Emansipasi dan Hukum yang Memihak

Oleh : Rian Adhivira[1]

Srintil berusaha tersenyum sebgai usaha terakhir menolak kenyataan. Tetapi senyum itu berhenti pada gerak bibir seperti orang hendak menangis. Lama sekali wajahnya berubah menjadi topeng dengan garis-garis muka penuh ironi. Topeng itu tak hilang ketika dua orang berseragam membawanya ke ruang tahanan di belakang kantor. Srintil berjalan tanpa citra kemanusiaa. Tanpa citra budi, tanpa roh. Srintil menjadi sosok yang bergerak seperti orang-orangan dihembus angin”[2]

Banyak yang ditawarkan oleh “Hukum” kepada kita, ia menawarkan –setidaknya sebagaimana diajarkan di banyak fakultas hukum- keadilan, kepastian dan kemanfaatan, namun segera setelah beberapa tahun kita bergulat denganya akan banyak kita insafi bahwa hukum layaknya kisah kita kala kecil, tak seindah yang kita duga. Hukum juga menimbulkan masalah baru, ia tak jarang menawarkan janji kosong, dan bahkan justru menimbulkan masalah baru yang menyengsarakan.

Secuil cuplikan dari epos Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari dengan tepat menyayat jantung dan nadi kita sampai ke titik penghabisan; bagaimana Srintil dan desa Dukuh Paruk yang bodoh dan buta huruf diperalat oleh Partai Komunis dan Hukum tanpa pandang bulu turut menghempaskan mereka yang hanya bertahan berdasarkan pada kebiasaan turun temurun dan wejangan tetua, cerita tersebut mengingatkan bagaimana hukum tak dapat berbuat banyak dan justru melegitimasi kekuasaan politik pasca jatuhnya kepemimpinan Soekarno. Tak berhenti sampai disitu, kisah tersebut juga menceritakan bagaimana penderitaan dialami oleh golongan yang paling rentan yaiu perempuan. Sebagaimana telah diutarakan diatas, negara menjamin kesamaan dimuka hukum, hal tersebut tertuang dengan jelas dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang pada kenyataanya tak semua orang memperoleh akses yang sama dalam hukum. Beberapa permasalahan tersebut menunjukkan bahwa hukum adalah produk kekuasaan, ia dilahirkan dari rahim politik yang-dominan, sebagaimana lazimnya sebuah rezim dominasi, yang dominan melahirkan pula pembungkaman terhadap yang lain, ia tak ubahnya berkerja sebagai rezim. Dominasi tersebut tak melulu ditentukan oleh suara mayoritas, kadangkala minoritas juga membentuk suatu dinasti tirani yang dengan segala kekuatan aksesnya juga membubuhkan kepeninganya pada hukum. Dengan kata lain kalimat tersohor Louis XVI yang menyatakan “negara adalah saya” masih bergaung hingga kini, ia tak hilang pasca jatuhnya negara Bastille dan putusnya kepala Maria Antoinette, revolusi tak menghentikan tirani.

Dominasi kekuasaan yang disisipkan pada hukum mencerminkan bagaimana kekuasaan bereaksi pada peristiwa disekelilingnya, ia biasanya bersembunyi dibalik slogan-slogan kesamaan, kesetaraan, moralitas, maupun slogan keadilan yang biasanya tertuang begitu saja. Lebih tepatnya, pertanyaan yang muncul seharusnya adalah kemanfaatan untuk siapa? Kepastian untuk siapa? Dan Keadilan untuk siapa? Saya akan membuktikan hal tersebut dari ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan di dalam hukum.

Corak Maskulin Hukum

Melihat bagaimana hukum bekerja tak akan cukup dalam memahami bagaimana relasi antara perempuan dan laki-laki, relasi antar keduanya bukanlah relasi antara laki-laki dan perempuan layaknya seorang individu dengan individu lain semata, namun juga persoalan akses, perundangan, struktur, dan bagaimana kulur bereaksi, yang sejak awal Soekarno telah mengatakan hal ini. [3]

Hukum ditulis oleh laki-laki, hal ini terlihat dengan jelas dalam minimnya jumlah representasi politik perempuan, selain itu laki-laki juga dominan dalam posisi strategis yang berkaitan dengan hukum seperti polisi, jaksa, maupun hakim. Kebijakan-kebijakan yang dilairkan juga tak luput dari kritik, kebijakan masa Orde Baru misalnya pasca-pembubaran Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) yang dituding dengan Komunis, Reazim Orde Baru rupanya melegitimasi oplosan maut struktur sosial khas Jawa: Aristokarsi Feodal dengan terlalu banyak bumbu Patriarki yang sebetulnya dengan sangat memilukan telah diteriakkan oleh seorang Kartini melalui surat-suratnya yang dengan ironis terus dirayakan sebagai hari emansipasi perempuan tiap-tiap 21 april[4], dengan kata lain rezim Orde Baru melannggengkan ironi atau bahkan ia menyajikan sarkasme moral dan penyelundupan Hegemoni! kultur masyarakat pegangan pada moralitas maskulin kemudian dilegitimasi misalnya melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Rubuhnya Orde Baru tak berarti apapun, ia hanya melahirkan mitos kebebasan dari reformasi karena ia berdiri atas tragedi Mei, tak ada emansipasi disitu kedaulatan negara yang berdiri berlandaskan reformasi masih dihantui dosa besar yang hingga kini tak kunjung usai, perempuan di Indonesia masih berhak dan wajar untuk memiliki mimpi buruk ditiap tidurnya karena ketika esok hendak mendaftar SMP, sebuah alat siap meneropong vagina mereka atas nama moralitas virgin!

Maka mutlak diperlukan beberapa perubahan besar dalam mengonsep ulang Keadilan; pertama melakukan reformasi hukum yang memperhatikan pengalaman perempuan, karena teori hukum maupun peraturan perundangan didominasi oleh laki-laki yang luput dalam memperhatikan kehidupan perempuan, kedua menyebarluaskan paham kesetaraan pada insitusi pendidikan hukum dan yang ketiga diperlukan perubahan dalam praktek hukum, misalnya bagaimana aparat harus bertindak dan lain sebagainya.[5]

Beberapa Cerita[6]

 “saya menemukan berbagai barang, mulai dari cangkul, sampai linggis, ada juga benda tajam di balik bantal tempat kami tidur. Suami saya sebelumnya telah mengancam akan membunuh saya apabila saya tak meninggalkan rumah, namun saya bingung hendak kemana. Saya memergoki suami selingkuh main dengan pelacur namun justru saya dituduh menjadi pelacur untuk memenuhi kebutuhan hidup makan dan sekolah anak-anak karena suami tak pernah memberi nafkah. Ketika saya pergi dari rumah dan hendak melaporkan suami saya kepolisian justru menyatakan bahwa saya yang salah karena sebagai istri seharusnya menerima segala perlakuan suami dan tak boleh meninggalkan rumah” – wawancara dengan ibu Ica tanggal 7 September 2013

Ungkapan diatas menunjukkan bagaimana aparat penegak hukum bereaksi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut bertentangan dengan semangat kesetaraan gender yang dihembuskan oleh Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT disini kultur penegakan hukum masih gagap dan belum dapat memahami bagaimana pengalaman perempuan, mereka tak memperhitungkan penderitaan, resiko, dan bagaimana beban dari seorang ibu yang membanting tulang demi kelangsungan rumah tangga. Pada kesempatan lain, hukum-pun tak dapat berbuat banyak ketika dalam beberapa kasus perempuan korban KDRT lebih memilih untuk tak melanjutkan perkaranya yang selanjutnya justru sang suami mengulangi perbuatan kekerasanya. Saya sajikan petikan wawancara dengan korban tersebut dibawah ini:

“saya sudah tiga tahun belakangan mengalami KDRT, saya disiksa suami hingga pernah bibir saya sobek dan mendapat jahitan sebanyak lima sentimeter, ketika saya memperkarakan dan suami masuk sel ia menyembah dan mencium kaki saya, melihat hal tersebut naluri saya sebagai seorang perempuan muncul, sehingga ia saya maafkan. Namun selang beberapa waktu kemudian ia mengulangi perbuatanya lagi..”– Ibu Manda dalam Forum Diskusi LRC KJ HAM dan Komunitas Sekar Taji 23 Juli 2013

saya sudah coba tak tahan-tahan kan mas, selama tigabelas tahun pernikahan saya dengar dari teman-temanya kalau dia tak pernah mencintai saya, tiap dia tau saya melaporkan ke polisi dia mendadak menjadi baik memohon maaf dan mengaku khilaf, kalau sudah demikian saya tidak tahan untuk tidak memaafkan hingga akhirnya ia mengulangi perbuatanya lagi…”– Wawancara dengan Ibu Prima tanggal 2 Agustus 2013

Carol Smart mengatakan bahwa hukum bukanlah satu-satunya instrumen, sebagai norma yang bersaing dengan norma-norma lain,[7] Smart mengingatkan bahwa gerakan feminisme tak boleh dengan mudah terlena atas solusi yang ditawarkan oleh hukum karena hukum selalu menyisakan paradoks dan inkonsistensi dengan solusi pragmatis yang kongkrit sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal perundangan.[8]  Smart bermaksud bahwa perjuangan gerakan perempuan tak boleh berhenti dengan diundangkanya suatu undang-undang karena sifat peraturan yang selalu menyembunyikan kontradiksi pada dirinya. Smart berpendapat permasalahan perihal ketidakadilan perempuan tidak cukup dengan menambah dosis perundangan (misalnya melalui penambahan ancaman hukuman, maupun dikeluarkanya peraturan-peraturan tertentu) Smart mengatakan “the law is also refracted in the sense that ithas different applications according to who attempt to use it”.[9]

            Mengakhiri Rezim

            Beberapa cerita diatas adalah sebuah provokasi, bagaimana kita memandang hukum. Mengulang kalimat sebelumnya, ia bukanlah cerita indah masa kecil, kadangkala ia justru menjadi mimpi atau hantu yang mengusik lelap tidur kita. Maka mitos harus dibongkar, segala yang mapan termasuk struktur sosial yang stabil harus selalu diusik untuk dipertanyakan, karena persis dalam ketenangan tersebut sebenarnya tersembunyi leher-leher yang dicekik hingga tak dapat besuara dan terbengkalai. Sanggupkah? Barangkali tugas yang sulit lagi berat ditengah tren untuk mengafirkan yang berbeda dengan label “sesat” dijidat. Selamat pagi!


[1] Mahasiswa Paling Menggemaskan di Jurusan Hukum & Masyarakat FH UNDIP, Paper ini disampaikan dalam LKMM FH UNDIP yang diselenggarakan pada Sabtu 21 September 2013 bersama dengan Abdurrahman Shiddiq Surya Semesta.

[2] Ahmad Tohari. Ronggeng Dukuh Paruk. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2009. Hlm 241

[3] Lihat Soekarno dalam Soekarno. Sarinah, Kewadjiban Wanita Dalam Perdjoangan Republik Indonesia. Panitya Penerbit Buku-Buku Karangan Presiden Soekarno. 1963. Hlm 14-15 ia mengatakan “Sesungguhnya, kita harus insjaf, bahwa soal masjarakat dan negara adalah soal laki-aki dan perempuan, dan soal laki-laki dan perempuan adalah satu soal masjarakat dan negara…bahwa soal perempuan bukanlah soal kaum perempuan sadja, tapi soal masjarakat, soal perempuan dan laki-laki. Dan sungguh satu soal masjarakat dan negara jang amat penting!”

[4] Lihat lebih jauh di Rian Adhivira. Pasca Hinggar Binggar Hari Kartini; Menakar Radikalitas Tindakan Kartini. Paper Diskusi yang dipresentasikan di Komunitas Payung 21 Juni 2013. Di Paper ini saya mengatakan bahwa Kartini adalah seorang Agen dalam perspektif Pierre Bourdieu, ia sebagai subyek gagal melawan habitus perempuan Jawa, disisi lain Medea yang membunuh anaknya dan NN yang memotong penis kekasihnya adalah seorang subyek radikal, dalam menghadapi kastrasinya mereka tak menyerah kalah, melainkan mengkastrasi dirinya untuk meraih yang real, suatu tindakan tak terduga yang melampaui segala penandaan.

[5] Carol Smart Feminism and the Power of Law. Routledge. New York & London. 1989 Ibid hlm 67

[6] Beberapa saya ambil dari Skripsi Rian Adhivira. Implemetasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang PKDRT Di Kota Semarang Dalam Perspektif Feminis Legal Theory. Telah diujikan pada tanggal 18-19 September 2013

[7] Smart mengatakan “..to construct a warning to feminism to avoid the siren call of law. But Equal importance has been the attempt to acknowlege the power of feminism to construct an alternative reality to the version which is manifested in legal discourse. I am conscious of gaps, inconsistencies, and contradiction in the preceding pages but I have none the less tried to establish a basic thesis throughout, nemely that we must produce a deeper understanding of law in order to comprehend its resistence to and denial of women;s concerns. Op Cit Carol Smart Hlm 160

[8] Loc cit

[9] Ibid hlm 164

1 Response to “Emansipasi dan Hukum yang Memihak”


  1. 1 Santy Novaria September 27, 2013 pukul 4:30 pm

    Tapi sih ya, sekarang hukum perlindungan terhadap perempuan udah agak diperhatikan sejalan dengan aktifnya gerakan Feminisme meski cuma LSM kecil-kecilan.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Gravatar

blog sederhana dari pemikiran saya yang juga ndak kalah sederhananya, silahkan dinikmati

ayo-ayo buat yang ga sempet buka blog ini bisa baca via email, gampang kok tinggal klik disini

Bergabunglah dengan 22 pengikut lainnya

September 2013
S S R K J S M
« Agu   Des »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

my tweets @rianadhivira

wordpress visitors

%d blogger menyukai ini: