Archive for the 'sosial' Category

Perempuan dan Pemerkosaan : Diskursus Antara Tubuh dan Tabu Dalam Perundangan

Siapa bilang hukum itu netral dan tidak memihak? Kesamaan di muka hukum (equality before the law) sebagaimana tercantum dalam konstitusi pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tidaklah lebih dari sekedar mitos. Dalam kenyataanya, hukum tidak dapat dilepaskan dari suatu diskursus relasi kuasa dan wacana. Sebagai buktinya, hukum agaknya selalu luput ketika mengatur perihal tubuh perempuan, dapat kita lihat sempitnya hukum dalam konteks budaya patriarki memberikan perlindungan pada perempuan atas tubuhnya, hukum bias gender, hukum memiliki jenis kelamin : laki-laki. Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi misalnya, meski menuliskan “setiap orang..” dalam perumusanya, melupakan bahwa dibanding laki-laki, perempuan-lah yang lebih sering menjadi obyek dari pornografi. Demikian pula ketika kita membaca KUHP, perlindungan yang diberikan pada perempuan hanya sebatas perempuan sebagai milik laki-laki saja. Perempuan dan tubuhnya kemudian memiliki relasi dengan tabu seksualitas, yang justru merugikan perempuan, saya akan membicarakan dalam konteks yang memilukan : pemerkosaan.

Dalam diskursus tabu dan seksualitas, Carol Smart mengatakan bahwa seksualitas semata dideterminasi berdasarkan atas Phallus[2], dimana laki-laki-lah yang memberikan definisi atas seksualitas maupun tabu-tabu yang melingkupinya. Hal ini sebelumnya pernah disinggung oleh Simmone de Buvoir mengenai mitos-mitos maskulin hingga Luce Irrigaray ketika membicarakan tentang sistem bahasa yang dikonstruksi secara patriarkis. Seksualitas yang bercorak patriarkis tersebut juga masuk dalam diskursus hukum. Hukum mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat tempat dia hidup. Hukum yang dikonstruksi oleh laki-laki memisahkan perempuan atas seksualitasnya yang tidak memberikan perempuan menyuarakan pengalamanya sendiri.

Pemerkosaan dalam KUHP tercantum dalam Buku II tentang Kejahatan pasal 285 dan pasal 286. Kedua pasal tersebut tercantum dalam Bagian kejahatan atas kesusilaan. Baik pasal 285 dan 286 selain dalam rumusanya hanya dapat terpenuhi apabila terjadi hubungan kontak fisik antara penis dan vagina. keduanya juga hanya memberikan ruang lingkup semata pada kekerasan fisik saja padahal dapat kita lihat bahwa seseorang yang mengalami pemerkosaan tentu juga mengalami trauma psikis, terlebih dalam tabu masyarakat yang begitu mengagungkan virginitas bagi perempuan, sehingga perempuan yang tidak perawan dianggap tidak lagi suci.

Pasal pemerkosaan yang terdapat dalam KUHP juga tidak mencantumkan kejahatan pemerkosaan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Layaknya seksualitas ala Aristotelian, ketika perempuan telah terikat dalam perkawinan, konstruksi patriarki beranggapan bahwa perempuan berada dalam tanggung jawab suami, suaranya diwakili oleh sang suami, demikian rumusan pasal-pasal perlindungan terhadap perempuan dalam KUHP lebih ditujukan pada laki-laki sang “pemilik” perempuan[3]. Dalam wacana rancangan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (yang kemudian diundangkan UU nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT), perdebatan yang paling sengit adalah perihal marital rape. Sebelum akhirnya disetujui sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual dalam kekerasan dalam rumah tangga, pihak yang menolak perihal marital rape sebagai kualifikasi delik beranggapan bahwa perempuan tidaklah boleh berkata tidak dalam memenuhi kebutuhan seksual suami.

Dalam konsep RUU KUHP, delik pemerkosaan mengalami perluasan tidak semata memasukkan penis dalam vagina, melainkan juga memasukkan penis pada mulut maupun anus serta menggunakan benda pada vagina atau anus perempuan. Namun keduanya masih berada dalam “kejahatan atas kesusilaan”[4] yang berarti merupakan kejahatan atas nilai-nilai maupun sopan santun yang ada dalam masyarakat. Masuknya delik pemerkosaan dalam KUHP maupun Konsep RUU KUHP secara simbolik masih mengisyaratkann bahwa tubuh perempuan adalah milik masyarakat (patriarki).

Lebih lanjut Carol Smart juga mengatakan wanita yang mengalami pemerkosaan yang melaporkan pengalamanya akan mengalami “pemerkosaan untuk kedua kali”, tubuh perempuan yang dipenuhi oleh seksualitas[5] menghadirkan permasalahan karena pengadilan akan melihat apakah perempuan tersebut turut serta, turut menikmati perkosaan yang dialaminya. Smart juga berpendapat bahwa laporan pengadilan daripada mengakomodir keadilan justru lebih mirip dengan adegan pornografi secara halus[6]. Alih-alih melindungi, pengadilan justru cenderung menyalahkan perempuan atas perkosaan yang menimpa dirinya, hal ini persis ketika seorang gubernur justru menyalahkan perihal rok mini di angkutan umum atas peristiwa pemerkosaan yang terjadi didaerah dia berwenang.

Tiada wacana kuasa tanpa resistensi, dengan demikian hukum yang bercorak patriarki tersebut harus terus ditantang, perempuan sebagai the others yang luput dalam diskursus haruslah dihadirkan, terutama perihal yang berkaitan dengan tubuhnya, seksualitasnya memyuarakan pengalamanya sebagai perempuan. Barangkali bentuk resistensi yang paling sederhana adalah dengan berhenti mengeluarkan ejekan yang tidak berarti, sebagaimana lelucon rok mini maupun yang dikeluarkan oleh seorang Darim Sanusi, seorang calon hakim agung yang mengatakan bahwa perempuan juga menikmati pemerkosaan disertai gelak tawa anggota DPR, baik Darim Sanusi maupun anggota DPR yang tertawa pasti belum pernah membayangkan posisi sebagai perempuan yang mengalami perkosaan. Melihat “sakit” nya polah mereka, mungkin kita tidak perlu banyak menaruh harapan pada DPR, Eksekutif maupun Lembaga Yudikatif, sekali lagi gerakan turun kejalan dan jejaring diskusi barangkali lebih memberikan angin segar sebagai resistensi wacana.


 

[2]Sexuality is comprehend as the pleasures of the phallus, andby extension the pleasures of peetration and itercourse-for men” dalam Carol Smart.Feminism and the Power of Law. Routledge. New York & London. 1989. Hlm 28

[3] Niken Savitri. HAM & Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP. Rafika Aditama. Bandung 2008. Hlm 111

[4] Lihat Barda Nawawi Arif. Bunga rampai Hukum Pidana Penyusunan Perkembangan Konsep KUHP Baru.Kencana. Jakarta. 2008 hlm 265 disini pemerkosaan tercantum dalam pasal 489 konsep 2004-2008 dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 12 tahun  masih dimasukkan dalam kejahatan atas kesusilaan. Lebih lanjut Barda mencontohkan ada beberapa negara –terutama anglo saxon- yang memasukkan pemerkosaan dalam “kejahatan atas badan” bersama dengan delik penganiayaan.

[5]Bits of female anatomy are heavily encoded with sexual messafes..” Op Cit Carol Smart hlm 38

[6] Ibid  Carol Smart hlm 40

Perempuan & Politik Membuka dan Menerangkan Jalan Representasi Politik Perempuan

Perempuan & Politik

Membuka dan Menerangkan Jalan Representasi Politik Perempuan[1]

Perempuan dan Hak Politik

Hukum itu berjenis kelamin laki-laki. Pendapat tersebut tidaklah salah mengingat lembaga legislatif sebagai lembaga yang berwenang untuk menghasilkan peraturan didominasi oleh laki-laki.  Apabila kita menelisik lebih kedalam, dominasi laki-laki tidak hanya terletak pada lembaga legislatif saja, melainkan juga pada kepolisian sebagai lembaga yang paling depan berhadapan dengan peristiwa hukum, kejaksaan, maupun kehakiman. Namun demikian, makalah ini akan lebih mengedepankan pada yang pertama disebut diatas, yaitu partisipasi perempuan pada bidang politik.

Untuk dapat masuk menjadi lembaga perumus perundangan, yaitu lembaga legislatif sebelumnya maka individu yang bersangkutan harus terlebih dahulu memasuki dunia politik. Minimnya partisipasi perempuan untuk memasuki dunia politik inilah yang agaknya membuat kursi lembaga legislatif minim merasakan hangatnya tubuh perempuan. Padahal minimnya jumlah perempuan tersebut akan turut mempengaruhi corak peraturan perundangan yang dihasilkan oleh lembaga legislatif. Mudah untuk membayangkan, bagaimana lembaga legislatif yang didominasi oleh laki-laki dapat melahirkan peraturan yang sensitif gender, kita bisa melihat kritik yang dihasilkan setelah diundangkanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT  maupun polemik saat penyusunan Undang-undang anti pornografi, yang hendak saya tekankan disini adalah; bahwa perempuanlah yang sanggup merepresentasi kepentingan mereka sendiri karena bagaimanapun juga laki-laki tidaklah bisa memiliki pengalaman dan pengetahuan sebagai perempuan untuk merepresentasi perempuan, pengalaman mengenai haid dan hamil misalnya yang merupakan pengalaman khas dari tubuh perempuan. Berikut adalah representasi perempuan dalam lembaga legislatif .:

[2]

Dari tabel tersebut hanya 10 negara yang representasi perempuan dalam lembaga legislatifnya mencapai 30 %.  Perwakilan perempuan paling tinggi diperoleh oleh negara-negara dikawasan Skandinavia Swedia dengan representasi mencapai 42.7%.kemudian disusul oleh Denmark, Finlandia, Norwegia dan Belanda menjadi satu-satunya negara diluar kawasan Skandinavia yang berada di posisi lima besar. Indonesia sendiri berada di posisi ke 83 dengan perwakilan perempuan sebesar 8%[3]

Hak politik bagi perempuan dibandingkan dengan laki-laki masih terbilang baru. Dalam negara kota (polis) Yunani kuno, dimana telah diterapkan prinsip demokrasi, perempuan  tidaklah mempunyai hak untuk mengutarakan hak politiknya. Demikian  pula pada Revolusi Perancis lewat penyerbuan penjara Bastille dan pemenggalan Lois XVI dan Marie Antoinette yang kemudian  menggemakan semangat kebebasan, persamaan dan persaudaraan (liberte, egalite & fraternite)  tidaklah  mengakomodir hak-hak politik perempuan.

Kemudian muncul desakan dari feminis gelombang pertama yang dimotori oleh para feminis liberal di Amerika yang tergabung dalam  National American Woman  Suffrage memfokuskan diri pada hak  pilih bagi perempuan melalui amandemen ke 19 Amerika Serikat. Sebelumnya, gerakan perempuan yang tergabung  pula dengan gerakan anti perbudakan pada Konvensi Anti Perbudakan London tahun 1840 gerakan perempuan ternyata tidaklah mendapat apresiasi, baru pada 1848 di Saneca Falls New York berhasil diselenggarakan konvensi hak-hak perempuan yang menghasilkan Declaration of Sentiments berisi dua belas resolusi yang menekankan pada hak-hak perempuan untuk mengutarakan pendapatnya dimuka umum[4]. Selanjutnya di tahun 1960, presiden JFK  mendirikan commision on the status of women . Pada tahun 1964 ketika kongres meloloskan civil rights act untuk mencegah diskriminasi jenis kelamin, ras, warna kulit, agama, atau asal negara, -yang dikenal sebagai amandemen seks- namun amandemen seks tersebut tidak diloloskan oleh pengadilan sehingga Betty Friedan dalam National Organitation of Woman NOW dimana anggotanya terdiri dari feminis radikal dam kultural terus berupaya mendesak agar amandemen  tersebut diloloskan oleh pengadilan dalam tuntutanya[5].

Dalam  kancah  Internasional, 13 tahun semenjak dikeluarkanya Universal Declaration  of  Human Right 1948, antara tahun 1965-1966 komisi perempuan  PBB  membentuk suatu  rancangan deklarasi yang kemudian disetujui menjadi deklarasi anti diskriminasi terhadap perempuan  pada tahun 1967 dalam  resolusi 2263 (XXII) dan disetujui oleh  majelis umum  PBB pada tahun 1979 dan  dinyatakan  berlaku  setelah  diratifikasi oleh 20 negara ditahun 1981. Sebagaimana termaktub dalam  article 1 CEDAW :

For the purposes of the present Convention, the term “discrimination against women” shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and  fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field

Melalui diratifikasinya CEDAW, maka negara harus mengupayakan penghapusan diskriminasi terhadap hak-hak perempuan diantaranya hak politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, status kependudukan, dan  lain sebagainya. Namun  sebagaimana tampak dalam tabel diatas, pasca diratifikasinya CEDAW –termasuk Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984- ternyata partisipasi politik perempuan  masih jauh api dari panggang

Kuota Politik untuk Perempuan

                Sebagaimana telah disinggung diatas, representasi perempuan  sangatlah  penting untuk menghasilkan suatu  peraturan  maupun untuk menghadapi isu-isu politik untuk lebih sensitif gender. Permasalahan yang dihadapi sebagaimana tertera dalam  tabel diatas mengenai minimnya partisipasi perempuan di ranah politik. Terdapat tiga jenis kebijakan negara untuk memberikan  perlakuan  khusus perihal hak politik perempuan. Tiga model tersebut antara lain Reserved Seats, Party Quotas dan Legislative Quotas[6].

            Reserved Seats berarti menyediakan kuota khusus untuk perempuan dalam lembaga legislatif dalam jumlah tertentu yang dikehendaki (30% dari jumlah  keseluruhan). Party Quota  maka partai secara sukarela memiliki proporsi kandidat perempuan dalam jumlah tertentu . Legislative Quota maka melalui regulasi peraturan partai diharuskan mengajukan kandidat perempan dalam porsi tertentu. Dari ketiga model tersebut, Indonesia ditilik dari Undang-Undang  Nomor 10 tahun  2008 tentang  Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pasal 8, pasal 53, pasal 55 dan pasal 57 bahwa untuk dapat mengikuti Pemilu partai politik harus menyertakan 30% keterwakilan perempuan termasuk pulabakal calon harus menyertakan keterwakilan perempuan  maka Indonesia menggunakan model Legislative Quota.

            Namun meski ada peraturan undang-undang yang mengatur perihal representasi perempuan di partai politik, dalam  kenyataanya perwakilan perempuan masih berada dibawah angka 30%.  Keterwakilan perempuan di DPR hanya 17,6%, dan di DPRD Provinsi rata-rata 16% hanya DPRD Provinsi Maluku yang mencapai 31% sedangkan sisanya berada dibawah 30% posisi kedua Jawa Barat, (25%) disusul DKI Jakarta(24,47%)  dan Sulawesi Utara (22,22%). Bahkan terdapat 7 DPRD Provinsi yang keterwakilan perempuanya berada dibawah 10% . Posisi paling rendah ditempati oleh DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (5,56%)  Aceh (5,8%) dan Maluku Utara (6,67%) .

            Berdasarkan pada presentase tersebut, kita dapat mengatakan bahwa perwakilan perempuan masih berada dibawah angka yang dikehndaki yaitu 30%.  Minimnya presentase keterwakilan perempuan disebabkan minimnya sanksi yang tegas oleh undang-undang. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang  Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pasal 61 ayat (6) dan pasal 66 ayat (2) yaitu hanya berupa pengumuman presentase keterwakilan perempuan dalam partai politik di media massa. Pencantuman presentase tersebut tentu bukanlah merupakan sebuah sanksi karena apabila undang-undang tersebut hendak digunakan sebagai alat rekayasa sosial (social engineering) dimana dalam konteks ini tujuanya adalah demi tercapainya keterwakilan perempuan yang proporsionalseharusnya bagi partai yang tidak memenuhi kuota 30% tdikenai sanksi idak diperbolehkan mengikuti pemilihan umum. Pengumuman presentase keterwakilan perempuan di media massa tentu tidak memberikan dampak yang berarti apabila yang hendak dicapai memang hukum sebagai alat rekayasa sosial mengingat masyarakat sendiri didominasi oleh patriarki.

Solusi : Aktor dan  Ruang Kerja

            Untuk menjawab permasalahan minimnya representasi perempuan , saya mengajukan dua hal : pertama gerakan perempuan melalui para aktor sosial dan  yang kedua melalui masuknya perempuan dalam  ruang kerja.

            Menurut Krook, terdapat tiga aktor yang berperan untuk partisipasi perempuan dalam memenuhi kuota politik, mereka adalah civil society actors, state actors dan international and transnational actors[7]. Civil society actors adalah mereka yang melakukan gerakan secara mengakar yang biasanya dilakukan oleh Non Governmental Organization. State actors adalah para elit politik yang memiliki pengaruh politik. Yang terakhir mencakup organisasi maupun NGO  internasional maupun transnasional yang didalamnya melipiti pula gerakan perempuan.

            Keberadaan para aktor sosial tersebut memiliki peranan yang penting dalam mewujudkan representasi perempuan yang proporsional. Dari ketiga aktor tersebut saya menaruh harapan terutama pada civil society actors karena selain tumbuh “dari dalam” komunitas masyarakat alih-alih “dari depan” mereka juga memiliki sifat gerakan yang mengakar. State actor di satu sisi memiliki keuntungan berupa kekuatan pengaruh politik dari jabatan yang didudukinya namun pada sisi lain tidak menutup kemungkinan adanya kooptasi kekuasaan dibaliknya hal yang sama berlaku pula pada international and transnational actors. Namun yang baik adalah apabila ketiga aktor tersebut  dapat bekerja secara beriringan untuk mencapai tujuan tercapainya kuota. Melalui para aktor tersebut diharapkan dapat melakukan “perbaikan” baik berupa tekanan untuk melakukan perubahan regulasi maupun untuk menggerakkan dan memberdayakan perempuan dalam berbagai sektor yang nantinya akan turut mempengaruhi pula posisi perempuan dalam politik.

            Solusi kedua adalah secara tidak langsung, yaitu memperbanyak akses perempuan untuk masuk kedunia kerja. Dalam hal ini saya sepakat dengan Stockemer dan Byrne yang mengatakan bahwa masuknya perempuan dalam dunia kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterwakilan perempuan secara politik[8]. Melalui kekuatan ekonomi dan ranah kerja profesinal dapat merubah status sosial perempuan dan merubah pula posisi politik mereka. Terlebih, masuknya perempuan dalam ranah kerja turut meningkatkan pula minat politik sehingga meningkatkan pula kepekaan mereka terhadap diskriminasi politik yang ada. Alasan kedua semakin banyaknya perempuan yang berada dalam ranah kerja meningkatkan pula jumlah stok perempuan yang memiliki kualifikasi untuk memasuki dunia politik.[9] Terakhir, perempuan yang bekerja dan memiliki penghasilan sendiri memiliki pengaruh yang lebih besar pada lingkup sosial budaya yang membuka kemungkinan pula untuk memiliki pengaruh politik.

Kesimpulan

            Jumlah penduduk perempuan yang melebihi jumlah penduduk laki-laki berbanding terbalik dengan jumlah dalam bidang politik. Untuk melahirkan peraturan yang lebih ramah bagi perempuan, maka perempuan perlu tampil di ranah politik untuk merepresentasikan dirinya. Untuk membuka jalan tersebut dapat menggunakan setidaknya dua cara : yaitu melalui peraturan ataupun regulasi khusus untuk merangsang partisipasi politik perempuan dan cara kedua melalui aktor-aktor sosial gerakan perempuan dan dibukanya ruang kerja untuk perempuan. Karena bagaimanapun juga hanya perempuanlah yang dapat berbicara tentang tubuh dan jiwanya sehingga jalan untuknya tidak hanya perlu dibuka, tapi juga diterangkan, tentu terutama oleh suara perempuan sendiri.


[1] Oleh Rian Adhivira keluarga Komunitas Diskusi Payung dan Mahasiswa Jurusan Hukum & Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Ditulis dalam rangka memperinati hari ibu tanggal 22 Desember 2012.

[2] Riant Nugroho. Gender dan Strategi Pengarusutamaanya di Indonesia. Pustaka Pelajar. Jogjakarta.  2008. Hlm xii – xvii

[3] Pada  masa pemerintahan SBY,  11%  pada putaran pertama dan pada putaran kedua menjadi 17,8 %

[4] Patut dicatat bahwa resolusi mengenai hak pilih dari Susan B. Anthony tidak disetujui oleh peserta konvensi karena khawatir resolusi tersebut akan menjadikan hasil konvensi terlalu ekstrim sehingga menolak keseluruhan resolusi., gerakan tersebut juga belum merepresentasikan perempuan kulit hitam. Dapat dilihat di Rosemarie Putnam Tong. Feminist Thought, Pengantar Paling Komprehensif Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis. JalaSutra. Jogjakarta. 2010. Hlm  31

[5] Ibid hlm 37

[6] Mona Lena Krook. Candidate Gender Quotas: A Framework for Analysis. European Journal of Political Research. 2007. Hlm  367

[7] Ibid hlm 375

[8] “..there is a solid positive relationship between increases in professionally active woman and the number of female parliamentarians” Daniel Stockemer & Maeve Byrne. Women’s Representation around the World: The Importance of Women’s Participation in the Workforce. Oxford University Press, 2011 hlm 815

[9]elected politicalofficials are most frequently from professional occupations such as journalists, lawyers and educators. Until women are pervasive in these fields the prospect of them being elected to office is low” Ibid hlm 805

Euthanasia : Dilema Antara Moral, Hak Hidup, dan Hukum

Hidup adalah suatu hal yang berharga dan dilindungi, dalam hukum, hal tersebut tampak pada adanya perlindungan atas hak hidup dan hukuman bagi yang melanggarnya. Article 3 Universal Declaration of Human Right 1948 mencantumkan bahwa “everyone has the right to life, liberty, and security of person”. Begitupula dalam pasal 28 huruf A Undang-Undang Dasar 1945 dimana hak untuk hidup dijamin oleh hukum[2].Kematian disisi lain sebagai hal yang niscaya juga tidak luput menjadi pembicaraan yang menarik. Plato misalnya, dalam filsafat dualisme-nya mengatakan bahwa tubuh dalam dunia materi selalu merindu untuk kembali ke dunia idea yang ada setelah yang ragawi berakhir. Dalam kajian lain, Psikoanalisa Freud mengatakan bahwa disamping adanya hasrat hidup yang disebut sebagai eros, manusia juga dibayangi oleh hasrat akan kematian, thanatos yang keduanya berjalan secara berdampingan. Martin Heidegger, seorang filsuf jerman mengatakan, dalam keterlemparanya dalam dunia, manusia –yang disebut sebagai dasein- selalu mengarah pada kematian, sebuah finalitas, namun yang penting bagi Heidegger adalah bagaimana kematian tersebut dimaknai oleh seseorang dalam kaitanya dengan ketersingkapan dirinya dengan sang ada.

 Diatas adalah beberapa pandangan singkat mengenai kehidupan dan kematian. Dalam tulisan ini, kedua hal tersebut akan dibicarakan dalam konteks euthanasia, dan bagaimana dalam hal tersebut perspektif hukum dan moral hal tersebut berbicara. Euthanasia yang akan dibicarakan disini akan bersinggungan dengan hak hidup tersebut, termasuk juga dengan moral dan hukum.

 Disini Euthanasia tampil sebagai sebuah kasus yang menarik sekaligus dilematis. Disatu sisi Euthanasia dipandang sebagai suatu jalan keluar, namun disisi lain Euthanasia dipandang sebagai pencabutan atas hak hidup seseorang. Masyarakat dunia terbelah menjadi dua pendapat, dimana pembicaraan mengenai euthanasia kemudian berkembang menjadi bagaimana seseorang menentukan hidup dan matinya sehingga pembicaraan mengenai hal ini tidak bisa tidak bersinggungan dengan nilai dan moral, yang berkaitan dengan lebenswelth (dunia kehidupan)dari tiap-tiap orang.

Posisi Dilematis Dokter & Moralitas Kematian Euthanasia

Sebelum beranjak lebih jauh, maka perlu kiranya dirumuskan terlebih dahulu apakah Euthanasia itu. Euthanasia secara etimologi diambil dari kata baik dan mati dimana dalam prakteknya, euthanasia dimengerti sebagai sebuah praktek menghilangkan nyawa pasien agar dengan tujuan menghilangkan penderitaanya. Dilema yang muncul kemudian adalah dua pandangan mengenai euthanasia yaitu: pertama euthanasia bukanlah suatu pembunuhan, dan kedua euthanasia merupakan pembunuhan[3].

Perlunya payung hukum yang jelas dalam Euthanasia dikarenakan posisi yang dilematis, terutama bagi dokter yang hendak melakukan euthanasia pada pasienya. Sebagaimana tercantum pada pasal 344 KUHP, seseorang yang mencabut nyawa orang lain atas permintaan orang tersebut dapat dijerat pidana penjara maksimal dua belas tahun[4]. Meski secara hukum positif Euthanasia tidak diperbolehkan di Indonesia, namun secara empiris hal tersebut sulit dibuktikan, hal ini dikarenakan tidak hanya ada satu jenis saja euthanasia. Menurut Bambang Poernomo, terdapat setidaknya empat jenis euthanasia : Pertama Euthanasia pasif yaitu dengan menolak memberikan/mengambil tindakan pertolongan biasa, atau menghentikan pertolongan biasa yang sedang berlangsung. Kedua Euthanasia aktif, mengambil tindakan secara aktif, baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan kematian. Ketiga Euthanasia sukarela, mempercepat kematian atas persetujuan atau permintaan pasien. Euthanasia tidak sukarela, mempercepat kematian tanpa permintaan atau persetujuan pasien, sering disebut juga sebagai mercy killing. Keempat Euthanasia non volountary, mempercepat kematian sesuai dengan keinginan pasien yang disampaikan oleh atau melalui pihak ketiga, atau atas keputusan pemerintah[5].

Di Italia, hubungan antara pasien dan dokter diatur secara keperdataan. Berdasarkan keperdataan, maka euthanasia sukarela pasif  merupakan hubungan kontrak sehingga hak pasien untuk mengakhiri hidupnya diakomodir. Negara lain yang memperbolehkan Euthanasia adalah Belanda, dimana euthanasia pasif diperbolehkan setelah sebelumnya ada terobosan yang dilakukan oleh hakim dalam penemuan hukum (rechtvinding) sehingga kemudian terdapat undang-undang yang mengatur secara khusus euthanasia. Contoh lain adalah Amerika Serikat, yang memperbolehkan euthanasia dengan syarat adanya pertimbangan ahli terlebih dahulu[6]. Meski memperbolehkan euthanasia, namun negara-negara yang disebut diatas tidak memperbolehkan euthanasia aktif.

Indonesia sendiri belum terdapat payung hukum yang mengatur secara khusus perihal euthanasia. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan kode etik kedokteran tidak mengatur perihal euthanasia. Sebagaimana sedikit diulas diatas, kajian normatif euthanasia akan kembali seputar sejauh mana keterlibatan dokter dalam rumusan tindak pidana terutama pasal 344 KUHP. Bahkan apabila dokter melakukan Euthanasia tanpa berhati-hati, maka dapat dihubungkan pula secara tidak langsung dengan pasal 338, 340, 345 maupun 359 KUHP dan melanggar pasal pasal 7 huruf a, c, dan d Kode etik kedokteran. Ketika muncul permohonan Euthanasia di Indonesia pada tahun 2004 lalu, ditolak oleh pengadilan karena alasan melakukan euthanasia yang dilatar belakangi oleh motif sosial ekonomi. Menurut Herkutanto, sebagaimana disitir oleh hukumonline, mengatakan bahwa euthanasia hanya bisa dilakukan secara limitatif dan hanya semata-mata dikarenakan alasan medis[7].

Ketidaksetujuan masyarakat Indonesia terhadap praktek Euthanasia sebenarnya tidak hanya memperoleh pendasaran dari alasan yuridis normatif semata. Dalam moralitas Islam, Euthanasia aktif diharamkan dengan dilandaskan pada qur’an berikut ini “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (untuk membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.” (QS Al-An’aam : 151), “Dan tidak layak bagi seorang mu`min membunuh seorang mu`min (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja)…” (QS An-Nisaa`: 92) “Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS An-Nisaa`: 29). Berdasarkan ayat-ayat tersebut tindakan seseorang mengakhiri nyawa orang lain secara aktif tidaklah dapat dibenarkan atau haram. Sejalan dengan pandangan agama Islam, Moralitas kristiani juga menolak pemberlakuan euthanasia aktif. Dalam moralitas Kristiani, manusia tidaklah memiliki hak untuk mengakhiri nyawa orang lain, termasuk dirinya sendiri (bisa dilihat dalam larangan gereja akan perbuatan bunuh diri), alasan pembenar bahwa euthanasia adalah demi tujuan mengakhiri penderitaan sehingga merupakan perbuatan yang manusiawi juga merupakan hal yang tidak dapat diterima sebagaimana dicontohkan oleh Yesus yang berjalan dari taman Getsemani hingga Golgota sembari memikul salib. Penderitaan, dalam moralitas kristen tidaklah semata-mata merupakan hal yang buruk dan dihindari sebagaimana kaum utilitarian, dalam moralitas Kristen, Penderitaan dapat menimbulkan sesuatu yang baik, suatu pengharapan, Rasul Paulus katakan, “Kita tahu bahwa kesengsaraan kita menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan” (Roma 5:3-4). Begitupula dengan alasan ekonomi, melalui kata-kata Yesus “Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya?” (Markus 8:36 bnd Matius 6:26). Disini maka terlihat bahwa Euthanasia aktif tidak mendapat tempat dalam moralitas Islam maupun Kristiani.

Kesimpulan

Maka dapat disimpulkan sementara disini, bahwa Euthanasia di Indonesia merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan secara Undang-Undang, kecuali atas kondisi tertentu yang memaksa (overmacht) dan spesifik dari kasus perkasus. Menengok kembali pada pengajuan Euthanasia di Indonesia pada tahun 2004 lalu, dimana pengadilan menolak mengabulkan  Euthanasia aktif karena melihat adanya unsur ekonomis dan bukan alasan semata-mata medis, seharusnya pengadilan turut melihat pula kegagalan negara dalam memenuhi amanah Pasal 28 huruf h ayat (1)[8] dan Pasal 34 ayat  (2)  dan (3)[9] Undang-Undang Dasar 1945. Munculnya permohonan euthanasia tersebut harus dilihat sebagai bentuk kritik atas kegagalan Negara dalam menjalankan kewajiban Undang-Undang Dasar.

Meskipun saya tidak dapat memberikan kesimpulan yang bersifat final, ijinkanlah saya untuk mengutarakan pendapat: bahwa ada satu hal yang tidak boleh hilang dalam keputusan euthanasia yaitu hak diskursus dari pasien yang bersangkutan. Tentu saya tidak bermaksud mengajukan proposisi tersebut pada kondisi tertentu semisal pasien sudah dalam keadaan yang tidak berdaya sama sekali, namun ketika pasien setidaknya masih dapat mengungkapkan penderitaanya. Saya berpendapat bahwa satu-satunya kekerasan yang mungkin terjadi adalah pengambilan keputusan tanpa memperhatikan dan melibatkan pihak yang paling berkepentingan, yaitu pasien itu sendiri. Meminjam bahasa Heidegger yang telah sedikit disinggung diatas, ketika seseorang sudah menemukan otensitas (eigentlickheit) akan makna hubungan dirinya dengan dunia, terhadap Ada-nya melalui pencandraan kehidupan keseharianya secara mendalam, maka pembicaraan euthanasia (aktif maupun pasif) akan kembali terbuka, dan kehadiran hukum maupun moralitas akan ditunda, karena simulakra “keadilan” maupun “kebenaran” yang hendak ditandainya juga mengalami penundaan, menunggu untuk ditemukan.


[1] Mahasiswa paling menggemaskan di jurusan Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum UNDIP

[2]Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Pasal 28 huruf A Undang-Undang Dasar 1945

[3] Bambang Poernomo. Hukum Kesehatan. Yogyakarta 1996. Hlm 128

[4]Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun” Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

[5] Op cit. Bambang Poernomo. Hlm 129

[6] Op Cit. Bambang Poernomo. Hlm 131

[8] “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatanPasal 28 h ayat (1) UUD 1945

[9](2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak” 

Mencarikan Perempuan Keadilan

Sampai hari ini persoalan relasi gender dan seks selalu merupakan persoalan yang menarik untuk dikaji, begitu banyak polemik yang dapat disorot dan dicermati dalam berbagai sudut pandang termasuk dianataranya adalah hukum. Mempertemukan antara hukum dan perempuan bukanlah hal yang mudah, dan selalu tidak cukup untuk semata-mata hanya mencermati dari produk yuridis saja. Namun banyaknya bahan kajian antara hukum dan wanita rupanya –dengan sangat disayangkan- berbanding terbalik dengan jumlah peminat, padahal Kampus Hukum Undip sebagai kampus yang progresif menawarkan kelas Hukum dan Wanita dalam bidang minat penjurusan Hukum dan Masyarakat.

            Sebagaimana telah disinggung diatas, membicarakan tentang hukum dan perempuan tidaklah cukup bila hanya melihat secara tekstual saja (law as written in the text) melainkan juga harus melihat dari segi lain misalnya latar belakang sejarah perundangan, karena keadilan untuk perempuan merupakan suatu ironi. Perihal tersebut dapat kita cermati pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebelum KUHP berlaku, hukum pidana yang digunakan di masa penjajahan belanda adalah dualisme antara golongan eropa dan pribumi (bumiputera). Sebagai warisan Belanda, ternyata KUHP sangat bersifat patriarki dimana yang dilindungi bukanlah perempuan sendiri sebagai pemilik tubuh melainkan laki-laki sebagai pemilik tubuh perempuan. Hal tersebut tampak apabila kita mencermati pasal-pasal yang khusus melindungi perempuan antara lain pasal 285, 286, 287, 288 dan 297 KUHP. Pasal-pasal tersebut tercantum pada Bab XIV tentang kesusilaan meskipun perumusan pasal-pasal tersebut berkaitan sangat erat dengan adanya perbuatan kekerasan.[1] Dalam sejarahnya, perumusan pasal-pasal tersebut sebenarnya bermaksud untuk melindungi kehormatan keluarga, kehormatan suami atau bapak, maka dari itu rumusan tersebut masuk kedalam kesusilaan karena yang dilanggar adalah nilai kesopanan yang hendak dijaga pada masa itu[2]. Disisi lain lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang hendak menarik partisipasi politis perempuan juga masih jauh api dari panggang, melihat jumlah legislator yang duduk di DPR untuk periode 2009-2014 yang hanya mencapai 17,6% maka sebenarnya kita tidak perlu terlalu terheran melihat banyak undang-undang yang tidak sensitif gender karena pada badan legislatif yang bertugas untuk membuat peraturan sendiri masih didominasi laki-laki padahal laki-laki tidak memiliki pengalaman untuk merasakan atau berada dalam sudut pandang perempuan (menstruasi, melahirkan). Ironi lain dapat kita temukan pula pada pasal 10 UDHR 1948. Apabila pasal 2 mengatakan bahwa hak dan kebebasan tidak membedakan latar belakang manusia termasuk seks maka pasal 10 tentang keadilan dimuka hukum justru menggunakan kata ganti laki-laki (his, him) dalam merujuk kata setiap orang (everyone) Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.”

Kenapa perempuan berada dalam posisi yang lebih tidak menguntungkan daripada laki-laki? Barangkali untuk menjawab tersebut kita dapat melihat bagaiamana konstruksi pola pikir, moral dan budaya oleh laki-laki karena hukum sendiri lahir suatu hasil dari kristalisasi nilai-nilai[3]. Dalam penelitian Pierre Bourdieu atas masyarakat Quibail, mengatakan bahwa laki-laki mendominasi perempuan melalui tatanan simbolik dan melakukan kekerasan simbolik. Dominasi dan kekerasan simbolik tersebut hadir melalui cara-cara yang paling halus[4], amtara lain perihal tata cara hubungan seksual seperti posisi seks dan orgasme palsu, pembagian kerja antara publik dan privat, sampai pada makna-makna terselubung dalam ritual-ritual.

            Lebih lanjut Bourdieu mengatakan bahwa hingga masa kini ada tiga lembaga prinsipil yang terus menerus mereproduksi differensiasi antara maskulin dan feminin serta bagaimana laki-laki diifentifikas dari kemaskulinanya dan perempuan dengan feminin. Tiga lembaga tersebut adalah keluarga, gereja, dan sekolah[5]. Keluarga menghadirkan pengalaman dini tentang separasi, sementara gereja dipandang Bourdieu dihuni oleh para anti-feminisme radikal yang memandang feminitas secara pesimis sehingga dalam penanaman moral oleh gereja, perempuan berada dalam posisi yang inferior, dan sekolah melahirkan para pembut hukum, dokter dan ahli moral yang memperkecil otonomi istri[6]. Dari tiga lembaga tersebut sampailah pada Negara dalam melanggengkan Patriarki Publik yang meresap pada semua institusi.

            Tulisan ini tidak akan memberikan solusi kongkrit perihal bagaimana proyek emasipasi terhadap posisi superior laki-laki atas inferioritas perempuan melainkan suatu bentuk provokasi. Sebagaimana dikatakan Buordieu tentang tiga lembaga yang mereproduksi pengetahuan patriarki; keluarga, gereja (mari kita anggap sebagai tafsir patriarki atas keagamaan karena menurut saya patriarki tidak hanya terdapat dalam gereja saja) dan sekolah. Maka untuk  membuat jadi suatu “peristiwa” kedalam “Ada”, bisa kita mulai pula dari tiga lembaga tersebut, dimana salah satunya adalah kampus, untuk mau mulai membuka diri pada pembicaraan atau membaca literatur perihal gender. Sehingga kita tidak lagi harus berandai-andai diskusi gender maupun kelas Hukum dan Wanita penuh sesak oleh mahasiswa. Maka tunggu apalagi, mari kita mulai!

 


[1] Niken Savitri. HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP. Rafika Aditama. Bandung. 2008. Hlm 104

[2] Ibid hlm 105

[3] Masaji Chiba dikutip oleh Mensky: “…that national legal systems are always underpinned by certain values” Werner Mensky. Comparative Law in a Global Context: The Legal System of Asia and Africa. Cambridge University Press. 2006.Hlm 153

[4] Kekerasan semacam ini sangat lembut, tidak terasa,tidak terlihat bagi korban-korbanya” Pierre Bourdieu. Dominasi Maskulin. JalaSutra. Yogyakarta.2010. Hlm 5

[5] Ibid hlm 120

[6] Ibid  hlm 122

Medea & KDRT

From all living things which are lives and can form judgement, we woman is the most unfortunate creatures” –Medea[1]

Meski telah berselang lebih dari dua ribu tahun, sayup-sayup ratapan Medea atas perbuatan suaminya, Jason masih dapat kita dengar hingga hari ini. Dikatakan sayup-sayup karena kekerasan dalam rumah tangga masih terselubung dalam tabu sosial dan ketidaktahuan. Medea nanti akan diceritakan dibawah untuk memberikan gambaran tentang perempuan sebagai subyek.

Kekerasan dalam rumah tangga, atau singkatnya KDRT telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang bilamana terjadi tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga, maka secara otomatis berlaku asa lex spcecialis derrogat lex generalis. Dibandingkan dengan KUHP, UU nomor 23 tahun 2004 memiliki ancaman hukuman yang lebih berat. Munculnya Undang-undang ini dimaksudkan untuk melindungi insan dalam keluarga atas bentuk-bentuk kekerasan, khususnya pada perempuan.[2]

Selain memiliki ancaman hukuman yang lebih berat, UU 23 tahun 2004 juga memiliki artian “kekerasan” yang lebih luas dibandingkan dengan KUHP. Selain kekerasan fisik sebagaimana terdapat dalam artian kekerasan menurut KUHP (Pasal 89) UU Nomor 23 Tahun 2004 mencakup pula kekerasan dari segi psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (Pasal 5 huruf a, b, c, d). Tindak pidana perkosaan dalam rumah tangga tidak tertuang dalam KUHP. Pasal 285 dan 286 KUHP tidak mencakup pada kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangga karena bila seseorang telah terikat perkawinan dianggap tidak memerlukan persetujuan melakukan hubungan seksual. Sempitnya artian kekerasan dalam KUHP tidak bisa dilepaskan dari konteks historis lahirnya KUHP yang patriarki dimana yang dilindungi bukanlah perempuan dan tubuhnya melainkan “kepemilikan” atas perempuan (bapak, suami).

Kekerasan dalam rumah tangga tentu tidak dapat dilepaskan dari upaya restitutif, yaitu pemulihan korban kekerasan. Upaya tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang melibatkan instansi-instansi terkait dalam upaya untuk pemulihan korban baik berupa bantuan medis, psikis maupun advokasi. Para korban juga berrhak untuk mendapatkan pemberdayaan sebagaimana tertuang dalam bagian menimbang huruf a Peraturan  Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan.

Namun segala bentuk perlindungan maupun upaya restitutif tersebut tidaklah dapat berdiri sendiri tanpa adanya keberanian untuk melaporkan. Hal ini terkait dengan Pasal 51 jo Pasal 44, Pasal 52 jo Pasal 45 dan Pasal 53 jo Pasal 46 dimana tindak pidana kekerasan fisik, psikis dan seksual dalam Pasal 5 merupakan delik aduan, yaitu delik yang penuntutanya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (gelaedeerde partij)[3]. 3Walaupun pada UU PKDRT kebanyakan merupakan delik biasa sebenarnya yang jadi permasalahan adalah sejauh mana perempuan ditengah dominasi patriarki berani mengutarakan permasalahanya sebagai pihak yang paling berhak.

gambar dari wikipidea

Sekarang, marilah kita menengok sebentar kepada ratapan Medea di awal tulisan ini. Medea  telah menyerahkan segalanya termasuk membunuh ayahnya sendiri demi hidup bersama Jason. Dia adalah istri dan ibu yang sempurnya dimana akhirnya dikhianati oleh Jason yang hendak mempersunting perempuan lain, anak dari Creon. Ditengah depresi tersebut, Medea tidak menghiraukan bujuk rayu Jason yang menjanjikan akan tetap menafkahi Medea beserta anak-anaknya karena begitu Jason mencintai orang lain maka hilanglah sudah arti “memiliki” bagi Medea. Untuk membalas perlakuan ini Medea tidaklah membunuh Jason, yang dinilainya terlalu sederhana. Untuk membalaskan dendamnya Medea membunuh anak-anaknya sendiri yang sangat disayanginya dan istri baru Jason.

Jacques Lacan adalah seorang psikoanalis asal Perancis, dimana menurunya subyek manusia tidaklah mungkin tanpa adanya bahasa. Psikoanalisa Lacan,  yang menolak determinisme biologis Freud, mengatakan bahwa diri akan selalu dalam lingkup bahasa setelah menyadari keterpisahanya dengan tubuh si ibu (masuknya anak pada tahap the symbolic dengan mengenal bahasa, hukum, adat istiadat, norma sosial dll karena kerinduanya akan momen kesatuan primordial dengan tubuh ibu).

Menurut Lacan dalam Miller, disinilah saat Medea menjadi Subyek. Dengan membunuh anaknya[4] Medea keluar dari segala sistem simbolik; hukum, norma sosial, termasuk peranya sendiri sebagai ibu. Kisah Medea adalah contoh ekstrim Lacan tentang bagaimana seseorang perempuan dapat menjadi subyek.

Dalam kaitanya dengan kasus KDRT, maka perlu bagi perempuan korban KDRT untuk menemukan keberanianya dan keluar dari tatanan the symbolic (tabu sosial, malu mencoreng nama keluarga besar, rasa tidak ilok, sungkan, dll) untuk melaporkan perkaranya Bila sudah demikian, maka celakalah para suami-maupun pelaku kekerasan lain- yang tidak menyadari Medea dalam diri istrinya![5]

——————————–


[1] Diambil dari Jacques-Alain Miller. On Semblances in the Relation Between the Sexes. hlm 18

[2] bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Menimbang Huruf (c) UU nomor 23 Tahun 2004

[3] Sudarto. Hukum Pidana I. Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip. Semarang 2009.hlm 97

[4] For Lacan, the act of a true woman is not necessarily as extreme as Medea’s, but it has the same structure, in that she sacrifices what is most precious to her in order to pierce man with a hole that can never be filled. This is certainly something that surpasses all laws and all human affections, but not because it is played out superficially, as Goethe be­lieved. A true woman explores an unfamiliar zone, oversteps all bound­aries, and if Medea offers us an example of what is bewildering about a true woman, it is because she is exploring uncharted territory, beyond all limits. Op cit Miller. Hlm 19 (garis bawah dari penulis  untuk memperjelas)

[5] Poor men, who do not know how to recognize the Medea in their wives!. Ibid hlm 20

Ke-Manusiaan tanpa manusia

Orang Eropa dapat membeli perempuan Pribumi seperti diriku ini. Apa pembelian ini lebih benar daripada percintaan tulus? Kalau orang Eropa boleh berbuat karena, keunggulan uang dan kekuasaannya, mengapa kalau Pribumi jadi ejekan justru karena cinta tulus?”[1]Nyai Ontosoroh, Bumi Manusia

“Kowe kira, kalo sudah pake pakaean Eropa, bersama orang Eropa, bisa sedikit bicara Belanda lantas jadi Eropa? Tetap monyet!”- Tuan Mellema, Bumi Manusia

Apa itu Humanisme? Kata humanisme sering diucapkan dan dan dikutip dimana-mana  tapi apa sebenarnya Humanisme itu? Hal menarik yang diungkapkan disni adalah bahwa humanisme atau kemanusiaan sendiri ternyata sering disalah artikan dengan meniadakan unsur manusia didalamnya, dalam bahasa F. Budi Hardiman yaitu Kemanusiaan tanpa manusia[2].

Manusia sebagai aktor kehidupan dalam Humanisme ternyata dalam titik tertentu melahirkan fasisme, etnosentrisme dan fasisme.  Humanisme sempit ini mengartikan bahwa apa yang dikatakan sebagai manusia adalah manusia dalam takaran-takaran yang ditentukan secara semena-mena oleh pihak tertentu. Hal tersebut dapat kita lihat pada Inkuisisi Gereja pada abad pertengahan, Fasisme Nazi dengan keunggulan Ras Aria-nya maupun kolonialisme Eropa.

manusia dari gambaran Leonardo Davinci

Melalui ukuran tentang “manusia” tersbut, mengeluarkan manusia-manusia lain dari takaran kemanusiaan sehingga melahirkan dikotomi antara “yang beradab” dan “tidak beradab”. Pembagian hukum antara Kulit putih, pedagang asia dan bumi putera di masa penjajahan belanda juga menyiratkan hal tersebut. Masyarakat Eropa disatu pihak, dengan semangat pencerahan beranggapan bahwa dirinya lebih beradab sehingga merasa bahwa manusia selain dirinya bukanlah manusia sepenuhnya atau bahkan bukan manusia sama sekali. Demikian maka imperialisme dan kolonialisme memperoleh kebenaranya atau lebih tepatnya pembenaran sehingga yang lain tersebut boleh dibunuh, diperkosa, ataupun diperbudak. Manusia-manusia dengan huruf “m” kecil, meminjam bahasa Heidegger, yakni manusia bukan sebagai Mitdasein melainkan sebagai Zuhanendes, suatu alat atau benda.

Kemanusiaan tanpa manusia berarti ada “M”anusia dan manusia-manusia dengan huruf “m” kecil dimana manusia-manusia itu dikeluarkan dari konsep abstrak mengenai Manusia. Padahal Universalisasi manusia tersebut bukanlah sesuatu yang alamiah atau kodrati melainkan dibentuk atas kuasa tertentu. Peminggiran terhadap yang lain sebagaimana tampak pada impialisme Eropa menunjukkan bahwa sejatinya tidak ada yang disebut sebagai humanisme, yang ada hanyalah eurosentrisme dimana kemanusiaan dinilai berdasarkan seberapa bergaya eropa-kah seseorang.

Tanpa adanya pengakuan mengenai keberagaman, maka pengakuan akan HAM oleh negara-negara modern sekarang ini sebagaimana tertuang dalam Universal Declaration of Human Right 1948 yang mengikat secara moral (moraly binding) tidaklah dapat dikatakan sebagai suatu kemajuan moral. Agaknya kita harus mengakui bahwa disatu sisi hak-hak liberal dalam UDHR yang melampaui batasan ras, warna kulit, seks, bahasa, agama, politik maupun kewarganegaraan[3] telah banyak berperan dalam kehidupan hari ini, namun disisi lain sifat “Universal” tersebut juga menyimpan bahayanya sendiri dengan menjadi totaliter dan tanpa kritik melalui intervensi-intervensi asing atas nama penegakan HAM maupun ekspansi pasar kapital global yang menggerus solidaritas sosial. Sebagaimana yang dikecam oleh Alain Badiou bahwa Mahkamah Internasional dengan jelas dipersiapkan untuk menangkap dan mengadili, dalam nama HAM siapa saja, dimana saja, yang mencoba melawan Tatanan Dunia Baru yang mana NATO merupakan penjaganya[4], yaitu HAM sebagai instrumen untuk melakukan kastrasi atas the other.

Maka cita-cita besar perihal kemanusiaan tidak dapat berjalan dengan sendirinya, melainkan harus selalu ditimbang melalui dialog dan perjumpaan dengan yang lain. Karena penegakan HAM sendiri tidak dapat dilepaskan dari pengalaman-pengalaman buruk mengenai manusia itu sendiri. Tanpanya, tidak sulit untuk menemukan seseorang dengan nasib seperti Nyai Ontosoroh maupun seorang dengan pola pikir Tuan Mellema, baik di Irak, Afghanistan, Rwanda, maupun tetangga sebelah rumah.


[1] Luapan kemarahan Nyai Ontosoroh di pengadilan Surabaya, karena perlakuan yang berbeda antara Eropa dan Pribumi.Sementara kutipan kedua dari bentakan Tuan Mellema pada Mingke, seorang pribumi dengan pendidikan Eropa setelah mendapati sedang makan malam dengan Annalies, Robert  dan Nyai Ontosoroh. Pramoedya Ananta Toer. Bumi Manusia

[2] Dijelaskan dalam bab 3 F. Budi Hardiman. Humanisme dan Sesudahnya, Meninjau Ulang Gagasan Besar Tentang Manusia. KPG. Jakarta. 2012 yang kemudian saya ambil menjadi judul di tulisan ini.

[3] Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, with­out distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, prop­erty, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limita­tion of sovereignty. Article 2 UDHR 1948

[4] Martin Suryajaya. Alain Badiou dan Masa Depan Marxisme. Resist Book. Yogyakarta. 2011. Hlm 86

Perempuan, Fesyen, dan Konsumsi

Dibandingkan dengan laki-laki, aktifitas berbelanja dan fesyen lebih dilekatkan pada perempuan. Terlebih ketika televisi dapat dimiliki oleh semua orang dan gemerlap berbagai kontes kecantikan yang diikuti dengan berbagai ragam kolom kecantikan di majalah-majalah wanita. Simmone de Buvoir feminis eksistensialis sebagaimana dikutip oleh Thornham mengatakan “maksud fesyen-fesyen atas mana (perempuan) diperbudak bukanlah mengungkapkan diri sang perempuan sebagai individu independen, tetapi sebaliknya untuk menjadikanya mangsa bagi hasrat laki-laki..”

Pendapat de Buvoir tersebut mewakili para feminis yang banyak mengkritisi determinasi perempuan dari fesyen yang merujuk pada suatu bentuk kecantikan. Determinasi yang tidak ada habisnya tersebut dapat menimbulkan kekerasan yang barangkali sama berbahayanya dengan kekerasan fisik. Kekerasan dari determinasi atas nama kecantikan berbahaya karena berlangsung secara terselubung dan seringkali tidak disadari sehingga perempuan sendiri justru meng-affirmasinya.

Disamping Budaya Fesyen dan Kecantikan yang tampak pada para model dan artis di televisi, Kontes Kecantikan juga mencerminkan betapa perempuan dipandang melalui kriteria tubuh tertentu. Affirmasi dari nilai determinasi tersebut dapat kita lihat dari tekanan pada perempuan untuk meraih kecantikan ala barbie yang mustahil, yang dalam beberapa kasus tertentu bahkan sampai pada obsesi yang menimbulkan anorexia dan Bulimia.

Di era ini, perempuan memang sudah mendapat tempat di ruang publik untuk bekerja dan turut berpartisipasi dalam hal produksi, sebuah dunia yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki. Namun para perempuan yang bekerja tersebut juga tidak luput dari determinasi tersebut, dimana nilai-nilai kecantikan turut dimasukkan kedalam kriteria pekerjaan untuk perempuan dalam bentuk jargon “berpenampilan menarik”.

Perempuan yang walaupun bekerja dan menempati sektor produksi sebagaimana diperjuangkan oleh feminis, terutama feminis liberal dan marxis, dalam konteks ini justru menemui rintangan dimana perempuan lebih dipandang semata-mata sebagai tubuh (komoditas) dan bukan manusia. “Kecantikan” yang dikejar dan dijadikan acuan tidaklah membebaskan melainkan memenjarakan perempuan itu sendiri.

Para perempuan haruslah lebih kritis dalam menyikapi fesyen dan kecantikan yang lebih merupakan kepanjangan dari dominasi patriarki. Munculnya gerakan fesyen alternatif semacam “big is beautiful” maupun fesyen yang androgini dapat diapresiasi sebagai bentuk perlawanan atas kecantikan yang dominan.

Selama perempuan belum menjadi tuan atas tubuhnya, kita akan terus menemukan fenomena gunung es atas pelaporan kekerasan perempuan baik di ruang privat maupun publik, terlebih untuk memasuki dunia politik untuk kemudian menghasilkan peraturan yang lebih sensitif gender. Kita dapat memulainya dengan menjadi konsumen yang rasional, yang tidak silau dengan gemerlap pernak-pernik fasyen maupun jargon-jargon kecantikan.

Yang Politis dan Meta Politik

Bila kita melihat media massa sehari-hari, kita akan menemukan banyak persoalan mulai dari korupsi, intrik pemilu, para calon-calon yang gagal dan pura-pura gila setelah mengeluarkan banyak uang saat pemilihan, pejabat yang tengah disidang di pengadilan karena tercatut korupsi, hingga polah tingkah wakil rakyat dalam hiruk-pikuk studi bandingnya dan itulah kurang-lebih wajah perpolitikan di Indonesia. Sebuah dunia yang rumit dan mahal, yang identik usaha merebut, mempertahankan kekuasaan, dan membungkam yang lain. Apabila kita runtut muaranya bukan tidak mungkin merujuk pada hasil legislasi yang mahal pula, pendidikan misalnya.

Jacques Rancierre seorang filsuf Perancis, membedakan antara Politik dan Yang Politis. Politik mengacu pada praktek kekuasaan dan penubuhan kehendak dan kepentingan yang mensyaratkan adanya subyek yang saling terbelah dan terbagi ke dalam hirarki dalam sebuah ruang bersama yang nyata[1].  Politik ini identik dengan perebutan kekuasaan, sehingga karena gesekan kepentingan tersebut memisahkan antara mana yang menjadi bagian dan mana yang tidak, atau dibungkam.

Sementara itu, Yang Politis adalah kebalikan dari Politik. Sementara Politik melekat dengan kekuasaan yang memilah-milah tersebut, Yang Politis justru adalah usaha-usaha untuk menghadirkan kembali bagian yang dianggap bukan bagian, yang oleh Politik dibungkam keberadaanya. Dengan demikian Yang Politis adalah segenap upaya untuk mengembalikan demokrasi sebagaimana makna katanya : memasukkan bagian-yang-bukan-bagian tersebut ke dalam demos.

Pemisahan antara Politik dan Yang Politis tersebut bukanya tanpa kritik. Menurut Alan Badiou,  karena yang politis ditemukan melalui pemilahanya dari yang durjana (politik), maka kedurjanaan tetap mengkonstitusikan definisi yang politis itu[2]. Dengan kata lain, distingsi antara Politik dan Yang Politis tersebut justru membuat Yang Politis tidak lepas dari Politik, atau terlahir karenanya. Hal ini dapat dimengerti dalam posisi Badiou yang pesimistis terhadap demokrasi, terutama demokrasi liberal yang banyak mengatasnamakan HAM kemudian melancarkan aksi totaliternya[3].

Bagi Badiou, politik bukanlah persoalan separasi antara yang baik dan yang buruk, melainkan politik adalah pikiran itu sendiri. Politik bukanlah sebagaimana yang terdapat pada buku-buku maupun yang diperbincangkan tapi …sekelompok massa yang paham akan kebenaran dari suatu tesis politik egalitarian melalui demonsrasi dan perjuangan riil.[4] Politik imanen (karena bertumpu pada praktek)  ini disebut Badiou sebagai metapolitik.

Bagian bukan Bagian

Kita telah meraba sedikit dari pemikiran Rancierre dan Badiou. Baik Rancierre maupun Badiou sepakat bahwa bagian yang bukan bagian tersebut adalah masalah dari demokrasi. Perbedaan paling mendasar dari keduanya menurut saya adalah bagaimana harapan keduanya terhadap demokrasi. Rancierre berusaha untuk mengembalikan bagian-bukan-bagian pada demos melalui yang politis. Di lain pihak Badiou menganggap demokrasi, terutama demokrasi liberal akan selalu menghadapi masalah “yang tak terhitung” (sebagaimana bagian-bukan-bagian Rancierre), yaitu antara presentasi dan representasi yang ditunjukkanya dalam bilangan himpunan antara keanggotaan dan ketercantuman. Kembali pada demokrasi di Indonesia. Dengan biaya politik yang mahal dan penuh intrik keuntungan, lalu dapatkah yang bagian-bukan-bagian atau yang tak terhitung dapat memperoleh akses aspirasinya? Misalkan dapatkah kaum buruh, memperjuangkan hak politiknya?

Apabila upaya-upaya yang politis, melalui individu-individu lewat jalan demokratis tenggelam oleh kepentingan tertentu –pemodal misalnya-.Sebagaimana yang terjadi dalam reformasi 1998 dimana jatuhnya rezim yang lama, kemudian rezim baru berdiri lewat demokrasi lewat diskursusnya yang selalu timpang, bukankah itu hanya pergantian penguasa tanpa pergantian keadaan? Bila demikian yang terjadi dimana kebenaran dibentuk melalui opini, melalui demokrasi iklan, maka barangkali Badiou dan Plato benar, bahwa demokrasi adalah mimpi buruk.


[1] Robertus Robert. Yang-Politis, Yang-estetis, dan Kesetaraan Radikal Etika Politik Jacques Rancierre. Dalam F. Budi Hardiman dkk. Empat Essai Etika Politikwww.srimulyani.net dan Komunitas Salihara. 2011. Hlm 43.

[2] Martin Suryajaya. Alan Badiou dan Masa Depan Marxisme. Resist Book. Yogyakarta. 2011. Hlm 84.

[3] “Dewasa ini, totalitarianisme demokratis kita semakin kuat menancap”. Ibid hlm 86

[4] Ibid 87

Perempuan, Kuasa, dan Tubuh


Oleh Rian Adhivira Prabowo[1]

Pendahuluan

Menurut mitologi yunani, perempuan (woman) pertama adalah Pandora yang diciptakan Zeus untuk menghukum manusia (man) dengan menggunakan bujuk rayunya ke suaminya, Prometheus untuk membuka kotak hadiah dari Zeus melalui Hermes yang diam-diam mengisi kutukan-kutukan penderitaan (disease, cathastrope, illness) bagi manusia. Kisah tak jauh berbeda juga terdapat dari Siti Hawa, yang membujuk adam untuk memakan buah apel yang membuat mereka harus turun ke bumi dan menjalani segala penderitaan manusiawi, menanggalkan kehidupan surga yang serba praktis.

Para pemikir yunani kuno macam Plato misalnya, memiliki pandangan bahwa perempuan dapat berpartisipasi dalam system pemerintahan aristokrasi yang menurutnya ideal, namun demikian Plato sendiri mengatakan bahwa warga yang mati dalam kondisi tidak baik akan dikutuk menjadi perempuan, Aristoteles murid Plato  justru berpendapat bahwa Perempuan memang adalah warga kelas dua yang tidak memiliki hak demokrasi di Negara kota (polis). Revolusi 14 Juli 1789 Perancis yang berprinsip pada kesetaraan, persaudaraan, dan kebersamaan juga tidak berlaku bagi perempuan karena tidak memberikan hak politis bagi perempuan.

Perempuan ditengah modernitas juga dinilai masih menemui ketimpangan. Meski kini perempuan telah dapat bekerja dan memasuki sektor publik, namun dalam prakteknya perempuan masih kerap dipandang sebagai seks kelas dua dibawah laki-laki. Bekerjanya perempuan di sektor publik disatu sisi memang merupakan kabar yang baik namun disisi lain masuknya perempuan dalam sektor publik ditengah pergeseran perspektif gender juga menyebabkan beban ganda[2].

Menurut Foucault, pemikir post-strukturalis Perancis, dalam modernitas melalui kekuasan bio-medisin tubuh perempuan diamati sedemikian rupa dengan ketat karena tubuh yang dalam modernitas adalah sarana produksi[3], maka tubuh –terutama tubuh perempuan- menempati posisi utama dalam wacana modernitas. Lebih lanjut Foucault menyebutnya sebagai fetisisme tubuh[4] karena penetrasi regulasi wacana yang berpusat pada tubuh[5]. Akibatnya, perempuan menjadi polisi bagi tubuhnya, tubuh diawasi sedemikian rupa untuk memenuhi standar kriteria wacana yang beredar di masyarakat, hal ini disebut sebagai panoptisisme[6].

Perempuan dan Beberapa Instrumen Hukum

Hingga hari ini fenomena kekerasan –dalam artian luas- kepada perempuan mirip dengan fenomena gunung es yang hanya tampak sedikit dipermukaan. Misalnya berdasarkan data Legal Source Center- Keadilan Jender dan HAM (LRJ-KJHAM) Semarang periode tahun november 2009 – oktober 2010 kekerasan terhadap baik pada sektor publik[7]. Minimnya jumlah pelaporan kekerasan terhadap perempuan dari data tersebut tentu tidaklah dapat merepresentasikan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi secara riil di masyarakat –barangkali karena halangan struktur kebudayaan yang masih bias gender- terlebih dari data yang ada, ada indikator yang menyebutkan minimnya penyelesaian melalui persidangan, misalnya pada kasus perkosaan, hanya 23 dari 202 kasus yang selesai di persidangan[8].

Mistifikasi perempuan sebagai manusia kelas dua telah melembaga dan berlangsung secara historis, untuk melawanya berarti juga harus berhadapan dengan struktur-struktur dalam masyarakat. Wacana resistensi terhadap paham patriarki terus muncul, terutama semenjak abad ke 19 hingga Declaration on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979 yang merupakan kepanjangan tangan dari Universal Declaration of Human Right 1948[9] dan implementasi dari Covenant Civil and Political Rights 1966 yang diratifikasi dalam Undang Undang nomor 12 Tahun 2005 tentang Jaminan Hak-Hak Sipil dan Politik terutama sebagaimana tercantum dalam pasal 3. Sebelumnya Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita dalam instrumen Undang-Undang nomor 68 Tahun 1958.

Indonesia sendiri membuat terobosan dengan mengundangkan UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terutama sebagaimana termaktub dalam bagian menimbang huruf c “bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;” yang menurut penulis merupakan pemberian batas yang baru mengenai masuknya negara ke dalam permasalahan privat.

Aspirasi politik perempuan tertuang Pada Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 8 ayat (1) huruf d, pasal 15 huruf d,  pasal 53, pasal 55 ayat (2), pasal 57 ayat (1) (2) (3), pasal 58 ayat (2), pasal 61 ayat (6), dan pasal 66 ayat (2). Melalui instrumen tersebut diharapkan dapat mewadahi aspirasi politik perempuan, sehingga dapat mengeluarkan kebijakan yang lebih sensitive-gender. Namun titik lemah dari UU tersebut adalah lemahnya sanksi yang diberikan, yaitu diumumkanya presentase keterwakilan perempuan parpol yang berkaitan dalam media massa cetak maupun elektronik nasional, hal ini tampak dalam presentase perempuan di DPR untuk periode 2009-2014 yang hanya mencapai 17,6%[10].

Jadi Indonesia memiliki instrumen hukum dalam kekerasan terhadap wanita selain menggunakan KUHP biasa. Instrumen-instrumen tersebut, disamping menjalankan fungsinya sebagai social control tentu dharapkan juga berperan sebagai alat konstruksi sosial (law as social engineering) —sebagaimana dapat kita lihat pada UU nomor 10 tahun 2008 Pemilihan Umum yang berusaha memasukkan perempuan dalam kegiatan politis yang diharapkan dapat berbuah pada hasil legislasi yang lebih sensitif-genderb–, dalam konteks ini berarti pembentukan konstruksi pemahaman gender yang lebih baik bagi masyarakat. Namun hukum sebagaimana tertulis dalam teks saja tentu tidak akan pernah cukup, karena pranata hukum tertulis itu sendiri berakar dari masyarakat beserta kebudayaan, sedangkan perjuangan gender seringkali justru berhadapan dengan kebudayaan itu sendiri.

Perempuan dan Konsumerisme

Namun agaknya hukum sebagaimana yang diharapkan (das sollen) tersebut berbenturan dengan dominasi patriarki. Dominasi tersebut akan sulit ditembus, terlebih apabila dominasi tersebut seolah-olah dilegitimasikan dalam bentuk reperesentasi perempuan dalam televisi yang teramat deterministik. Perempuan dalam televisi digambarkan secara ideal dalam bentuk barbie. Kebebasan perempuan  untuk masuk ke sektor publik tentu tidak dapat dilepaskan pula dari kriteria deterministik mengenai konsep perempuan ideal dalam budaya barbie, produk-produk kecantikan, dan kecenderungan anorexia dan bullimia.

Foucault dalam The Archeology of Knowledge : “Wacana tidaklah dengan berwibawa membentangkan manifestasi dari sebuah subjek yang berpikir, mengetahui, berbicara, tapi, sebalikya sebuah totalitas dimana penyebaran subyek dan diskontinuitasnyadengan sendirinya sendiri mungkin dideterminasi”[11] . Kekuasaan itu menyebar, dan menciptakan cara berbicara, berpikir, serta menentukan tubuh yang boleh dan yang tidak boleh, dari paparan dari pandangan Foucault adalah bagaimana suatu pengetahuan dan kekuasaan menentukan tubuh dan cara berpikir terhadap dan oleh perempuan, bagaiamana dan strategi canggih apa yang kemudian diaffirmasi baik secara sadar maupun tidak oleh dan terhadap perempuan, terutama tubuhnya.

Apabila kita kritisi lebih jauh, maka arti kekerasan terhadap perempuan yang dihadapi secara riil tentu lebih luas dari yang kita kira sebelumnya. Kekerasan tersebut terjadi tidak hanya secara fisik, namun juga melalui cara-cara yang tidak disadari, termasuk melalui pembentukan konstruksi pemikiran baik dari kebudayaan maupun televisi. Menurut Dorothy Jayffnab dan McCall opresi perempuan terjadi karena dua hal,: opresi terhadap perempuan merupakan fakta historis yang saling berhubungan, suatu peristiwa dalam waktu yang berulangkali dipertanyakan dan diputarbalikkan….kedua, perempuan telah menginternalisasi cara pandang asing bahwa laki-laki adalah esensial dan perempuan adalah tidak esensial[12].

Perempuan sebagai liyan dalam tatapan kebudayaan konsumerisme berhadapan dengan godaan untuk menerima begitu saja konsepsi mengenai “perempuan ideal”. Dalam wacana biomedisin Foucault berarti perempuan yang “sehat” dan “tidak sehat”, “yang diinginkan” dan yang “tidak diinginkan” . Konstruksi perempuan ideal sebagai sebuah teks atau wacana tentu dapat dipertanyakan dan di-dekonstruksi-kan melalui cara baca baru yang lebih adil, salah satu caranya adalah dengan diberdayakanya studi gender.

Kesimpulan dan Saran

Mengacu kembali pada Foucault, pengetahuan lebih merupakan produk positif kekuasaan, kekuasaan menyebar, dan lebih jauh lagi kekuasaan menciptakan realitas. Apabila wacana dominasi patriarki merupakan hasil dari kekuasaan dominan, maka cara membendungnya adalah dengan memunculkan wacana tandingan karena tidak ada wacana sedominan apapun yang bebas leluasa tanpa oposisi. Maka Studi Gender disini mendapatkan perananya.

Tanpa adanya pemahaman gender yang memadai, kita akan terus menjumpai fenomena gunung es dalam permasalahan kekerasan terhadap perempuan sehingga instrumen-instrumen hukum menjadi tidaklah efektif karena perempuan yang menginternalisasi nilai-nilai dominasi laki-laki akan menemui banyak hambatan (baik psikologis maupun sosial) untuk melaporkan kasusnya, selama perempuan belum benar-benar memiliki tubuhnya. Melalui studi gender pula dapat mempertanyakan wacana seputar pengetahuan dan hukum[13] dari hasil kekuasaan.

Disisi lain, Simmone de Buvoir mengatakan bahwa bahkan fakta (deterministik biologis) tidak dapat membuktikan dengan cara apapun mitos sosial bahwa kapasitas perempuan untuk menjadi Diri, secara inrinsik memang lebih rendah daripada laki-laki…bagaimana kita menilai fakta ini bergantung pada kita sebagai makhluk sosial. Tubuh itu saja tidak cukup mendefinisi perempuan…biologi tidak cukup untuk menjawab pertanyaan yang menghadang kita mengapa perempuan adalah Liyan[14].

Membicarakan perempuan tentu mengacu pada berbagai aspek kehidupan secara luas baik hukum maupun kebudayaan diamana keduanya memiliki realitas wacana kekuasaan dan pengetahuan tersendiri.. Kekuasaan sering diartikan sebagai semacam wewenang untuk melakukan represi, opresi, subordinasi, dan lain sebagainya dalam artian yang negatif, sementara menurut Foucault kekuasaan tidak hanya bersikap negatif, tapi juga positif dan produktif[15].  Bersikap positif dan produktif karena kekuasaan merangsang tumbuhnya wacana, pengetahuan secara terus menerus. Maka Keberadaan instrumen hukum memang penting namun diskusi dan demonstrasi –seperti penolakan terhadap kontes kecantikan yang pernah terjadi di Inggris dan Amerika– dalam perananya memperluas jejaring kuasa wacana dalam mengkonstruksi pemikiran mungkin justru jauh lebih efektif.


[1] Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, mengambil penjurusan Hukum dan Masyarakat.

[2] Beban ganda : perempuan yang berkecimpung di sektor publik (kerja) juga bertanggung jawab juga atas sektor privat (keluarga, mendidik anak), menandakan pergeseran sosial yang terjadi karena belum siapnya suami untuk lebih sensitif gender. Penjelasan lebih lanjut lihat penjabaran feminisme liberal dari Rosemarie Putnam Tong. Feminist thought Pengangtar Paling komprehensif kepada  Arus Utama Pemikiran Feminis.

[3] Pip Jones. Pengantar Teori-teori Sosial Dari Fungsionalisme hingga Post-modernisme. YOI. Jakarta. 2009. Hlm 180

[4] Fetisisme tubuh, pemberhalaan tubuh, tubuh sebagai hal yang dipuja-puja. Dapat kita temui mengenai kriteria kecantikan secara umum seperti besarnya payudara, pantat, berat badan, dll yang dipengaruhi oleh budaya pop serta konsumerisme yang terus-menerus dicangkok-kan dalam budaya.

[5] Perlu dicermati pula bahwa bio-medisin juga berperan dalam pemberian stigma atas hysterria, penyakit mental yang diidentikkan pada perempuan abad 19. Kata hysterria sendiri diambil dari kata utterus yang berarti rahim.

[6] Konsep penjara yang diambil Foucault perihal pengawasan terhadap diri sendiri “…konsep arsitektural yang dikemukakan Jeremy Bentham menjelang akhir abad ke-18. Di sel-sel yang berbentuk melingkar, semua tahanan akan merasa diawasi  dari menara jaga sentral dengan demikian secara bertahap akan mulai mengawasi perilaku mereka sendiri”. Lihat lebih jauh pada Madan Sarup. Panduan Pengantar untuk Memahami Postrukturalisme & Postmodernisme. JalaSutera. Yogyakarta .2008. Hlm 102-105.

[7] Data Monitoring Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Jawa Tengah periode 2009-2010 LRC-KJHAM Semarang.

[8] Ibid hlm 10.

[9] Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dig­nity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed. Preamble UDHR 1948

[11] Foucault, The Archeology of Knowledge dikutip dari Ann Brooks dalam  Posfeminisme & Cultural Studies Sebuah Pengantar Paling Komprehensif. JalaSutera. Jogjakarta & Bandung. 2011 , hlm 77.

[12] Rosemarie Putnam Tong. Feminist Thought Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis. JalaSutera. Yogyakarta.2010.hlm 262

[13] Contohnya teori Cemburu Penis (penis envy) dari Psikoanalisa Sigmund Freud yang banyak dinilai deterministik. Contoh lainya; kritisi Undang-Undang Anti Pornografi  dan fungsinya terhadap perlindungan perempuan. Lihat Donny Danardono dalam Sosiologi Hukum dalam Perubahan. YOI. Jakarta. 2009. Dengan judul Post-Pornografi: Paradoks Hukum dalam Mengatur Grafik Seks, hlm 120-138

[14]Ibid. Hlm 264.

[15] Tersirat dalam La Volonte de Savoir, Histoire de la Sexualite (ingin tahu sejarah seksualitas)  dimana represi atas pembicaraan seks justru melipatgandakan dirinya sendiri “…wacana tentang seks. Sejak tiga abad yang lalu sampai sekarang, cenderung semakin banyak jumlahnya daripada semakin langka; dan walaupun wacana itu mengandung berbagai tabu maupun larangan, secara lebih mendasar telah membuat segala penyimpangan seksual jadi kokoh dan melembaga”  Mchel Foucault. La Volonte de Savoir, Histoire de la Sexualite (ingin tahu sejarah seksualitas). YOI. Jakarta. 2009. Hlm 75.

Emansipasi Aksi Massa dan Politik

Ada perbedaan mencolok mengenai perihal menyampaikan pendapat di muka umum semenjak runtuhnya orba dari 1998 lalu, para aktivis yang dulu dibatasi kini bisa dengan leluasa menyalurkan aspirasinya. Kerap kita melihat di televisi maupun media massa lainya berita-berita yang bersangkutan dengan demonstrasi dan berbagai hiruk pikuknya. Pertanyaan yang kemudian timbul adalah apakah demonstrasi mempunyai sikap yang emansipatif? Karena sering juga kita mendengar demonstrasi yang disertai dengan kekerasan dan perbuatan anarki. Untuk mencoba menjawab pertanyaan diatas mungkin pada awalnya kita berangkat terlebih dahulu dari pertanyaan lain : apa yang membuat sekumpulan individu secara kolektif melakukan demonstrasi?

Menurut pendapat saya, mengapa sekumpulan individu melakukan demonstrasi tidak dapat dipisahkan sebagai suatu upaya politik untuk mencapai tujuan tertentu. Politik dalam artian ini, tentu saja bukan berarti semata-mata usaha untuk merebut, meraih, mempertahankan kekuasaan dan sebisa mungkin membuat lawan bungkam. Politik yang saya maksud adalah suatu tempat dimana semua orang, siapapun secara sukarela boleh menyampaikan pendapatnya tanpa halangan apapun.

Menurut Budi Hardiman dalam teori Ruang Publik Habermas, ketidakpatuhan warga atau civil disobedience muncul apabila terdapat proses diskursus yang tidak fair dalam hubungan politik …tidak jarang hubungan-hubungan kekuasaan memblokade akses untuk masukan tertentu sehingga sistem politik tidak lagi mampu menyambungkan diri dengan ruang publik[1]. Maka pihak yang dirugikan atau yang hak diskursusnya dihalangi tersebut dapat memprotes, mempertanyakan aturan-aturan yang diskriminatif untuk dibicarakan kembali.

Namun, patut digaris bawahi pula bahwa ketidakpatuhan warganegara tersebut hanya dapat dilakukan dalam kondisi mendesak dan tidak dilakukan diluar konstitusi negara hukum yang berlaku. Hal ini karena ketidakpatuhan warga adalah gerakan moral, yaitu perihal keadilan sekaligus sebagai peringatan agar tidak terputusnya aspirasi dari ruang publik sebagai sumber legitimasi kekuasaan.

Sedangkan menurut Ludwig von Mises, perlawanan terhadap mayoritas atau penguasa –bahkan dengan jalan kekerasan- adalah jalan terakhir bagi “yang lain” atau minoritas disamping sebaiknya mendahulukan jalan intelektual. Penggunaan kekerasan dalam kekuatan negara merupakan upaya terakhir kelompok minoritas dalam usahanya membebaskan diri dari penindasan kelompok mayoritas. Kelompol minoritas yang ingin melihat gagasanya berhasil harus menempuh perjuangan intelektual untuk menjadi kelompok mayoritas….Negara harus dibangun sedemikian rupa sehingga lingkup hukumya menyisakan ruang gerak bagi setiap orang sehingga bergerak leluasa[2].

Menarik untuk dicermati bahwa kedua tokoh yang memiliki perbedaan latar belakang pemikiran sama-sama berusaha untuk memasukkan ketidakpatuhan warganegara, dengan batasan-batasan tertentu kedalam teori mereka. Dari kedua tokoh diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa gerakan perlawanan tersebut adalah suatu upaya politis untuk mempertanyakan kebijakan penguasa yang tidak adil, dan upaya tersebut merupakan bagian dari pembelajaran politik dari negara demokrasi.

Kemudian, dimana unsur emansipatif dari aksi tersebut? Sebetulnya jawaban dari pertanyaan ini juga terdapat dari tulisan diatas, yaitu untuk memperjuangkan hak yang diabaikan. Namun demikian mengapa kerapkali aksi demonstrasi justru diwarnai dengan kekerasan? Kerusuhan 1998 lalu misalnya memunculkan perkosaan terhadap Etnis Cina.

Massa dalam artian pelaku kekerasan ini tentu bukanlah massa sebagaimana dibicarakan sebelumya. Sekumpulan manusia menjadi “massa” dalam arti ini, jika mereka bertindak dengan mengabaikan norma-norma sosial yang berlaku dalam situasi sehari-hari[3]. Massa itu berubah menjadi teror yang kemudian merepresentasi musuhnya atau lawanya dengan melakukan kekerasan terhadap “yang lain”.

Bila sudah demikian, maka hilanglah sudah sikap emansipasi sebagaimana yang kita bicarakan sebelumnya. Mengapa? Jawabanya sederhana, karena kekerasan yang dilakukan oleh kelompok manusia tersebut telah mengkhianati tujuan awal mereka sendiri. Mereka tidak lagi memperjuangkan aspirasi melawan penguasa yang dianggapnya otoriter melainkan justru menerapkan sikap otoriter itu sendiri.

Di Indonesia, kebebasan berpendapat tertuang dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan perihal menyampaikan pendapat diatur dalam UU nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Hal ini tentu berkaitan dengan pemenuhan hak-hak Sipil dan Politik yang dicantumkan dalam UU nomor 12 tahun 2005 tentang Hak Sipil yang berbeda dengan Hak Ekosob. Dalam pemenuhan Hak Ekosob negara wajib berperan aktif, sedangkan dalam Hak Sipol, campur tangan negara adalah hal yang tidak diinginkan.

Long March dengan tertib

Tidak ada kekerasan dan damai

perwakilan DPRD Semarang membacakan tuntutan

Lewat uraian yang sangat singkat ini tentu kita dapat meraba kapan kita harus mengangguk setuju maupun menolak. Kita tentu setuju bila suatu gerakan massa bertindak dengan tujuan emansipatif, menyalurkan aspirasi yang seringkali tak terdengar otoritas dengan mengingatkan sumber legitimasi kekuasaan negara yaitu rakyat, namun disisi lain kita juga harus waspada dan menolak tiap bentuk kekerasan yang mungkin menyertainya.


[1] F. Budi Hardiman. Demokrasi Deliberatif menimbang negara hukum dan ruang publik dalam teori diskursus Jurgen Habermas. Kanisius. 2009.  Hlm 163

[2] Ludwig von Mises. Menemukan Kembali Liberalisme. Kerjasama Freedom Institute dan Friedrich Naumann Stiftung. 2011. Hlm 70

[3] F. Budi Hardiman. Massa, Teror, dan Trauma Menggeledah Negativitas Masyarakat Kita. Lamalera dan Ledalero. 2011. Hlm 75

Foto dari dokumentasi pribadi


Gravatar

blog sederhana dari pemikiran saya yang juga ndak kalah sederhananya, silahkan dinikmati

ayo-ayo buat yang ga sempet buka blog ini bisa baca via email, gampang kok tinggal klik disini

Bergabunglah dengan 24 pengikut lainnya

Agustus 2020
S S R K J S M
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

my tweets @rianadhivira

wordpress visitors