Posts Tagged 'foucault'

Kita Masyarakat Munafik : Prostitusi

Dalam Epos Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari dikisahkan seorang ronggeng cantik bernama Srintil beserta liku-likunya dalam melayani dunia hasrat laki-laki. Disitu Srintil menjual ke-Liyan-anya sebagai perempuan dengan tarian yang mempermainkan hasrat nafsu para laki-laki, dan hanya laki-laki yang memiliki harta terbanyaklah yang dapat memiliki malam bersama Srintil sementara yang lain harus berpuas diri dengan cukup memasukkan barang sebentar tangan mereka ke dada Srintil atau bahkan yang lebih tidak beruntung lagi hanya dapat menjadi penonton.

Seksualitas yang dirayakan, setidaknya hal itulah yang terjadi dalam masyarakat Dukuh Paruk yang menurut Ahmad Tohari bodoh dan kumuh. Belum masuknya agama maupun pengetahuan membuat kebenaran mengenai seks tidak semata demi prokreasi, melainkan tercapainya orgasme. Dalam pengaturan yang sedemikian longgar toh Dukuh Paruk memiliki satu senjata untuk menjalankan ekonomi mereka: Ronggeng yang mereka “jual” dengan harga mahal pada pendatang turut memberi rezeki bagi kehidupan Dukuh Paruk.

Disinilah barangkali letak dilema yang paling umum dalam perkara “transaksi orgasme”, meminjam sudut pandang Parsonian misalnya, bagaimana antara budaya maupun ekonomi bersatu: sebuah produktifitas, sebelum pada akhirnya transaksi orgasme harus kembali dalam dunia bayangan yang malu-malu karena kemudian dihantam oleh kebudayaan itu sendiri atas nama moral melalui segenap aturan yuridis maupun alasan medis dan oleh ekonomi atas nama penyelewengan terhadap produktifitas meski kerapkali produktifitas itu lebih sering hadir dalam transaksi orgasme itu sendiri baik secara terbuka maupun malu-malu.

Secara normatif prostitusi tidaklah diatur secara khusus dalam KUHP yang mana hanya tercantum dalam Buku II tentang kejahatan pasal 296 “Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikanya sebagai pencarian atau kebiasaan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah” dan Buku III tentang pelanggaran dalam pasal 506 “Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun”.  Minimnya peraturan yang menaungi tersebut tentu membuat sulit kriminalisasi pelaku pelacuran karena berdasarkan pasal 296 dan 506 yang dapat dikenai pidana adalah pihak ketiga yang mengambil keuntungan yaitu germo. Pasal perzinahan KUHP dalam pasal 284 juga kurang memungkinkan untuk melakukan kriminalisasi karena selain hanya berlaku apabila pihak yang bersangkutan salah satunya telah menikah, patut diingat pula bahwa pasal 284 bersifat delik aduan. Dalam tindak pidana khusus, kriminalisasi dapat menggunakan Undang-Undang Traficking dan Undang-Undang perlindungan anak. Namun yang hendak saya tekankan disini bahwa kriminalisasi perbuatan prostitusi karena tidak ada peraturan yang melingkupinya secara khusus akan mengalami kesulitan mengingat asas legalitas dimana telah disebutkan diatas, minimnya instrumen hukum yang dapat digunakan untuk melakukan kriminalisasi.

Mari sebentar menengok kriminalisasi prostitusi KUHP dalam konsep. Dalam perumusan Konsep KUHP, Kriminalisasi perbuatan asusila yang dapat dikaitkan dengan tindak pidana pelacuran atau prostitusi dapat kita jumpai pada pasal 485 ayat (1) Konsep KUHP tahun 2008[1] yang memperluas kriminalisasi perbuatan zina di Pasal 284 KUHP. Melalui ketentuan tersebut maka pihak yang melakukan perzinahan menurut Konsep dapat dikenai pidana. Disini Konsep KUHP hendak memberikan warna kolektifitas dengan mempertimbangkan moralitas masyarakat dibandingkan dengan moralitas KUHP yang berciri liberalistik yang individualis. Namun permasalahan tersebut sekali lagi terbentur pada ayat (2) yang menyatakan bahwa pasal 485 merupakan delik aduan. Perdebatan mengenai penggunaan delik aduan atau delik biasa dalam perzinahan dalam konsep sendiri menarik untuk diikuti, sebagaimana disampaikan oleh Barda Nawawi, bahwa penggunaan delik aduan absolut dalam perzinahan memiliki kelemahan dimana pencegahan terhadap pelacuran juga menjadi salah satu alasanya[2].

Dengan melihat lemahnya peraturan positif dan masih jauhnya KUHP baru mencapai final dan adanya Peraturan Daerah mengenai lokalisasi -disamping mandulnya aturan yuridis dalam mengatur prostitusi homoseksual maupun lesbian- secara kasar dapat dikatakan bahwa perbuatan prostitusi sejauh tidak sejalan dengan rumusan dalam perundangan tidaklah inkonstitusional, setidaknya demikian secara normatif atau mudahnya, memperoleh kenikmatan melalui prostitusi adalah perbuatan yang legal.

 “Sejak lama dan sampai kini pun kita dibayangi oleh norma-norma zaman Victoria, Ratu yang angkuh dan puritan itu selama ini melambangkan seksualitas kita yang berciri menahan diri, diam, dan munafik”[3]

Demikian adalah kalimat pembuka dari Sejarah Seksualitas karya Michel Foucault yang melalui studi genealoginya mengisahkan bagaimana hubungan antara seks dan kekuasaan saling berkaitan dan berkelindan. Setidaknya, hal ini menjadi dilema tersendiri bagi kekuasaan yang hadir dimana ranah yuridis untuk turut berbicara dan mengatur ketentuan seks, seks terus dikejar melalui bisikan penuh rahasia pada bilik pengakuan dosa, pembaringan yang nyaman dalam psikoterapi, dalam istilah-istilah medis, maupun mitos-mitos yang tersebar dalam kalangan anak-anak –onani menyebabkan kebutaan misalnya- yang ironisnya pengejaran tersebut bukanya membungkam, melainkan melipatgandakan wacana seks itu sendiri, dengan topeng legitimasinya yang beragam.

Bagi Foucault, ada dua kebenaran akan seks : Scientia Sexualita dan Ars Erotica[4]. Yang pertama mengacu pada kebenaran akan seks yang dilegitimasi melalui ilmu pengetahuan, mempelajari seks dari kacamata medis maupun psikoanalisa misalnya, sementara Ars Erotica mendudukkan kebenaran akan seks terdapat pada sentuhan, rangsangan, dan orgasme, pada tingkat kenikmatan yang dihasilkan, contohnya dapat kita lihat pada kamasutra India.

Dalam perkembangan masyarakat di era sekarang, dimana ilmu pengetahuan berbicara banyak tentang seks, kebijakan bio-power menunjukkan kecenderungan seks dalam masyarakat untuk menuju kebenaran seks melalui scientia sexualita –lihat kebijakan KB pada masa Orde Baru dimana seks diatur atas nama penekanan jumlah penduduk untuk mencapai kesejahteraan. Namun seks yang terus dikejar atas nama kekuasaan melalui ilmu pengetahuan tersebut rupanya tidak membuat seks menjadi bungkam, melainkan sebaliknya, wacana seks direproduksi terus menerus.

Kekuasaan bagi Foucault, bukanlah terdapat dalam bentuk institusi ataupun kelas-kelas sosial sebagiamana Marx, melainkan dalam berbagai hubungan kekutan dibidang dia berlaku, dari diskursus yang ada, dan strategi bagaimana dia dijalankan yang masuk sampai ke wilayah yang paling pinggiran[5]. Dengan kata lain Kekuasaan ada dimana-mana; bukan karena mencakupi segalanya, namun dari mana-mana..Kekuasaan bukan sebuah lembaga, dan bukan pula sebuah struktur, bukan semacam daya yang terdapat pada beberapa orang. Kekuasaan adalah nama yang diberikan pada situasi strategis yang rumit dalam masyarakat tertentu[6]. Kekuasaan sebagai suatu hasil dari wacana dominan yang saling bersaing, dan dapat dikatakan kekuasaan bekerja apabila pihak yang menguasai atau dikuasai menginternalisasi kekuasaan itu sendiri.

Disini kita dapat mulai melihat paradoksnya: di satu sisi kekuasaan selalu berkata tidak pada seks, namun disisi lain seks justru berlipat ganda. Dalam dunia prostitusi, kita bisa melihat bahwa upaya-upaya untuk melakukan kriminalisasi atas prostitusi (upaya tersebut dapat dijumpai pada pembentukan Konsep KUHP) harus berhadapan dengan bagaimana seks, atau saya lebih suka menyebutnya sebagai transaksi orgasme yang tersedia baik yang terang-terangan maupun yang paling tersembunyi, dari pelacuran tingkat atas di hotel, karaoke, spa, pijat sampai pelacuran dengan harga yang paling murah dijalan-jalan kala malam. Upaya kriminalisasi tersebut harus berhadapan pula dengan sirkuit kapital yang beredar disekitar tempat prostitusi dimana lingkungan disekitar tempat seks dijajakan menikmati sirkuit kapital tersebut, dan terlebih, turut menyumbang pula APBD jadi ada hipokrisi, ada standar ganda yang rancu dalam penanganan seks disini.

Pada akhirnya, saya hendak mengatakan bahwa apabila negara melalui instrumen Yuridis hendak mengejar dan mengatur-atur seks, maka lawan yang dihadapi bukanlah para germo maupun pelacur, malainkan bagaimana, strategi apa yang dapat digunakan oleh wacana untuk menghadapi musuh terbesarnya: kemunafikan itu sendiri, atau, bisa dikatakan pula, bahwa berjuangan kriminalisasi tersebut yang begitu hendak mengejar dan mengatur-atur kebenaran seks adalah sebuah upaya melawan hasrat, melawan kebebasan seksual, insting pendorong manusia yang paling dominan dalam struktur kesadaran Psikoanalisa Freud[7]. Atau barangkali, memang lebih baik bagi perempuan untuk menjual ke-liyanan-nya seperti Srintil, daripada harus hidup dalam dominasi patriarki laki-laki untuk hidup terkurung dalam rumah tangga. Maka sebuah pertanyaan kembali terbuka disini, dapatkah kebebasan hubungan seksual, melalui prostitusi sekalipun, menjadi sesuatu yang membebaskan dan membahagiakan? Dimana pembungkaman melalui instrumen yuridis mandul berhadapan denganya.[8]


[1] Barda Nawawi Arif. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Hlm 259. Pasal 485 ayat (1) berbunyi : “(1) Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama lima tahun : a. Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya; b. Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya; c. Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan,  padahal diketahubahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan’ d. Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau e. Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.

[2]Dengan dijadikanya perzinahan sebagai delik aduan absolut, tidak mustahil keran pengaman/pengendali menjadi lemah atau longgar, dan bisa berakibat membuka pintu/peluang terjadinya delik-delik lain itu” sedangkan mengenai tujuan dari dilarangnya perzinahan Barda Nawawi mengatakan “Tujuan lain yang patut dipertimbangkan dari dilarangnya perzinaan adalah kesucian lembaga perkawinan dan pengaruh negatif lainya dari perzinaan itu sendiri, antara lain mencegah hidup suburnya pelacuran yang dapat menjadi sumber penyakit kotor dan penyakit yang membahayakan masyarakat…” dalam Ibid hlm 286

[3] Michel Foucault . La Volonte de Savoir Histoire de la Sexualite, Ingin tahu Sejarah Seksualitas. YOI. Jakarta. 2009. Hlm 1

[4] Ibid hlm 81-82

[5]Ibid hlm 121

[6] Ibid hlm 122

[7]Dalam Psikoanalisa Freud, Freud membagi tiga struktur kesadaran : id, ego dan super ego. Id adalah hasrat hewani manusia yang paling dasar sekaligus paling dominan yang terutama didominasi oleh insting seksual sebagai pendorong yang paling kuat. Lihat lebih jauh di pendahuluan oleh K. Bertens dalam Sigmund Freud. Memperkenalkan Psikoanalisa; Lima Ceramah. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1991 hlm xxxix Dapat dilihat pula dalam Alwisol. Psikologi Kepribadian. UMM Press. Malang. 2011. Hlm 13-37

[8] Sebagaimana yang dikatakan oleh Foucault : “..karena hanya merupakan kekuasaan yang bermodel yuridis, ia hanya dipusatkan pada ujaran hukum dan pada cara kerja larangan. Segala cara dominasi, penaklukan, penundukan akhirnya akan kembali pada dampak kepatuhan…” Dalam Op Cit Michel Foucault. Hlm 114

Perempuan, Kuasa, dan Tubuh


Oleh Rian Adhivira Prabowo[1]

Pendahuluan

Menurut mitologi yunani, perempuan (woman) pertama adalah Pandora yang diciptakan Zeus untuk menghukum manusia (man) dengan menggunakan bujuk rayunya ke suaminya, Prometheus untuk membuka kotak hadiah dari Zeus melalui Hermes yang diam-diam mengisi kutukan-kutukan penderitaan (disease, cathastrope, illness) bagi manusia. Kisah tak jauh berbeda juga terdapat dari Siti Hawa, yang membujuk adam untuk memakan buah apel yang membuat mereka harus turun ke bumi dan menjalani segala penderitaan manusiawi, menanggalkan kehidupan surga yang serba praktis.

Para pemikir yunani kuno macam Plato misalnya, memiliki pandangan bahwa perempuan dapat berpartisipasi dalam system pemerintahan aristokrasi yang menurutnya ideal, namun demikian Plato sendiri mengatakan bahwa warga yang mati dalam kondisi tidak baik akan dikutuk menjadi perempuan, Aristoteles murid Plato  justru berpendapat bahwa Perempuan memang adalah warga kelas dua yang tidak memiliki hak demokrasi di Negara kota (polis). Revolusi 14 Juli 1789 Perancis yang berprinsip pada kesetaraan, persaudaraan, dan kebersamaan juga tidak berlaku bagi perempuan karena tidak memberikan hak politis bagi perempuan.

Perempuan ditengah modernitas juga dinilai masih menemui ketimpangan. Meski kini perempuan telah dapat bekerja dan memasuki sektor publik, namun dalam prakteknya perempuan masih kerap dipandang sebagai seks kelas dua dibawah laki-laki. Bekerjanya perempuan di sektor publik disatu sisi memang merupakan kabar yang baik namun disisi lain masuknya perempuan dalam sektor publik ditengah pergeseran perspektif gender juga menyebabkan beban ganda[2].

Menurut Foucault, pemikir post-strukturalis Perancis, dalam modernitas melalui kekuasan bio-medisin tubuh perempuan diamati sedemikian rupa dengan ketat karena tubuh yang dalam modernitas adalah sarana produksi[3], maka tubuh –terutama tubuh perempuan- menempati posisi utama dalam wacana modernitas. Lebih lanjut Foucault menyebutnya sebagai fetisisme tubuh[4] karena penetrasi regulasi wacana yang berpusat pada tubuh[5]. Akibatnya, perempuan menjadi polisi bagi tubuhnya, tubuh diawasi sedemikian rupa untuk memenuhi standar kriteria wacana yang beredar di masyarakat, hal ini disebut sebagai panoptisisme[6].

Perempuan dan Beberapa Instrumen Hukum

Hingga hari ini fenomena kekerasan –dalam artian luas- kepada perempuan mirip dengan fenomena gunung es yang hanya tampak sedikit dipermukaan. Misalnya berdasarkan data Legal Source Center- Keadilan Jender dan HAM (LRJ-KJHAM) Semarang periode tahun november 2009 – oktober 2010 kekerasan terhadap baik pada sektor publik[7]. Minimnya jumlah pelaporan kekerasan terhadap perempuan dari data tersebut tentu tidaklah dapat merepresentasikan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi secara riil di masyarakat –barangkali karena halangan struktur kebudayaan yang masih bias gender- terlebih dari data yang ada, ada indikator yang menyebutkan minimnya penyelesaian melalui persidangan, misalnya pada kasus perkosaan, hanya 23 dari 202 kasus yang selesai di persidangan[8].

Mistifikasi perempuan sebagai manusia kelas dua telah melembaga dan berlangsung secara historis, untuk melawanya berarti juga harus berhadapan dengan struktur-struktur dalam masyarakat. Wacana resistensi terhadap paham patriarki terus muncul, terutama semenjak abad ke 19 hingga Declaration on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979 yang merupakan kepanjangan tangan dari Universal Declaration of Human Right 1948[9] dan implementasi dari Covenant Civil and Political Rights 1966 yang diratifikasi dalam Undang Undang nomor 12 Tahun 2005 tentang Jaminan Hak-Hak Sipil dan Politik terutama sebagaimana tercantum dalam pasal 3. Sebelumnya Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita dalam instrumen Undang-Undang nomor 68 Tahun 1958.

Indonesia sendiri membuat terobosan dengan mengundangkan UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terutama sebagaimana termaktub dalam bagian menimbang huruf c “bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;” yang menurut penulis merupakan pemberian batas yang baru mengenai masuknya negara ke dalam permasalahan privat.

Aspirasi politik perempuan tertuang Pada Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 8 ayat (1) huruf d, pasal 15 huruf d,  pasal 53, pasal 55 ayat (2), pasal 57 ayat (1) (2) (3), pasal 58 ayat (2), pasal 61 ayat (6), dan pasal 66 ayat (2). Melalui instrumen tersebut diharapkan dapat mewadahi aspirasi politik perempuan, sehingga dapat mengeluarkan kebijakan yang lebih sensitive-gender. Namun titik lemah dari UU tersebut adalah lemahnya sanksi yang diberikan, yaitu diumumkanya presentase keterwakilan perempuan parpol yang berkaitan dalam media massa cetak maupun elektronik nasional, hal ini tampak dalam presentase perempuan di DPR untuk periode 2009-2014 yang hanya mencapai 17,6%[10].

Jadi Indonesia memiliki instrumen hukum dalam kekerasan terhadap wanita selain menggunakan KUHP biasa. Instrumen-instrumen tersebut, disamping menjalankan fungsinya sebagai social control tentu dharapkan juga berperan sebagai alat konstruksi sosial (law as social engineering) —sebagaimana dapat kita lihat pada UU nomor 10 tahun 2008 Pemilihan Umum yang berusaha memasukkan perempuan dalam kegiatan politis yang diharapkan dapat berbuah pada hasil legislasi yang lebih sensitif-genderb–, dalam konteks ini berarti pembentukan konstruksi pemahaman gender yang lebih baik bagi masyarakat. Namun hukum sebagaimana tertulis dalam teks saja tentu tidak akan pernah cukup, karena pranata hukum tertulis itu sendiri berakar dari masyarakat beserta kebudayaan, sedangkan perjuangan gender seringkali justru berhadapan dengan kebudayaan itu sendiri.

Perempuan dan Konsumerisme

Namun agaknya hukum sebagaimana yang diharapkan (das sollen) tersebut berbenturan dengan dominasi patriarki. Dominasi tersebut akan sulit ditembus, terlebih apabila dominasi tersebut seolah-olah dilegitimasikan dalam bentuk reperesentasi perempuan dalam televisi yang teramat deterministik. Perempuan dalam televisi digambarkan secara ideal dalam bentuk barbie. Kebebasan perempuan  untuk masuk ke sektor publik tentu tidak dapat dilepaskan pula dari kriteria deterministik mengenai konsep perempuan ideal dalam budaya barbie, produk-produk kecantikan, dan kecenderungan anorexia dan bullimia.

Foucault dalam The Archeology of Knowledge : “Wacana tidaklah dengan berwibawa membentangkan manifestasi dari sebuah subjek yang berpikir, mengetahui, berbicara, tapi, sebalikya sebuah totalitas dimana penyebaran subyek dan diskontinuitasnyadengan sendirinya sendiri mungkin dideterminasi”[11] . Kekuasaan itu menyebar, dan menciptakan cara berbicara, berpikir, serta menentukan tubuh yang boleh dan yang tidak boleh, dari paparan dari pandangan Foucault adalah bagaimana suatu pengetahuan dan kekuasaan menentukan tubuh dan cara berpikir terhadap dan oleh perempuan, bagaiamana dan strategi canggih apa yang kemudian diaffirmasi baik secara sadar maupun tidak oleh dan terhadap perempuan, terutama tubuhnya.

Apabila kita kritisi lebih jauh, maka arti kekerasan terhadap perempuan yang dihadapi secara riil tentu lebih luas dari yang kita kira sebelumnya. Kekerasan tersebut terjadi tidak hanya secara fisik, namun juga melalui cara-cara yang tidak disadari, termasuk melalui pembentukan konstruksi pemikiran baik dari kebudayaan maupun televisi. Menurut Dorothy Jayffnab dan McCall opresi perempuan terjadi karena dua hal,: opresi terhadap perempuan merupakan fakta historis yang saling berhubungan, suatu peristiwa dalam waktu yang berulangkali dipertanyakan dan diputarbalikkan….kedua, perempuan telah menginternalisasi cara pandang asing bahwa laki-laki adalah esensial dan perempuan adalah tidak esensial[12].

Perempuan sebagai liyan dalam tatapan kebudayaan konsumerisme berhadapan dengan godaan untuk menerima begitu saja konsepsi mengenai “perempuan ideal”. Dalam wacana biomedisin Foucault berarti perempuan yang “sehat” dan “tidak sehat”, “yang diinginkan” dan yang “tidak diinginkan” . Konstruksi perempuan ideal sebagai sebuah teks atau wacana tentu dapat dipertanyakan dan di-dekonstruksi-kan melalui cara baca baru yang lebih adil, salah satu caranya adalah dengan diberdayakanya studi gender.

Kesimpulan dan Saran

Mengacu kembali pada Foucault, pengetahuan lebih merupakan produk positif kekuasaan, kekuasaan menyebar, dan lebih jauh lagi kekuasaan menciptakan realitas. Apabila wacana dominasi patriarki merupakan hasil dari kekuasaan dominan, maka cara membendungnya adalah dengan memunculkan wacana tandingan karena tidak ada wacana sedominan apapun yang bebas leluasa tanpa oposisi. Maka Studi Gender disini mendapatkan perananya.

Tanpa adanya pemahaman gender yang memadai, kita akan terus menjumpai fenomena gunung es dalam permasalahan kekerasan terhadap perempuan sehingga instrumen-instrumen hukum menjadi tidaklah efektif karena perempuan yang menginternalisasi nilai-nilai dominasi laki-laki akan menemui banyak hambatan (baik psikologis maupun sosial) untuk melaporkan kasusnya, selama perempuan belum benar-benar memiliki tubuhnya. Melalui studi gender pula dapat mempertanyakan wacana seputar pengetahuan dan hukum[13] dari hasil kekuasaan.

Disisi lain, Simmone de Buvoir mengatakan bahwa bahkan fakta (deterministik biologis) tidak dapat membuktikan dengan cara apapun mitos sosial bahwa kapasitas perempuan untuk menjadi Diri, secara inrinsik memang lebih rendah daripada laki-laki…bagaimana kita menilai fakta ini bergantung pada kita sebagai makhluk sosial. Tubuh itu saja tidak cukup mendefinisi perempuan…biologi tidak cukup untuk menjawab pertanyaan yang menghadang kita mengapa perempuan adalah Liyan[14].

Membicarakan perempuan tentu mengacu pada berbagai aspek kehidupan secara luas baik hukum maupun kebudayaan diamana keduanya memiliki realitas wacana kekuasaan dan pengetahuan tersendiri.. Kekuasaan sering diartikan sebagai semacam wewenang untuk melakukan represi, opresi, subordinasi, dan lain sebagainya dalam artian yang negatif, sementara menurut Foucault kekuasaan tidak hanya bersikap negatif, tapi juga positif dan produktif[15].  Bersikap positif dan produktif karena kekuasaan merangsang tumbuhnya wacana, pengetahuan secara terus menerus. Maka Keberadaan instrumen hukum memang penting namun diskusi dan demonstrasi –seperti penolakan terhadap kontes kecantikan yang pernah terjadi di Inggris dan Amerika– dalam perananya memperluas jejaring kuasa wacana dalam mengkonstruksi pemikiran mungkin justru jauh lebih efektif.


[1] Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, mengambil penjurusan Hukum dan Masyarakat.

[2] Beban ganda : perempuan yang berkecimpung di sektor publik (kerja) juga bertanggung jawab juga atas sektor privat (keluarga, mendidik anak), menandakan pergeseran sosial yang terjadi karena belum siapnya suami untuk lebih sensitif gender. Penjelasan lebih lanjut lihat penjabaran feminisme liberal dari Rosemarie Putnam Tong. Feminist thought Pengangtar Paling komprehensif kepada  Arus Utama Pemikiran Feminis.

[3] Pip Jones. Pengantar Teori-teori Sosial Dari Fungsionalisme hingga Post-modernisme. YOI. Jakarta. 2009. Hlm 180

[4] Fetisisme tubuh, pemberhalaan tubuh, tubuh sebagai hal yang dipuja-puja. Dapat kita temui mengenai kriteria kecantikan secara umum seperti besarnya payudara, pantat, berat badan, dll yang dipengaruhi oleh budaya pop serta konsumerisme yang terus-menerus dicangkok-kan dalam budaya.

[5] Perlu dicermati pula bahwa bio-medisin juga berperan dalam pemberian stigma atas hysterria, penyakit mental yang diidentikkan pada perempuan abad 19. Kata hysterria sendiri diambil dari kata utterus yang berarti rahim.

[6] Konsep penjara yang diambil Foucault perihal pengawasan terhadap diri sendiri “…konsep arsitektural yang dikemukakan Jeremy Bentham menjelang akhir abad ke-18. Di sel-sel yang berbentuk melingkar, semua tahanan akan merasa diawasi  dari menara jaga sentral dengan demikian secara bertahap akan mulai mengawasi perilaku mereka sendiri”. Lihat lebih jauh pada Madan Sarup. Panduan Pengantar untuk Memahami Postrukturalisme & Postmodernisme. JalaSutera. Yogyakarta .2008. Hlm 102-105.

[7] Data Monitoring Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Jawa Tengah periode 2009-2010 LRC-KJHAM Semarang.

[8] Ibid hlm 10.

[9] Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dig­nity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed. Preamble UDHR 1948

[11] Foucault, The Archeology of Knowledge dikutip dari Ann Brooks dalam  Posfeminisme & Cultural Studies Sebuah Pengantar Paling Komprehensif. JalaSutera. Jogjakarta & Bandung. 2011 , hlm 77.

[12] Rosemarie Putnam Tong. Feminist Thought Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis. JalaSutera. Yogyakarta.2010.hlm 262

[13] Contohnya teori Cemburu Penis (penis envy) dari Psikoanalisa Sigmund Freud yang banyak dinilai deterministik. Contoh lainya; kritisi Undang-Undang Anti Pornografi  dan fungsinya terhadap perlindungan perempuan. Lihat Donny Danardono dalam Sosiologi Hukum dalam Perubahan. YOI. Jakarta. 2009. Dengan judul Post-Pornografi: Paradoks Hukum dalam Mengatur Grafik Seks, hlm 120-138

[14]Ibid. Hlm 264.

[15] Tersirat dalam La Volonte de Savoir, Histoire de la Sexualite (ingin tahu sejarah seksualitas)  dimana represi atas pembicaraan seks justru melipatgandakan dirinya sendiri “…wacana tentang seks. Sejak tiga abad yang lalu sampai sekarang, cenderung semakin banyak jumlahnya daripada semakin langka; dan walaupun wacana itu mengandung berbagai tabu maupun larangan, secara lebih mendasar telah membuat segala penyimpangan seksual jadi kokoh dan melembaga”  Mchel Foucault. La Volonte de Savoir, Histoire de la Sexualite (ingin tahu sejarah seksualitas). YOI. Jakarta. 2009. Hlm 75.


Gravatar

blog sederhana dari pemikiran saya yang juga ndak kalah sederhananya, silahkan dinikmati

ayo-ayo buat yang ga sempet buka blog ini bisa baca via email, gampang kok tinggal klik disini

Bergabunglah dengan 24 pengikut lainnya

Desember 2019
S S R K J S M
« Jul    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

my tweets @rianadhivira

Kesalahan: Twitter tidak merespons. Tunggulah beberapa menit dan perbarui halaman.

wordpress visitors