Archive for the 'abstraksi pikiran' Category

Arti Kebenaran Lewat Manusia Gua Plato

Ada sekawanan orang yang dibelenggu sedemikian rupa, mereka tidak bisa bergerak menghadap kearah tembok gua. Nah, didalam gua itu ada api unggun yang terletak didepan pintu masuk gua, sehingga api unggun itu menampilkan bayangan yang terdapat di dunia luar gua. Jadi apa yang kawanan orang lihat itu selama hidupnya adalah bayangan dari api unggun tersebut.

Tapi entah bagaimana caranya, ada seorang yang berhasil melarikan diri dari belenggu tersebut, kemudian keluar dari gua, disana dia mendapat pencerahan (enlightenment) tentang dunia yang ada diluar, sebuah realita factual, yang berbeda sama sekali dari bayangan yang terpantul dari api unggun di dinding gua.

Sekembalinya di gua, dia menceritakan pengalamanya tersebut, tapi tidak disangka, justru dia dimaki, dan bila dia melepaskan belenggu orang-orang dalam gua tersebut dia bisa saja malah dibunuh.

Cerita diatas adalah cerita klasik dari seorang Filosof Athena dari Yunani, Plato, murid dari Socrates dan guru dari Aristoteles. Plato terkenal dengan pemikiran dualisme nya yang memisahkan antara dunia ide, dan dunia gejala, yaitu dunia yang diperoleh manusia lewat persepsi indera-indera.

“Kebenaran” Milik siapa?

Ada hal yang unik dari cerita manusia-gua-nya Plato, manusia yang berhasil melarikan diri dari belenggu dan melihat kenyataan yang melampaui bayangan api unggun di didinding gua ternyata ndak diterima oleh orang-orang yang selama ini dibelenggu dan hanya melihat realitas hanya dari bayangan api unggun, dia di-sesatkan, di-bid’ahkan, disingkirkan, mereka telah terlalu nyaman melihat realitas semu dari bayangan.

Kebenaran, bagi Plato, terletak pada dunia idea, dan dunia gejala hanyalah representasi yang tidak sempurna dari dunia idea. Satu-satunya masalah yang muncul dari manusia gua Plato diatas barangkali adalah : dapatkah kita mengetahui siapa diantara kita yang merupakan manusia yang melihat bayang-bayang, dan siapa yang melihat realitas diluar gua?

Maka apa yang Benar itu dapat dicapai oleh manusia? Sering kita jumpai aksi sepihak macam pembakaran tempat ibadah, penomorduaan jenis kelamin, ras, suku, korupsi massal, dan berbagai bentuk kekerasan, mereka menganggap kebenaran versi merekalah yang pasti benar, hakiki, sedangkan yang lain salah.

Kalau seudah begitu mungkn kita boleh berpendapat, kalau yang namanya “Kebenaran” lebih baik dibunuh saja 😀 #upsss

Memikirkan Kembali arti “Menjadi Rasional”

Sebagai masyarakat modern, kita sering membanggakan kemampuan Rasio (akal budi, kesadaran, cogito) kita dalam memecahkan masalah. Namun, rasanya kita justru menjadi terlena dalam menyikapi rasio tersebut,kita menjadi terlalu bergantung menjadi rasio. Rasio tadinya adalah upaya proyek manusia pencerahan untuk menerangi perbuatan keluar dari mitos-mitos dogmatisme justru mengkhianati tujuanya dengan menjadi mitos bagi dirinya..

Bila kita melihat keseharian kita hari ini, seharusnya kita dapat menggugat, benarkah rasio tersebut menuntun kita menuju masyarakat yang tercerahkan? System kerja outsourcing yang merugikan buruh upah, eksploitasi yang berlebihan pada alam, standarisasi disana-sini, benarkah kita menciptakan kemajuan sementara disisi lain justru mengkhianati nilai-nilai emansipsi pada hidup?

“Rasio” pada awal pencerahan dimengerti sebagai akal budi, sebuah sinar yang menerangi manusia menuju otonomi dirinya, rasio di masa ini berusaha untuk memisahkan diri dari dogmatism gereja. Usaha tersebut ditempuh melalui klasifikasi Ilmu pengetahuan dan diramaikan oleh para ilmuan macam Galileo, Copernicus, Darwin, Newton dll.

Seiring dengan perjalananya, rasio lama-kelamaan semakin mengekerucut pada ilmu pengetahuan rigourus (ketat) yang diusung oleh Comte, yang kemudian disusul oleh euphoria revolusi industry dan gegap gempita kapitalisme. Rasionalitas seolah semakin mendapatkan legitimasinya dan iniliah yang kemudian menjadi perhatian, keresahan bagi para pemikir kritis, karena rupanya rasionalitas macam ini justru menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang sebenarnya ingin dihindarinya.

Rasio, Rasionalitas, dan proses Rasionalisasi kemudian dimengerti sebagai upaya menuju pemikiran teknis yang ketat tersebut, “Tindakan Instrumental” bagi Adorno dan Horkhaimer, “Rasio Teknokrat” bagi Mercuse. Menurut Jurgen Habermas, seorang filsuf tersohor Jerman abad ini berpendapat bahwa sebenarnya kita telah salah mengartikan arti dari Rasio, baginya Rasio telah direduksi hanya semata-mata kegiatan yang bersifat teknis-instrumental, mengeringkan nilai-nilai dunia.

“Paradigma filsafat kesadaran sudah kehabisan tenaganya. Karena itu simtom-simtom kehabisan tenaga ini mesti disingkirkan dengan peralihan ke paradigm pemahaman timbal balik”- Jurgen Habermas

Baginya Rasio sendiri tidak bisa dilihat semata-mata pada dimensi teknis-instrumental tersebut, pada pemikir kritis rasionalisasi barat macam Marx, Max Webber dan Generasi Pertama Madzhab Frankurt mereka mengalami kegagalan dalam mengkritik rasionalitas karena hanya memandangnya secara sempit. Habermas sendiri berpendapat bahwa seharusnya rasio selain dimengerti dalam artian teknis-instrumental (rasio instrumental) tersebut juga dimengerti secara komunikatif, Habermas menyebutnya sebagai “Rasio Komunikasi”, dan keduanya selain memiliki sifat bahasa-nya masing-masing juga rupanya saling mempengaruhi satu sama lain.

Maka dapat kita cermati sekarang bahwa rupanya “kekeringan” yang dialami oleh manusia modern dewasa ini rupanya karena tidak imbangnya pertumbuhan rasio tersebut. Rasio yang digunakan didominasi oleh salah satu bentuk rasio saja, yaitu rasio instrumental, sehingga bahasa yang digunakan oleh rasio instrumental tersebut mengintervensi bahasa komunikasi praktis sehari-hari (baca: masuknya pemahaman ekonomi-kapitalis pada pola hidup sehari-hari), kemampuan emansipasi dalam rasio dikebiri oleh pemutlakan bahasa teknis yang kurang tepat bagi bahasa komunikasi yang bersifat intersubyektif.

Saya pribadi setuju dengan Habermas, yang mengharapkan kedewasaan rasio secara seimbang, Rasio instrumental dalam hal mempelajari obyek dengan harapan menghilangkan hambatan manusia secara teknis dengan alam, berkembangnya kemampuan produksi, dan juga Rasio Komunikasi melalui terbukanya ruang berbicara yang bebas dari segala kooptasi kekuasaan, bebas tujuan melalui jalan menyingkirkan hambatan berbahasa. Dengan demikian kemajuan teknologi tidak berdiri sendiri dari emansipasi nilai-nilai dunia social-moral karena keduanya bergerak secara bersama dan terbuka pada kemungkinan reflektif, koreksi diri, rasio instrumental pun dapat menemukan, menyesuaikan, dirinya dalam praksis.

Maka disini kita dapat merefleksi arti rasio pada diri kita sendiri, dimana menjadi rasional tidaklah berarti meninggalkan bahasa dunia sehari-hari demi kepentingan teknis. Sekarangpun kita ini masih (sangat) membutuhkan orang-orang macam Bunda Theresa, Gandhi, Romo Magnis, Pak Marhaen, Munir, dan lainya untuk menyirami dunia dari “kekeringan nilai”.

Konsumerisme, Mitos Dari Etika yang Membeku

Di negeri ini, kini telah hadir berbagai pusat perbelanjaan sekarang orang tidak perlu lagi pusing untuk mengeluarkan dompetnya. Namun sayangnya, baik kita sadari maupun tidak, rupanya pola hidup konsumtif telah merasuk kedalam berbagai sendi kehidupan.

Tunggu dulu, lalu apa masalahnya? Berbelanja demi gaya hidup, secara tidak langsung telah menggiring pemikiran kita untuk berpusat pada tubuh (penampilan) . Tubuh menjadi sasaran obyektifikasi dari konsumerisme, karena melalui konsumsi, kita dapat mengaktualisasi diri lewat baju, perhiasan, gadget, bentuk tubuh, yang kita beli. Pola hidup yang demikian seolah-olah dilegitimasi melalui deretan iklan dan sinetron  yang memuja tubuh dengan bahasa dan symbol tertentu, aktualisasi tubuh via konsumsi dijadikan sebagai semacam ideology.

Lalu bagaimana dengan peran etika? Etika secara garis besar berbicara tentang “jalan menuju kebaikan”. Menurut Jurgen Habermas, Etika berkaitan dengan Konsensus, tentunya karena etika dihasilkan melalui diskursus untuk memperoleh kesepakatan bersama mengenai apa yang baik itu.

Problemnya adalah ketika diskursus tersebut disandarkan pada tubuh dan konsumsi, maka obsesi atas penampakan tubuh, dan bagaimana tubuh dilihat seolah semakin menemukan alasanya. Super-ego yang didasarkan konsumsi, tentu akan menimbulkan represi yang berbasis konsumsi pula. Simbol dan nilai tubuh dikelompokkan, kita membaginya ke tingkatan-tingkatan social, barang atau bentuk tubuh tertentu mencerminkan kelas social pemiliknya.  Karena wacana tubuh itu demikian dominan, kita mulai melupakan nilai-nilai yang lain, kita terbelenggu bahwa tubuh adalah satu-satunya media aktualisasi diri, penampilan adalah segalanya.

Pada Tahap ini saat etika tubuh mulai terjebak membeku menjadi dogma dalam system tertutup, kita dapat mempertanyakan kembali, merefleksi kebelakang mengenai apa tujuan etika itu sebenarnya. Etika sebagai tujuan kebaikan bersama, atau rasionalisasi terselubung kekuasaan (pemodal-konsumerisme) yang berujung opresi maupun represi?

Ketika dogma itu kita terima secara taken for granted, maka yang terjadi adalah penindasan (marx menyebutnya sebagai kesadaran palsu), yang dalam konteks ini yang dirugikan adalah pihak yang tidak mampu mengikuti bahasa etika konsumsi atas tubuh, seolah mereka adalah makhluk yang tidak beretika, dipinggirkan.

Mari kita mulai mencoba meredifinisi etika, dengan mulai memikirkan dan mengenali diri kembali sikap kita pada kehidupan sehari-hari, konsensus melalui diskursus yang bebas dan adil dan dibarengi kesadaran akal sehat. Barangkali ketika ambisi pada penampilan tubuh berakhir, tubuh tidak lagi menjadi sasaran obyektifikasi membabi buta, para koruptor berdasi mulai menyadari arti dari rasa malu, dan teman-teman bercelana sobek alakadarnya tak perlu merasa begitu rendah diri,   …dan etika-pun menjadi lebih manusiawi.

Referensi :

Suseno, Franz Magnis. Etika Abad kedua puluh. Kanisius. 2006. Yogyakarta.

Hardiman, Fransisko Budi. Kritik Ideologi. Kanisius. 2009. Yogyakarta.

Sumber gambar :

http://wartakotalive.com

keCantik-an, Tubuh, dan Mitos

Salah satu iklan di Tv : “Awalnya perempuan tidak percaya diri pada penampilanya, kemudian dia diberi solusi prodak pemutih kulit (dalam iklan lain bisa berupa pembentuk tubuh, penghalus rambut, dll), setelah pemakaian si perempuan tadi berubah menjadi percaya diri banyak laki-laki yang salah tingkah waktu melihatnya”.

Dari kotak ajaib yang tersebar di hampir setiap rumah, televisi, kita sering menyaksikan iklan ataupun berbagai tayangan lainya yang menampilkan perempuan dengan tubuh ramping, berdada besar, pantat mantap, kulit putih (bahkan ada prodak dengan alat pengukur tingkat keputihan), dan rambut gemulai menawarkan produk “kecantikan”, hal tersebut seolah diaffirmasi oleh tayangan baik sinetron maupun layar lebar dalam menampilkan tokoh yang cantik dalam bentuk sebagaimana yang ditampilkan oleh iklan. 365 hari setahun, 7 hari seminggu, dan 24 jam sehari kita dicekoki “standarisasi kecantikan” tersebut.

Semua orang tentu ingin menjadi cantik –dan sehat tentunya- , namun demikian, kita jarang memikirkan lebih lanjut mengenai apa itu cantik? Apakah cantik itu melulu identik dengan bentuk tubuh ala Barbie ?

Mungkin itu berasal dari kegemaran kita untuk menstandarisasi sesuatu secara membabi buta. Standarisasi tersebut rupanya juga terbentuk mengenai bagaimana manusia seharusnya berperilaku, dan berpakaian dan itu tertuang dalam apa yang kita sebut sebagai etika. Dari situ kita memisahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik, sehingga dalam berkegiaatan kita mengacu pada nilai-nilai yang (tentunya) kita anggap baik, ada tingkatan-tingkatan(stratifikasi) berdasar nilai-nilai tersebut.

Dan nilai yang sering kita gunakan adalah nilai kemakmuran -yang disimbolisasi melalui konsumsi-, lalu apa hubunganya? Dalam masyarakat konsumerisme dimana pemasaran melulu menyajikan wacana yang kemudian membentuk mindset masyarakat bahwa anda adalah apa yang anda beli. Dari situ kemudian terbentuklah premis bahwa perempuan yang diterima masyarakat adalah perempuan dengan bentuk tubuh tertentu, melalui “perawatan tubuh”, konsumsi alat, proses, dan produk kecantikan untuk memperoleh standard yang diinginkan masyarakat (langsing, putih, berdada besar). Perempuan yang tidak sesuai dengan kriteria akan teropresi, ter-nomordua-kan, dipinggirkan. Festisisme Tubuh dan Komoditas, kepercayaan yang berlebihan dan sesat atas standar bentuk tubuh dan barang-barang konsumsi. Contoh simpelnya kerap kita temui banyak perempuan yang sebegitu takutnya dengan timbangan, takut kalau bobotnya tidak sesuai dengan standar “kecantikan”.

Kasus-kasus tersebut agaknya justru mengingkari upaya-upaya pembebasan opresi perempuan, bahwa perempuan bisa dan berhak menentukan nasibnya sendiri. Perempuan ditengah konsumerisme justru menyerahkan dirinya jatuh kedalam Alienasi tubuh, keadaan terasing dari tubuhnya sendiri, dandan, diet, memperbesar payudara, menghias tubuhnya untuk kenikmatan laki-laki, Lebih lanjut bahkan perempuan terasing dari perempuan lain karena bersaing untuk mendapatkan tubuh yang paling “ideal” (feminis thought-183). Perasaan kalau tubuhnya selalu diawasi oleh orang lain, membuat perempuan menjadi semacam polisi bagi dirinya sendiri mengenai bentuk tubuhnya, menurut Foucoult hal ini disebut panoptisisme sehingga seolah-olah tubuh perempuan adalah tubuh milik publik, aktualisasi diri supaya tubuhnya dilihat orang lain .

Disini kita bisa mempertanyakan peran televisi (atau alat media lainya) sebagai pemancang standarisasi kecantikan sekaligus sebagai penyebar wacana dalam ruang publik,sejauh mana peran kekuasaan (televisi, konsumerism) pada tubuh (kecantikan) perempuan ?

Barangkali sudah saatnya bagi perempuan untuk memberi nilai dan kembali memiliki tubuhnya sendiri, silahkan matikan televisi dan banting timbangan anda 😀

“ah, cantik itu cuma mitos”

Referensi :

  • Tong, Rosemarie Putnam. Feminist Thought.  Jalan Sutra. 2010.  Yogyakarta.
  • Jones, Pip. Pengantar Teori-teori Sosial. Yayasan Obor Indonesia. 2009. Jakarta.

Sekilas Kritik Positivisme Ilmu Pengetahuan

Positivisme yang dipelopori oleh August Comte, upaya untuk merobohkan metafisika abad pertengahan melalui pencapaian pengetahuan demi pengetahuan, atau lebih gampangnya membersihkan pengetahuan dari subyektifitas manusia. Pada zaman pencerahan, manusia digiring untuk keluar dari dogmatis-mistisisme abad pertengahan, melalui jalan mem-positif-kan ilmu pengetahuan agar sahih, dan pasti.

Semangat Positivisme tidak hanya berkutat di ilmu pengetahuan alam semata, namun juga pada ilmu tentang masyarakat, atau ilmu sosial. Jadi bisa dikatakan bahwa melalui perkembangan teknologi dan positivisme pengetahuan, manusia bertekad agar masyarakat dapat dikontrol sebagaimana dalil-dalil ilmu alam.

Disinilah titik baliknya, ilmu pengetahuan yang positivistik sesuai dengan ilmu alam tadi, yang bersifar netral dan universal, ternyata bila ditempatkan pada ilmu pengetahuan sosial menjadi sangat berbeda. Karena dengan sifat netral dan universal tadi justru membuat pengetahuan tentang masyarakat menjadi mandeg dan tidak kritis.

Rasio, atau kesadaran yang diharapkan di abad pencerahan sebagai jalan dari kemandegan dogmatisme-mistis abad pertengahan justru menciptakan mistisisme baru dari dirinya. Sehingga melalui pengetahuan yang bersifat “pasti” itu tadi, justru kita kembali terjebak pada ritual dogmatis dari mistisisme. Atau dapat dikatakan secara singkat, mitos baru menggantikan mitos lama.

Pemikiran Positivisme di bidang sosial sangat berpengaruh pada eranya (hingga kini?).Marx pun menyesuaikan teorinya agar dapat diterima secara positivistis sebagai pengetahuan, yaitu melalui pernyataan bahwa kegiatan sejarah manusia adalah mengenai perkembangan alat produksi melalui kerja, dimana manusia dipandang dan direduksi hanya sebagai manusia yang melakukan produksi dalam masyarakatnya, atau sngkatnya rasionalitas  penguasaan alam.

Dunia hukum abad 19 juga  turut mengadopsinya melalui John Austin dimana hukum dianggap legitim dan diterapkan semata karena dia telah disahkan oleh lembaga yuridis yang berwenang. Jadi disini hukum direduksi sebagai semata sekumpulan peraturan yang dilegalkan oleh institusi yang berwenang, titik. Hal tersebut juga tampak pada teori Hans Kelsen mengenai Grundnorm yang berupa sekumpulan peraturan atau tata-nilai tertinggi (contohnyam dinegara kita adalah Pancasila), hal ini terasa janggal karena hal tersebut berarti grundnorm seolah tidak bisa dipertanyakan kembali, taken for granted.

Kini, positivisme banyak diserang oleh para kritikusnya. Nietzsche dalam berfilsafatnya menggunakan aforisme karena dia merasa bahwa manusia positifisme telah terjebak pada dekadensi (kemandekan) sistem, sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, mitos yang menggantikan mitos lama. Nietzsche menolak segala bentuk kekuasaan tunggal melalui kalimatnya yang terkenal : “Got is Tot”  dengan mengesampingkan hegemoni dari pengetahuan, agama, maupun negara, yang mengangkangi atau mereduksi “manusia”.

Satjipto Rahardjo, juga kembali menggaungkan hukum progresif, yaitu dengan mengembalikan hukum sebagai alat kebahagiaan manusia, hukum ada untuk manusia, bukan sebaliknya.

Jurgen Habermas, menambahkan rasio komunikasi untuk melengkapi rasio-atas-tujuan (kerja) dari Marx. sehingga melalui komunikasi, selalu tersedia ruang untuk mengkoreksi kembali (proseduralis), melalui diskursus dan ruang publik.

Dan masih banyak lagi, yang intinya adalah manusia bukanlah obyek yang semata-mata sama dengan ilmu alam. Pemakaian logika yang tertutup, akan membawa kita pada jurang dekadensi. Sebagai contoh sederhana, pendefinisian mengenai “perempuan” akan membawa perempuan sebagai kaum yang dikenai represifitas terus menerus (seperti yang kita lihat pada permasalahan bias gender). Manusia seharusnya dibebaskan dari segala hal yang mereduksinya, termasuk positivisme pengetahuan.

Sekilas Perempuan

Sekilas Perempuan

Dalam perkembangan abad 21 ini, hamper semua hal mengalami perubahan. Mulai dari pergeseran teoritis, filosofis, sampai pada kehidupan sehari-hari. Perang dunia I dan perang dunia II, yang kemudian disusul dengan perang dingin antara blok barat dan timur, runtuhnya tembok berlin pada 1990, dan tidak kalah seru jatuhnya rezim orba oleh kawan-kawan kita pada 1998 lalu. Penemuan-penemuan teknologi  yang memicu semakin derasnya alur perubahan komunikasi yang kini semakin luas menghubungkan tiap titik penjuru bumi, membuat kita bertanya dan terus bertanya, apa lagi? What next?

Tidak luput dari perubahan dan pergeseran yang terjadi tersebut, adalah kisah mengenai perempuan. Apa yang membuat perempuan begitu menarik? Dalam legenda yunani dari epos Hommerus yang tersohor itu perempuan dikisahkan sebagai hukuman atas manusia (man) sehingga Zeus, sang mahadewa memutuskan untuk membuat perempuan ( woman ) untuk mempersulit kehidupan manusia (man) sebagai hukuman karena mencuri api milik Hephasteus. Dikisahkan perempuan pertama yang diciptakan dari tanah liat dan diberi tiupan napas oleh Athena, kemudian diberi nama Pandora. Zeus melalui Hermes dengan dalihnya memberikan Pandora sebuah kotak yang didalamnya berisi seluruh penderitaan ( pain )manusia. Pandora yang memang diciptakan untuk mempersulit laki-laki pun akhirnya mendesak suaminya, Episthemus untuk membukanya meski sebelumnya Episthemus telah diingatkan oleh saudaranya, Prometheus untuk tidak membuka kotak pemberian para dewa. Tapi Episthemus tidak kuasa menahan bujukan Pandora untuk membuka kotak tersebut hingga akhirnya dibukalah kotak yang berisi segala macam kejahatan, penyakit, penderitaan, dan lain-lain buru-buru Ephistemus menutup kotak tersebut. Kini manusia telah dijangkiti oleh berbagai hal kutukan para dewa, namun demikian Ephistemus mendengar suara ketukan dari kotak tersebut dan dibukanya kembali, ternyata ada satu hal yang tertinggal dari kotak tersebut, yaitu : harapan ( hope ) untuk mengatasi segala hal buruk yang keluar sebelumnya.

Cerita diatas cukup menarik untuk diulas. Bagaimana ternyata perempuan, telah dikondisikan sedemikian rupa sejak dahulu (bahkan sampai tertuang dalam bentuk mitologi) sebagai gender kedua setelah laki-laki.  Perempuan (semenjak dahulu) ternyata telah mengalami suatu reduksi mengenai nilai kapasitasnya sebagai “manusia”.

Adalah seorang filosof Athena dan murid Socrates, Plato yang agaknya adalah yang pertama kali berpendapat bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam memimpin suatu (meski ada juga teorinya yang bias gender) Negara. Hal ini terkait dengan model Negara Aristokrasi yang dianggapnya adalah bentuk pemerintahan yang ideal dimana Negara tersebut dipimpin oleh para filsuf yang bijaksana sehingga tidak perlu memandang jenis kelamin.

Akan tetapi pandangan positif mengenai perempuan tersebut ternyata tidak dilanjutkan oleh muridnya yang juga filosof Athena; Aristoteles. Menurut Aristoteles, perempuan adalah manusia yang tidak sempurna secara seksual dibandingkan laki-laki. Aristoteles memandang Negara berbentuk seperti manusia dan makhluk hidup, maka dari itu, dia berpendapat bahwa perempuan dengan organ dan sifat pasifnya dalam hubungan seksual sebagai kelas yang lebih rendah tingkatanya daripada laki-laki.

Celakanya,  justru pendapat Aristoteles (termasuk mengenai ketimpangan gender)-lah yang banyak dijadikan acuan pada masa abad pertengahan. Masa abad pertengahan adalah masa dimana pengaruh kuat doktrin agama dalam segala aspek. Kelahiran Yesus Kristus (1 M) dan Muhammad (7 M ) yang kemudian menjadi dua agama terbesar didunia (Islam dan Nasrani), pada abad pertengahan banyak menjadikan pemikiran-pemikiran Aristoteles sebagai rujukan. Nicolaus Copernicus adalah contoh yang popular, pemikiranya mengenai Heleosentris yang bertentangan dengan pendapat Aristoteles dan Gereja dikala itu membuatnya dihukum mati, begitu juga pencongkelan mata Galileo oleh inkuisisi Gereja,

Rennesaince , Illumination, dan Aufklarung atau abad pencerahan yang diawali dengan dualism Cartesian oleh Rene Descartes tidak kunjung memberikan angin segar bagi perempuan. Schopenhauer, bahkan seperti mengulang Aristoteles dengan mengatakan bahwa “perempuan adalah makhluk tengah antara anak-anak dan pria dewasa”. Tekanan represi terhadap perempuan kemudian menimbulkan penyakit mental berupa Hysteria yang kala itu didaulat sebagai penyakit eksklusif milik perempuan (dari kata latin hysteros yang berarti rahim).

Feminisme sebagai Antitesis

            Rupanya represif gender dari laki-laki kepada perempuan mulai melahirkan antithesis. Gerakan-gerakan feminism dengan berbagai sudut pandang mulai menggugat dan mengajukan redefinisi mengenai “siapa itu manusia?”

Terdapat beberapa pandangan mengenai Feminisme, jadi feminism bukanlah sebuah gerakan tunggal, dia lebih tepat bila dilihat sebagai sebuah pohon besar dengan banyak cabang-cabang. Berikut adalah beberapa jenis gerakan feminism secara garis besar:

  1. Feminism liberal :

Gerakan feminism liberal beranggapan bahwa kesetaraan gender dapat diperoleh melalui tekanan politik dan struktur hokum sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan.

  1. Feminisme Radikal :

Menurut Feminisme Radikal, tekanan politik dan struktur hokum saja tidaklah cukup, standar patriarkhial seharusnya dicabut hingga ke-akar-akarnya. Gerakan ini kemudian terbagi dalam 2 kubu besar yaitu Radikal Libertarian yang beranggapan bahwa setiap orang sebaiknya berhak menjadi androgin untuk mengeksploitasi baik sisi maskulin maupun feminine, yang kedua adalah Radikal-kultural beranggapan bahwa susunan patriarkhial dimulai dari penomor-duaan sisi feminine. Hal ini tercipta melalui eksploitasi tubuh perempuan, pornografi, prostitusi, dan lain-lain. Jadi mereka menolak hal-hal tersebut dan mengutarakan bahwa perempuan seharusnya bebas melakukan eksperimen seksual (bukan hanya dikendalikan oleh laki-laki).

  1. Feminisme Marxis-sosialis :

Sesuai dengan namanya, feminis marxis-sosialis didasarkan pada teori konflik antar kelas; borjuis dan proletar, dimana oposisi binair keduanya juga terbawa pada ketidakadilan ranah kerja bagi perempuan. Upah dan status yang lebih rendah dan hanya dianggap sebagai pekerja sekunder.  Mereka berpendapat bahwa kesetaraan tidaklah mungkin diperoleh dari system masyarakat berkelas.

  1. Feminisme Psikoanalisa

Psikoanalisa adalah sebuah teori psikologi yang dikembang oleh Sigmund Freud. Psikoanalisa membagi manusia menjadi 2 bagian; alam sadar super-ego dan ego dan alam bawah sadar: Id dimana pada kenyataanya manusia lebih banyak dikontrol oleh alam bawah sadarnya. Maka Feminis Psikoanalisa berpendapat bahwa ketidaksetaraan gender berakar dari pengkondisian masa kanak-kanak dimana laki-laki identik dengan maskulinitas dan perempuan dengan fiminitas juga bahwa oposisi binair yang mengatakan maskulin lebih baik daripada feminin.

  1. Feminisme Kulit Hitam

Hal yang dilupakan oleh gerakan feminism adalah bahwa gerakan mereka terbatas pada kelas atau etnis tertentu saja. Feminisme kulit hitam didasarkan pada fakta bahwa selain mendapatkan represi dari segi rasial, mereka juga mendapatkan tekanan secara gender.

  1. Feminisme Eksistensialisme

Feminisme dengan pendekatan eksistensialisme dari Jean Paul Sartre, melalui karya The Second Sex dari Simmone de Buvoir. Pada pendekatan ini perempuan dikatakan sebagai “yang lain” (the others) dari laki-laki karena posisinya yang selalu tersubordinasi dari laki-laki. Eksistensialisme mendorong setiap perempuan untuk menemukan sendiri caranya dalam bereksistensi.

  1. Feminisme Postmodern

Postmodern, gerakan menolak permarginalan dalam hegemoni tunggal, juga diterapkan pada gerakan feminism, banyak dipengaruhi oleh Irrigay,Derrida, Kristeva, Lacan, juga pengembangan dari feminism eksistensialisme Simmone de Buvoir, dengan mengakui ke-berbedaan-(keliyanan) perempuan sebagai bentuk keterbukaan dan keberagaman.

H.  Ekofeminisme

Beranggapan bahwa subordinasi laki-laki pada perempuan terkait dengan eksploitasi manusi terhadap alam. Maka, pembebasan perempuan juga harus dibarengi dengan penghentian eksplorasi yang merusak lingkungan hidup.

 

 

 

Menuju Keberagaman

Kita telah melihat beberapa aliran dari feminism, dengan tidak menutup munculnya perspektif baru dalam gerakan feminism yang mungkin akan lahir. Bila kita cermati dalam kehidupan sehari-hari, gerakan-gerakan tersebut sebenarnya sudah mulai muncul dan tumbuh, meski tak kalah sering juga kita menemukan bias maupun diskriminasi gender di lingkungan kita.

Pergeseran hubungan seks misalnya, dahulu pandangan perempuan mengenai hal ini adalah bahwa perempuan merupakan ladang dan laki-laki adalah penanam benih, dimana berarti laki-laki mengendalikan seksualitas perempuan melalui institusi-institusi tertentu (rumah sakit, psikolog, pemuka agama) kini telah bergeser. Perempuan kini tidak lagi tergantung pada laki-laki dalam hal seks, dildo,atau variasi seksual lainya (atau bahkan lesbian) membuat perempuan dapat memenuhi kebutuhan seksnya sendiri tanpa laki-laki (sekarang banyak gerakan HAM mengenai lesbian dan homoseksual).

Saya sependapat dengan kutipan dari Simmone de Buvoir yang mahsyur itu, “one, isn’t born as a woman, yet become a woman” ya, seorang perempuan tidak dilahirkan sebagai perempuan, tapi menjadi perempuan, yang berarti perempuan bebas dari definisi yang mengungkungnya, untuk kemudian berada diproses “menjadi”, menjadi seorang perempuan, boleh menjadi akuntan, binaragawan, pembalap, astrounout, atau apapun!

Terlebih dikala zaman semakin menuju ke arah keberagaman semenjak dibukakanya gerbang postmodern melalui teriakan “Tuhan sudah mati” dari Nietszche di penghujung modernitas abad 19. Ya, kini manusia berhak memilih hidupnya, perempuan berhak menjadi apapun, mereka telah memperoleh hak pilih di tahun 1920, semenjak diperjuangkan di Saneca Falls pada 1848, sekarang mereka berhak mendapat pendidikan yang sama, berhak menempati posisi di pemerintahan, perempuan, bersama dengan laki-laki kini bisa menentukan arah bersama mengenai siapa dan apa itu manusia.

Kembali ke awal, kita tidak boleh lupa bahwa subordinasi seksual dan gender telah mengakar semenjak era sebelum masehi, sehingga membebaskan diri dari dogmatism yang terbentuk dan diwariskan secara turun-menurun bukanlah hal yang mudah. Hal itulah yang –karena sedemikian mendarah daging – seringkali dijadikan alasan karena kita begitu nyaman terlena.

Alangkah indahnya bila kini, laki-laki, perempuan, maupun transgender, beragama maupun tidak, apapun latar pendidikan, ekonomi, ras, orientasi seksual, ideology, atau apapun, bergerak bersama sebagai manusia untuk kembali pada prinsip dasar golden rule etika : “Berbuatlah sebagaimana ingin diperbuat”,Bila demikian, bukan hal yang aneh bila besok, barangkali kita menjumpai adik-adik kecil di sekolah dasar menjawab atas pertanyaan klasik anak Indonesia:

“Bapak pergi ke …(salon, pasar, atau manapun)….”

“Ibu pergi ke …(kantor, melaut, atau kemana saja dia suka)….”

 

Daftar pustaka :

Jones, pip. Pengantar Teori-teori sosial. Yayasan Obor Indonesia. 2009.Jakarta.

St.Sunardi. Nietszche. LKiS.2009. Yogyakarta

Tong, Rosemarie Putnam. Feminist Thought. Jalan Sutra. 2010.Yogyakarta.

O’Donell, Kevin. Postmodernisme. Kanisius.2009.Yogjakarta.

Deliberasi Hukum

Abad 20 telah kita lewati dan tanpa terasa dan sadari sinar pagi abad 21 sudah menyongsong didepan. Bila kita melongok lebih kebelakang lagi, sebenarnya selama sejarah manusia telah terjadi beberapa perubahan dan pergeseran dari berbagai aspek kehidupan. Mulai dari pemikiran dengan dominasi mistisisme, yang kemudian dilanjutkan secara filosofis, hingga dari segi ilmu pengetahuan yang senantiasa dinamis bergerak mengikuti alur jaman dan menciptakan era yang berbeda-beda demi menjawab tantangan di tiap-tiap generasi.

            Saya akan mencoba sedikit mengupas mengenai hal-hal pokok yang terjadi selama masa modern bawaan dari abad pencerahan dari Rennesaince, Illumination, hingga Aufklaung, yang mempengaruhi pula perkembangan paradigm terhadap hokum. Meski demikian, pembahasan yang saya bawa tidak akan melulu monoton mengenai hokum tetapi juga akan menyangkut beberapa segi keilmuan lainya karena menurut hemat saya, suatu ilmu pengetahuan tidaklah dapat berdiri sendiri benar-benar terpisah dari dunia keilmuan lainya.

            Suatu perubahan, akan membawa kita pada perubahan lainya, seperti keterbukaan teknologi informasi yang turut membawa perubahan dalam segi social dan menciptakan kebutuhan baru, sehingga terjadi dekonstruksi social dalam masyarakat.

           Tujuan untuk mengingatkan kita pada sebuah pertanyaan klasik mengenai “Siapa kita sebenarnya?” dan “Pada jaman apa kita berdiri sekarang?” “Apa itu benar dan salah?” “Apa yang seharusnya kita perbuat?” Semuanya memang sekilas tidak lebih dari pertanyaan yang sederhana, remeh-temeh, tapi kalau kita mau menggali sedikit lebih dalam dari pertanyaan semacam itu, barangkali kita kemudian akan tercenung karena jawabanya tidaklah semudah yang dibayangkan.

            Pertanyaan dari kegelisahan itu akan selalu timbul dan melewati redefinisi-redefinisi yang usianya bahkan sama dengan usia sejarah umat manusia. Ketundukan Socrates dengan meminum racun dari cara berpikir orang yunani yang dikritisinya, Penyaliban Kristus, lahirnya Muhammad, pembakaran Copernicus, pencongkelan mata Galileo, berkembangnya rasionalitas dari Descartes hingga pewartaan matinya tuhan oleh Nietszche, Perang Dunia I dan II, munculnya Madzhab Frankurt, pendaratan di bulan, semuanya saling sambung menyambung, hal yang satu muncul sebagai kritisi dan jawaban dari sebuah usaha untuk melampaui jamanya.

            Satu hal yang pasti dan tidak dapat kita elakkan adalah sebuah kenyataan bahwa sekarang, saat ini, adalah zaman kita. Seringkali kita terlampau asyik berkutat dengan kehidupan sehari-hari hingga tidak memperdulikan kemana sebenarnya zaman ini bergerak, terhanyut kedalam arus besar, cerita-cerita besar, mainstream, metanarasi, yang seringkali mereduksi arti “manusia” hanya sebagai “manusia yang memenuhi kriteria mainstream” dan memarginalkan “yang lain”.

            Menjembatani berbagai kepentingan dan menuju kepentingan bersama, mungkin terdengar sulit tercapai dan tidak realistis mengingat banyaknya tatanan nilai yang menjadi acuan penghakiman tentang “apa itu manusia”.

            Namun demikian saya justru melihat kemungkinan besar tercapainya tujuan yang terjembatani bersama dengan meminimalisir pemarginalan dengan satu kata sederhana yang sebenarnya telah akrab di telinga kita (meski sekarang mungkin sudah banyak dilupakan) yaitu : musyawarah, diskursus. Tentu saja diskursus yang saya maksudkan disini adalah sebuah arena yang adil dan fair untuk semua peserta atau bahkan yang bukan peserta sekalipun. Lalu, bagaimana penerapanya diskursus didalam hokum?

Tahapan-tahapan

Tan Malaka, salah satu anak bangsa dalam bukunya MADILOG (materialism, dialektik, logika) sempat mengungkapkan bila bangsa kita mau benar-benar merasakan kemerdekaan maka harus melewati beberapa tahapan dimana antara lain ; Logika mistis yaitu pemikiran yang masih kental dengan mistisisme yang kemudian akan memacu manusia untuk senantiasa bertanya dalam fase Filosofis dan Ilmu pengetahuan beserta cabang-cabangnya pada fase ketiga.

Era Pencerahan

Berusaha keluar dari kungkungan dogmatism, adalah ciri yang sangat mencolok di era pencerahan. Namun demikian, era pencerahan juga masih enggan meninggalkan dogmatism agama, sehingga membuat satu kaki berpijak pada akal manusia, dan satu kaki lainya masih berada di awing-awang keagamaan.

Dimulai dari itali oleh Rene Descartes dengan dualism Cartesian-nya, semangat ini kemudian menyebar hingga pemikir macam Bacon, Voltaire, Diderot, Locke, Hobbes, Kant, Rousseau, Montesque, Husserl, dan lain-lain. Makalah ini akan membahas mengenai pemikiran dari beberapa tokoh diatas.

berbuatlah sebagaimana maxim perbuatanmu diterima secara universal´- Immanuel Kant

            Immanuel Kant adalah seorang yang dikenal dengan teori Imperatif Kategoris yang kemudian banyak menjadi rujukan dan kritisi dari para filosof etika sampai abad keduapuluh mulai dari Alen Ayer hingga Habermas. Dari teori tersebut maka dapat dipetik bahwa perbuatan baik adalah kewajiban dari manusia tanpa mengharapkan timbale balik apapun (termasuk didalamnya pahala agama). Jadi manusia berbuat baik karena dia memang sudah seharusnya berbuat baik, titik.

            Maka teori hokum dari Immanuel Kant pun juga diangkat dari Imperatif Kategoris tersebut. Kant memasukkan hokum kedalam rasio praktis yang berarti mengenai apa yang seharusnya diperbuat oleh manusia. Karena Imperatif Kategoris bersifat otonom, maka hokum pun juga harus mempunyai sifat keharusan yang otonom dengan peraturan yang sifatnya heteronom dan harus dipatuhi terlepas dari apapun motifnya.

            Beralih pada tokoh Perancis, J.J.Rousseau menolak apa yang disebut sebagai kekuasaan absolute. Rousseau memiliki pandangan yang mirip dengan Locke dan Hobbes yang beranjak dari sebuah kontrak social.

            Namun berbeda dari kedua tokoh dari daratan Inggris tersebut, Locke dengan keadaan asali dan Hobbes dengan Homo homini lupus dan Negara sebagai Leviathan-nya, Rousseau berpendapat bahwa manusia yang tadinya bebas dari kungkungan aturan, untuk kemudian menyerahkan haknya untuk hidup secara teratur. Maka Rousseau berpendapat bahwa hokum adalah milik public, dan bukan hanya kekuasaan penguasa tunggal saja, karena dia adalah wujud dari kemauan dan kepentingan bersama.

            Rousseau yang pada dasarnya bersifat pesimis pada kemajuan manusia, ( seperti missal ekonomi dari keserakahan dan etika dari kesombongan antar kelas ) menaruh harapanya pada hokum untuk menuju hidup yang berdasar keadilan dan kesusilaan. Ada kebebasan individu sebagai warga Negara yang kemudian di batasi oleh keinginan umum.

            Hukum yang berasal dari kehendak umum tersebut berarti setiap orang, setiap individu harus tunduk pada kepentingan umum. Hal ini adalah cikal bakal dari paham demokratis. (hal tersebut kemudian banyak dikritik karena Rousseau terlalu terpaku pada suara mayoritas dan menenggelamkan minoritas).

            Masih di Perancis, Montesquieu Dalam L’Esprit das Lois (Roh Hukum) dia berpendapat bahwa system hokum merupakan hasil dari kompleksitas berbagai factor empiris kehidupan manusia. Menurut Montesquieu, ada dua factor pembentuk struktur social dan hokum, yaitu factor fisik yang meliputi kondisi alam masyarakat itu tinggal, dan factor moral yang meliputi agama, adat istiadat, kebiasaan, dan lain-lain.

            Karena pada tiap masyarakat mempunyai kondisi yang berbeda, maka relativisme juga berlaku di teori Montesquieu. Perbedaan kondisi alam dan budaya pada suatu masyarakat tentu menyebabkan perbedaan nilai yang dianut yang membedakan dari masyarakat lain.

 Sumbangan dari Montesquieu yang berharga antara lain adalah sumbanganya dalam bentuk pemerintahan. Montesquieu berpendapat bahwa bentuk pemerintahan Republik dengan pemisahan kekuasahan (power separation) adalah bentuk yang paling memungkinkan disbanding model lain. Dengan adanya pemisahan kekuasaan antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif, maka akan menghindarkan dari penyalahgunaan wewenang karena diantara ketiganya terdapat asas check and balances yang membatasai ruang gerak dari masing- masing lembaga.

Power Separation sebenarnya telah ada dalam teori John Locke dan J.J. Rousseau, namun bentuk Trias Politica dari Montesquieu menyempurnakan teori dari keduanya. Dengan pembatasan dari Trias Politica tersebut, para warga Negara juga bisa turut serta dalam aktifitas politik.

 Pintu Gerbang Perbatasan

Sekali lagi manusia mengalami pergeseran, revolusi perancis, revolusi industri, turut menyumbang poin perubahan. Paham liberal yang dimulai oleh John Locke mendapat tantangan keras dari Marx dengan Komunisme dan revolusi protelarnya yang menjungkir balikkan ajaran para Hegelian.

Beberapa tokoh yang juga ikut meramaikan era ini adalah positifisme dari Augusto Comte, kehendak manusia dari Arthur Schopenhauer, lompatan eksistensialisme dari Krierkegaard, pendekatan fenomenologi dari Edmund Husserl .

“Tuhan sudah mati” – F. Nietzsche

            Dari banyaknya tokoh yang muncul, muncul tamparan keras dari jerman. Dia adalah Friedrich Nietszche yang melakukan kritisi atas modernitas, sekaligus membuka gerbang postmodernisme yang kini ramai diperbincangkan. Nietzsche muncul dengan gaya filsafat yang bisa dibilang nyentrik dengan menggunakan aforisme-aforisme pada karya-karyanya. Dengan penuh semangat dia menahbiskan dirinya sebagai nabi yang terlahir bukan untuk zamanya, namun untuk masa sesudahnya.

            Nietzsche berusaha meruntuhkan segala bentuk dogmatisme, termasuk didalamnya agama, Negara, ilmu pengetahuan, metafisika, dengan mengatakan melalui mulut Zarathrusta bahwa tuhan sudah mati, dan manusia kembali pada nihilisme. Mengadopsi teori kehendak buta dari Schopenhauer, Nietzsche mengatakan kalau kita ber-ada tidak lain adalah karena kehendak untuk berkuasa ( will to power). Dan manusia adalah sebuah rentangan dari hewaniah di satu sisi dan adimanusia (ubermensch) di ujung yang lain.

            Singkatnya, Nietzsche berniat menghancurkan era modernism yang terlalu kental pada pencarian kebenaran logos yang justru mengarah pada logosentrisme dan oposisi binair, Bahkan Nietzsche mengatakan kalau kebenaran adalah ilusi yang keilusianya tidak tampak.

            Serangan terhadap modernism ternyata terus berlanjut bahkan setelah kematian Nietzsche di tahun 1900. Munculnya psikoanalisa dari Freud, yang disusul eksistensialisme Sartre dan Simmone de Buvoir. Munculnya Perang Dunia I dan II membuar prihatin sejumlah cendikia termasuk Adorno, Gadamer, dll. Mereka kemudian sepakat berkumpul di Frankurt yang kemudian dikenal sebagai Madzhab Frankurt. Namun rupanya Madzhab Frankurt pun justru mengarah pada pesimisme pada masa depan pengetahuan.

            Tapi waktu terus bergulir, dan modernism lambat laun terus terkikis. Michael Fouccault, Muhammad Iqbal, Francis Lyotard, Betrand Russel, Julie Kristeva, hingga filsuf kondang Jacques Derrida dan Jurgen Habermas turut meramaikan kejatuhan era modernism.

            Catatan : Gerakan yang mencolok dari era modernism antara lain gerakan feminism, dan munculnya gerak balik melawan kapitalisme, gerak balik menuju budaya local, dll.

 Menuju Hukum yang Deliberatif

            Lalu bagaimana dengan hokum? Apakah juga mengalami pergeseran? Jawabanya adalah “iya”. Pada ranah hokum juga turut muncul paham yang seakan mengikuti tantangan yang terdapat pada tiap era. Muncul aliran-aliran Neo-Kantian, dari Kelsen sampai Radbruch, Neo-positivisme Max Webber, bahkan juga muncul Neo Marxis dan Feminist Legal Theory.

            Bila modernism kental berkutat dengan pencarian “Benar” dengan berusaha menggiring pada satu aliran besar logos, maka Post-modern justru berusaha memecah aliran besar tersebut dan mengajak untuk mengatakan “ya-pada-hidup” (ja sagen). Permasalahanya adalah, bagaimana mengakomodir kepentingan sedemikian banyak elemen?

            Permasalahan tersebut juga muncul pada ranah hokum. Menurut Jurgen Habermas yang dikutip oleh Fransisko Budi Hardiman di bukunya “Demokrasi Deliberatif”, Habermas berpendapat kalau hokum muncul bersamaan sekaligus terpisah dengan dunia moral dari Sittlickheit ( dunia tradisional ). Kenapa? Karena pada era sekarang, Sittlickheit dianggap tidak bisa memenuhi semua pertanyaan sehingga membutuhkan penjelasan rasional, maka disini Habermas dan Hardiman berpendapat kalau hokum beserta proses pembuatanya adalah jawaban rasional.


            Habermas juga mengambil Lebenswelth (dunia subyektif) dari fenomenolog Husserl, namun disini Habermas menggunakanya justru sebagai modal, yaitu suatu pandangan untuk mencapai consensus dalam proses diskursus.

            Teori Diskursus Habermas berangkat dari kritik atas rasio praktis imperative kategoris Imannuel Kant.Filsafat Kant terlalu kental nuansa logosentrisme-nya. Hal ini bisa dilihat dari maximnya yang tersohor tersebut. Menurut Habermas, seseorang tidaklah bisa bertindak atas dasar penilaian moralnya seorang diri, dan hal tersebut haruslah diperbincang dalam sebuah diskursus untuk mencapai tujuan bersama.

            Menurut Habermas dan Hardiman, hokum yang legitim adalah hokum yang diterima secara intersubyektif. Agar hokum dapat diterima secara intersubyektif maka dia harus mampu berfungsi secara dualism. Dualisme disini adalah hokum harus mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana komunikatif, tapi juga sekaligus mampu bersifat strategis, mampu mengakomodir lebenswelth sekaligus system (system ekonomi, pemerintahan, dll) sebagai penjaga kebebasan sekaligus memaksa keharusan dalam kewajiban.

                                                                                            

            Sifat akomodir dua kepentingant tersebut baru bisa dipenuhi setelah sebelumnya melalui proses diskursus. Namun demikian bagaimana seseorang dapat memperoleh keanggotaanya sehingga diskursus dapat berlangsung adalah permasalahan yang lain, maka Habermas berpendapat bahwa untuk dapat melegitimasi hokum melalau diskursus maka tiap orang pastilah memiliki Hak-hak dasar, namun hak-hak dasar tersebut juga sebelumnya harus dilegitimasi juga, melalaui sebuah otonomi politis. Jadi disini Hak-hak dasar dan Otonomi Politis keduanya bersifat saling mengandaikan, komplementer.

            Tidak hanya berhenti sampai disitu, Habermas juga melengkapi Check and Balance dari Trias Politica Montesqiueu dengan mengatakan kalau pembagian ketiga kekuasaan berdasarkan eksekutif, legislative, dan yudikatif saja tidaklah cukup.

            Habermas berpendapat bahwa kekuasaan politis baru dapat terlaksana dalam bentuk hokum dan sebaliknya, hokum hanya dapat diberlakukan dan dijamin oleh kekuasaan politis. Dengan demikian dia telah bertindak lebih jauh lagi dengan mengembalikan rakyat pada sumber kekuasaan. Jadi diluar ketiga unsure check and balance. Jadi ada satu unsure lagi yang ditambahkan oleh Habermas, yaitu teorinya yang terkenal mengenai Ruang Publik.

            Pada ruang public, Rakyat ditempatkan pada sebuah proseduralisme. Bila pada Diskursus bertujuan untuk melakukan koreksi nilai untuk mendapat kesepakatan, maka proseduralisme bertujuan untuk melakukan koreksi kembali pada realisasi hasil diskursus. Jadi rakyat tidak ditempatkan pada suatu kekuasaan terpusat semacam MPR, hal ini juga merupakan solusi dari metode demokrasi Rousseau yang mengatakan bahwa seluruh rakyat harus hadir pada sebuah musyawarah.

            Pada era Rousseau permasalahan yang belumlah serumit yang ada sekarang, dimana jumlah penduduk dan kondisi geografis yang berbeda-beda membuat teori Rousseau tersebut terasa sangat tidak realistis. Melalui Ruang Publik, hal tersebut dapat terjembatani, karena keberadaan Ruang Publik itu sendiri tidak terbatas. Dia ada sepanjang terdapat aspirasi dan bertemunya masyarakat yang saling mengeluarkan pendapatnya.

            Sering kita jumpai belakangan ini kerap terjadi demonstrasi menentang peraturan yang diterapkan oleh lembaga legislative maupun pemerintah, hal itu menunjukkan keberadaanya sebagai fungsi proseduralis. Namun demikian bukan berarti keberadaan Ruang Publik ini tanpa kritik, kita juga mendapati bahwa pihak penguasa, yang memanfaatkan kekuasaanya dengan melakukan penggiringan opini. Maka sebaiknya untuk mengimbangi hal tersebut masyarakat sebagai ruang public, sebagai sumber dari kekuasaan, sebagai tempat berlangsungnya, muara dari peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga penguasa juga kritis terhadap apa yang terjadi, contoh yang menarik adalah keberadaan Wikileaks yang membuat gempar inteligen Amerika.

            Sebagai tempat berlangsungnya Proseduralis dan sekaligus Sumber Kekuasaan, rakyat pada akhirnya dapat melakukan revisi pada hokum yang telah dikeluarkan. Disinilah Proses diskursus kembali berputar sehingga menimbulkan hokum yang bersifat dinamis.

 Kesimpulan dan Saran

Kita telah mengamati bahwa hokum ternyata juga mengalami perubahan seiring dengan perkembangan yang terjadi disekitarnya. Pada perjalananya, dia senantiasa mengalami evolusi dan melengkapi kekurangan masa sebelumnya.

Pada hokum yang diperoleh dari hasil Diskursus, dia senantiasa berada pada ranah yang siap untuk dikoreksi. Perkembangan teknologi dan pendidikan juga mempengaruhi efektifitas dari teori ini. Kemunculan alat komunikasi yang semakin canggih terasa semakin mendekatkan kita dari bentangan kondisi geografis. Bila demikian maka Ruang  Publik akan semakin terbuka, arus informasi juga semakin meluas dan dapat dimiliki oleh setiap masyarakat.

Namun demikian, penggiringan wacana adalah suatu momok yang ditakuti yang mengganggu keadilan dari keberlangsungan proses diskursus dan proseduralisme. Bagaimanapun juga Ruang Publik yang benar-benar terbuka –lah yang menjanjikan terus berlangsungnya check and balances.

Ruang public juga mengingatkan kita bahwa hokum (formil) bukanlah jalan satu-satunya, meski kita harus akui potensinya sebagai pengatur yang mempunyai fungsi yang tegas. Prosuderalisme mengingatkan kita bahwa rakyatlah sumber sekaligus muara dalam tiap peraturan hokum, maka hokum yang dapat dikoreksi melalui proseduralisme juga tidak dapat berdiri sendiri seolah-olah sebagai satu elemen penentu, Hukum juga dalam sejarah perkembanganya tidak dapat berdiri sendiri, selalu terdapat kaitan interdependensi dengan bidang lainya karena toh hokum pada akhirnya tidaklah lebih dari pengejawantahan dari golden rule :

Berbuatlah sebagaimana ingin diperbuat

Berikut adalah kutipan dari buku Franz Magnis Suseno, Etika Abad Kedua puluh yang saya kira sangat relevan bila ditempatkan pada bagian akhir makalah ini. Franz Magnis Suseno mengajak kita untuk mewujudkan bersama-sama :

  • Sebuah budaya nir-kekerasan dan hormat terhadap kehidupan
  • Sebuah budaya solidaritas dan tatanan ekonomis yang adil
  • Sebuah budaya toleransi serta kehidupan dalam kejujuran
  • Sebuah budaya untuk kesamaan hak dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan

 Daftar Pustaka

Hardiman, Fransisko Budi. Demokrasi Deliberatif. Kanisius, 2009

Hardiman, Fransisko Budi . Filsafat Modern, Dari Machiavelli sampai Nietzsche. Gramedia, 2004

St. Sunardi. Nietszche. LKiS, 2009

Tanya, Bernard L, dkk. Teori Hukum. Genta Publishing, 2010

O’Donnel, Kevin. Postmodernisme. Kanisius, 2009

Suseno, Franz Magnis. Etika Abad Kedua puluh. Kanisius 2006

Bias Gender dan Iklan Media Massa

Tulisan ini sebenernya hasil diskusi semaleman sama si Satrio Prabhowo tentang tema buat tugas take home yang berhubungan antara iklan dan feminisme. Seperti yang kita tau, pembicaraan mengenai gender belumlah final, dan tulisan ini -meski masih jauh dari “baik”- setidaknya mencoba untuk sedikit mengupasnya. nb: mungkin tulisan ini bakal mengalamiperbaikan buat kedepanya.

 

Bias Gender dan Iklan Media Massa

“Seseorang tidaklah dilahirkan sebagai perempuan, tetapi menjadi perempuan”

Simmone de Buvoir- Aktifis Feminisme Perancis

PENDAHULUAN

Pada abad 21 ini, media komunikasi tidak bisa lepas dari interdisipliner ilmu pengetahuan dan issue yang berkembang di masyarakat. Makalah ini akan mencoba mengkaitkan pengaruh antara perkembangan issue gender dan media periklanan.

Isue gender adalah issue yang cukup hangat diperbincangkan sampai sekarang ini. Kalau kita cermati, isu gender telah berkembang pesat, kalau kita menilik ke 20-30 tahun kebelakang mungkin kita masih merasa aneh bila melihat ada perempuan yang bekerja, perempuan yang aktif dibidang politik, sekali lagi hal tersebut masih dianggap tabu. Tapi hal itu sangat berbeda sekarang, terutama semenjak munculnya gerak balik menentang hegemoni kapitalisme dengan etika borjuisnya dan ditambah munculnya para pemikir postmodernisme.

Kapitalisme, konsumerisme dan globalisasi yang melepaskan tapal batas antar Negara membuat tuntutan untuk tidak adanya lagi pagar pembatas menuju akses informasi. Kapitalisasi di berbagai sector tersebut, membutuhkan sebuah penarik perhatian, yaitu adalah iklan ! Semenjak kebangkitan semiotika ala Saussure dan Barthes yang kemudian diradikalkan oleh Derrida membuat permainan tanda penanda semiotic menjadi lebih diperhatikan. Pemenang Pulitzer Award, Marty Friedman, yang diamini oleh Yuswohadi dalam bukunya “Crowd, When Marketing Become Horizon” membuktikan bahwa untuk bisa eksis, sebuah prodak harus memperhatikan konsumennya, hegemoni tungggal dari produsen -> konsumen sudah berubah menjadi Konsumen -> Konsumen, maka Iklan selaku media informasi haruslah dapat menerjemahkan “keinginan”, menjembatani maksud antara kedua belah pihak tersebut.

Jadi dari sedikit pendahuluan ini saya bermaksud mengkorelasikan issue gender –karena bagaimanapun juga gender telah menjadi topic hangat di era modern-postmodern – membuat identitas “perempuan” untuk dieksplor lagi dan menolak “definisi pasti” yang justru mengembalikan perempuan kedalam determinasi nilai-nilai gender dalam oposisi binair antara feminisne dan maskulinitas.

Secara garis besar makalah ini dapat disimpulkan dalam dua kalimat panjang; “Sejauh mana sebuah iklan mampu menerjemahkan bahwa perempuan (dan sifat feminisnya) telah diterima dalam masyarakat sebagai manusia yang setara dengan laki-laki dengan kebutuhanya sendiri” dan  “Apakah pria –dengan munculnya kesetaraan tersebut- telah mengafirmasi dan merevaluasi nilai maskulinitas dan feminitas kedalam dirinya (contoh: Pria Metrosexual) sehingga menemukan sebuah nilai baru pada dirinya?”

A. Latar Belakang

Perempuan dan hidupnya, telah lama mengalami reduksi makna, dia dianggap sebagai “gender kedua” dalam system hegemoni gender, terkena aturan yang ketat dalam etika borjuis, dan bahkan dianggap sebagai  gender yang membawa penyakit  yang disebut “hysteria”(hysteros : rahim, hali ini belakangan berhasil disangkal oleh Freud). Penyusunan patriarkhial gender tersebut membuat seolah wanita “dilupakan” karena posisinya yang berada dibawah laki-laki. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah; apakah wanita benar-benar berada dibawah gender laki-laki yang (dianggap) dominan?”

Tentu tidak mudah menjawab pertanyaan diatas. Seperti yang sudah sedikit saya jabarkan diatas, “gerakan perempuan” ini tidak bisa lepas dari perkembangan yang terjadi di beberapa bidang, dan saya akan mencoba mengkaitkanya dengan gerakan postmodernisme, kenapa? Karena memang aliran (kalau bisa disebut aliran) inilah yang banyak memberi pengaruh kritis dari peninggalan zaman modern. Singkatnya, postmodern adalah zaman kita sekarang berpijak.

Pergeseran pendapat mengenai perempuan sudah dimulai semenjak zaman yunani. Plato sebenarnya memiliki pandangan yang positif mengenai perempuan. Plato beranggapan kalau seorang perempuan mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mengatur pemerintahan (Jostein Gaarder – Dunia Sophie). namun sayang hal tersebut tidak diikuti oleh Aristoteles, padahal konsep pemikiran zaman pertengahan lebih banyak merujuk pada karya-karya Aristoteles.

“Perempuan adalah makhluk tengah antara anak-anak dan pria dewasa” – Arthur Schopenhauer

Setelah sekian lama masa abad pertengahan, kemunculan abad Pencerahan; Rennesaince (Italia-Perancis), Illumination (Inggris), dan Aufklarung (Jerman) juga belum dapat menelurkan pemahaman yang cukup signifikan mengenai kedudukan perempuan dan sikap feminisnya. Baik dari Descartes, sampai Schopenhauer, dan bahkan diujung perbatasan modernitas, Nietszche mereka memiliki pandangan yang agaknya miring mengenai perempuan. Sedemikian parahkah? Tidak juga, Pandangan yang seolah sangat negative mengenai perempuan tersebut justru melahirkan sebuah antithesis;  yaitu dunia mulai dijangkiti gerakan feminism.

Masa peralihan pencerahan modernitas kepada postmodern membawa sedikit banyak paradigm segar. Rekan filsuf eksistensialisme kondang Sartre, Simmone de Buvoir meramaikan usaha peubuhan oposisi biner (benar-salah, baik-buruk,maskulin-feminin) dan logosentrisme mengenai gender dalam bukunya yang terkenal ; “The Second Sex”. Para pewaris psikoanalisa Sigmund Freud macam Lacan yang melakukan pendekatan ulang mengenai Phallus dalam psikoanalisanya. Tidak berhenti sampai disitu, memasuki gerbang besar bernama postmodernisme, Derrida dalam usahanya untuk merubuhkan logosentrisme dan oposisi binair dalam kepastian pencarian kebenaran rupanya banyak member pengaruh terhadap pemikir eranya. Luice Irigaray, menolak konsepsi “Cemburu Penis” Freud dan “Phallus” dari Lacan, dengan mengatakan kalau teori keduanya terlalu bersifat patriarkhial. Vagina, bukan Penis, menurut Lacan merupakan suatu “O”, suatu lubang yang bukan berarti suatu kekurangan melainkan adalah “perasaan sempurna, bukan perasaan kekurangan. Lubang berbicara mengenai keseluruhan, mengenai visi holistic tentang kehidupan” (Kevin O Doneill – Postmodernisme).

Pada hakikatnya, feminisme mencakup banyak hal, tergantung darimana paradigm mengenainya ditarik. Feminisme Liberal, Feminisme Radikal, Feminisme Rasial, Feminisme Marxis, Feminisme Lesbian sampai pada Post-Feminisme. Saya tidak menerangkan kesemuanya secara satu-persatu karena akan melenceng dari tema yang saya angkat, tapi pada dasarnya semuanya mempunyai kesamaan tujuan untuk merobohkan logosentrisme dari determinasi oposisi binair mengenai gender.

Feminisme & Iklan Sebagai Ruang Publik

Iklan sebagai media massa tujuan utama sebagai menarik perhatian dari khalayak sebanyak mungkin, dan pada faktanya tidak lepas dari isu-isu sosial . Dan dalam kajian ini bagaimana feminisme mempengaruhi sebuah iklan? Jawabnya sebernarnya sederhana menilik pada sejarah feminisme yang saya kaitkan diatas sebelumnya , kelahiran feminisme dan bahkan postfeminisme mempunyai pasar di dunia kapitalisme ini sehingga mau tidak mau, iklan pun turuk mengikuti perkembanganya.

Bila dikorelasikan dengan Jurgen Habermas, dalam teori Etika Diskursusnya yang ditujukan untuk menguji nilai yang ada ( Franz Magnis Suseno – Etika Abad Kedua puluh) untuk mengikuti perkembangan zaman, maka iklan dan media massa, merupakan salah satu tempat “Ruang Publik” dilangsungkanya sebuah Diskursus, perbincangan mengenai nilai-nilai (dalam hal ini determinasi gender) untuk berkembang dalam masyarakat. Jadi kita bisa melihat apakah penolakan ataupun persetujuan terhadap perobohan determinasi gender, terjadi atau tidak terjadinya, justru bisa kita lihat dari budaya pop yang salah satunya terdapat dalam iklan-iklan yang bermunculan disekitar kita yang mencerminkan “keberadaan kita secara umumnya”.

nb.mulai bab ini, Saya dan Satrio akan mencoba untuk mengkorelasikan antara sebuah iklan prodak pembersih muka untuk pria dengan teori feminisme.

Sekarang kita sudah sering melihat iklan-iklan yang berkenaan dengan sisi feminin pria, mualai dari prodak pembersih muka bagi pria, wewangian, dan lainlain. Bahkan muncul juga pria metroseksual, yang sangat memperhatikan estetika penampilan. So, apa yang menarik disini? pria yang tadinya dekat pada maskulinitas dengan lambang otot dan wanita dengan feminisnya, perasaan, kelembutan, ketika kedua nilai tersebut antara maskulinitas dan feminitas disetarakan, maka nilai tersebut sudah tidak lagi menjadi milik salah satu gender saja ! munculnya iklan-iklan ini membuktikan bahwa keberadaanya sudah diterima di masyarakat (sebagai pangsa pasar khususnya) !

 

—not finished yet :P-

Suka maupun Tidak; Media Kapitalisme

nb.Tulisan ini sedikit banyak berkaitan dengan dua tulisan sebelumnya; 2010, Media informasi, pluralitas dan “Serakah? Jangan!

Arus besar dalam hegemoni kapitalisme melahirkan kita kepada kemajuan sekarang ini. Persaingan antar berbagai bentuk usaha membuat perlombaan menjadi seru, peralatan yang semakin canggih, efektif, semakin baru demi satu tujuan ; yaitu mendapatkan manusia sebagai pangsa pasar.

Dalam peperangan yang men-obyek-kan manusia sedemikian rupa tersebut, pada akhirnya menciptakan nilai-nilai baru, manusia tidak dinilai bagaimana dia sebagai manusia melainkan apa yang dia pakai, sejauh mana dia bisa melakukan konsumsi. Nilai tidak lagi melalui pengujian dalam sebuah diskursus atau proses tertentu lagi, tapi diciptakan secara tidak sadar, taken for granted melalui tebang pilih penyajian wacana.

Tatanan baru yang memabukkan itu bisa dilihat dari hal-hal sepele : sinetron yang mengumbar mimpi-mimpi palsu, cerita yang berlebihan, iklan-iklan dengan sejuta gemerlapnya, seolah menggiring kitaK pada opini bahwa yang “baik” adalah yang bisa mengkonsumsi.

hati-hati apa yang anda baca!

Kalau kita cermati, sadarkah kalau opini-opini baik yang diciptakan atau yang terciptakan tersebut tidak lain adalah pengaburan realitas? Adalah Jean Baudrillard yang mengatakan kalau sekarang ini terjadi pengaburan realitas. Melalui teorinya yang terkenal, Hyperrealitas dimana sebuah wacana menjadi [seolah-olah] lebih nyata daripada keadaan sesungguhnya. Penyuguhan berita yang berpihak, pe-marginal-an wacana, dan tujuanya adalah apalagi kalau bukan untuk menyamarkan fakta dan melakukan penggiringan wacana.

Orang yang memiliki modal, dalam kapitalisme adalah pihak yang mempunyai kekuasaan, dan kekuasaan pada akhirnya akan memiliki akses untuk menentukan wacana mana yang diberitakan dan mana yang dimarjinalkan. Bila demikian, maka media dan akses informasi sudah tidak compatible lagi menjadi alat pembantu dilangsungkanya diskursus (bayangkan bila terjadi pemberitaan sepihak soal masalah sosial!).

Pada titik ini saya tidak bermaksud bersikap pesimistis terhadap kapitalisme. Banyak juga sumbangan dari kapitalisme untuk kemajuan kita sampai sekarang ini, dari alat-alat berat sampai alat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Singkatnya adalah: kita sendiri berada dalam kepungan kapitalisme. Tidak masalah, tapi ada beberapa hal yang seharusnya kita minimalisir dan bahkan kita tolak,  yaitu dampak buruknya.

Kapitalisme menjadi salah kalau memarjinalkan budaya lokal, menjadi salah kalau melakukan eksploitasi tanpa memandang lingkungan, menjadi salah kalau dia hadir seolah sebagai sebuah kebenaran tunggal yang mutlak yang diterima begitu saja.

Yah, memang dia adalah topik yang paling hangat diperbincangkan, dibenci sekaligus disukai, dihindari tapi sekaligus diikuti, digunjingkan sekaligus dianut, ditolak tapi dipelajari.

 

2010, Media Informasi, dan Pluralitas

nb: tulisan ini saya ajukan untuk mengikuti lomba xl-awards. doakan saya ya teman-teman, mungkin nggak bisa harap-harap yang muluk sih, tapi yang penting nyoba deh, 😀

“Aku nggak bisa pergi malem ini, tapi nanti coba aku telpon deh” -dialog antar partner kerja

“Kumpulkan tugasnya via email ya anak-anak” -ucapan dari dosen ke mahasiswanya

“aku kangen, ntar onlen doong” -gaya alternatif berpacaran

“knapa seharian km nggak sms aku?” -salah satu usaha pdkt

“tang buka blogku dong, apa pendapatmu soal tulisan blog ku?” -permintaan saya ke temen saat tulisan ini dibuat

Dialog-dialog sederhana diatas mewakili keterhadiran teknologi sebagai sarana komunikasi yang sudah melekat dikehidupan masyarakat abad 21 ini, khususnya di Indonesia. Sebagai negara yang sangat plural, baik secara demografis, geografis, maupun kultur-kultur sosialnya, komunikasi adalah hal yang vital keberadaanya untuk menjembatani perbedaan tersebut, bukan sebagai pemberangus perbedaan, melainkan pentingn perananya dalam mengurangi gesekan yang mungkin timbul dari perbedaan tersebut, sekaligus sebagai penyaji kekayaan khasanah nilai dari perbedaan-perbedaan itu sendiri. Melalui tulisan ini saya akan mencoba menghubungkan antara kemudahan dan keterjangkauan akses komunikasi dalam keterkaitanya sebagai sarana “penghubung” antar masyarakat untuk menuju kehidupan bermasyarakat yang bahagia dan meminimalisir prasangka.

Sudah pada kodrat dan menjadi kebutuhan bagi manusia untuk selalu ingin melakukan kontak dengan yang lain. Menurut John Locke dan Rousseau, keterbatasan manusia dalam kondisi asalinya pada akhirnya “mengharuskan” manusia untuk berkomunikasi satu sama lain dan membentuk interaksi sosial (F.Budi Hardiman, Filsafat Modern), Maslow dengan hierarki kebutuhanya yang mengatakan kalau manusia baru dapat melakukan self-actualization apabila kebutuhan fisiologis, kenyamanan diri, sosial, dan penghargaan telah dipenuhi terlebih dahulu atau Sartre mengenai keberadaan orang lain dalam teori psikoanalisa eksistensialismenya (F. Magnis Suseno, Etika Abad 20). Jadi pada dasarnya manusia memang mau nggak mau tidak bisa hidup tanpa berdampingan dan berkomunikasi dengan orang lain.

Bentuk dan alat-alat komunikasi yang tadinya sederhana pun sekarang sudah mengalami perkembangan yang pesat, handphone, internet, fax, teknologi 3G, sampai yang terbaru 4G yang tadinya barang mewah kini sudah jadi basic everyday items dan masih terus, terus, terus berkembang dan memasyarakat! arus komunikasi yang tadinya melulu searah dan kaku sudah berevolusi menjadi lebih dinamis, bersahabat, dan plural (Crowd, Yuswohadi) meminjam istilah pemenang Pulitzer Award, si om Thomas Friedman; “THE WORLD IS FLAT BABY !” . Bahkan  tentu kini kita tidak bisa membayangkan hidup sehari-hari tanpa keberadaan alat-alat komunikasi diatas, susah rasanya menahan diri sehari tanpa sms, sehari tanpa buka blog, sehari tanpa update status di situs social networking.

Nah, keberadaan media-media komunikasi tentu berimbas pada kemudahan akses dalam memperoleh informasi. Kasus Wikileaks, merupakan salah satu contoh yang cukup populer. Keberhasilan Wikileaks dalam membobol dokumen-dokumen top secret Amerika adalah sebuah tamparan bahwa suatu hegemoni atau kekuasan tidak bisa lagi seenaknya dan sewenang-wenang pada medianya. Media informasi sudah tidak lagi menjadi milik hegemoni tunggal, mungkin Michael Fouccault boleh tersenyum karena pembongkaranya atas hubungan antara “kekuasaan” dan media sudah diwakili Julian Assange lewat Wikileaks-nya yang sukses membuat repot intelejen Amerika .

Akses Informasi, dan Tujuan Bersama

Sila 4 Pancasila tercantum :

KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN

Pancasila, Bila ditempatkan pada Hukum Murni Kelsen menempati “Grundnorm” yang berfungsi untuk menggerakkan sistem hukum dan menjadi dasar mengapa hukum harus dipatuhi (Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum), karena bila dicermati landasan historisnya Pancasila lahir atas kesepakatan yang nilai-nilainya diambil dari kehidupan bangsa Indonesia sejak dulu mulai dari zaman kerajaan sampai sekarang (Kaelan, Pendidikan Pancasila).

Jadi musyawarah adalah  nilai yang sudah dianut masyarakat kita sejak dulu dan dikonstitusikan kedalam Pancasila. Hal ini menunjukkan corak unik dari kebudayaan kita dalam mengatasi pergesekan yang ada dengan mengedepankan Musyawarah dan “Mufakat” untuk kepentingan bersama. Kita boleh berbangga, karena kalau masyarakat pasca-modern barat baru sekarang dilanda demam diskursus ala Habermas, kita bahkan sudah memilikinya dalam nilai struktur sosial yang sudah dipakai semenjak masa pra-kemerdekaan sebagai senjata ampuh untuk problem solving.

Nah, kalau pada masyarakat kita sudah ada musyawarah demi kepentingan bersama, tapi kenapa masih sering terjadi kericuhan? bukankah melalui musyawarah untuk mufakat seharusnya gesekan semacam itu dapat dihindari? apa itu berarti musyawarah telah gagal dalam mengatasi dan menjawab masalah yang timbul? Dengan berani dan optimis saya jawab “Tidak”. Mencapai mufakat adalah memang hal yang pelik, tapi bukan berarti tidak mungkin. Saya berpendapat kalau kericuhan dan gesekan yang terjadi timbul bukan dari kegagalan musyawarah melainkan berasal dari kegagalan proses komunikasinya sehingga timbulah misscommunication, missunderstanding, missperception, dan missjudge yang kemudian berujung kearah disintegrasi.

Hambatan dalam proses komunikasi itu bisa bermacam-macam, mulai dari motivasi untuk memahami satu sama lain, kepentingan yang ikut campur dalam proses komunikasi, prasangka terhadap pihak-pihak lain, serta evasi komunikasi. Apa yang bisa dilakukan demi memotong lingkaran sesat itu? Disinilah pentingnya kemudahan dalam meraih informasi dan telekomunikasi. Melalui keterjangkauan informasi dan bertelekomunikasi akan mengurangi prasangka, menekan pengaruh kepentingan (ingat kasus Wikileaks), sekaligus menghindari terjadinya evasi komunikasi, meski tentu saja harus timbul terlebih dahulu suatu motivasi untuk mencapai konsensus kepentingan bersama. Karena dengan kemudahan akses informasi itulah maka tiap-tiap pihak bisa melihat secara lebih jelas baik tujuan, maupun keadaan dari pihak lain yang berhubungan dengan kepentingan masing-masing sehingga bargain dari musyawarah bisa dijembatani.

Kebijakan konversi gas dari minyak tanah misalnya, yang banyak dikritisi oleh berbagai kalangan. Melalui media komunikasi, Pemerintah bisa memberikan informasi berupa klarifikasi tujuan diadakanya konversi gas tersebut, sehingga masyarakat tau tujuan tersebut. Namun penyampaian tersebut menjadi sia-sia kalau tidak dibarengi dengan kemudahan pengaksesan informasi. Dengan informasi yang reachable, akan mempermudah alur penyampaian tersebut sekaligus membuka kritisi maysarakat terhadap pengimplementasian proyek tersebut demi kemajuan bersama. Pemerintah juga tidak bisa lagi sewenang-wenang dalam proses penyampaian informasi demi menjaga liability dan trust dari masyarakat karena dengan terbukanya akses informasi, masyarakat bisa mengoreksi dan mengkritisi (atau bahkan membobol seperti Julian Assenge) tindakan-tindakan pemerintah.

Gerakan Koin Untuk Bilqis, yang disebarkan melalui jejaring facebook berhasil mengumpulkan lebih dari 1 milyar rupiah untuk biaya operasi Bilqis. Semua orang boleh menyumbang, agama apapun, suku apa saja, dimana saja, arus informasi sudah melampaui hambatan jarak dan differensiasi sosial. Ada banyak contoh-contoh lain tapi melalui dua contoh diatas sebenarnya kita sudah secara tidak langsung, terjadi musyawarah atau diskursus dengan media telekomunikasi sebagai jembatan penghubungnya.

Kini terlihat jelas akan pentingnya kemudahan-keterjangakuan informasi untuk berkomunikasi , tanpa informasi yang cukup dan memadai (karena kurangnya kemudahan akses) akan mengembalikan kita kepada hambatan-hambatan berkomunikasi yang sudah disinggung diatas. Apabila kita mau menerawang lebih jauh, kita bisa melihat potensinya untuk digunakan pada masyarakat Indonesia yang sangat plural. Harus kita akui, sering terjadi prasangka dan gesekan dalam kehidupan bermasyarakat kita, yang menjadikanya penghalang untuk tercapainya tujuan bersama. Habermas sendiri mengakui hal tersebut, kemajemukan memang membuat suatu diskursus atau musyawarah menjadi menantang karena adanya gesekan kepentingan (F.Budi Hardiman, Demokrasi Deliberatif) dan disini saya justru melihat bahwa ketersediaan, keterbukaan, kemudahan, dan keterjangkauan informasi dapat menjadi faktor yang menentukan untuk merobohkan hambatan-hambatan yang ada.

Makin ramainya perlombaan telekomunikasi layak kita apresiasi positif, karena perlombaan untuk memberi pelayanan yang terbaik konsumen akan semakin membuka arus informasi. Pelayanan yang makin beragam, harga yang kian terjangkau dan perkembangan teknologi penunjang yang tak kunjung henti membuat akses informasi semakin membumi untuk dimiliki setiap orang. Perbedaan bahasa, jarak, dan nilai kebudayaan bisa dihadirkan bersamaaan sekaligus. Dengan adanya niatan untuk mencapai tujuan bersama, kini tidak ada lagi yang tidak mungkin. Tapi awas ! jangan kendurkan kewaspadaan ! penggiringan opini untuk tujuan sepihak seperti masa-orba dulu melalui media informasi akan selalu menjadi bahaya yang mengancam proses komunikasi yang berlangsung.

Saya tidak bermaksud mngatakan bahwa semakin terbukanya arus informasi semata-mata akan membawa dampak posotif, tidak sepenuhnya. Keterbukaan tersebut bisa saja dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk membelokkan, mengaburkan fakta, menyebar pornografi dan tayangan asusila, dan lain-lain. Tapi tentu saja sikap pesimis yang timbul dari “sisi-gelap” keterbukaan informasi dan telekomunikasi bisa kita atasi dengan sikap kritis terhadap tiap informasi yang disajikan.

Jadi saya tekankan disini, terbukanya informasi dan penggunaanya sebagai sarana yang membantu untuk menentukan jalanya dinamika diskursus terhadap problem-problem yang timbul tidak bisa dilepaskan dari sikap tanggung jawab, kritis, dan keinginan demi tercapainya tujuan bersama,

Dengan terdapatnya sifat-sifat tersebut dalam pengaksesan informasi dan berkomunikasi, maka penggunaan media bisa kita optimalkan sebagai alat diskursus, alat komunikasi, yang tepat fungsi tanpa perlu membunuh kemajemukan dan justru menyajikan kemajemukan itu sendiri. Mari kita kembali ke semboyan lama kita “Bhinneka Tunggal Ika” -Berbeda tapi tetap satu jua, mari bersama kita rayakan kemajemukan dengan sikap toleransi dan saling menghargai.

Tidak ada masyarakat tanpa kepercayaan dan keyakinan pada yang lain -Jacques Derrida

gambar dari sini radenbeletz.com dan sini ijaltruelife.blogspot.com


Gravatar

blog sederhana dari pemikiran saya yang juga ndak kalah sederhananya, silahkan dinikmati

ayo-ayo buat yang ga sempet buka blog ini bisa baca via email, gampang kok tinggal klik disini

Bergabunglah dengan 24 pengikut lainnya

Agustus 2020
S S R K J S M
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

my tweets @rianadhivira

wordpress visitors