Posts Tagged 'kdrt'

Emansipasi dan Hukum yang Memihak

Oleh : Rian Adhivira[1]

Srintil berusaha tersenyum sebgai usaha terakhir menolak kenyataan. Tetapi senyum itu berhenti pada gerak bibir seperti orang hendak menangis. Lama sekali wajahnya berubah menjadi topeng dengan garis-garis muka penuh ironi. Topeng itu tak hilang ketika dua orang berseragam membawanya ke ruang tahanan di belakang kantor. Srintil berjalan tanpa citra kemanusiaa. Tanpa citra budi, tanpa roh. Srintil menjadi sosok yang bergerak seperti orang-orangan dihembus angin”[2]

Banyak yang ditawarkan oleh “Hukum” kepada kita, ia menawarkan –setidaknya sebagaimana diajarkan di banyak fakultas hukum- keadilan, kepastian dan kemanfaatan, namun segera setelah beberapa tahun kita bergulat denganya akan banyak kita insafi bahwa hukum layaknya kisah kita kala kecil, tak seindah yang kita duga. Hukum juga menimbulkan masalah baru, ia tak jarang menawarkan janji kosong, dan bahkan justru menimbulkan masalah baru yang menyengsarakan.

Secuil cuplikan dari epos Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari dengan tepat menyayat jantung dan nadi kita sampai ke titik penghabisan; bagaimana Srintil dan desa Dukuh Paruk yang bodoh dan buta huruf diperalat oleh Partai Komunis dan Hukum tanpa pandang bulu turut menghempaskan mereka yang hanya bertahan berdasarkan pada kebiasaan turun temurun dan wejangan tetua, cerita tersebut mengingatkan bagaimana hukum tak dapat berbuat banyak dan justru melegitimasi kekuasaan politik pasca jatuhnya kepemimpinan Soekarno. Tak berhenti sampai disitu, kisah tersebut juga menceritakan bagaimana penderitaan dialami oleh golongan yang paling rentan yaiu perempuan. Sebagaimana telah diutarakan diatas, negara menjamin kesamaan dimuka hukum, hal tersebut tertuang dengan jelas dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang pada kenyataanya tak semua orang memperoleh akses yang sama dalam hukum. Beberapa permasalahan tersebut menunjukkan bahwa hukum adalah produk kekuasaan, ia dilahirkan dari rahim politik yang-dominan, sebagaimana lazimnya sebuah rezim dominasi, yang dominan melahirkan pula pembungkaman terhadap yang lain, ia tak ubahnya berkerja sebagai rezim. Dominasi tersebut tak melulu ditentukan oleh suara mayoritas, kadangkala minoritas juga membentuk suatu dinasti tirani yang dengan segala kekuatan aksesnya juga membubuhkan kepeninganya pada hukum. Dengan kata lain kalimat tersohor Louis XVI yang menyatakan “negara adalah saya” masih bergaung hingga kini, ia tak hilang pasca jatuhnya negara Bastille dan putusnya kepala Maria Antoinette, revolusi tak menghentikan tirani.

Dominasi kekuasaan yang disisipkan pada hukum mencerminkan bagaimana kekuasaan bereaksi pada peristiwa disekelilingnya, ia biasanya bersembunyi dibalik slogan-slogan kesamaan, kesetaraan, moralitas, maupun slogan keadilan yang biasanya tertuang begitu saja. Lebih tepatnya, pertanyaan yang muncul seharusnya adalah kemanfaatan untuk siapa? Kepastian untuk siapa? Dan Keadilan untuk siapa? Saya akan membuktikan hal tersebut dari ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan di dalam hukum.

Corak Maskulin Hukum

Melihat bagaimana hukum bekerja tak akan cukup dalam memahami bagaimana relasi antara perempuan dan laki-laki, relasi antar keduanya bukanlah relasi antara laki-laki dan perempuan layaknya seorang individu dengan individu lain semata, namun juga persoalan akses, perundangan, struktur, dan bagaimana kulur bereaksi, yang sejak awal Soekarno telah mengatakan hal ini. [3]

Hukum ditulis oleh laki-laki, hal ini terlihat dengan jelas dalam minimnya jumlah representasi politik perempuan, selain itu laki-laki juga dominan dalam posisi strategis yang berkaitan dengan hukum seperti polisi, jaksa, maupun hakim. Kebijakan-kebijakan yang dilairkan juga tak luput dari kritik, kebijakan masa Orde Baru misalnya pasca-pembubaran Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) yang dituding dengan Komunis, Reazim Orde Baru rupanya melegitimasi oplosan maut struktur sosial khas Jawa: Aristokarsi Feodal dengan terlalu banyak bumbu Patriarki yang sebetulnya dengan sangat memilukan telah diteriakkan oleh seorang Kartini melalui surat-suratnya yang dengan ironis terus dirayakan sebagai hari emansipasi perempuan tiap-tiap 21 april[4], dengan kata lain rezim Orde Baru melannggengkan ironi atau bahkan ia menyajikan sarkasme moral dan penyelundupan Hegemoni! kultur masyarakat pegangan pada moralitas maskulin kemudian dilegitimasi misalnya melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Rubuhnya Orde Baru tak berarti apapun, ia hanya melahirkan mitos kebebasan dari reformasi karena ia berdiri atas tragedi Mei, tak ada emansipasi disitu kedaulatan negara yang berdiri berlandaskan reformasi masih dihantui dosa besar yang hingga kini tak kunjung usai, perempuan di Indonesia masih berhak dan wajar untuk memiliki mimpi buruk ditiap tidurnya karena ketika esok hendak mendaftar SMP, sebuah alat siap meneropong vagina mereka atas nama moralitas virgin!

Maka mutlak diperlukan beberapa perubahan besar dalam mengonsep ulang Keadilan; pertama melakukan reformasi hukum yang memperhatikan pengalaman perempuan, karena teori hukum maupun peraturan perundangan didominasi oleh laki-laki yang luput dalam memperhatikan kehidupan perempuan, kedua menyebarluaskan paham kesetaraan pada insitusi pendidikan hukum dan yang ketiga diperlukan perubahan dalam praktek hukum, misalnya bagaimana aparat harus bertindak dan lain sebagainya.[5]

Beberapa Cerita[6]

 “saya menemukan berbagai barang, mulai dari cangkul, sampai linggis, ada juga benda tajam di balik bantal tempat kami tidur. Suami saya sebelumnya telah mengancam akan membunuh saya apabila saya tak meninggalkan rumah, namun saya bingung hendak kemana. Saya memergoki suami selingkuh main dengan pelacur namun justru saya dituduh menjadi pelacur untuk memenuhi kebutuhan hidup makan dan sekolah anak-anak karena suami tak pernah memberi nafkah. Ketika saya pergi dari rumah dan hendak melaporkan suami saya kepolisian justru menyatakan bahwa saya yang salah karena sebagai istri seharusnya menerima segala perlakuan suami dan tak boleh meninggalkan rumah” – wawancara dengan ibu Ica tanggal 7 September 2013

Ungkapan diatas menunjukkan bagaimana aparat penegak hukum bereaksi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut bertentangan dengan semangat kesetaraan gender yang dihembuskan oleh Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT disini kultur penegakan hukum masih gagap dan belum dapat memahami bagaimana pengalaman perempuan, mereka tak memperhitungkan penderitaan, resiko, dan bagaimana beban dari seorang ibu yang membanting tulang demi kelangsungan rumah tangga. Pada kesempatan lain, hukum-pun tak dapat berbuat banyak ketika dalam beberapa kasus perempuan korban KDRT lebih memilih untuk tak melanjutkan perkaranya yang selanjutnya justru sang suami mengulangi perbuatan kekerasanya. Saya sajikan petikan wawancara dengan korban tersebut dibawah ini:

“saya sudah tiga tahun belakangan mengalami KDRT, saya disiksa suami hingga pernah bibir saya sobek dan mendapat jahitan sebanyak lima sentimeter, ketika saya memperkarakan dan suami masuk sel ia menyembah dan mencium kaki saya, melihat hal tersebut naluri saya sebagai seorang perempuan muncul, sehingga ia saya maafkan. Namun selang beberapa waktu kemudian ia mengulangi perbuatanya lagi..”– Ibu Manda dalam Forum Diskusi LRC KJ HAM dan Komunitas Sekar Taji 23 Juli 2013

saya sudah coba tak tahan-tahan kan mas, selama tigabelas tahun pernikahan saya dengar dari teman-temanya kalau dia tak pernah mencintai saya, tiap dia tau saya melaporkan ke polisi dia mendadak menjadi baik memohon maaf dan mengaku khilaf, kalau sudah demikian saya tidak tahan untuk tidak memaafkan hingga akhirnya ia mengulangi perbuatanya lagi…”– Wawancara dengan Ibu Prima tanggal 2 Agustus 2013

Carol Smart mengatakan bahwa hukum bukanlah satu-satunya instrumen, sebagai norma yang bersaing dengan norma-norma lain,[7] Smart mengingatkan bahwa gerakan feminisme tak boleh dengan mudah terlena atas solusi yang ditawarkan oleh hukum karena hukum selalu menyisakan paradoks dan inkonsistensi dengan solusi pragmatis yang kongkrit sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal perundangan.[8]  Smart bermaksud bahwa perjuangan gerakan perempuan tak boleh berhenti dengan diundangkanya suatu undang-undang karena sifat peraturan yang selalu menyembunyikan kontradiksi pada dirinya. Smart berpendapat permasalahan perihal ketidakadilan perempuan tidak cukup dengan menambah dosis perundangan (misalnya melalui penambahan ancaman hukuman, maupun dikeluarkanya peraturan-peraturan tertentu) Smart mengatakan “the law is also refracted in the sense that ithas different applications according to who attempt to use it”.[9]

            Mengakhiri Rezim

            Beberapa cerita diatas adalah sebuah provokasi, bagaimana kita memandang hukum. Mengulang kalimat sebelumnya, ia bukanlah cerita indah masa kecil, kadangkala ia justru menjadi mimpi atau hantu yang mengusik lelap tidur kita. Maka mitos harus dibongkar, segala yang mapan termasuk struktur sosial yang stabil harus selalu diusik untuk dipertanyakan, karena persis dalam ketenangan tersebut sebenarnya tersembunyi leher-leher yang dicekik hingga tak dapat besuara dan terbengkalai. Sanggupkah? Barangkali tugas yang sulit lagi berat ditengah tren untuk mengafirkan yang berbeda dengan label “sesat” dijidat. Selamat pagi!


[1] Mahasiswa Paling Menggemaskan di Jurusan Hukum & Masyarakat FH UNDIP, Paper ini disampaikan dalam LKMM FH UNDIP yang diselenggarakan pada Sabtu 21 September 2013 bersama dengan Abdurrahman Shiddiq Surya Semesta.

[2] Ahmad Tohari. Ronggeng Dukuh Paruk. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2009. Hlm 241

[3] Lihat Soekarno dalam Soekarno. Sarinah, Kewadjiban Wanita Dalam Perdjoangan Republik Indonesia. Panitya Penerbit Buku-Buku Karangan Presiden Soekarno. 1963. Hlm 14-15 ia mengatakan “Sesungguhnya, kita harus insjaf, bahwa soal masjarakat dan negara adalah soal laki-aki dan perempuan, dan soal laki-laki dan perempuan adalah satu soal masjarakat dan negara…bahwa soal perempuan bukanlah soal kaum perempuan sadja, tapi soal masjarakat, soal perempuan dan laki-laki. Dan sungguh satu soal masjarakat dan negara jang amat penting!”

[4] Lihat lebih jauh di Rian Adhivira. Pasca Hinggar Binggar Hari Kartini; Menakar Radikalitas Tindakan Kartini. Paper Diskusi yang dipresentasikan di Komunitas Payung 21 Juni 2013. Di Paper ini saya mengatakan bahwa Kartini adalah seorang Agen dalam perspektif Pierre Bourdieu, ia sebagai subyek gagal melawan habitus perempuan Jawa, disisi lain Medea yang membunuh anaknya dan NN yang memotong penis kekasihnya adalah seorang subyek radikal, dalam menghadapi kastrasinya mereka tak menyerah kalah, melainkan mengkastrasi dirinya untuk meraih yang real, suatu tindakan tak terduga yang melampaui segala penandaan.

[5] Carol Smart Feminism and the Power of Law. Routledge. New York & London. 1989 Ibid hlm 67

[6] Beberapa saya ambil dari Skripsi Rian Adhivira. Implemetasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang PKDRT Di Kota Semarang Dalam Perspektif Feminis Legal Theory. Telah diujikan pada tanggal 18-19 September 2013

[7] Smart mengatakan “..to construct a warning to feminism to avoid the siren call of law. But Equal importance has been the attempt to acknowlege the power of feminism to construct an alternative reality to the version which is manifested in legal discourse. I am conscious of gaps, inconsistencies, and contradiction in the preceding pages but I have none the less tried to establish a basic thesis throughout, nemely that we must produce a deeper understanding of law in order to comprehend its resistence to and denial of women;s concerns. Op Cit Carol Smart Hlm 160

[8] Loc cit

[9] Ibid hlm 164

Medea & KDRT

From all living things which are lives and can form judgement, we woman is the most unfortunate creatures” –Medea[1]

Meski telah berselang lebih dari dua ribu tahun, sayup-sayup ratapan Medea atas perbuatan suaminya, Jason masih dapat kita dengar hingga hari ini. Dikatakan sayup-sayup karena kekerasan dalam rumah tangga masih terselubung dalam tabu sosial dan ketidaktahuan. Medea nanti akan diceritakan dibawah untuk memberikan gambaran tentang perempuan sebagai subyek.

Kekerasan dalam rumah tangga, atau singkatnya KDRT telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang bilamana terjadi tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga, maka secara otomatis berlaku asa lex spcecialis derrogat lex generalis. Dibandingkan dengan KUHP, UU nomor 23 tahun 2004 memiliki ancaman hukuman yang lebih berat. Munculnya Undang-undang ini dimaksudkan untuk melindungi insan dalam keluarga atas bentuk-bentuk kekerasan, khususnya pada perempuan.[2]

Selain memiliki ancaman hukuman yang lebih berat, UU 23 tahun 2004 juga memiliki artian “kekerasan” yang lebih luas dibandingkan dengan KUHP. Selain kekerasan fisik sebagaimana terdapat dalam artian kekerasan menurut KUHP (Pasal 89) UU Nomor 23 Tahun 2004 mencakup pula kekerasan dari segi psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (Pasal 5 huruf a, b, c, d). Tindak pidana perkosaan dalam rumah tangga tidak tertuang dalam KUHP. Pasal 285 dan 286 KUHP tidak mencakup pada kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangga karena bila seseorang telah terikat perkawinan dianggap tidak memerlukan persetujuan melakukan hubungan seksual. Sempitnya artian kekerasan dalam KUHP tidak bisa dilepaskan dari konteks historis lahirnya KUHP yang patriarki dimana yang dilindungi bukanlah perempuan dan tubuhnya melainkan “kepemilikan” atas perempuan (bapak, suami).

Kekerasan dalam rumah tangga tentu tidak dapat dilepaskan dari upaya restitutif, yaitu pemulihan korban kekerasan. Upaya tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang melibatkan instansi-instansi terkait dalam upaya untuk pemulihan korban baik berupa bantuan medis, psikis maupun advokasi. Para korban juga berrhak untuk mendapatkan pemberdayaan sebagaimana tertuang dalam bagian menimbang huruf a Peraturan  Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan.

Namun segala bentuk perlindungan maupun upaya restitutif tersebut tidaklah dapat berdiri sendiri tanpa adanya keberanian untuk melaporkan. Hal ini terkait dengan Pasal 51 jo Pasal 44, Pasal 52 jo Pasal 45 dan Pasal 53 jo Pasal 46 dimana tindak pidana kekerasan fisik, psikis dan seksual dalam Pasal 5 merupakan delik aduan, yaitu delik yang penuntutanya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (gelaedeerde partij)[3]. 3Walaupun pada UU PKDRT kebanyakan merupakan delik biasa sebenarnya yang jadi permasalahan adalah sejauh mana perempuan ditengah dominasi patriarki berani mengutarakan permasalahanya sebagai pihak yang paling berhak.

gambar dari wikipidea

Sekarang, marilah kita menengok sebentar kepada ratapan Medea di awal tulisan ini. Medea  telah menyerahkan segalanya termasuk membunuh ayahnya sendiri demi hidup bersama Jason. Dia adalah istri dan ibu yang sempurnya dimana akhirnya dikhianati oleh Jason yang hendak mempersunting perempuan lain, anak dari Creon. Ditengah depresi tersebut, Medea tidak menghiraukan bujuk rayu Jason yang menjanjikan akan tetap menafkahi Medea beserta anak-anaknya karena begitu Jason mencintai orang lain maka hilanglah sudah arti “memiliki” bagi Medea. Untuk membalas perlakuan ini Medea tidaklah membunuh Jason, yang dinilainya terlalu sederhana. Untuk membalaskan dendamnya Medea membunuh anak-anaknya sendiri yang sangat disayanginya dan istri baru Jason.

Jacques Lacan adalah seorang psikoanalis asal Perancis, dimana menurunya subyek manusia tidaklah mungkin tanpa adanya bahasa. Psikoanalisa Lacan,  yang menolak determinisme biologis Freud, mengatakan bahwa diri akan selalu dalam lingkup bahasa setelah menyadari keterpisahanya dengan tubuh si ibu (masuknya anak pada tahap the symbolic dengan mengenal bahasa, hukum, adat istiadat, norma sosial dll karena kerinduanya akan momen kesatuan primordial dengan tubuh ibu).

Menurut Lacan dalam Miller, disinilah saat Medea menjadi Subyek. Dengan membunuh anaknya[4] Medea keluar dari segala sistem simbolik; hukum, norma sosial, termasuk peranya sendiri sebagai ibu. Kisah Medea adalah contoh ekstrim Lacan tentang bagaimana seseorang perempuan dapat menjadi subyek.

Dalam kaitanya dengan kasus KDRT, maka perlu bagi perempuan korban KDRT untuk menemukan keberanianya dan keluar dari tatanan the symbolic (tabu sosial, malu mencoreng nama keluarga besar, rasa tidak ilok, sungkan, dll) untuk melaporkan perkaranya Bila sudah demikian, maka celakalah para suami-maupun pelaku kekerasan lain- yang tidak menyadari Medea dalam diri istrinya![5]

——————————–


[1] Diambil dari Jacques-Alain Miller. On Semblances in the Relation Between the Sexes. hlm 18

[2] bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Menimbang Huruf (c) UU nomor 23 Tahun 2004

[3] Sudarto. Hukum Pidana I. Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip. Semarang 2009.hlm 97

[4] For Lacan, the act of a true woman is not necessarily as extreme as Medea’s, but it has the same structure, in that she sacrifices what is most precious to her in order to pierce man with a hole that can never be filled. This is certainly something that surpasses all laws and all human affections, but not because it is played out superficially, as Goethe be­lieved. A true woman explores an unfamiliar zone, oversteps all bound­aries, and if Medea offers us an example of what is bewildering about a true woman, it is because she is exploring uncharted territory, beyond all limits. Op cit Miller. Hlm 19 (garis bawah dari penulis  untuk memperjelas)

[5] Poor men, who do not know how to recognize the Medea in their wives!. Ibid hlm 20


Gravatar

blog sederhana dari pemikiran saya yang juga ndak kalah sederhananya, silahkan dinikmati

ayo-ayo buat yang ga sempet buka blog ini bisa baca via email, gampang kok tinggal klik disini

Bergabunglah dengan 22 pengikut lainnya

Juni 2017
S S R K J S M
« Mei    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

my tweets @rianadhivira

wordpress visitors