuah sistem apabila ia tidak mengembangkan lingkungan bagi dirinya, lingkungan tersebut –dalam konteks ini lingkungan hukum- bersanding dengan lingkungan-lingkunganlain dan melakukan interaksi pada kanal-kanal tertentu untuk membuka dirinya; untuk melakukan seleksi terhadap informasi tertentu dan belajar darinya, namun alur pembukaan diri sebagai sebuah sistem tersebut bukan berarti hukum belajar dari bagaimana ia terpengaruh oleh gerakan massa, manufer politik dan lain sebagainya, namun bagaimana ia menyerap permasalahan-permasalahan tersebut yang berkenaan dengan hukum sebagai sistem itu sendiri dengan logika hukum antara yang legal dan yang ilegal dengan memasukkan antara fakta dan norma hukum itu sendiri secara sadar yang menjadikan hukum sebagai sebuah sistem yang otonom dan selalu bersifat stabil sekaligus kontingen, stabil sebagai sebuah sistem dan kontingen sebagai suatu yang mendasarkan dirinya pada sesuatu diluar dirinya (misal grund norm Kelsen) dan hukum agar tetap dapat disebut sebagai hukum harus menjaga ekspektasi normatifnya melalui penegakan hukum meski dalam batas-batas tertentu hukum juga boleh disimpangi persis agar hukum tetap dapat hidup.

Melalui uraian tersebut, tampak bahwa keadilan bagi Niklas Luhmann bukan berada pada hukum melalui undang-undang, melalui paradoks kodifikasi dari self-reference dari hukum itu sendiri antara yang legal dan yang illegal, dan legitimasi hukum sebagai sistem adalah suatu reduksi kompleksitas dari realitas lingkungan yang lain yang diseleksi dari dalam demi kelangsungan hidup dari hukum sebagai sistem karena bila ia gagal mereproduksi dirinya pada saat itulah ia berakhir. Dengan demikian keadilan berada diluar undang-undang itu sendiri, Pertanyaan yang dapat diajukan pertamakali dalam membaca teks Derrida ini adalah ; bagaimana kita dapat membedakan antara penegakan hukum yang adil maupun yang tidak adil?

Dimana Keadilan ? Irisan Hukum, Moral, dan Norma

Hukum seringkali didefinisikan sebagai seperangkat peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh lembaga yang terstruktur secara politik untuk menjaga tatanan masyarakat menuju pada ketertiban dan keteraturan hubungan antar manusia. Hukum mengandung nilai-nilai yang harus dipatuhi bersama karena akan mendatangkan saksi yang bersifat koersif bagi mereka yang melanggar hukum tersebut. hukum dalam pengertian ini lebih menampakkan dirinya sebagai produk dari kehendak penguasa untuk mengatur perilaku masyarakat, hingga pada akhirnya hukum menjadi alat untuk mempertahankan status quo, dengan mengabaikan dinamika perkembangan masyarakat.

Karakter hukum dicirikan dalam bentuk tertulis yang diundangkan pada lembaran negara dengan ketentuan-ketentuan yang cukup panjang dan lama untuk kemungkinan perubahannya, karakter ini pada akhirnya akan berjalan tertatih-tatih untuk menyesuaikan dirinya dengan keinginan masyarakat, kompleksitas dan kemajemukan tatanan dalam masyarakat tidak dapat terjangkau oleh hukum yang sah, karena ia merupakan produk dari suatu masyarakat tertentu yang diberlakukan untuk mengatur masyarakat dikemudian hari. Perbedaan pada suatu zaman tertentu akan merubah dan memperbaharui struktur nilai akibat pengaruh-pengaruh kompleksitas dan kemajemukan persoalan yang harus dihadapai suatu masyarakat pada waktu tertentu. Perubahan struktur nilai tersebut akan mempengaruhi penghakiman masyarakat terhadap suatu perbuatan yang dahulu dianggap sebagai pelanggaran nilai kemudian disuatu zaman perbuatan tersebut bukanlah pelanggaran nilai begitu sebaliknya.

Bekerjanya hukum sebagai suatu sistem yang otonom telah memisahkan dirinya dari pengaruh diluar non-hukum, sebagaimana yang ditegaskan oleh Kelsen bahwa hukum harus dipisahakan dari anasir-anasir non hukum yang dapat mengganggu kemurnian hukum dalam menemukan kebenaran, anasir-anasir diluar non hukum berasal dari lingkungan yang mengelilingi hukum, hukum menjadi sub-sistem dari sistem yang lebih besar, yaitu sistem sosial.

Setiap sistem selalu mengandaikan antara ketertutupan dan keterbukaan, ketertutupan sistem dimaksudkan untuk membedakan dirinya dengan lingkungan, namun ia tidak dapat dipahami sebagai suatu hal yang terisolasi dengan lingkungannya.[6] lingkungan merupakan dunia diluar sistem itu sendiri, ciri utama dari lingkungan adalah kompleksitas atau chaos,[7] dan sistem merupakan reduksi dari lingkungan yang chaos.  Untuk memproduksi dan mempertahankan keberlangsungan sistem, ia beroperasi dengan caranya sendiri (self-reference). Meskipun ia otononom sebagai suatu sistem tapi tidak autarki (cukup diri). Dengan demikian ia memiliki kanal-kanal untuk mencukupi dirinya dengan berkomunikasi terhadap lingkungan melalui pemaknaan atas batas-batas dirinya sebagai suatu sistem.

Masyarakat dalam sudut pandang Luhmann bukanlah kesatuan moral atau kesatuan konsensus rasional atau komunikatif, masyarakat terbentuk semata-mata berdasarkan proses komunikasi yang terus menerus antara sistem-sistem,[8] dimana identitas sistem ini selalu berubah karena pengaruh dari lingkungan akibat asupan-asupan makna yang terjadi terus menerus, masyarakat dapat dianggap sebagai sistem sosial yang terdiri dari subsistem-subsistem yang menyokong keberadaan sistem sosial tersebut, ia dapat terdiri dari sub-sistem agama, sub-sistem adat, sub-sistem hukum, sub-sistem ekonomi, sub-sistem sains, dan sub-sistem lain yang mempengaruhi dan menyokong sistem sosial. Sehingga dalam sistem sosial terjadi ketidakstabilan atau chaos, karena gangguan dari sub-sistem yang menjadi penyokongnya. Kondisi instabilitas sistem sosial ini pada akhirnya nanti juga dapat mengganggu sub-sistem yang selanjutnya sub-sistem tersebut akan mereproduksi diri sesuai dengan ciri khas yang merujuk pada dirinya sendiri. gangguan-gangguan ini sama sekali tidak destruktif, justru bila tidak ada gangguan dari lingkungannya, suatu sistem akan kehilangan kapasitasnya untuk beradaptasi dan akhirnya dapat dihancurkan oleh lingkungannya.[9]

Sebagai bagian atau sub-sistem dari sistem sosial, sistem hukum membedakan dirinya dengan menciptakan garis batas (boundaries of law), yang timbul karena konsekuensi dari perbedaan fungsi dan tugasnya sebagai sistem yang mengatur perilaku masyarakat dengan ciri khas legalitasnya. Keseluruhan kompleksitas dinamika perkembangan masyarakat tidak dapat secara sadar dapat ditangkap oleh sistem hukum, karena itu hukum harus beroperasi dalam temporal sequence. Sistem harus dapat mengenali lingkungannya dengan menidentifikasi keberoperasiannya secara berulang-ulang agar dapat memfasilitasi bentuk-bentuk self-reference melalui pengulangan-pengulangan tersebut.

Luhmann menyatakan bahwa fungsi hukum sebagi sub-sistem dari sistem sosial mencoba untuk memproduksi skema biner (binary schema), yang menjaga harapan normatif yang bagaimanapun juga tetap akan selalu berhadapan dengan ketidakmampuannya dalam menanggulangi kompleksitas masyarakat. Namun hukum tidak secara penuh tanggap dengan lingkungannya, ia hanya merespon bagian dari lingkungan yang dipilih sebagai norma, bukan sebagai fakta. Setiap peristiwa yang terjadi didalam masyarakat (lingkungan) akan direspon oleh hukum (sistem hukum) dengan memilah-milah peristiwa yang sesuai dengan harapan normatif atau mana peristiwa yang dianggap sebagai peristiwa hukum, pemilahan ini memunculkan paradoks atas peristiwa yang konpleks tesebut sehingga sistem hukum dapat dikatakan sebagai simplifikasi dari peristiwa sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat banyak sekali yang memperoleh respon atau reaksi yang beragam dari masyarakat, tergantung bagaimana masyarakat memandang peristiwa tersebut dari sudut pandang masing-masing, kompleksitas sudut pandang ini tidak dikenal dalam sistem hukum karena ia hanya memilah-milah bagian yang legal dan illegal. Oleh karenanya, hukum mendapat sorotan yang cukup tajam dari masyarakat yang berpikir tidak dalam skema legal dan illegal, setiap individu sebagai bagian dari masyarakat melihat setiap peristiwa dari berbagai sisi sistem, ia dapat melihat peristiwa tersebut dari sisi sistem agama, sistem sains, sistem seni, sistem ekonomi, sistem budaya dan lain sebagainya, sehingga melihat suatu peristiwa hanya pada satu sistem akan memunculkan kondisi paradoks yang tajam.

Dengan menggunakan teori sistem, bekerjanya hukum dimana ia mereproduksi dirinya sendiri adalah dengan melakukan komunikasi penuh makna (meaningful communications), hukum harus memebdakan dirinya sendiri didalam masyarakat dengan mengidentifikasi komunikasi mana yang merupakan komunikasi hukum (legal communications). Meskipun secara bahasa hukum memiliki term-term yang menjadi ciri khas dari studi hukum, namun ia bukan dalam pengertian bahasa yang terpisah dengan yang lain, artinya bahwa hukum tidak dapat dikaji melalui penggunaan teori bahasa. komunikasi hukum memiliki hubungan timbal balik (circle relationship) antara struktur dan bekerjanya hukum, structures can only be established and varied by operations that, in turn, are spesified by structures. Didalam komunikasi, ada berbagai macam informasi, pesan dan pemahaman dari suatu dinamika hubungan antara beroperasinya hukum dengan struktur hukum. hukum tidak dapat memaksakan dirinya dengan sekedar menjalankan prosedur yang memiliki kekuatan hukum, ia harus juga menangkap pesan yang berasal dari struktur dirinya, kesadaran bahwa hukum merupakan bagian dari sistem sosial.

Komunikasi hukum berkaitan dengan harapan tentang apa yang seharusnya terjadi, meskipun apa yang seharusnya terjadi ini tidak dapat selalu terjadi. Komunikasi hukum ini juga beririsan dengan komunikasi moral dan agama yang juga berurusan dengan harapan tentang apa yang seharusnya terjadi. Untuk membedakan antara komunikasi ini, hukum menciptakan coding event didalam lingkungannya menggunakan binary code yang unik sendiri yaitu legal dan illegal.

Alasan hukum beroperasi secara tertutup dapat dideskripsikan sebagai normative closure yang dapat dilihat dengan cara bagaimana hukum merespon lingkungannya. Bekerjanya hukum terstruktur elalui pebedaan antara norma dan fakta. Hukum memperbandingkan antara fakta dan normanya. Hukum bekerja secara tertutup ini dapat dilakukan karena tidak ada norma yang dapat dengan sendirinya menjadi norma hukum, ia hanya dapat mengenali norma dari sistem lain sebagai suatu fakta dan meresponnya, namun hanya karena dimana norma yang dimilikinya memiliki kemampuan untuk mengenali norma tersebut sebagai fakta. Hukum hanya dapat belajar dengan membangun norma hukum baru karena respon terhadap lingkunganya yang juga mengandung norma dalam sistem lain. Namun tidak serta merta suatu norma moral dengan sendirinya dapat menjadi norma hukum. Apakah suatu norma dapat dikatakan sebagai norma hukum atau tidak hanya dapat dipastikan melaluiobservation of the recursice network yang memproduksi norma hukum, yaitu dengan melakukan pengamatan atas contect of production yang menjadikannya sebagai sistem yang berbeda. Ketertutupan normatif hukum dapat meraih suatu bentuk kesadaran karena hal ini menyederhanakan kompleksitas yang terjadi dalam lingkungan.

Telah dijabarkan bahwa hukum bekerja dalam Code-nya tersendiri yaitu melalui logika binair legal/illegal, namun pemisahan tersebut bukanlah pemisahan yang kokoh begitu saja, Luhmann mengatakan bahwa oposisi tersebut juga sekaligus merupakan paradoks[10] dan melalui kondisi tersebut, sistem hukum kemudian melakukan deparadoksasi dengan memprogram code melalui penegasan kembali mana yang legal dan mana yang illegal. Permasalahan keadilan bagi Luhmann bukanlah persoalan bagaimana hukum beroperasi dengan cara berpikir distingsi antara legal/illegal melainkan pada level program, ia bekerja ketika sistem hukum sebagai penjaga harapan normatif berhadapan dengan kekecewaan, ide perihal keadilan adalah juga tentang kontingensi.[11]  Untuk dapat menangkap keadilan, hukum sebagai sistem kemudian berusaha untuk mendifinisikan keadilan, kata Luhmann “The system itself has to define justice in such a way that makes it clear that justice must prevail and that the system identifies with it as an idea, prionciple, or value. The Formula for contingency is stated within the system non-contentiously”[12]. Ketika hukum gagal dalam memenuhi harapan normatif dari lingkungan yang telah direduksi dengan logika berpikirnya, kekecewaan tersebut memancing hukum untuk mencari keadilan dalam bentuk norma yang relevan untuk dirumuskan, sifat kontingen keadilan tersebut adalah sebuah prasyarat untuk pencarian akan nilai yang kemudian hanya bisa valid dalam bentuk program yang selanjutnya akan membentuk code.

Sebagai pembanding atas deparadoksasi Luhman, Derrida justru berpendapat bahwa paradoks tersebut sudah selalu lebih dahulu dan kita tak akan dapat keluar dari paradoks-paradoks tersebut.[13]

Berbeda dengan Luhmann yang mengatakan Autopoetik memicu de-paradoksisasi, Dekonstruksi Derrida justru selalu mencari paradoks untuk kemudian dibongkar. Pembongkaran tersebut juga dilakukan melalui keadilan yang bagi Derrida adalah suatu yang tak mungkin, sebelumnya harus dicatat bahwa keadaan tidak dapat diobjektifkan maupun dikatakan, tanpa mengkhianati keadilan itu sendiri.[14] dengan merujuk pada Pascal, Derrida mengatakan keadilan, penegakan hukum (law enforcement) tidak bisa dilepaskan dari kekuataan paksaan, keadilaan yang tidak memiliki daya paksa adalah sebuah keadilan yang mandul (law without force is powerless), dan keadilan yang mandul bukanlah sebuah keadilan. Baik hukum maupun paksaan adalah sebuah kesatuan, hukum tanpa paksaan adalah hukum yang powerless, namun disisi lain, paksaan tanpa hukum adalah sebuah sebuah kekerasan yang tidak berdasar. Singkatnya, sebuah keadilan memerlukan “sesuatu” dibelakangnya, dan sesuatu itu adalah konsekuensi berupa penegakan hukum itu (law enforcement).

Force without justice is tyrannical. Justice without force is gainsaid, because there are always offenders; force without justice is condemned. It is necessart then to combine justice and force; and for this end make what is just strong, or what is strong just”[15]

Derrida melihat ada suatu hal yang mistis disini, yaitu suatu hal yang menghancurkan dirinya sendiri, melalui selubung misteri pembentukanya, dimana hukum dalam legitimasinya terletak pada kekuatan baik dari para legislator, kedaulatan negara, dan adat, dimana ketiganya berdiri intrepretasi atas hukum dan keadilan itu sendiri yang disebutnya sebagai Mystical Foundation of the Authority : orang menaati hukum bukan karena dia adalah sesuatu yang adil, melainkan karena dia semata-mata adalah hukum, karena kekuatan dari “otoritas”, harus dicatat bahwa kata “gewalt” dalam bahasa Jerman, memiliki dua arti sekaligus baik kekerasan maupun otoritas (akan dibahas nanti dalam pandangan Walter Benjamin melalui karyanya Zur Kritik der Gewalt). Pandangan Pascal dan Montaigne ini berarti memisahkan antara “hukum” dan “keadilan” sebagai dua hal yang terpisah, yang meski terpisah, keduanya tidak dapat dilepaskan satu sama lain. Hal ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari kritik Pascal atas hukum alam yang mulai babak belur di era Renesaince, namun menurut Derrida, struktur mistis ini tidak boleh dilepaskan ketika melakukan suatu dekonstruksi atas hukum[16]. Sikap mistis atas suatu otoritas yang ada, baik legislatif, adat, maupun kedaulatan merupakan suatu bentuk kekerasan yang dilupakan, yang bungkam, dimana hukum berdiri diatasnya, adalah sebuah kekerasan tanpa dasar, baik legal maupun illegal, kenapa? Karena dalam berdirinya suatu otoritas, kekerasan adalah suatu konsekuensi yang pasti terjadi. Melalui uraian tersebut, dapat dikatakan Pascal disini meletakkan force sebagai predikat dari justice. Jadi, meski hukum dan keadilan adalah dua hal yang berbeda ; -hukum tidak dapat dikatakan sebagai keadilan- keduanya tidak dapat pula dipisahkan.

Hubungan antara otoritas dan berdirinya hukum membuat posisi pijakan hukum tidak kokoh dengan sendirinya, dalam momen kekosongan atas dasar ini, goyahnya pondasi, Derrida mengatakan bahwa dengan demikian hukum menjadi mungkin untuk didekonstruksi, bahkan Derrida mengatakan bahwa keadilan adalah dekonstruksi itu sendiri :

it is this deconstructible structure of law or, if you prefer, of justice as law, that also ensures the possibility of deconstruction. Justice in itself, if such a thing exist, outside or beyond law….Deconstruction is justice. It perhaps because law…is constructible, in a sense that goes beyond the opposition between convention and nature, it is perhaps insofar as it goes beyond this opposition that is constructible, and so deconstructible and, better yet that it makes deconstruction possible, or at least the exercise of a adeconstruction that, fundamentally, always proceeds to questions of law and to the subject of law”[17]

Sebelum beranjak lebih jauh, mari kita urai dulu dua hal yang harus diperhatikan ; pertama keadilan adalah sebuah hal yang tak dapat kita rasakan sebagai pengalaman kedua meski demikian, tidak ada keadilan tanpa pengalaman seberapapun mustahilnya, keinginan, hasrat, akan keadilan adalah sebuah pengalaman yang tidak mungkin, sebuah aporia. Maka ketika seseorang menginginkan keadilan, ketika seseorang mengatakan yang ini adil sementara yang lain tidak, tidak lain adalah sebuah momen tentang yang tidak mungkin. Dalam momen aporia tersebut, makna keadilan akan selalu tertunda dalam dekonstruksi, dalam momen yang disebut Derrida sebagai Differance. Hubungan antara hukum dan keadilan dapat dikatakan sebagai berikut : Klaim-klaim hukum yang hendak menjamah keadilan untuk memperoleh legitimasi, dan dilain pihak keadilan yang menubuh dalam hukum agar memperoleh kekuatanya, disini Derrida mengutarakan beberapa aporia akan kemungkinan keadilan. Aporia pertama disebut Derida sebagai Epoche of the Rule. Aporia pertama ini, Derrida mengatakan, untuk menjadi adil, tidak bisa berpegang pada peraturan yang telah tersedia, untuk menemukan momen keadilan, seseorang harus mempertimbangkan re-intrepretasi, nilai, dan lain sebagainya[18], dalam momen pangambilan keputusan tersebut, hakim misalnya harus memecahkan momen penundaan terus menerus akan keadilan dan hukum. Dalam memecahkan momen penundaan yang terus menerus tersebut, maka seorang hakim harus memutuskan perkaranya dengan keputusan yang “berbeda”, yang “segar” dan unik di setiap kasus.[19] Disinilah momen aporia terjadi, Derrida mengatakan bahwa keadilan harus melalui momen yang tidak terpisahkan dalam penundaan, namun ketika seseorang memutuskan rantai penundaan tersebut maka itu adalah momen keadilan yang mengalami kalkulasi (calculated justice). Aporia Kedua The haunting of the undecidable. Momen pengambilan keputusan dan keadilan tidak tercermin dalam sebuah keputusan yang final, misalnya putusan pengadilan yang kongkret, namun momen keadilan harus melewati momen yang tidak dapat dilewati, yang-tak-terputuskan : yaitu the undecidabilty, momen yang tidak dapat diputuskan. Putusan pengadilan yang melewati momen yang tak terputuskan tersebut mungkin memang memiliki sifat yang legal, namun hal yang melewati tersebut berarti telah merubah keadilan menjadi keadilan yang telah dihitung-hitung, (calculable justice). Momen undecidable ini selalu menghantui setiap keputusan yang menanti untuk diputuskan[20] yang sebenarnya untuk mencapai keadilan, tidak ada satupun putusan yang dapat melalui momen yang tak terputuskan karena begitu dia diputuskan, disitu sudah bukan keadilan lagi, melainkan calculable justice. Keadilan adalah sebuah kegilaan, yang tak terbatas, yang selalu akan datang,  dengan tetap merujuk pada Pascal, Derrida mengatakan bahwa keadilan tidak dapat ditimbang dengan berbagai aspek, ekonomi, aturan tertulis, akal sehat, maupun lain sebagainya.[21] Dengan jatuh pada hitung-hitungan, maka keadilan bukan lagi sebuah keadilan. Aporia ketiga : The Urgency that obstructs the Horizon of Knowledge. Keadilan adalah momen ketergesaan, yang bagaimanapun mustahilnya, keadilan dibutuhkan seketika saai itu juga. Bahkan ditengah ketergesaan tersebut, seseorang memiliki waktu, dan segenap pengetahuan yang dibutuhkan untuk menimbang-nimbang, keadilan tetaplah merupakan momen yang dibutuhkan dengan segera. Derrida mengatakan “a just decision is always required immadiately, right away, as quickly as possible”[22], namun sebagaimana telah kita ulik pada aporia sebelumnya diatas, maka ini adalah sebuah paradoks disatu sisi keadilan akan mengalami proses penundaan, namun disisi lain keadilan adalah suatu hal yang diperlukan pada saat itu juga, pada saat seseorang menyebutkan namanya dalam setiap pengharapan akan sang “ratu adil” yang terdapat dalam agama-agama, padahal keadilan adalah selalu sesuatu-yang-akan-datang (Avenir, Justice remains “to come”) sehingga momen keadilan yang diharapkan hadir oleh para metafisikawan abad pencerahan yang mengedepankan momen kehadiran harus kecewa karena keadilan adalah sesuatu yang tidak pernah hadir pada dirinya. Calculable – incalculabe Justice sendiri juga memuat paradoks lain, karena incalculable sendiri menuntut adanya calculation. Saya kutip disini :

An absolute assurance against this risk can only saturate or suture the opening of the call to justice, a call that is always wounded, But incalculabe justice commands calculation”[23]

“Not only must one calculate, negotiate the relation between the calculable and the incalculable, and negotiate without a rule that would not have to be reinvented there where we are “thrown” then where we found ourselves; but one must do so and take it as far as possible, beyond the place we find ourselves and beyond the already identifiable zones of morality, politics, or law, beyond the distinction between national and international, public and private, and so on” [24]

Rentetan Aporia dan Paradoks diatas, yang menunjukkan hubungan antara keadilan, hukum, dan kekerasan. Peraturan dan keadilan, hantu akan momen yang tak terputuskan, serta keadilan yang menuntut kesegaraan seketika, dalam teks pertama ini Derrida mengatakan bahwa Keadilan sebagai yang-tak-mungkin. Disini Derrida kemudian melanjutkan dengan pembacaan mendalam atas teks dari Walter Benjamin yang berjudul Zur Kritik der Gewalt (dalam bahasa Inggris: Critique of Violence. Zur Kritik der Gewalt lahir dalam latar belakang Borjuasi Liberal masyarakat Eropa yang tengah berkembang pada kala itu, teks tersebut juga lahir tatkala perdebatan antara hukuman mati menyeruak dalam diskursus hukum. Dalam teks ini, menurut Derrida, Benjamin mengadakan sebuah upaya untuk terus mengatakan bahwa keadilan tidaklah terdapat dalam hukum maupun putusanya. Hal ini didasari oleh dua jenis kekerasan yang selalu berkaitan satu sama lain : Founding Violence dan Pereserve Violence[25]. Kemudian Benjamin membedakan antara Founding Violence yang disebut Derrida sebagai “mythic” dan destruksi yang menghapus keberadaan hukum yang disebut “divine”, yang ketiga perbedaan antara keadilan sebagai prinsip untuk menuju tujuan yang dikehendaki, serta kekuasaan sebagai prinsip mistis untuk hukum mendasarkan dirinya.

Penulis bersepakat dengan Gunther Tubner[26] dan Yudhi Dzulfadli Baihaqi[27] yang mengatakan bahwa sistem Autopoetik “terancam” oleh Differance Derrida, sistem hukum sebagai yang tertutup sekaligus terbuka dipicu oleh de-paradoksasi dari sistem itu sendiri dimana tegangan-tegangan tersebut mengancam hukum sebagai sebuah sistem dan untuk dapat mempertahankan dirinya, ia harus menyesuaikan diri pada tegangan-tegangan tersebut. Satu garis merah disini adalah bagaimana baik Derrida maupun Luhmann memandang keadilan, Derrida di satu sisi mengatajan bahwa Keadilan adalah suatu yang selalu akan datang, ia adalah kegilaan yang sekaligus tak mungkin, Luhmann disisi lain mengatakan agar dapat eksis hukum harus terus tertutup sekaligus terbuka untuk mempertahankan kelangsunganya sendiri, disini persoalan keadilan adalah persoalan yang kondisional, ia adalah permasalahan mempertahankan dirinya. Baik Derrida maupun Luhmann mengatakan bahwa keadilan adalah suatu yang diluar sana, ia adalah suatu yang diluar hukum dan segala upaya yang dilakukan oleh hukum melalui logika kode dari hukum antara legal/illegal maupun paradoks pada dirinya adalah suatu reduksi pada keadilan itu sendiri. Bila demikian apakah tugas hukum selanjutnya?

Tugas Hukum; Memungut Yang Tercecer

Sebagai sebuah sub-sistem dari, hukum mereduksi dari kompleksitas sosial yang dilingkupinya, untuk dapat membedakan dirinya dari lingkunganya. Reduksi tersebut akan selalu menyisakan ekses, selalu ada yang tercecer, yang tertinggal dari reduksi tesebut dengan kata lain; hukum adalah simplifikasi realitas sosial. Ekses tersebut membuat ada yang luput, sebagai sebuah sistem untuk mempertahankan harapan normatifnya, reduksi kompleksitas sistem sosial dalam suatu dimensi temporalnya akan berhadapan dengan kekecewaan, kekecewaan tersebut akan memacu keadilan bekerja untuk mencari nilai yang sesuai, nilai-nilai tersebut berasal dari luar hukum dengan sadar diri untuk mencukupi dirinya, mempertanyakan batasan-batasan hukum dan melakukan program ulang atas mana yang legal dan illegal.

Ketidakmungkinan hukum melihat peristiwa secara utuh, telah membawa hukum pada suatu kondisi yang parsial dengan mengabaikan fakta-fakta diluar code cara dia beroperasi. Hukum akan dihadapkan pada serangkaian peristiwa-peristiwa yang mempertanyakan batasn hukum tersebut, taruhlah pemidanaan atas nenek minah yang dibumbui pula dengan air mata hakim yang menjatuhkan putusan bersalah pada nenek yang mencuri semangka tersebut. Logika hukum telah mereduksi kompleksitas serangkaian fakta yang berkelindan dalam peristiwa tersebut dengan cara berpikir antara legal/illegal, namun persis pada saat itu pulalah hukum ditantang untuk menegaskan kembali batasan dirinya, yang memicu pertanyaan apakah hukum itu, yang mendorong hukum agar bisa bertahan dan mengambil informasi-informasi yang diperlukan. Tugas besar hukum kemudian adalah bagaimana memungut ceceran-ceceran yang tertinggal atas reduksi dirinya sebagai sebuah sistem tersebut. Melalui teori sistem Luhmann memperlihatkan bahwa pada hakikatnya tidak ada batasan yang tegas hukum sebagai sebuah sistem dengan sistem-sistem yang lain. Satjipto pada suatu kesempatan mengatakan bahwa peraturan sebagai sesuatu yang legal dan kenyataan sebagai sesyuatu yang sociological, empirical bukan dua hal yang terpisah dan bisa dipisahkan secara mutlak.[28] Ketidakmampuan hukum untuk menyerap segala kompleksitas itu membuatnya selalu dalam ancaman eksistensi dirinya, dan untuk itulah ia harus membuka diri, membuatnya deparadoksisasi pada dirinya.

Penutup

Hukum merupakan sub-sistem dari sistem sosial, ia ada bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk menyokong kompleksitas masyarakat sekaligus sebagai basis eksistensi dirinya. Kesadaran akan tugas hukum sebagai sub-sistem kemasyarakatan akan selalu membawa hukum pada reproduksi makna yang akan terus-menerus terjadi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Arah pencarian hukum tidak sekedar menemukan kebenaran namun juga untuk menemukan keadilan agar ia selalu dapat beradaptasi dengan kompleksitas lingkungan atau masyarakat.

Keadilan dengan demikian dalam perspektif Luhmann bukanlah suatu yang inheren melekat pada hukum, ia baru muncul ketika eksistensi hukum sebagai sistem yang otonom dan terpisah berada dalam ancaman, namun berbeda dengan keadilan Derrida yang mengatakan bahwa keadilan selalu berada diseberang sana, dan melulu merupakan kegilaan yang tak mungkin, Luhmann justru melihat hal tersebut sebagai fakta bahwa hukum memang tak akan selalu cukup diri dan melalui pertanyaan fundamental tentang keadilanlah hukum akan membuka diri. Meskipum begitu, cukup menarikpula untuk diapresiasi sebagaimana Tubner dan Dzulfa, bahwa petualangan dekonstruksi untuk terus mencari paradoks akan selalu mengancam kemapanan otonomi hukum untuk kemudian membuka dirinya.


[1] *Koordinator Komisi Yudisial Jawa Tengah, sekertaris Satjipto Rahardjo Institute ** Mahasiswa tingkat akhir Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang makalah ini dipresentasikan di Panel I-VI bersama Bapak Zein dan Bapak Sidharta selaku Moderator di Kongres Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia yang diselenggarakan di Universitas Airlangga Surabaya.

[2] Niklas Luhmann. Social as a Social System. Oxford University Press. New York. 2004. Hlm 72

[3] Ibid hlm 74 Luhmann mengatakan “Consequently, the legal system operates in the form of communication under the protection of boundaries that are drawn by society”

[4] Lihat F. Budi Hardiman. Teori Sistem Niklas Luhmann dalam Kebaruan Teori Sistem Niklas Luhmann. Jurnal Filsafat Driyakara th XXIX no.3/2008 hlm3

[5] Lihat Yves Dezalay & Bryan B. Garth. Law, Class & Imperialism. American Bar Foundations. Los Angeles. Berdasar hasil penelitian tersebut dikatakan bahwa bagaimana pengetahuan hukum menjadi suatu kapital yang dibawa oleh tokoh-tokoh penting memberi kontribusi pada negara, seperti Adnan Buyung maupun Nehru, Luhmann juga mengutarakan pertanyaan tentang bagaimana hukum sebagai salah satu sistem mereproduksi bahasa hukum itu sendiri yang dapat terlihat contohnya pada pembicaraan yang hanya dimengerti oleh komunitas hukum itu sendiri (pengacara, hakim, jaksa, sarjana hukum dsb) yang seolah  terpisah dari lingkunganya.

[6] Op Cit Niklas Luhmann, Law As Social System, hlm 80

[7] Fitzgerald K. Sitorus. Masyarakat Sebagai Sistem-Sistem Autopoiesis; Tentang Teori Sistem Sosial Niklas Luhmann dalam Op Cit. Jurnal Filsafat Driyakara hlm 23

[8] ibid hlm 29

[9] Yudhi Dzulfadli baihaqi, Sistem Versus Differance: Luhmann dan Derrida tentang Paradoks Sistem-sistem Sosial.  Dalam ibid hlm 53

[10] Luhmann menjabarkan paradoks tersebut dalam lima point; pertama hukum membedakan dirinya dari lingkungan dan sistem yang lain, dan untuk itu ia memiliki cara berpikirnya sendiri kedua cara tersebut diperkuat dengan tautologi bahwa yang legal adalah legal, ketiga tautologi tersebut menegasi dirinya bahwa yang legal adalah sekaligus ilegal keempat, pada sistem sosial tersebut tumbuh dalam kontradiksi bahwa yang legal bukanlah illegal kelima kontradiksi tersebut berakhir dengan penegasan ulang tentang mana yang legal dan illegal lihat dalam Op Cit Niklas Luhmann hlm 175-176

[11] Ibid hlm 214

[12] Loc cit

[13] Seluruh paparan mengenai Derrida disini pernah saya presentasikan dalam Paper Tersendiri yang berjudul “Keadilan Sebagai Yang Tak Mungkin, Dekonstruksi Hukum Jacques Derrida” di Komunitas Payung beberapa waktu lalu

[14] ..that one cannot speak directly about justice, thematize, or objectivize justice, say “this is just” and even less “I am just”, without immadiately betraying justice, if not law” Jacques Derrida. Force of Law, The Mystical Foundation of the Authority dalam Jacques Derrida. Act of Religion. Routledge. New York & London. P.237

[15] Ibid hlm 239

[16]This Pascalian pensee concerns perhaps a more intrinsic structure. A critique of juridcal ideology should never neglect this structure” lihat dalam ibid hlm 241

[17] Ibid hlm.243

[18]“ To be just, the decision of a judge for example, must not only follow a rule of law or general law but must also assume it, approve it, confirm its value by a reinstituting act of intrepretation, as if , at limit the law did not exist previously- as the judge himself invented it in each case” ibid  hlm 251

[19]Each decision is different and requires an absolutely unique intrepretations” Loc cit.

[20]the undecidable remains caught, lodged, as a ghost at least but an essential ghost in every decision, in every event of decision” ibid hlm253

[21] Ibid hlm 254

[22] Ibid hlm. 255

[23] Ibid hlm 257

[24]Loc cit

[25] Ibid hlm.260

[26] Gunther Tubner. Economics of Gift – Positivity if Justice : The Mutual Paranoia of Jaacques Derrida and Niklas Luhmann. Theory Culture Society. 2000

[27] Yudhi Dzulfadli Baihaqi. Dalam Op Cit Jurnal Filsafat Driyakara hlm 51-61

[28] Satjipto Rahardjo. Hukum dalam Jagad Ketertiban.UKI PRESS. Jakarta. 2006  Hlm 170

0 Responses to “Hukum yang Menyapa Masyarakat”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Gravatar

blog sederhana dari pemikiran saya yang juga ndak kalah sederhananya, silahkan dinikmati

ayo-ayo buat yang ga sempet buka blog ini bisa baca via email, gampang kok tinggal klik disini

Bergabunglah dengan 22 pengikut lainnya

Agustus 2013
S S R K J S M
« Jul   Sep »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

my tweets @rianadhivira

wordpress visitors

%d blogger menyukai ini: